Banner

Siap Akselerasikan SPBE, Diskominfo Gelar Rakor Komite Pengarah TIK

di %s Teknologi Informasi 31 views

Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Ngawi gelar rapat koordinasi Komite Pengarah Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) dan Pembekalan Wawasan untuk mewujudkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Command Center, Sekretariat Daerah Ngawi, Rabu (18/12) dengan narasumber Kepala Departemen Teknologi Informasi, ITS Surabaya, Khakim Ghozali.

Hadir dalam rakor ini, Sekretaris Daerah Ngawi, Mokh. Sodiq Triwidiyanto, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Prasetyo Harri Adi, Kepala Bidang Layanan E- Government, Agoest Dedy Irawan, Kepala OPD, Kepala Bagian Sekda Ngawi dan Direktur RSUD dr. Soeroto Ngawi.

Kepala Dinas Kominfo, Prasetyo Harri Adi menyampaikan kegiatan ini merupakan langkah awal pembentukan Komite Pengarah TIK, sebagai bentuk implementasi Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE dan pada Peraturan Bupati Ngawi Nomor 11 A Tahun 2018 tentang Tata Kelola TIK di lingkup Pemkab Ngawi. “Penyelenggaraan TIK, merupakan hal yang sangat penting bagi Pemerintah Daerah,” jelas Prasetyo Harri Adi.

Selain itu, Kadiskominfo juga mengatakan tentang monitoring centre for prevention yang memberikan informasi capaian kinerja program koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi (MCP KORSUPGAH) yang dilaksanakan oleh Pemda diseluruh Indonesia dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dimana ke delapan area intervensi tersebut membutuhkan peran TIK.

Tekait urgensi TIK ini, Sekretaris Daerah Ngawi, Mokh Sodiq Triwidiyanto juga menandaskan dengan TIK mampu memangkas biaya operasional penyelengaraan pemerintahan, “Seperti E – Voting, sudah tidak perlu belanja bilik suara, mengurangi penggunaan kertas, dan biaya operasional lainnya,” tuturnya.

Sementara Khakim Ghozali, menyampaikan tiga point penting dalam acara ini, diantaranya perkembangan TIK di Pemkab Ngawi, kondisi eksternal, dan peran penting Komite pengarah TIK.

Menurutnya, pengarah TIK merupakan hal yang penting sebagai pemberi arahan strategis terkait TIK, termasuk mengelola belanja investasi, perencanaan pembangunan TIK yang sesuai dengan master plan dan peraturan pemerintah. Khakim juga mengungkapkan Diskomimfo memiliki peran penting dalam hal ini, “Karena menjadi pemberi komando utama yang harus tegas kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk pembangunan TIK di Pemkab Ngawi,” ujarnya.

Dikesempatan ini, narasumber juga menjelaskan tugas dari Komite Pengarah TIK, yakni merencanakan strategi TI (direction setting) sesuai dengan RJPMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah), juga memberikan persetujuan pada alokasi sumber daya (rationing), menyelesaikan permasalahan sentralisasi dan desentralisasi sumber daya TI (structuring), “Memberikan keputusan dan memastikan komunikasi TI berjalan dengan baik (communication) dan menetapkan ukuran kinerja (evaluating),” jelasnya.(dv/red/kominfo)

UPT Puskesmas Ngawi Kota, Raih ZI Dengan Predikat WBK

di %s Pemerintahan 64 views

Pemerintah Kabupaten Ngawi kembali meraih penghargaan Zona Integritas (ZI) 2019 dari Kementrian Pendayagunaan Aperatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), dengan predikat Wilayah Bebas Korupsi  (WBK) untuk UPT Puskemas Ngawi, diberikan langsung Kemenpan RB, Cahyo Kumolo kepada Kepala UPT Puskesmas Ngawi, Siti Agustiningsih bersama Bupati Ngawi Budi Sulistyono di Hotel Bidakara Jakarta, Selasa  (10/12).

Dilansir dari menpan.go.id penghargaan ini adalah predikat yang diberikan kepada unit-unit kerja pelayanan yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen kuat untuk memberantas korupsi serta peningkatan pelayanan melalui reformasi birokrasi. “Unit kerja pelayanan tersebut, dapat menjadi contoh yang dapat menularkan virus-virus reformasi dan perbaikan tata kelola kepada unit kerja pelayanan lainnya,” jelas Deputi bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kemenpan RB, M.Yusuf Ateh.

Ateh menjelaskan, ada enam tahapan dalam pembangunan Zona Integritas diantaranya. Pertama adalah Pencanangan ZI pada unit kerja. Langkah kedua, yakni pembangunan terhadap enam area perubahan yang meliputi manajemen perubahan, penguatan tata laksana, penguatan manajemen SDM, penguatan akuntabilitas kinerja, penguatan pengawasan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kemudian langkah ketiga, penilaian oleh Tim Internal.

Menurut Siti Agustiningsih inovasi menjadi kunci masuknya UPT Puskesmas Ngawi sebagai salah satu penerima ZI kategori WBK ini. “Ada dua inovasi yang telah dilakukan Puskesmas yakni Pena Rembang dan One Stop Service Lansia sehingga  menjadi pertimbangan dan menghasilkan nilai tinggi,” bebernya.

Kapus Ngawi ungkapkan kalau ide inovasi ini muncul justru dari keluhan pasien, terkait penuhnya jumlah pasien di hari Senin dan Selasa, “Bagian depan Puskesmas ini penuh dan crowded. Namun, kemudian kita pisah, Alhamdulillah bisa terurai dan lebih kondusif,” terangnya.

Untuk Pena Rembang, Agustin sapaan akrabnya mengatakan bahwa ini adalah pelayanan untuk anak usia 0 – 15 tahun dalam satu   yang mencakup semua jenis layanan bagi rentan usia tersebut. “Disitu ada perikasaan kesehatan dokter, klinik remaja, imunisasi dan lainnya,” tuturnya disela kunjungannya Pos Gizi di desa Grudo, Kamis (12/12).

Sementara One Stop Service Lansia, disampaikan adalah pelayanan satu pintu bagi Lansia, “Pasien lansia bisa mendapatkan layanan lengkap, dari daftar langsung diperiksa dokter, apabila perlu cek laboratorium bisa dilakukan langsung standby disitu dan ambil obat juga disitu, “tambahnya.

Selain itu, Agustin juga menyampaikan bahwa ketepatan pelayanan juga menjadi perhatian, makanya disetiap unit pelayanan harus tertera jenis dan waktu pelayanan bahkan biayanya.“Jadi semua trasnparan, dan untuk menghindari pungutan liar,” tandasnya.

Selain UPT Puskesmas Ngawi, Kemenpan RB juga memberikan penghargaan untuk 506 unit kerja dari 63 instansi pemerintah yang berhasil membangun Zona Integritas. (nf/kominfo)

1 5 6 7 8 9 743
Go to Top