Pemerintah Kabupaten Ngawi mendorong penguatan digitalisasi layanan di RSUD dr. Soeroto agar akses pelayanan kesehatan semakin mudah dan mampu mengurangi antrean masyarakat. Hal tersebut disampaikan Wakil Bupati Ngawi Dwi Rianto Jatmiko dalam pembinaan ASN RSUD dr. Soeroto, Senin (14/9/2026).

Antok mendorong pemanfaatan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS), termasuk sistem pendaftaran dan antrean daring. Menurutnya, transformasi digital harus berujung pada layanan yang lebih praktis, mudah diakses, serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat.

Tak hanya soal sistem, Antok juga mengingatkan pentingnya kepemimpinan yang berorientasi pada pelayanan. Pejabat struktural di lingkungan RSUD dr. Soeroto diharapkan mampu menjadi teladan sekaligus menggerakkan kerja bersama untuk mencapai target organisasi.

“Kinerja rumah sakit tidak bisa dibangun oleh satu orang. Semua harus bekerja sebagai tim dan memberikan kontribusi sesuai tugasnya untuk mencapai target bersama,” ujarnya.

Respons terhadap aduan masyarakat juga menjadi perhatian. Antok meminta setiap kendala pelayanan segera ditindaklanjuti melalui koordinasi internal, sehingga persoalan dapat diselesaikan sebelum berkembang menjadi keluhan yang lebih luas.

“Jangan sampai persoalan kecil dalam pelayanan dibiarkan terlalu lama. Kalau ada kendala, segera komunikasikan dan cari solusinya agar masyarakat tidak menunggu,” tegasnya.

Sejalan dengan upaya peningkatan kualitas pelayanan, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi Heri Nurfahrudin mengingatkan pentingnya keramahan petugas dan kenyamanan fasilitas. Hasil SKM perlu digunakan sebagai pijakan perbaikan, termasuk dalam komunikasi dengan pasien, kebersihan, dan penataan ruang tunggu.

Pembinaan ini menjadi bagian dari penguatan komitmen RSUD dr. Soeroto untuk menghadirkan pelayanan kesehatan yang semakin mudah, cepat, dan responsif bagi masyarakat.

Kembali digelar, Subuh Bergerak menjadi ruang Pemerintah Kabupaten Ngawi untuk melihat langsung kebutuhan warga dan mengevaluasi pembangunan desa. Kegiatan berlangsung di Dusun Tawun, Desa Tawun, Kecamatan Kasreman, Jumat (11/9/2026), dan dibuka Bupati Ngawi Ony Anwar Harsono.

Kegiatan turut dihadiri Wakil Bupati Ngawi Dwi Rianto Jatmiko, jajaran Forkopimda, dan kepala OPD Pemkab Ngawi.

Ony menjelaskan, evaluasi kini dilakukan lebih terstruktur hingga tingkat kecamatan. Camat didorong turun langsung ke desa untuk memantau kondisi sekaligus menghimpun masukan warga.

“Kami ingin melihat langsung kebutuhan di desa agar menjadi dasar evaluasi dan perencanaan,” ujar Ony.

Pemantauan mencakup enam sektor, yakni pertanian ramah lingkungan, penurunan stunting, Gerakan Masyarakat Menanam di Pekarangan Rumah Tangga (GEMA PARUT), infrastruktur desa dan poros desa, ekonomi kreatif, serta layanan Posyandu. Hasilnya menjadi bahan Musrenbang Desa dan Kecamatan untuk menyusun program yang lebih tepat sasaran.

Tak hanya pembangunan, keberadaan tradisi lokal di Desa Tawun juga menjadi perhatian. Ony menyebut Keduk Beji dan Sedekah Bumi memiliki nilai lebih dari sekadar warisan budaya karena turut mengajarkan kepedulian terhadap lingkungan dan kehidupan sosial.

“Menjaga sumber mata air, penghijauan, dan budaya guyub rukun perlu terus diwariskan,” katanya. Nilai tersebut diharapkan tetap hidup di tengah generasi muda seiring pembangunan yang berjalan di desa.

Pemerintah Kabupaten Ngawi menyalurkan perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek) melalui Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) Tahun Anggaran 2026. Penyerahan berlangsung di Pendopo Wedya Graha, Kamis (10/9/2026), oleh Bupati Ngawi Ony Anwar Harsono didampingi Wakil Bupati Ngawi Dwi Rianto Jatmiko.

Perlindungan berupa Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) berlaku September hingga Desember 2026. Alokasi tahun ini ditujukan bagi 20.000 pekerja, dengan penerima antara lain buruh tani tembakau dan pekerja rentan berdasarkan data P3KE.

Selain itu, penerima berasal dari kelompok pekerja layanan publik, yakni petugas TPS3R Dinas Lingkungan Hidup, relawan BPBD, petugas kebersihan, pemadam kebakaran Satpol PP, serta personel Tim Timas Satpol PP.

Sebagai bentuk komitmen memperkuat perlindungan pekerja, perluasan kepesertaan Jamsostek menjadi bagian dari upaya Pemkab Ngawi menuju Universal Coverage. Ony menyampaikan, perhatian khusus diperlukan karena sekitar 70 persen masyarakat Ngawi menggantungkan penghasilan dari sektor pertanian. “Skema perlindungan harus kita bangun seiring dengan upaya meningkatkan kemandirian pekerja melalui poktan dan gapoktan,” ujarnya.

Manfaat Jamsostek turut melindungi keluarga peserta. Jaminan Kematian memberikan santunan Rp42 juta, sedangkan beasiswa pendidikan anak dapat diberikan hingga perguruan tinggi dengan nilai maksimal Rp174 juta.

Kepala DPPTK Kabupaten Ngawi Kusumawati Nilam menyampaikan, cakupan perlindungan terus meningkat dari 7.650 pekerja pada 2023 menjadi 10.875 pada 2024, 15.625 pada 2025, dan 20.000 pada 2026. “Program ini kami arahkan untuk memberikan perlindungan kepada pekerja dan keluarganya, sekaligus menjaga keberlanjutan penghasilan ketika menghadapi risiko kerja,” ujarnya.

Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Jawa Timur Irfan Sah Utoh Panjah mengapresiasi sinergi bersama Pemkab Ngawi. Di luar DBHCHT, perlindungan telah mencakup 9.956 tenaga non-ASN dan 10.436 aparatur dalam ekosistem desa, serta atlet dan official berbagai ajang olahraga. BPJS Ketenagakerjaan Cabang Ngawi juga mencatat pembayaran manfaat kepada 3.467 peserta senilai Rp51,35 miliar dan beasiswa bagi 233 anak sebesar Rp848 juta. Sejak Juli 2026, PAKA turut dijalankan untuk membekali dan mendampingi penerima manfaat menuju kegiatan kerja produktif.