Perkuat Ketahanan Daerah, Peringatan HJTI ke-81 Salurkan Alsintan Beasiswa Hingga Mitigasi El Nino di Ngawi
Bertepatan dengan momentum peringatan Hari Jadi Provinsi Jawa Timur (HJTI) ke-81, Pemprov Jatim menyalurkan bantuan alat mesin pertanian (alsintan) serta beasiswa pendidikan di Kabupaten Ngawi, Rabu (21/10/2026). Agenda ini dihadiri langsung oleh Gubernur Khofifah Indar Parawansa yang didampingi Bupati Ony Anwar Harsono beserta jajaran.
Dalam arahannya, Khofifah mengingatkan pentingnya penguatan mitigasi kebencanaan dan ancaman kekeringan daerah di tengah upaya menjaga ketahanan pangan.
“Tantangan El Nino masih membayangi hingga awal 2027. Oleh karena itu, sinergi antara operasi modifikasi cuaca, gerakan doa bersama, serta kesiapsiagaan relawan Karhutla harus terus dioptimalkan demi keselamatan masyarakat dan aset daerah,” tegas Khofifah.
Selanjutnya, penyerahan 15 unit alsintan berlangsung di Desa Baderan, Kecamatan Geneng. Penyaluran bantuan diserahkan oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa yang diwakili oleh Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (Distanpan) Provinsi Jawa Timur, Heru Suseno.
“Untuk Kabupaten Ngawi, dalam rangka peringatan Hari Jadi Jawa Timur yang ke-81, kami memberikan bantuan berupa 15 unit alat mesin pertanian. Rinciannya meliputi lima hand tractor, satu unit drone pertanian, enam unit combine harvester besar, dan dua unit cultivator,” kata Heru saat menyerahkan alsintan secara simbolis.
Heru menambahkan, bantuan tersebut merupakan bentuk dukungan nyata pemerintah terhadap upaya swasembada pangan berkelanjutan sekaligus meningkatkan efisiensi produksi para petani lokal. Di sektor pendidikan, Pemprov Jatim mengalokasikan APBD senilai Rp50 miliar melalui program SIKAP bagi 50.000 siswa afirmasi se-Jawa Timur dengan nominal Rp1 juta per anak guna mencegah risiko putus sekolah.
Rangkaian kunjungan kerja di Ngawi juga meliputi peninjauan dropping air bersih di Dusun Gagan (Desa Kenongorejo), pemantauan pencairan SIKAP di SMKN 1 Bringin, gelaran Pasar Murah di Desa Dero, serta pengecekan pemeliharaan jalan di ruas Jalan Gubernur Suryo, Jalan P.B. Sudirman, dan Jalan A. Yani.
Lewat penyaluran bantuan strategis dan peninjauan infrastruktur ini, Pemprov Jatim bersama Pemkab Ngawi memperkuat fondasi pembangunan daerah. Langkah kolaboratif tersebut diharapkan dapat mengakselerasi pemulihan ekonomi lokal sekaligus meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap risiko kebencanaan.
Buka Kejurkab Badminton 2026, Pemkab Ngawi dan PBSI Cetak Generasi Muda Berprestasi
Wakil Bupati Ngawi Dwi Rianto Jatmiko secara resmi membuka Hydroplus Kejuaraan Kabupaten (Kejurkab) Bulu Tangkis PBSI Cup 2026 di GOR Suli, Rabu (21/10/2026). Ajang ini menjadi wadah strategis pembinaan sekaligus menyeleksi calon potensial atlet daerah.
Dalam arahannya, Antok menegaskan pentingnya penyelenggaraan turnamen secara berkelanjutan untuk melatih ketahanan mental para pebulu tangkis muda di lapangan.
“Kejuaraan ini menjadi langkah penting agar cabor (cabang olahraga) bulu tangkis terus berkembang secara berkelanjutan. Lewat kompetisi yang konsisten, kita mengasah kemampuan teknis generasi muda agar siap bersaing dan menyumbang prestasi bagi Ngawi,” katanya.
Sementara itu, Ketua PBSI Kabupaten Ngawi Feligia Agit Hendiadi menyampaikan bahwa gelaran Kejurkab tahun ini Ngawi menjadi tuan rumah penyelenggaraan Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA), dengan persiapan yang mantap, kegiatan diharapkan dapat berjalan maksimal.
“Melalui kejuaraan tahunan ini, kami menargetkan kualitas pembinaan kian meningkat sehingga semakin banyak talenta lokal yang mampu menembus klub-klub tingkat nasional,” ujarnya.
Capaian ini diperkuat oleh rekam jejak atlet Ngawi yang berhasil menyabet medali perak nomor ganda putri pada POPDA 2025 serta medali perunggu pada gelaran sebelumnya.
Sinergi antara pemerintah daerah, PBSI, dan tim pelatih kini diprioritaskan pada penguatan pembinaan usia dini demi mencetak lebih banyak pebulu tangkis berprestasi.
Penyelenggaraan kejuaraan ini menegaskan komitmen Pemkab Ngawi dan PBSI dalam mematangkan talenta lokal. Sinergi berkelanjutan dari seluruh pihak menjadi kunci utama untuk melahirkan atlet-atlet yang siap mengharumkan nama daerah.
Kawal Birokrasi Bersih dan Tolak Gratifikasi, Pemkab Ngawi Gelar Bimtek Antikorupsi
Wakil Bupati Ngawi Dwi Rianto Jatmiko, secara resmi membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) E-Learning Antikorupsi di Nata Azana Hotel, Rabu (21/10/2026). Langkah strategis ini merupakan wujud nyata komitmen pemerintah daerah untuk mengawal birokrasi bersih dan menolak segala bentuk gratifikasi.
Acara tersebut juga dikawal langsung oleh Sekda Ngawi Mokh. Sodiq Triwidyanto bersama Kepala Inspektorat Noor Hasan Muntaha serta Kepala BKPSDM Dhiyan Kenop Tri Kuncoro.
Dalam kesempatan ini, Antok menekankan pentingnya platform digital Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI sebagai pilar penguatan sistem tata kelola pemerintahan di daerah.
“Ini komitmen bersama melalui berbagai kebijakan dalam rangka menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik, yang bersih, yang transparan. E-learning management system atau LMS dari KPK RI ini adalah sebagian dari penguatan sistem tersebut,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa Bupati Ngawi telah berkomitmen menjadikan hasil evaluasi dari sistem e-learning ini terintegrasi dengan manajemen talenta. Evaluasi tersebut nantinya akan digunakan sebagai landasan dalam pengambilan keputusan terkait pengembangan karier aparatur sipil negara (ASN) ke depannya.
Sebagai pelayan publik, seluruh ASN yang hadir dituntut untuk memegang teguh sembilan nilai integritas, mulai dari sikap jujur, mandiri, tanggung jawab, berani, sederhana, peduli, disiplin, adil, hingga pantang menyerah atau kerja keras.
Sebagai bukti penguasaan materi, peserta yang lulus akan mengantongi sertifikat resmi dari Anti-Corruption Learning Center (ACLC) KPK yang berfungsi sebagai portofolio rekam jejak.
Pelaksanaan Bimtek E-Learning Antikorupsi ini dihadiri oleh seluruh pejabat administrator dan pengawas di lingkup Pemerintah Kabupaten Ngawi. Keterlibatan secara menyeluruh ini diharapkan mampu mencetak aparatur daerah yang peka terhadap potensi konflik kepentingan serta bebas dari praktik gratifikasi, dari tingkat pimpinan hingga pelaksana di lapangan.