Dari Tradisi Menuju Inovasi, Ngawi Batik Fashion 2026 Angkat Potensi Industri Kreatif Lokal
Tradisi batik terus berkembang melalui sentuhan kreativitas dan inovasi yang membuka peluang bagi industri kreatif lokal. Semangat tersebut tercermin dalam Ngawi Batik Fashion 2026 yang dibuka Bupati Ngawi Ony Anwar Harsono bersama Ketua Dekranasda Kabupaten Ngawi Ana Ony Anwar di Alun-Alun Merdeka Ngawi, Sabtu (14/11/2026). Memasuki penyelenggaraan ke-13, ajang ini menjadi ruang bagi perajin dan desainer lokal untuk menampilkan karya sekaligus mengangkat potensi batik khas Ngawi.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Ngawi Dwi Rianto Jatmiko beserta istri, jajaran Forkopimda, Sekretaris Daerah Mokh. SodiqTriwidiyanto, kepala perangkat daerah, serta tamu undangan dari sejumlah daerah di Jawa Timur.
Dalam sambutannya, Ony menyampaikan bahwa Ngawi Batik Fashion merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam melestarikan warisan budaya sekaligus meningkatkan kualitas batik lokal. Sejak pertama kali digelar pada 2014, Pemkab Ngawi terus melakukan pembinaan dan pendampingan kepada para perajin.
“Melalui kegiatan ini, kami berkomitmen untuk terus melestarikan warisan budaya leluhur, khususnya batik. Kami terus melakukan pembinaan dan mendampingi para perajin agar kualitas batik khas Kabupaten Ngawi semakin baik,” ungkapnya.
Selain pembinaan perajin, Pemkab Ngawi juga mendorong pengembangan talenta muda di bidang desain fashion. Sejumlah desainer muda lulusan SMK asal Ngawi telah mendapat kesempatan tampil dalam ajang Jogja Fashion Week dan Indonesia Fashion Week di Jakarta, serta memperoleh apresiasi positif dari berbagai pihak.
Menurut Ony, potensi tersebut perlu terus dikembangkan agar batik Ngawi tidak hanya menjadi identitas budaya, tetapi juga memiliki daya saing dan dikenal lebih luas. Meski menghadapi tantangan efisiensi anggaran, promosi dan pembinaan harus tetap berjalan melalui berbagai kegiatan serta kolaborasi lintas sektor.
Pada kesempatan tersebut, Bupati menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat, khususnya Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Ngawi selaku penyelenggara, serta para perajin, desainer, talent, peserta fashion show, dan pihak-pihak yang mendukung perkembangan batik Ngawi.
Lebih dari sekadar peragaan busana, Ngawi Batik Fashion 2026 menjadi wujud upaya menjaga warisan budaya agar terus relevan dengan perkembangan zaman. Melalui kreativitas dan inovasi, batik khas Ngawi diharapkan semakin dikenal sekaligus menjadi kebanggaan masyarakat.
TMMD ke-130 Rampung, Infrastruktur Desa Jadi Fokus Akselerasi Pembangunan di Ngawi
Program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-130 Tahun Anggaran 2026 menjadi salah satu upaya percepatan pembangunan infrastruktur perdesaan di Kabupaten Ngawi. Melalui pembangunan jembatan, peningkatan akses jalan, hingga penyediaan sarana air bersih, program tersebut resmi ditutup di Desa Jatipuro, Kecamatan Karangjati, Kamis (12/11/2026). Upacara penutupan turut dihadiri Wakil Bupati Ngawi Dwi Rianto Jatmiko, sementara Komandan Kodim 0805/Ngawi Letkol Arh Setu Wibowo diwakili Pasiter Kapten Inf Priyono.
Berlangsung sejak 13 Oktober hingga 11 November 2026, TMMD melibatkan personel TNI bersama warga setempat. Sasaran fisik utama mencakup pembangunan jembatan sepanjang 25 meter dengan lebar 4,8 meter serta pengecoran jalan sepanjang 346 meter dan lebar 3 meter di Dusun Baron.
Upaya peningkatan fasilitas dasar juga diwujudkan melalui pembuatan lima titik sumur air bersih, renovasi lima rumah tidak layak huni, pembersihan lingkungan, dan penanaman pohon. Kegiatan nonfisik meliputi penyuluhan wawasan kebangsaan, layanan kesehatan gratis, sosialisasi pertanian dan hukum, serta donor darah.
Dalam laporan yang disampaikan Kapten Inf Priyono, pelaksanaan TMMD mendapat dukungan pendanaan dari Mabes TNI dan Pemerintah Kabupaten Ngawi melalui APBD, serta melibatkan personel TNI dan partisipasi warga.
Sementara itu, amanat Pangdam V/Brawijaya Mayjen TNI Piek Budyatko yang dibacakan Marsma TNI Muchtadi Anjar Legowo mengingatkan pentingnya merawat fasilitas yang telah dibangun agar manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang. Sinergi TNI, pemerintah daerah, dan warga juga mendapat apresiasi atas dukungan selama program berlangsung.
“Keberhasilan TMMD harus terus dirawat sehingga selalu dapat membantu peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat serta bisa dijadikan tolak ukur keberhasilan TMMD mendatang,” demikian kutipan amanat Pangdam.
Pada kesempatan tersebut, hasil pembangunan TMMD ke-130 diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Ngawi melalui Wakil Bupati Dwi Rianto Jatmiko. Penyerahan ini menjadi awal tanggung jawab pemerintah daerah bersama warga untuk menjaga dan memelihara fasilitas yang telah tersedia agar terus menunjang aktivitas serta kesejahteraan masyarakat.
Pemkab Ngawi Pangkas Beban Pajak UMKM, Aturan Ambang Batas Resmi Dilonggarkan
Pemerintah Kabupaten Ngawi memprioritaskan perlindungan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) agar tidak terbebani pajak daerah. Kebijakan pelonggaran aturan ambang batas pengenaan pajak ini direspons langsung oleh Bupati Ngawi, Ony Anwar Harsono, saat memaparkan jawaban eksekutif atas pandangan umum fraksi-fraksi dewan pada Kamis (12/11/2026).
Agenda rapat paripurna tersebut dibuka secara resmi oleh Ketua DPRD Ngawi, Yuwono Kartiko. Pembahasan berfokus pada penyelesaian empat Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang dinilai krusial bagi peningkatan pendapatan, tata kelola pemerintahan, hingga kesehatan lingkungan.
Sorotan utama tertuju pada kebijakan revisi Perda Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Pemkab Ngawi mengusulkan penyesuaian batas omzet (threshold) Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) untuk kategori makanan dan minuman, dari yang sebelumnya Rp5 juta per tahun, dinaikkan menjadi Rp6 juta per bulan.
“Tujuannya untuk meringankan kewajiban pajak pelaku UMKM, sehingga nantinya tidak semua pelaku UMKM akan masuk ke dalam objek pajak,” jelasnya.
Ia menambahkan, sebagai penopang kemandirian fiskal, Pemkab Ngawi akan memaksimalkan serapan dari sektor pajak daerah lainnya, seperti PBB-P2 dan BPHTB.
Selain berpihak pada UMKM, bupati juga menanggapi pertanyaan fraksi terkait tata kelola infrastruktur telekomunikasi. Dari total 274 menara di Ngawi, 162 di antaranya telah memiliki Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF). Ke depan, pengawasan konstruksi, tata ruang, dan realisasi Corporate Social Responsibility (CSR) akan terus diperketat.
Sementara pada sektor birokrasi, Pemkab Ngawi akan merombak susunan perangkat daerah melalui penggabungan Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Tipe A, serta menguatkan peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) demi mempercepat respons kedaruratan di masyarakat.
Terkait Ranperda Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM), Pemkab berkomitmen membudayakan lima pilar STBM dengan melibatkan seluruh elemen pentahelix, mulai dari sekolah, PKK, hingga dana CSR.
“Kami berharap jawaban ini menjadi pijakan awal untuk pembahasan yang lebih komprehensif bersama legislatif. Tujuannya satu, agar keempat ranperda ini segera disahkan demi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat Ngawi,” tutupnya.
Usai penyampaian jawaban eksekutif, tahapan legislasi ini akan bergulir ke tingkat panitia khusus (Pansus) DPRD Ngawi. Keempat draf regulasi tersebut akan dikaji dan dimatangkan lebih lanjut sebelum akhirnya diketok palu menjadi Peraturan Daerah.