Bupati Ngawi Ony Anwar Harsono memimpin pelantikan dan pengambilan sumpah janji jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, serta Pengawas di Ruang Data Pendopo Wedya Graha, Kamis (1/10/2026). Pengisian posisi strategis berbasis manajemen talenta ini dilakukan untuk menata struktur organisasi sekaligus memperkuat integritas pelayanan publik.

Agenda ini merupakan hasil evaluasi manajemen talenta yang berjalan beberapa bulan terakhir. Langkah tersebut diambil guna mengisi kekosongan posisi agar roda pemerintahan bergerak lebih efisien.

Penataan pejabat mempertimbangkan aspek kompetensi, tanggung jawab, dan kebutuhan organisasi. Pengisian sejumlah posisi kunci juga telah mengantongi izin pemerintah pusat maupun provinsi, seperti Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) dari Kementerian Dalam Negeri serta Inspektur Daerah dari Gubernur Jawa Timur.

Tiga instansi yakni Dukcapil, Inspektorat, dan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) mendapat perhatian khusus. Ketiganya memegang peran vital dalam pelayanan administrasi warga, pengawasan internal, dan pemeliharaan kondusivitas wilayah.

“Tiga kepala perangkat daerah ini memiliki tanggung jawab krusial, sehingga ditata secara cermat sesuai kompetensi masing-masing,” katanya.

Ia menyoroti pentingnya integritas bagi para pejabat yang baru dilantik. Menurutnya, integritas mencakup komitmen, rasa tanggung jawab, dan kejujuran dalam menjalankan amanah. Sajian data dan informasi akurat dari lapangan juga sangat menentukan ketepatan arah kebijakan daerah.

“Jika ketiga dinas ini bekerja optimal dan berintegritas, kebijakan pimpinan daerah pasti memberi manfaat maksimal bagi masyarakat,” tegas Bupati Ngawi.

Pelantikan ini menjadi momentum bagi Pemkab Ngawi untuk memperkuat profesionalisme aparatur sipil negara. Pengisian posisi strategis tersebut diproyeksikan mampu mempercepat pencapaian program kerja daerah secara optimal.

Bupati Ngawi Ony Anwar Harsono mendorong percepatan dan transparansi layanan pertanahan melalui digitalisasi dengan target penyelesaian maksimal 10 hari kerja. Komitmen tersebut dituangkan dalam nota kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Ngawi, BPN, dan notaris/PPAT di Mal Pelayanan Publik (MPP) Ngawi, Kamis (1/10/2026).

Penandatanganan tersebut dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Ngawi, Kepala BPN Kabupaten Ngawi Eksam Sodak beserta jajaran, pimpinan perangkat daerah, serta pengurus dan anggota IPPAT Kabupaten Ngawi.

Ony meminta kesepakatan tersebut dijalankan secara konsisten dengan alur pelayanan yang jelas dan dapat dipantau masyarakat melalui sistem digital.

“Kalau sudah ditentukan sesuai dengan kesepakatan 10 hari, ya 10 hari. Maksimal, tanpa alasan apa pun. Tapi argonya ini mau dimulai dari mana, harus disepakati,” tegas Ony.

Ia juga meminta pemohon dapat melihat perkembangan dokumen secara langsung sehingga setiap tahapan pelayanan memiliki kepastian dan keterbukaan.

Sementara itu, Kepala BPN Kabupaten Ngawi Eksam Sodak memaparkan, target penyelesaian 10 hari kerja terbagi atas dua hari untuk proses BPHTB, tiga hari di pemerintah daerah, dan lima hari di BPN. Proses dapat diselesaikan lebih cepat apabila seluruh persyaratan administrasi dan teknis telah lengkap.

“Dengan percepatan pelayanan ini, cepat validasi BPHTB, kemudian cepat penataan dan segala macam itu, tentu akan memberikan efek terhadap kecepatan penyelesaian pelayanan hak di kami. Dengan demikian, akan dengan sendirinya mengakibatkan pencapaian target BPHTB di Kabupaten Ngawi,” kata Eksam.

Penerimaan BPHTB Kabupaten Ngawi tercatat Rp15 miliar pada 2024 dan meningkat menjadi Rp20 miliar pada 2025. Hingga saat ini, realisasi 2026 mencapai Rp15 miliar dan masih berpotensi bertambah hingga akhir tahun.

Kerja sama tersebut juga mempercepat sertifikasi aset Pemkab Ngawi. Dari sekitar 300 aset yang diproses, sebanyak 203 sertifikat telah diserahkan, sedangkan sisanya ditargetkan selesai pada minggu kedua Desember 2026.

Sinergi Pemkab Ngawi, BPN, dan PPAT diarahkan untuk menghadirkan layanan pertanahan yang lebih cepat dan transparan, sekaligus mendukung optimalisasi BPHTB serta kepastian legalitas aset daerah.

Kabupaten Ngawi menjadi daerah ketiga di Jawa Timur yang menggelar Training of Trainers (TOT) Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Kegiatan yang dibuka Wakil Bupati Ngawi Dwi Rianto Jatmiko, di KDKMP Desa Sidorejo, Kecamatan Geneng, Rabu (30/9/2026), ini menjadi langkah memperkuat tata kelola dan percepatan digitalisasi koperasi desa.

Wakil Bupati yang akrab disapa Antok menyampaikan, seluruh KDKMP di Ngawi telah terdaftar aktif di Sistem Informasi Manajemen Koperasi Desa (Simkopdes). Legalitas kelembagaan melalui akta pendirian juga telah rampung di 217 desa dan kelurahan.

Dari sisi pembangunan fisik, sebanyak 213 lokasi KDKMP telah selesai, sedangkan empat lokasi lainnya memasuki tahap penyelesaian akhir. Sejumlah koperasi juga telah beroperasi, di antaranya KDKMP Gedung Putri, Tambakromo, Talang, dan Ngawi.

Sementara itu, verifikasi dan validasi lapangan telah menjangkau 65 dari target 103 KDKMP. Pemerintah Kabupaten Ngawi menargetkan seluruh proses tersebut rampung pada 6 Oktober 2026.

“Koperasi ini berprinsip dari dan oleh anggota, yakni masyarakat desa setempat. Keberadaannya memberikan kemudahan akses serta kepastian harga untuk menggerakkan roda perekonomian warga,” ujar Antok.

Melalui TOT KDKMP, para kepala desa didorong memperkuat komunikasi dan kerja sama dengan pedagang, pelaku UMKM, serta kelompok tani. Langkah ini diharapkan mampu mewujudkan pengelolaan koperasi yang profesional, transparan, dan akuntabel.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Direktur Sales Marketing dan Distribusi PT Agrinas Pangan Nusantara Paulo Simoes, Kepala Staf Kodim 0805/Ngawi, jajaran OPD terkait, para camat, serta perwakilan kepala desa se-Kabupaten Ngawi.