Kendalikan Inflasi, Pemkab Ngawi Pantau Stok dan Harga Pangan
Pemerintah Kabupaten Ngawi memantau harga dan ketersediaan bahan pokok di Pasar Beran dan Pasar Paron pada Kamis (15/10/2026) untuk menjaga stabilitas pangan dan mengendalikan inflasi. Dalam sidak tersebut, Wakil Bupati Ngawi bersama Ketua DPRD Kabupaten Ngawi dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) menemukan kenaikan harga cabai tampar dan daging ayam, sementara stok sejumlah kebutuhan pokok masih mencukupi.
Dari hasil pemantauan, beras, termasuk beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), serta minyak goreng tersedia sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET). Ketersediaan gula curah juga mencukupi tanpa kenaikan harga, meski beberapa varian gula kemasan sulit ditemukan.
Kenaikan harga ditemukan pada cabai tampar yang mencapai Rp80.000 per kilogram dan daging ayam sebesar Rp38.000 per kilogram, dari harga normal Rp34.000–Rp36.000. Adapun harga cabai rawit masih normal. Meski terjadi kenaikan pada sejumlah komoditas, pasokan daging ayam dan telur tetap tersedia tanpa indikasi kelangkaan.
“Kami akan mengevaluasi rantai distribusi, khususnya daging ayam, untuk mengetahui penyebab kenaikan harga. Dengan begitu, langkah pengendalian bisa dilakukan lebih tepat agar harga kembali stabil dan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi,” kata Antok.
Untuk menindaklanjuti temuan itu, Pemkab Ngawi akan berkoordinasi dengan Polres, Kodim, Kejaksaan, dinas terkait, dan TPID. Penelusuran rantai pasok dari peternak hingga pedagang menjadi fokus evaluasi agar kendala distribusi dapat diketahui dan harga lebih terkendali.
Pemkab Ngawi terus mendorong pengawasan pasokan dan harga agar distribusi bahan pokok berjalan lancar. Upaya ini menjadi bagian dari langkah pengendalian inflasi sekaligus menjaga keterjangkauan pangan bagi masyarakat.
Pacu Legalitas Benih Lokal Super, Langkah Strategis Ngawi Pertahankan Status Lumbung Pangan Nasional
Bupati Ngawi Ony Anwar Harsono, mendorong percepatan sertifikasi benih unggul lokal saat menghadiri Panen Raya Padi Unggul Lokal di Desa Sukowiyono, Kecamatan Padas, Selasa (13/10/2026), guna mempertahankan status Kabupaten Ngawi sebagai lumbung pangan nasional.
Langkah ini diambil untuk memastikan benih unggul lokal memiliki legalitas resmi sesuai aturan yang berlaku sehingga memberikan nilai tambah ekonomi bagi para petani di Kabupaten Ngawi.
Prosedur sertifikasi benih memerlukan komitmen dan sinergi antara Pemerintah Daerah, pemulia benih, dan Kementerian Pertanian. Tahapannya terbilang panjang dan kompleks, meliputi pendaftaran, pembuatan demplot di lima desa di lima kecamatan, hingga pengujian terhadap hama dan kerentanan penyakit tanaman.
“Jika teknologi pertanian terus ditingkatkan, kita dapat menjaga produktivitas padi yang tinggi. Hal-hal baik seperti ini harus ditindaklanjuti dengan mekanisme sesuai aturan yang berlaku agar manfaatnya terasa bagi petani,” ujar Ony.
Varietas padi unggul lokal ini memiliki postur tinggi dan besar menyerupai Ciherang generasi awal sehingga membutuhkan asupan pupuk yang lebih banyak, namun tetap mengutamakan penggunaan bahan ramah lingkungan.
“Penggunaan kimia sintetis secara berlebihan akan menghambat program pemerintah daerah. Kami menggunakan pendekatan Program Riset Lokasi Partisipatif (PRLP), di mana perhitungan hasil panen berdasarkan ubinan menunjukkan angka sekitar 10–12 ton per hektare,” jelasnya.
Melalui konsistensi perawatan dan pemupukan organik yang terjaga, Pemkab Ngawi berharap sertifikasi benih, baik tingkat daerah maupun nasional, dapat segera terwujud demi kelangsungan produktivitas pertanian daerah.
TMMD ke-130 Dimulai, Sinergi TNI-Pemkab Ngawi Bangun Infrastruktur
Sinergi ratusan personel gabungan TNI, Polri, dan masyarakat resmi dimulai lewat Tentara Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-130 di Desa Jatipuro Kecamatan Karangjati, Selasa (13/10/2026), yang dihadiri langsung oleh Bupati Ngawi Ony Anwar Harsono sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan warga dan mempercepat pembangunan infrastruktur desa.
Membutuhkan waktu pengerjaan selama satu bulan hingga 11 November 2026, program ini menyerap anggaran sebesar Rp3,2 miliar. Prioritas utamanya berfokus pada perbaikan akses dan kebutuhan pokok warga, meliputi pembangunan jembatan sepanjang 24 meter dengan lebar 4,8 meter, jalan paving 346 meter, serta talud 100 meter. Pengerjaan tersebut juga disempurnakan dengan pembuatan lima titik sumur bor, pembenahan lima rumah warga, pengelolaan satu hektare lahan pangan, hingga aksi pembersihan lingkungan secara serentak.
Bupati Ngawi menjelaskan bahwa skema gotong royong dalam TMMD terbukti jauh lebih efisien dibandingkan pengerjaan proyek secara kontraktual.
“Ketika dikerjakan oleh masyarakat, oleh TNI, dan berbagai elemen lain, kita bisa menghemat kurang lebih Rp500 juta,” kata Ony.
Dari total alokasi dana, dukungan anggaran bersumber dari Pemkab Ngawi sebesar Rp2,8 miliar dan Markas Besar TNI sekitar Rp338,3 juta.
Sementara itu, Danrem 081/Dhirotsaha Jaya Madiun Kolonel Arm Untoro Hariyanto menuturkan bahwa penentuan lokasi TMMD merupakan hasil usulan berjenjang dari tingkat desa hingga disetujui pemerintah daerah. Sebanyak 150 personel gabungan TNI-Polri dikerahkan, dibantu sekitar 250 warga dan instansi terkait setiap harinya.
“Intinya gotong royong, sama-sama kita membangun desa di wilayah Desa Jatipuro,” ujar Untoro.
Tak hanya berfokus pada infrastruktur fisik, TMMD ke-130 turut menghadirkan beragam kegiatan nonfisik. Mulai dari edukasi wawasan kebangsaan, hukum, pertanian, keagamaan, kesehatan, dan keluarga berencana, hingga pelayanan administrasi kependudukan bagi warga setempat.
Melalui integrasi pembangunan infrastruktur dan penyuluhan publik ini, Desa Jatipuro diharapkan dapat tumbuh lebih mandiri dengan aksesibilitas yang lebih baik serta pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang optimal.