Presiden RI Joko Widodo didampingi Sekretaris Kabinet, Pramono Anung, Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo, Gubenur Jawa Timur Khofifah Indar parawansa, Bupati Ngawi Ony Anwar Harsono, Sabtu (11/03/23) pagi, ikut panen padi bersama petani di Desa Kartoharjo,  Ngawi, Jatim.

Dikesempatan ini, Presiden Jokowi mengatakan setiap daerah memiliki tingkat kesuburan dan manajemen yang berbeda  dalam pengelolaan air dan lainnya maka hasil yang didapat juga beda, “Setelah kemarin di Kebumen, kita sekarang ikut panen raya di Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur. Saya melihat memang ada perbedaan, terutama di produktivitas per hektare. Di sini sudah ada yang mencapai 10,5 ton per hektare, ada yang 8 ton per hektare yang kemarin di sana 5,5 sampai 6 ton per hektare,” katanya.

Dikesempatan ini, Presiden Jokowi juga menekankan Pemerintah untuk terus berupaya menjaga harga gabah, agar petani tidak jatuh disaat panen raya, “Memang harga gabah harus segera ditentukan, jangan sampai harganya jatuh karena ini panen raya di mana-mana. Ini yang segera nanti akan diumumkan oleh Badan Pangan Nasional, sehingga pembelian Bulog menjadi jelas. GKP (gabah kering panen) nya berapa,” tandasnya.

Tidak hanya itu, Presiden Jokowi juga mengungkapkan Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional 
tengah menghitung ulang harga pokok Pemerintah (HPP) untuk gabah dan beras, sehingga harga di tingkat petani, pedagang, dan konsumen seimbang, termasuk perhitungan biaya produksi petani,
“Yang sulit, Pemerintah itu menyeimbangkan. Harga di petani wajar artinya dapat keuntungan, harga di pedagang wajar artinya pedagang dapat keuntungan sedangkan harga di konsumen dan masyarakat juga wajar. Mencari keseimbangan seperti itu yang tidak gampang,” jelasnya.

Kali ini, Presiden Jokowi menghimbau petani di Indonesia segera menanam padi kembali usai panen ini karena ketersediaan air yang melimpah. ” Masih ada hujan, setelah dipanen, jangan diberi jeda. Langsung diolah lagi tanah, tanam lagi, karena ini airnya masih ada,” pungkasnya.

Sementara Mentan Syahrul Yasin Limpo dikesempatan ini mengatakan panen raya di Kabupaten Ngawi ini sangat baik produktifitas padinya dibanding sejumlah daerah lainnya “Kalau kemarin di Subang kurang lebih 6 Ton disini sampi 8 Ton per hektare,” katanya.

Diterangkan Yasin Limpo,  peningkatan produktifitas padi di Kabupaten Ngawi, tidak hanya masalah pengairan tapi juga pengelolaan lahan, “Sementara ini, sebenarnya bukan sawah irigasi, tapi ini sawah pompa air yang dibuat  rakyat sendiri, tapi perlakuan budidaya petani dan lain-lain cukup tertata, kelompok taninya cukup tertata dan pengawasan pak Bupati juga cukup baik, saya lihat hasil di sini cukup bagus,” ujarnya.

Usai panen raya padi di Desa Kartoharjo ini, Presiden Jokowi berserta rombongan bergeser menuju Pasar Beran untuk tinjau kestabilan harga bahan pokok jelang Ramadhan.

Sektor pertanian di Kabupaten Ngawi selama kurun waktu tiga tahun terakhir, cukup menarik perhatian, pasalnya ditahun 2020 lalu menempati peringkat ketiga peningkatan produksi padi tertinggi nasional lalu tahun berikutnya 2021 produktivitas gabah kering giling (GKG) tertinggi se Jawa Timur Kemudian per November 2022, produksi padi surplus tertinggi setanah air.

Ingin melihat secara langsung lahan pertanian di Kab Ngawi Menteri Pertanian Republik Indonesia Syahrul Yasin Limpo lakukan kunjungan kerja ke sejumlah lahan sawah di Kabupaten Ngawi didampingi Bupati Ngawi Ony Anwar Harsono bersama jajarannya, Rabu (8/3/23) di Desa Kartoharjo dan Jururejo Kecamatan Ngawi

Kali ini, Syahrul Yasin Limpo menerangkan bahwa di bulan Februari, Maret hingga April merupakan big session yang artinya menjadi waktu panen terbesar selama setahun, “Sebab memang akumulasinya di bulan November, Desember dan Januari itu musim tanam di hampir seluruh Indonesia dan mulai panen itu di akhir Januari masuk Februari dan Maret sampai dengan April”, jelasnya.

Selain itu Syahrul juga mengatakan dari hasil neraca di Badan Statistik Nasional produktivitas panen padi di Tahun 2023 cukup bagus, tapi hasil ini tidak lepas dari berbagai tantangan salah satunya air, “Curah hujan yang tinggi, dengan demikian tantangan panen kita adalah di pengeringan air yang bisa berpengaruh pada rendemen padi,” tandasnya.

Produktivitas panen padi yang tinggi menurut Mentan akan berdampak positif pada ketersediaan beras jelang Ramadhan dan hari raya Idhul Fitri, “Kita tak boleh main – main dengan beras. Insyaallah, aman menjelang Ramadhan dan Idul Fitri”, tutupnya.

Kebijakan Pemerintah terkait e – catalog dan belanja produk dalam negeri termasuk belanja publikasi menjadi perhatian serius, maka Pemerintahan Kabupaten Ngawi gelar Sosialisasi Dan Pendampingan Pendaftaran Etalase Belanja Media Pemerintah Kabupaten Ngawi dan Standarisasi Perusahaan Pers secara hybird di Command Center Sekretariat Daerah Ngawi, Selasa (7/03/23).

Turut hadir dalam kegiatan ini Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Ngawi sekaligus ketua harian tim P3DN, Yusuf Rosyadi, Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Pemkab Ngawi, Mamik Subagyo, Kepala Dinas Kominfo Statistik dan Persandian Wahyu Sri Kuncoro dan sejumlah pimpinan media massa dan narasumber dari Sekjen Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Eko Pamudji.

Dalam sambutannya, Yusuf Rosyadi mengatakan saat ini Pemerintah Kabupaten Ngawi telah berkomitmen untuk menyukseskan program P3DN dari Pemerintah Pusat, ” Dan, sosialisasi e – Catalog ini menjadi salah satu untuk memperkuat peningkatan penggunaan produk dalam negeri khususnya di Kabupaten Ngawi dengan potensi belanja hingga 450 milyar rupiah”, katanya.

Senada dengan Ketua Tim P3DN, Kadin Kominfo SP, Wahyu Sri Kuncoro menyampaikan gencarnya penggunaan produk dalam negeri ini disesuaikan dengan sistem e – Catalog yang tahun ini mulai diberlakukan, termasuk di Kominfo sendiri dalam belanja jasa dengan perusahaan media, “Di mana selama ini dalam mengajukan kerjasama telah banyak menggunakan berbagai macam pola, maka dengan e – Catalog ini akan mempermudah sistem pengajuan kerjasama yang lebih transparan dan akuntabel”, ujarnya

Sementara Eko Pamudji dikesempatan ini mengatakan perusahaan media yang akan melakukan kerjasama dengan Pemerintah harus mengikuti peraturan, termasuk didalamnya kelengkapan perusahaannya harus sesuai dengan Undang – Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999.