Author

Dony Setyawan

Dony Setyawan has 103 articles published.

Tingkatkan Implementasi E-Gov, Pemkab Ngawi Jalin Kerja Sama Dengan Pemkot Bandung

di %s Berita/Kabar Ngawi 220 views
Foto Bersama Di Bandung Command Centre setelah Penandatanganan PKS
Ir. Prasetyo Harri Adi menandatangani PKS disaksikan oleh dr. Ahyani Raksanagara

Hari ini, Selasa 5 Februari 2019 akan menjadi hari yang monumental bagi Pemerintah Kabupaten Ngawi. Pada hari ini rombongan Pemkab. Ngawi yang dipimpin langsung oleh Kepala Diskominfo Kabupaten Ngawi Ir. Prasetyo Harri Adi melakukan kunjungan ke Diskominfo Kota Bandung dalam rangka penandatanganan bersama Perjanjian Kerja Sama Pengembangan Dan Implementasi Aplikasi Smart City. Sebagai informasi, ini adalah kali pertama dalam sejarah Pemerintah Kabupaten Ngawi melakukan perjanjian kerja sama dengan pemerintah daerah lain dalam bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi, bahkan lebih khusus lagi, Smart City.

Rombongan yang sejak pagi telah hadir di Kompleks Pemerintahan Kota Bandung tersebut disambut dan diterima langsung oleh Kepala Diskominfo Kota Bandung, dr. Ahyani Raksanagara, M.Kes. beserta jajarannya di Ruang Pertemuan Bandung Command Centre.

Selain Kepala Diskominfo Kabupaten Ngawi Ir. Prasetyo Harri Adi, pejabat yang turut hadir dalam acara tersebut Kepala Badan Keuangan Drs. Bambang Supriyadi, M.Si dan Kepala Bagian Organisasi Drs. Joko Sumaryadi, M.Si. Tampak turut mendampingi pula dari Bappelitbang dan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Ngawi.

Pada kesempatan tersebut, dalam sambutannya, Prasetyo Harri Adi menyampaikan apresiasi dan ucapan terimakasih atas sambutan dan perkenannya kepada Kepala Diskominfo Kota Bandung dan jajarannya sehingga Pemkab. Ngawi diizinkan untuk mendapatkan ilmu dan berbagai aplikasi yang luar biasa. Pras, demikian sapaan akrabnya, mengatakan bahwa Pemerintah Kota Bandung dianggap sebagai kota yang berhasil dalam mengejawantahkan konsep Smart City melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Hal ini dapat disaksikan dari berbagai kemudahan publik dalam mendapatkan layanan dan informasi.

Sementara itu, dr. Ahyani Raksanagara,M.Kes., selain mengucapkan selamat datang kepada rombongan Pemkab. Ngawi, dalam sambutannya juga menyampaikan apresiasinya atas dipilihnya Pemkot. Bandung dalam rangka mewujudkan visi Smart City bersama dan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik). Beliau menyatakan dengan rendah hati bahwa tidak berarti Kota Bandung melebihi dari Kabupaten Ngawi dalam pengembangan aplikasi hanya saja Kota Bandung mungkin lebih dahulu dalam implementasinya. Sehingga, masih menurut beliau, masih sangat terbuka kesempatan untuk pengembangan yang lebih baik dan saling belajar.

Adapun maksud dari dilaksanakannya perjanjian kerja sama tersebut, sebagaimana tertuang dalam perjanjian adalah :

  1. Maksud kerja sama adalah sebagai sarana transfer berbagai aplikasi smart city yang dimiliki oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA yang dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan dapat meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi serta akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.
  2. Tujuan kerja sama adalah terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dengan berbasis teknologi informasi yang dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas serta sinkronisasi dalam tata kelola pemerintahan PIHAK KEDUA.
dr. Ahyani memberikan salinan Dokumen Smart City Kota Bandung kepada Ir. Prasetyo Harri Adi

Setelah penandatanganan bersama dokumen Perjanjian Kerja Sama antara keduanya, Kepala Diskominfo Kota Bandung memberikan salinan dokumen Master Plan Smart City Kota Bandung kepada Kepala Diskominfo Kabupaten Ngawi. Hal ini menunjukkan betapa komitmen total Pemerintah Kota Bandung dalam turut membantu Pemerintah Kabupaten/Kota yang menjalin kerja sama dalam hal Smart City dan E-Gov. Seperti difahami dokumen Master Plan merupakan dokumen dasar yang utama bagi suatu daerah dalam prosesnya mengembangkan Kota Cerdas.

Acara kemudian dilanjutkan dengan diskusi terkait dengan berbagai aplikasi yang telah dikembangkan oleh Pemkot Bandung. Seperti Sabilulungan misalnya, salah satu aplikasi andalan yang mendapatkan rekomendasi  KPK untuk diadopsi dan direplikasi pemerintah daerah lain. Begitu pula yang ditangkap oleh Pemerintah Kabupaten Ngawi melalui Kepala Badan Keuangan, Drs. Bambang Supriyadi, M.Si. Bambang tampak antusias dan tertarik atas pengembangan aplikasi ini sebagai salah satu solusi dalam hal pengelolaan keuangan terkait dengan hibah bansos. Bambang mengekspresikan kesungguhannya untuk mengadopsi sistem ini karena merasakan sendiri betapa kendala-kendala yang terjadi dalam pengelolaan hibah bansos ini jika tidak dikelola dengan benar akan menjadi bumerang bagi pengelolanya.

Drs. Joko Sumaryadi, M.Si, Kepala Bagian Organisasi Setda Pemkab. Ngawi juga menuturkan hal yang hampir sama. Menurutnya, Pemkot Bandung dianggap yang paling berhasil mengelola Sistem Akuntabilitas dan Kinerja Instansi (SAKIP) melalui aplikasi SILAKIP. Aplikasi silakip yang dimiliki dan dikembangkan oleh Pemerintah Kota Bandung dianggap sangat lengkap dari sisi fitur-fitur pengelolaannya dan bermanfaat serta sangat aplikatif bagi pengelolaan akuntabilitas dan kinerja organisasi di lingkungan pemerintah Kabupaten Ngawi. Aplikasi ini pula yang pertama kali dalam waktu dekat akan direplikasikan di Pemerintah Kabupaten Ngawi.

Lokakarya Penanggulangan TBC “Butuh Komitmen Kuat Menuju Eliminasi TBC 2030”

di %s Berita/Kesehatan 182 views

Turbekulosis (TBC) merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri Mycrobacterium Tuberculosis yang sangat kuat sehingga memerlukan pengobatan dalam jangka panjang. Dan, menjadi salah satu penyakit yang mematikan jika tidak tertangani dengan tepat..

Menteri Kesehatan RI, Nila Moeloek mengungkapkan, tuberkulosis (TBC) membunuh 1,7 juta jiwa lebih banyak daripada Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) dan malaria. Menurut Nila, penanganan TBC tidak mudah ditangani sehingga perlu kerjasama berbagai sektor, seperti dilansir dari Health Liputan6.com.

Pun, Pemerintah Kabupaten Ngawi juga terus berupaya mendukung program Pemerintah Pusat menuju eliminasi TBC 2030, dengan Lokakarya Konsultasi Publik tentang Rencana Aksi Daerah (RAD) Penganggulangan TBC di Kabupaten Ngawi, di Gedung Kesenian, Rabu (17/10).

Hadir dalam acara ini, Bupati Ngawi Ir H Budi Sulistyono, Sekretaris Daerah Kabupaten Ngawi, diwakilkan Asisten  3, Tim dari KNCV, Valentinus Sama Tukan, Perwakilan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, Murtini, Forum Koordiansi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Ketua pengerak PKK Antik Sulistyono, Camat se Kabupatren ngawi, Kepala Bank Jatim, Kepala Puskesmas se Kabupaten Ngawi, Tim dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI), beberapa tokoh agama.

Dalam paparan Kepala Dinas Kesehatan melalui Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P), drg. Endah Pratiwi AD, menyampaikan bahwa hasil Survei Prevelensi Nasional TBC tahun 2013-2014 menunjukan angka 660/100.000, artinya terdapat 660 kasus TBC dalam 100.000 penduduk.  Untuk Provinsi Jatim angka terjemahan prevelesi menunjukan angka 316/100.000 penduduk. Sedangkan Kabupaten Ngawi, angka notifikasi terhadap kasus TBC yang diobati (case notification rate /CNR) adalah 281 per 100.000 penduduk.

“Perkiraan jumlah kasus TBC kabupaten Ngawi sebanyak 2.334 kasus. Penemuan kasus TBC tahun 2017 sebanyak 845 kasus (36%). Sementara, kasus TBC yang belum ditemukan sebanyak 1.489 kasus (64%) sekaligus menjadi sumber penularan di masyarakat. Sedangkan, target keberhasilan pengobatan TBC mencapai 90 persen,  dengan jumlah pasien yang diobati sampai sembuh hingga 85 persen, 5 persennya meninggal dunia dan putus obat,” ungkap Endah dihadapan seluruh undangan yang hadir. Lebih lanjut, Kabid P2P ini katakan penanggulangan terhadap penyakit yang sulit dideteksi ini dengan serangkaian tindakan yang dirancang untuk mengeliminasinya, dan mengacu pada kebijakan nasional. “Beban TBC, yang berat dan mendesak tidak cukup, hanya ditangani oleh dinas kesehatan saja tetapi melibatkan banyak pihak baik, lembaga pemerintahan maupun lembaga lain,” tandasnya.

Sementara menurut Bupati Ngawi saat ditemui di acara Gebyar Academia, Rabu malam (17/8) di Gedung Eka Kapti, mengatakan bahwa kesehatan sebagai salah satu indeks kesejahteraan masyarakat, sebab hal ini akan menggambarkan kemajuan pembangunan kesehatan di suatu wilayah, “TBC penyakit paling mudah penularannya dan paling lama penyembuhannya. Dan, bisa berdampak pada aktivitas yang tidak maksimal,” tuturnya.

Ia juga ungkapkan kalau Pemkab Ngawi berkonsentrasi penuh untuk penanggulangan penyakit ini. “Kita memang konsentrasi betul untuk perkembangan TBC ini, bahkan untuk pencegahannya sekalipun termasuk bagaimana memulai kesadaran hidup bersih, kesadaran berinteraksi dengan baik, dan hidup sehat,” tuturnya.

Di akhir wawancara Bupati ungkapkan kalau masih ada sekitar 70 persen orang yang belum menyadari kalau terjangkit penyakit berbahaya ini, “Makanya bagaimana menemukan sumber (penderita) dari mereka yang sering berinteraksi dengan masyarakat, seperti tenaga kesehatan atau lainnya. Dan, sebisa mungkin anak – anak yang rentan, jangan sampai tertular atau terjangkiti. Untuk menemukannya, kita ajak semuanya terbuka terhadap apa yang dirasakan. Jika terjangkit, segera bisa tertangani dengan baik dan tepat,” pungkasnya. n

Dan, perihal terpenting untuk mengakhiri TBC 2030, Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri, tetapi butuh komitmen bersama yang kuat seluruh stakeholder, sektor lain termasuk masyarakat, untuk bisa menjembatani mengakhiri penyakit ini sekaligus bersamaan bekerja menurunkan lebih cepat kasus ini.

Konsultasi publik ini penandatanganan kesepakatan bersama dalam penanggulangan TBC bersama Bupati Ngawi dan seluruh lintas sektor yang hadir dalam acara ini .

Pemkab Ngawi Gelar Pengambilan Sumpah dan Pengangkatan CPNS Menjadi PNS “Tantangan Makin Berat, PNS Harus Tingkatkan Terus Kompetensinya”

di %s Berita/Kabar Kita/Kabar Ngawi 173 views

Bertempat di Pendopo Wedya Graha, Bupati Ngawi, Ir. Budi Sulistyono mengambil sumpah atau janji dan mengangkat CPNS menjadi PNS sebanyak 58 orang, diantaranya 44 tenaga kesehatan, 10 orang Penyuluh Pertanian, dan 4 Guru, Kamis (19/7) dengan saksi sumpah Wakil Bupati Ngawi, Ony Anwar dan Sekretaris Daerah Ngawi, Mokh. Sodiq Triwidiyanto. Juga hadir dalam acara ini Kepala Badan pejabat dilingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi.

Dalam sambutannya Bupati Ngawi, menegaskan setiap PNS wajib mengangkat sumpah atau janji PNS, “Sumpah ini merupakan pernyataan kesanggupan untuk melakukan kewajiban dan tidak melanggar larangan peraturan perundang – undangan,” tandas Bupati. Menurut Bupati, pengambilan sumpah atau janji ini bertujuan agar aparatur negara ini setia dan taat pada Pancasila dan Undang – Undang 1945, “Selain itu, juga untuk negara dan Pemerintah serta bermental baik, bersih, jujur berdaya guna dan penuh tanggung jawab terhadap tugasnya,” tuturnya.

Disamping, mampu berikan dukungan usaha Pemerintah untuk terciptanya birokrasi berkelas dunia dan sesuai roadmap pembangunan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang telah ditetapkan Pemerintah.

Dikesempatan ini, Bupati juga sampaikan bahwa Pemerintah telah menyusun langkah bertahap menuju birokrasi berkelas dunia, makanya saat ini diterapkan sistem merit, “Sistem yang merupakan kebijakan dan manajemen ASN, yang mendasar kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar,” tutur Bupati. Pun, saat ini ASN memiliki kesempatan yang sama tanpa memberdakan latar belakangnya, “Jadi setiap ASN diberikan kesempatan berkarya dan berprestasi seluas – luasnya,” bebernya.

Makanya ASN diminta untuk berusaha meningkatkan kompetensinya, minimal 20 jam pelajaran dalam setahun. “Peningkatan kualifikasi dan kompetensi ini mutlak diperlukan, karena tuntutan masyarakat terhadap PNS semakin tinggi. Kinerja dan mutu pelayanan harus ditingkatkan, serta tahu perkembangan jaman, kemampuan dalam memanfaatkan teknologi dan berbahasa asing akan menjadi nilai tambah dan diperlukan,” tandasnya.

Diakhir sambutannya Bupati menghimbau PNS yang telah diambil sumpahnya ini mampu melaksanakan tugas yang dengan tanggungjawab, “Tingkatkan terus kompetensi saudara, karena dimasa mendatang tantangan tidak semakin ringan,” pungkasnya.

Ditempat yang sama, Kepala BKPP Kabupaten Ngawi, Yulianto Kusprasetyo mengatakan kalau menjadi PNS adalah suatu kehormatan, apalagi ditengah pelaksanaan moratorium penerimaan PNS, sebab Pemerintah telah berikan kesempatan bagi Bidan PTT Kementerian Kesehatan, dan Tenaga Harian Lepas Bantuan Penyuluhan Pertania  dan Guru menjadi PNS. “Merupakan suatu kehormatan  dan penghargaan bagi para PNS yang dilantik karena dulunya mereka merupakan K1, pegawai kontrak dari kementrian kesehatan maupun Kementerian Pertanian yg dimana tahun lalu mereka di angkat menjadi CPNS dan tahun ini diangjat menjadi PNS,” kata Yulianto. (kominfo)

40 Pejabat Eselon IV ikuti Diklat PIM IV Angkatan 204 Tahun 2018

di %s Berita/Kabar Ngawi/Peristiwa 147 views

Untuk membentuk kompetensi kepemimpinan operasional pada pejabat struktural eselon IV, Pemerintah Kabupaten Ngawi kembali adakan Diklat PIM IV Angkatan 204 Tahun 2018 di Aula Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Ngawi, Jum’at (20/7) lalu yang diikuti 40 peserta dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Hal yang dijadikan pertimbangan diklat ini adalah untuk membentuk sosok-sosok pemimpin birokrasi yang memiliki kemampuan yang baik dalam perencanaan kegiatan instansi dan memimpin pelaksanaan kegiatan tersebut.

Diklat Kepemimpinan Tingkat IV Angkatan 204 Tahun 2018 dibuka secara resmi oleh Bupati Ngawi, Ir, Budi Sulistyono di Aula Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Ngawi, Jum’at (20/7) lalu yang diikuti 40 peserta dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Selain Bupati Ngawi, Diklat PIM ini dihadiri Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Ngawi, Yulianto Kusprasetyo, Sekretaris Badan Diklat Provinsi Jawa Timur, Dr. Sucipto, SH., M.Si, Perwakilan Widyaiswara Bandiklat Provinsi Jatim, Tutik Purwaningsih, Leader Officer (LO) Bandiklat Provinsi Jatim dan pejabat di lingkup Pemerintah Kabupaten Ngawi.

Acara di awali laporan panitia penyelenggara, Kepala BKPP Kabupaten Ngawi, Yulianto Kusprasetyo bahwa Diklat PIM IV Angkatan 204 ini akan dilaksanakan selama 94 hari efektif mulai tanggal 20 Juli sampai dengan 9 Nopember 2018 dengan system on class (classical) dan off class (kembali ke instansi masing – masing). “Diklat ini diikuti 40 orang peserta yang berasal dari 21 OPD dilingkup Pemerintah Kabupaten Ngawi,” jelas Yulianto Kusprasetyo. Masih menurut Yulianto, selain pembelajaran didalam kelas, peserta juga akan mengikuti benchmarking ke best practice ke Kabupaten Magelang, “Dilaksanakan pada tanggal 29 Agustus ssampai dengan 1 September 2018,” ungkapnya.

Bupati Ngawi, Ir Budi Sulistyono dalam sambutannya menyampaikan bahwa pejabat struktural eselon IV mempunyai peranan yang sangat menentukan dalam membuat perencanaan kegiatan instansi dan memimpin bawahan serta seluruh pemangku kepentingan strategis secara efektif dan efesien. “Tugas ini menuntut pejabat eselon IV memiliki kompetensi kepemimpinan operasional, termasuk kemampuan membuat perencanaan kegiatan dan serta memobilisasi bawahan dan pemangku kepentingan strategis dalam melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan,” terang Bupati.

Masih menurut Bupati Diklat PIM IV ini adalah suatu ruang yang bersifat inovatif, karena peserta diklat tidak hanya dibekali materi diklat kompetensi juga diberikan ruang untuk menerapkan kompetensinya. “Disamping itu, peserta diklat dituntut untuk menunjukkan kinerjanya dan memimpin perubahan tersebut sehingga mampu memberikan hasil signifikan dalam pencapaian sasaran dan peningkatan kinerja intasinya,” jelasnya.

Diakhir sambutan Bupati berikan pesan kepada peserta diklat untuk mengikutinya dengan sebaik – baiknya sehingga dapat mengambil manfaat setelah kembali baik secara pribadi maupun pejabat pemegang amanan rakyat, “Menjadi pimpinan itu nggak gampang tapi harus mampu memotivasi bawahan menjadi lebih inovatif dan kreatif,” harap Bupati.

Kemudian acara dilanjutkan penyematan tanda peserta secara simbolis oleh Bupati Ngawi dan pembacaan Pakta Integritas dan Penandatangan Simbolis oleh Kepala BKPP Ngawi, dan Kepala Bandiklat Prov. Jatim. (kominfo)

1 2 3 26
Go to Top