Dony Setyawan - page 2

Wakil Bupati Ngawi Dwi Rianto Jatmiko, secara resmi membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) E-Learning Antikorupsi di Nata Azana Hotel, Rabu (21/10/2026). Langkah strategis ini merupakan wujud nyata komitmen pemerintah daerah untuk mengawal birokrasi bersih dan menolak segala bentuk gratifikasi.

Acara tersebut juga dikawal langsung oleh Sekda Ngawi Mokh. Sodiq Triwidyanto bersama Kepala Inspektorat Noor Hasan Muntaha serta Kepala BKPSDM Dhiyan Kenop Tri Kuncoro.

Dalam kesempatan ini, Antok menekankan pentingnya platform digital Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI sebagai pilar penguatan sistem tata kelola pemerintahan di daerah.

“Ini komitmen bersama melalui berbagai kebijakan dalam rangka menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik, yang bersih, yang transparan. E-learning management system atau LMS dari KPK RI ini adalah sebagian dari penguatan sistem tersebut,” tegasnya.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa Bupati Ngawi telah berkomitmen menjadikan hasil evaluasi dari sistem e-learning ini terintegrasi dengan manajemen talenta. Evaluasi tersebut nantinya akan digunakan sebagai landasan dalam pengambilan keputusan terkait pengembangan karier aparatur sipil negara (ASN) ke depannya.

Sebagai pelayan publik, seluruh ASN yang hadir dituntut untuk memegang teguh sembilan nilai integritas, mulai dari sikap jujur, mandiri, tanggung jawab, berani, sederhana, peduli, disiplin, adil, hingga pantang menyerah atau kerja keras.

Sebagai bukti penguasaan materi, peserta yang lulus akan mengantongi sertifikat resmi dari Anti-Corruption Learning Center (ACLC) KPK yang berfungsi sebagai portofolio rekam jejak.

Pelaksanaan Bimtek E-Learning Antikorupsi ini dihadiri oleh seluruh pejabat administrator dan pengawas di lingkup Pemerintah Kabupaten Ngawi. Keterlibatan secara menyeluruh ini diharapkan mampu mencetak aparatur daerah yang peka terhadap potensi konflik kepentingan serta bebas dari praktik gratifikasi, dari tingkat pimpinan hingga pelaksana di lapangan.

Bupati Ngawi Ony Anwar Harsono secara resmi melantik ratusan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam jabatan fungsional di Pendopo Wedya Graha, Selasa (20/10/2026). Langkah ini ditujukan untuk mempercepat peningkatan integritas, profesionalisme, dan kualitas pelayanan publik di lingkungan pemerintah daerah.

Ony menegaskan pentingnya penguasaan kompetensi teknis agar instansi tidak sekadar menjalankan rutinitas formal.

“Besar harapan kami, Bapak dan Ibu semuanya bisa langsung beradaptasi dengan kegiatan-kegiatan di Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi, serta melakukan pekerjaan yang inovatif, lebih profesional, dan berorientasi pada hasil,” ujarnya.

Pemanfaatan teknologi seperti kecerdasan buatan (artificial intelligence) juga disoroti sebagai instrumen krusial untuk mendongkrak efisiensi birokrasi.

“Percepatan-percepatan ini yang kita harapkan, sehingga kita bisa melakukan akselerasi dalam pelayanan kepada masyarakat, jauh lebih baik, lebih cepat, lebih akurat, dan lebih presisi,” tegasnya.

Ia turut menekankan pentingnya kolaborasi antargenerasi dan fleksibilitas pimpinan dalam mendukung inisiatif staf. Menutup arahannya, ia menegaskan bahwa muara utama dari tata kelola pemerintahan adalah hadirnya pelayanan publik yang berdampak langsung pada masyarakat.

“Bagaimana masyarakat mengetahui dengan pasti bahwa pemerintah hadir dan memberikan pelayanan yang prima. Itulah salah satu esensi dari kesejahteraan,” pungkasnya sekaligus menekankan integritas sebagai fondasi mutlak.

Momentum ini diharapkan menjadi akselerasi transformasi kinerja ASN fungsional di Kabupaten Ngawi agar lebih adaptif, responsif, dan berbasis teknologi. Dengan berlandaskan integritas tinggi, pelayanan publik yang prima dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat dapat terwujud secara optimal.

Pemkab Ngawi bersama Kanwil Kemenkumham Jatim dan Biro Hukum Setda Prov Jatim menggelar Rapat Koordinasi Verifikasi Teknis, Yuridis, dan Harmonisasi Produk Hukum Daerah di Nata Azana Hotel, Senin (19/10/2026) yang dibuka Bupati Ony Anwar Harsono.

Didampingi Wakil Bupati Dwi Rianto Jatmiko, agenda ini dirancang untuk memastikan aturan daerah bersifat fleksibel, adaptif, serta mampu melindungi aset dan potensi lokal di tengah pesatnya pembangunan.

Dalam arahannya, Ony menyoroti transformasi Ngawi dari kota pensiun yang sepi menjadi daerah dinamis dengan capaian investasi rata-rata Rp2,5 triliun per tahun serta maraknya ekonomi kreatif anak muda.

Menurutnya, lompatan ekonomi ini harus diimbangi dengan pembaruan hukum berkala guna memitigasi risiko alih fungsi lahan pertanian produktif dan tergerusnya budaya lokal.

“Produk hukum kita tidak hanya sebagai landasan yuridis formal administrasi, tetapi bagaimana ini menjadi instrumen yang muaranya menyejahterakan masyarakat. Regulasinya harus fleksibel dan adaptif, namun tetap memiliki koridor agar masyarakat tertib dan pemerintah dapat memberikan layanan prima,” ujarnya.

Ia juga menambahkan pentingnya komunikasi pimpinan daerah yang harus bisa ngempan, ngemoni, dan ngelasi (mengayomi dan memberi solusi) dalam mengawal implementasi regulasi.

Rangkaian acara kemudian dilanjutkan dengan Bimbingan Teknis Kebijakan Hukum dengan Wakil Bupati Dwi Rianto Jatmiko sebagai narasumber utama, didampingi Kepala Biro Hukum Setda Prov Jatim Adi Sarono serta perwakilan Kanwil Kemenkumham Jatim. Agenda ini turut dihadiri Sekda Ngawi Moch. Sodiq Triwidiyanto, Kabag Hukum Setda Ngawi Candraningsih Tri Widyaningrum, dan jajaran kepala OPD.