Dony Setyawan - page 4

Pemerintah Kabupaten Ngawi menggelar audiensi rencana investasi di Ruang Rapat MPP Ngawi, Kamis (20/8/2026). Kegiatan dibuka Bupati Ngawi Ony Anwar Harsono dan dihadiri Kepala Kejaksaan Negeri Ngawi B. Hermanto serta sejumlah OPD terkait.

Audiensi ini membahas penguatan sinergi lintas instansi untuk mendukung kemudahan investasi, kepastian hukum, serta terciptanya iklim usaha yang kondusif dan berkelanjutan di Kabupaten Ngawi.

Upaya tersebut diharapkan dapat memperkuat daya saing Ngawi sebagai daerah tujuan investasi sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Wakil Bupati Ngawi Dwi Rianto Jatmiko menekankan pentingnya penyusunan anggaran gaji dan tunjangan ASN yang presisi, efisien, dan selaras dengan prioritas pembangunan daerah. Hal tersebut disampaikan saat membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Penyusunan Anggaran Kas Gaji dan Tunjangan ASN di Nata Convention Hall, Rabu (19/8/2026).

Bimtek diikuti para perencana dan bendahara kas dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta kecamatan. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat kapasitas aparatur agar perencanaan hingga pelaksanaan anggaran berjalan lebih tertib, tepat sasaran, dan mendukung kebutuhan pembangunan daerah.

“Bimtek ini menjadi bagian dari upaya memperkuat kapasitas perencana dan bendahara kas dalam menjalankan fungsi serta kewajibannya. Pemutakhiran pengetahuan dan kompetensi perlu dilakukan secara berkelanjutan agar pengelolaan anggaran semakin tertib dan tepat,” ujarnya.

Antok menyoroti kebutuhan anggaran gaji dan tunjangan ASN yang saat ini mencapai sekitar 40 persen dari total APBD Kabupaten Ngawi. Besarnya proporsi tersebut turut dipengaruhi penurunan Transfer Dana Alokasi Umum (DAU) serta kewajiban pengangkatan ASN baru, baik PNS maupun PPPK. Kondisi ini menuntut perencanaan anggaran yang semakin cermat dan presisi.

“Dengan proporsi yang besar, selisih satu persen saja memberikan dampak yang besar. Karena itu, perencanaan hingga realisasinya harus dilakukan secara presisi dan efektif,” tegasnya.

Ia juga meminta OPD meninggalkan pola pembagian anggaran secara merata tanpa mempertimbangkan kebutuhan dan prioritas. Anggaran perlu diarahkan pada program yang benar-benar mendukung target pembangunan daerah sesuai RKPD dan RPJMD. “Stigma bahwa anggaran harus dibagi rata perlu dihilangkan. Fokus kita adalah mendukung prioritas dan super prioritas daerah, bukan kepentingan sektoral masing-masing OPD,” pesannya.

Antok menegaskan efisiensi bukan berarti seluruh OPD harus memangkas anggaran dengan besaran yang sama. Alokasi belanja perlu disesuaikan dengan kebutuhan program, tingkat prioritas, dan target kinerja. Program yang mendukung prioritas daerah dapat diperkuat, sedangkan kegiatan yang tidak selaras perlu dievaluasi. Ia juga mengapresiasi peran para perencana dan bendahara kas dalam mendukung pengelolaan keuangan daerah. Melalui Bimtek ini, penguatan kapasitas diharapkan semakin mendorong pengelolaan anggaran yang efektif, akuntabel, dan berorientasi pada pembangunan berkualitas.

Hilirisasi tembakau di Kabupaten Ngawi kembali menggeliat. Bupati Ngawi Ony Anwar Harsono meresmikan operasional pabrik pengolahan hasil tembakau milik CV Megah Sejahtera di Desa Jatipuro, Kecamatan Karangjati, Selasa (18/8/2026), yang diproyeksikan membuka peluang kerja bagi sekitar 400 tenaga kerja lokal.

Dalam sambutannya, Ony mengatakan, bangkitnya kembali aktivitas hilirisasi tembakau menjadi langkah penting untuk menggerakkan ekonomi kerakyatan. Menurutnya, Karangjati secara historis dikenal sebagai salah satu sentra produksi tembakau terbaik di Kabupaten Ngawi.

“Kami ingin hilirisasi tembakau kembali menjadi kegiatan ekonomi yang menyejahterakan, tidak hanya bagi petani, tetapi juga bagi pekerja dan masyarakat sekitar,” ujar Ony.

Ia mengungkapkan, pada masa kejayaannya, Karangjati pernah memiliki hingga 35 perusahaan rokok. Namun, aktivitas industri tersebut mengalami penurunan drastis setelah 2010 akibat berbagai regulasi dan masuknya produk substitusi.

Ony juga menyoroti peran strategis Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) yang turut mendukung pembiayaan sektor kesehatan daerah. Menurutnya, usaha yang dikelola dengan baik dan sesuai regulasi dapat memberikan manfaat ekonomi sekaligus membuka lapangan kerja bagi masyarakat.

“Semoga ini menjadi awal dari bertambahnya jumlah pabrik di Ngawi, sehingga petani tembakau memiliki posisi tawar yang lebih baik pascapanen dan harga tembakau menjadi lebih stabil,” tambahnya.

Pemkab Ngawi berharap investasi tersebut menjadi pemantik bagi masuknya lebih banyak usaha pengolahan hasil tembakau. Dengan demikian, potensi pertanian tembakau tidak berhenti pada produksi, tetapi terus berkembang menjadi sumber nilai tambah dan peluang ekonomi bagi masyarakat.