Pemkab Ngawi Pangkas Beban Pajak UMKM, Aturan Ambang Batas Resmi Dilonggarkan

di %s Bakohumas/Berita/Kabar Kita/Kabar Ngawi/Pemerintahan 5 views
Banner

Pemerintah Kabupaten Ngawi memprioritaskan perlindungan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) agar tidak terbebani pajak daerah. Kebijakan pelonggaran aturan ambang batas pengenaan pajak ini direspons langsung oleh Bupati Ngawi, Ony Anwar Harsono, saat memaparkan jawaban eksekutif atas pandangan umum fraksi-fraksi dewan pada Kamis (12/11/2026).

Agenda rapat paripurna tersebut dibuka secara resmi oleh Ketua DPRD Ngawi, Yuwono Kartiko. Pembahasan berfokus pada penyelesaian empat Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang dinilai krusial bagi peningkatan pendapatan, tata kelola pemerintahan, hingga kesehatan lingkungan.

Sorotan utama tertuju pada kebijakan revisi Perda Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Pemkab Ngawi mengusulkan penyesuaian batas omzet (threshold) Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) untuk kategori makanan dan minuman, dari yang sebelumnya Rp5 juta per tahun, dinaikkan menjadi Rp6 juta per bulan.

“Tujuannya untuk meringankan kewajiban pajak pelaku UMKM, sehingga nantinya tidak semua pelaku UMKM akan masuk ke dalam objek pajak,” jelasnya.

Ia menambahkan, sebagai penopang kemandirian fiskal, Pemkab Ngawi akan memaksimalkan serapan dari sektor pajak daerah lainnya, seperti PBB-P2 dan BPHTB.

Selain berpihak pada UMKM, bupati juga menanggapi pertanyaan fraksi terkait tata kelola infrastruktur telekomunikasi. Dari total 274 menara di Ngawi, 162 di antaranya telah memiliki Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF). Ke depan, pengawasan konstruksi, tata ruang, dan realisasi Corporate Social Responsibility (CSR) akan terus diperketat.

Sementara pada sektor birokrasi, Pemkab Ngawi akan merombak susunan perangkat daerah melalui penggabungan Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Tipe A, serta menguatkan peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) demi mempercepat respons kedaruratan di masyarakat.
Terkait Ranperda Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM), Pemkab berkomitmen membudayakan lima pilar STBM dengan melibatkan seluruh elemen pentahelix, mulai dari sekolah, PKK, hingga dana CSR.

“Kami berharap jawaban ini menjadi pijakan awal untuk pembahasan yang lebih komprehensif bersama legislatif. Tujuannya satu, agar keempat ranperda ini segera disahkan demi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat Ngawi,” tutupnya.

Usai penyampaian jawaban eksekutif, tahapan legislasi ini akan bergulir ke tingkat panitia khusus (Pansus) DPRD Ngawi. Keempat draf regulasi tersebut akan dikaji dan dimatangkan lebih lanjut sebelum akhirnya diketok palu menjadi Peraturan Daerah.

Sebar dan Bagikan :

Shares