INFORMATIF, INSPIRATIF, MENCERAHKAN

Category archive

Sosial Politik

DPRD Kabupaten Ngawi Gelar Rapat Paripurna, Bahas 4 Raperda

di Sosial Politik oleh

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ngawi kembali gelar rapat paripurna, dengan bahasan rancangan peraturan daerah (Ranperda) tentang Badan Permusyawaratan Desa, Irigasi, Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Pasar serta Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pemakaian Kekayaan Daerah di Gedung Kesenian Pemerintah Kabupaten Ngawi, Selasa (16/10).

Rapat Paripurna dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Ngawi, Dwi Rianto Djatmiko dampingi Wakil Ketua 1, Sarjono, Wakil Ketua 2, Sulistiyanto. Acara ini dihadiri 33 anggota dari 45 anggota di DPRD Kabupaten Ngawi, dan telah dinyatakan memenuhi memenuhi quorum. Juga hadir, Bupati Ngawi Ir. Budi Sulistyono, Wakil Bupati Ony Anwar dan Sekretaris Daerah M Sodiq Triwidiyanto beserta para Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Kepala Organisasi Perangkat Daerah, Camat, beserta undangan.

Rapat Paripurna ini akan digelar selama dua hari, Selasa – Rabu (15/10). Agenda di hari pertama, penyampaian pandangan umum dari 6 Fraksi, diantaranya Fraksi Nurani Demokrat yang diwakili Haryo Kardinto, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang diwakili Slamet Riyanto, Fraksi Partai Golongan Karya yang diwakili Manggiono, Fraksi Gerindra Nasional yang diwakili Yudho ari saputro, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Sadik serta Fraksi Persatuan Kebangkitan Bangsa yang diwakili Adi Cahyono. Pada Selasa 16/10 Rapat paripurna dilanjutkan dengan agenda pembacaan jawaban Bupati Ngawi terkait pandangan Umum Fraksi Fraksi DPRD Kab Ngawi.

Kemudian dilanjutkan dengan penyampaian jawaban Bupati Ngawi terhadap salah satu Fraksi terkait pelestarian sumber mata air dikawasan penyangga. ”Kami sepakat bahwa revitalisasi Irigasi dan pelembagaan pengelolaaanya harus diupayakan melalui penetapan peraturan daerah, Karena air adalah faktor utama produksi pertanian” Ujar Ir. Budi Sulistyono. Disamping itu, Pemerintah Daerah juga akan terus upayakan pelestarian sumber mata air di kawasan penyangga, “Karena dengan begitu , air bisa terus mengalir ke saluran irigasi sehingga sektor pertanian tetap dapat memberikan kontribusi positif bagi perekonomian Kabupaten Ngawi,” tambahnya.

Sementara menurut Ketua DPRD Kabupaten Ngawi, Dwi Rianto Djatmiko, bahwa rapat paripurna kali ini untuk membahas kepentingan yang menyangkut irigasi dan Pemerintah Desa supaya bisa segera berjalan secara efektif, sekaligus bisa menjalankan tugasnya masing – masing di desa. “Kami berharap segala sesuatu yang berkaitan dengan irigasi maupun pemerintah desa yang didalamnya ada unsur BPD bisa segera melaksanakan tugasnya secara efektif,” tutur Dwi Rianto.

Diakhir kegiatan, Selasa (16/10) ditutup dengan penandatangan jawaban Bupati Ngawi, yang telah disepakati DPRD Kabupaten Ngawi. Kemudian dilanjutkan penyerahan ringkasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2019, Bupati Ngawi kepada Ketua DPRD Kabupaten Ngawi.(kominfo)

Peringatan BBGRM ke XIV dan HKG PKK ke 46 Tahun 2018, Bupati Minta Lestarikan Gorong Royong

di Seni Budaya/Sosial Politik oleh

Kabupaten Ngawi menggelar peringatan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) ke XIV dan Hari Kesatuan Gerak (HKG)  PKK ke 46 di desa Bangunrejo Kecamatan Karanganyar, Kamis (3/5) lalu dengan pagelaran budaya ketoprak Tresno Budoyo.

Acara yang digelar malam hari ini dihadiri Bupati Ngawi, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Ngawi, Ketua DPRD Kabupaten Ngawi, Camat se Kabupaten Ngawi, Pengurus Tim Penggerak PKK se Kabupaten Ngawi.

Bupati Ngawi, Ir. Budi Sulistyono dalam sambutannya meminta kepada masyarakat untuk terus nguri – uri  budaya gotong royong, kalau tidak dilestarikan bisa luntur, “Gotong royong itu utama, dan yang penting lagi saling menghormati, podho nyengkuyung dan kebersamaan dalam mencapai tujuan,” kata Bupati dihadapan warga yang hadir dalam acara ini.

Ia juga menyampaikan bahwa gotong royong merupakan ciri khas bangsa ini. Makanya, dengan gotong royong ini, diharapkan bisa mewujudkan program PKK terkait pengentasan dan penangan gizi buruk di Kabupaten Ngawi dengan gerakan orang tua asuh. “Orang tua asuh ini ada dua, untuk ibu hamil dengan resiko tinggi dan balita dengan gizi buruk,” lanjut Budi.

Selain itu ia juga sampaikan, kalau keberadaan PKK memegang peranan penting dalam meningkatkan kesejateraan, “Saya ucapkan terima kasih kepada Tim Penggerak PKK yang tidak lelah memajukan dan menciptakan generasi emas untuk masa yang akan datang,” tuturnya.

Dalam kesempatan ini, Bupati juga menandaskan bahwa desa saat ini harus memiliki potensi unggulan, “Kita akan support, masyarakat harus menyatu menyamakan pikiran, hati untuk memajukan desa. Dan yang utama, bahwa majunya desa harus sesuai dengan keinginan masyarakat,” jelasnya. Lebih lanjut, Bupati juga berikan apresiasi untuk desa Bangunrejo atas pencapaiannya saat ini, dan diharapkan bisa lebih maju lagi menjadi desa seni budaya. “Kalau sudah sepakat menjadi desa seni budaya, ya harus ada fasilitas yang baik,” sarannya. (Kominfo)

Kabupaten Ngawi Terima Penghargaan LPPD, 10 Besar Terbaik Se Jatim

di Sosial Politik oleh

Kabupaten Ngawi  terima penghargaan Prestasi Kinerja Status Sangat Tinggi berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) tahun 2016 dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Pencapaian ini menjadikan Kabupaten Ngawi masuk 10 besar terbaik se Jawa Timur, membuktikan bahwa kinerja Pemkab Ngawi berkinerja baik. Penghargaan ini diberikan langsung oleh Gubenur Jatim, Soekarwo kepada Wakil Bupati Ngawi, Ony Anwar saat Upacara Hari Otonomi Daerah XII di Halaman Kantor Gubenur Jatim, Jumat (27/4).

Kabupaten Ngawi berhasil mendapat nilai dengan skor 3.2400 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 – 53 tahun 2018 tentang Peringkat Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Secara Nasional, Wabup jelaskan bahwa penghargaan ini berdasarkan penilaian LPPD tahun 2016 yang dilakukan secara komprehensif dengan berbagai indikator, termasuk kontribusi kabupaten serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkup pemkab Ngawi. “Penghargaan ini sungguh luar biasa, dan harus bisa menjadi motivasi bagi kita lebih baik lagi,” tutur Wabup.

Menurut Ony Anwar prestasi ini hasil kerjasama semua pihak mulai dari OPD, DPRD dan seluruh masyarakat. “Kami berharap penghargaan ini terus dapat dipertahankan, dan berupaya terus untuk dapatkan nilai yang lebih tinggi lagi,” harapnya.

Selain Kabupaten Ngawi, penghargaan ini juga diberikan kabupaten Madiun. Magetan, Nganjuk, Jombang, Mojokerto, Bojonegoro, Pacitan, Lamongan, Sidoarjo, Pasuruan, Probolinggo, Tulungangung, Malang, Trenggalek, Gresik .Sedangkan untuk kota adalah Madiun, Kediri, Surabaya, Probolinggo, Blitar dan Malang.(kominfo)

Sosialisasi Tatap Muka KPU Tahapan Pilgub Jatim 2018

di Berita/Sosial Politik oleh
Ketua KPU Syamsul Wathoni berikan sambutan dalam kegiatan Sosialisasi Tatap Muka Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2018

Dalam rangka sukseskan Pemilihan Gubenur dan Wakil Gubenur (Pilgub) Jawa Timur 2018, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Ngawi adakan Sosialisasi Tatap Muka Tahapan Pilgub Jatim 2018, Kamis (5/4), bertempat di Hotel Sukowati Ngawi. Acara dengan tema “Ayo Sukseskan Pilgub Jatim” ini dihadiri Ketua KPU Kabupaten Ngawi, Syamsul Wathoni, OPD se Kabupaten Ngawi, Organisasi Masyarakat, relawan dan perwakilan siswa dari sekolah yang ada di Ngawi.

Ketua KPU Kabupaten Ngawi, Syamsul Wathoni mengatakan bahwa tujuan acara yang digelar ini untuk titip informasi, getok tular terkait Pilgub Jatim 2018 mendatang. “Pilkada ini akan dilakukan serentak dan dilaksanakan di seluruh Indonesia pada hari Rabu, tanggal 27 Juni 2018,” jelas Syamsul. Ia juga katakan, masyarakat harus tahu tentang hal ini, dan harus gunakan hak pilihnya di Tempat Pemungutan Suara (TPS), jam 07. 00 – 13.00.

Syamsul juga sampaikan, bagi seorang pemilih syarat utamanya memiliki e-KTP, dengan begitu tidak akan bisa diwakilkan, “Satu orang, satu suara atau one man, one vote,” terangnya. Diketahui, Dinas Kependudukan Jawa Timur telah marathon melakukan perekaman e-KTP tanggal 20 Januari-  18 Februari  lalu, “Hasilnya dipastikan hampir seluruh masyarakat Ngawi sudah ter-coklit,” lanjutnya.

Namun, dari data yang masuk masih ada 12 ribu yang belum lakukan perekaman, setelah dipastikan ada 8 ribu sudah masuk data base, “Meskipun demikian, yang belum terekam tetap bisa gunakan hak pilihnya dengan menggunakan surat keterangan dari Dispenduk,” jelasnya. Katanya lagi, data tersebut akan di pleno kan menjadi Daftar Pemilih Sementara (DPS) dengan komposisi terdapat pemilih baru, dan sedang ditindaklanjuti. Setelah itu dilakukan validasi sampai pengesahan Daftar Pemilih Tetap (DPT). Nah, tanggal 2 Maret akan diumumkan, jika ada kekeliruan identitas diharapkan untuk segera melapor.

“Karena tanggal 3 – 7 Maret, itu proses pengecekan. Sedang, tanggal 8 – 10 Maret, Panitia Pemungutan Suara (PPS) akan gelar pleno. Kemudian tanggal 11-12 Maret, PKK akan melakukan rapat pleno. Dan terakhir, tanggal 18 April, DPT akan di pleno kan. Tapi, jika sampai tanggal itu belum masuk DPT, maka terpaksa yang bersangkutan tidak terdaftar tapi tetap bisa memilih dengan menggunakan fasilitas DPTB (Daftar Pemilih Tambahan),” terangnya panjan lebar.

“Tapi jangan khawatir, pemerintah sudah lakukan langkah untuk menyelamatkan hak konstitusi, hak memilih. Sebab, memilih adalah hak yang mahal,” pungkasnya. (kominfo)

Go to Top