INFORMATIF, INSPIRATIF, MENCERAHKAN

Category archive

Sosial Politik - page 2

Anggota DPR RI Komisi II, Johan Budi Gelar Reses di Kab. Ngawi

di Sosial Politik oleh

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Daerah Pemilihan (Dapil) VII Jawa Timur, Johan Budi gelar reses di Kabupaten Ngawi, Senin (09/03/20).

Menurut Johan Budi kunjungannya kali ini untuk menyerap aspirasi dari sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta instansi yang menjadi mitra dari Komisi II DPR RI diantaranya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), Badan Kepegawaian Pendidikan dan Penelitian (BKPP), Badan Petanahan Nasional (BPN) Ngawi, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU), “Aspirasi ini nantinya sangat penting untuk disampaikan di tingkat pusat terkait tentang kondisi dan masukan yang mendukung kebaikan masing –  masing instansi dikemudian hari,” jelasnya.

Dalam kunjungannya di Disdukcapil, Johan Budi memberikan apresisasinya terhadap inovasi pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, salah satunya layanan jemput bola bagi warga yang belum memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP). “Terus ada ruang tunggu khusus bagi ibu menyusui,” katanya saat melakukan tinjauan di tempat pelayanan e –KTP. Johan Budi berharap kedepan inovasi baru tersebut semakin bisa untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat.

Sementara dari keseluruhan kunjungan resesnya,  Anggota Komisi II DPR RI, ini mengungkapkan banyak aspirasi yang didapatkan mulai pemutakhiran dan sinkronisasi data kependudukan digunakan dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak mendatang, permasalahan kebutuhan administrasi kependudukan untuk keperluan data kepegewaian serta persoalan sengketa pertanahan, termasuk program Pemerintah yang berkaitan dengan  sertifikat tanah, “Dari berbagai aspirasi tersebut nantinya akan kita bahas dan perjuangkan di pusat demi perbaikan tingkat pelayanan kepada masyarakat,” tuturnya.(Humas – Kominfo)

 

Sebar dan Bagikan :

0Shares
0 0

Bupati Ngawi, Monitoring Pilkades Serentak 2019 di Sejumlah Desa

di Sosial Politik oleh

Bupati Ngawi, Budi Sulistyono bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Ngawi, serta pejabat lingkup Pemeritah Kabupaten Ngawi melakukan monitoring Pemilihan Kepala Desa serentak yang diikuti 178 desa, Sabtu (29/6).

Kegiatan ini dilakukan di sejumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) diantaranmya, TPS 3 Desa Kartoharjo, TPS 4 Desa Gemarang, TPS 1 Desa Jenggrik, TPS 4 Desa Semen, TPS 3 Desa Baderan

Monitoring ini dilakukan untuk memantau kesiapan yang dilakukan saat pelaksanaan Pilkades. “Sampai saat ini semua berjalan dengan lancar dan baik, dan pastinya tertib. Seperti yang dilakukan di TPS 4 desa Semen ini, tidak berjubel karena pembagian per-RT nya bagus,” ungkap Bupati Ngawi.

Atas kesiapan dan kelancaran Pilkades serentak ini, Budi Sulistyono berikan apresiasinya untuk  panitia penyelenggaran, “Panitia kesiapannya luar biasa, dan yang penting aspirasi masyarakat mencapai 80 persen lebih. Dan, pastinya semua bisa berjalan lancar dan aman,” lanjutnya.

Bupati juga meminta seluruh panitia untuk bisa menjaga kondusifitas pasca Pilkades serentak ini, “Dalam penghitungan suara nanti, saya harap semua berjalan lancar dan aman, dan kedepan tetap harus menjaga suasana tetap kondusif dan aman,” lanjutnya.

Hal yang sama juga disampaikan Kapolres Ngawi, Pranatal Hutajulu bahwa pelaksanaan Pilkades serentak ini berjalan lancar dan aman. “Sampai saat ini, Alhamdulilah tidak menemukan permasalahan yang bisa mengganggu ketertiban dan keamanan,” ujarnya.

Kapolres juga menyatakan bahwa pihaknya bersama TNI siap mengamankan dan menjaga situasi tetap kondusif. Selain itu, Pranatal juga telah menempatkan personilnya di setiap TPS dan rayon, juga pasukan siaga jika terjadi kerusuhan, “Kami telah siagakan pasukan pemukul ditiap rayon dan Polres, termasuk TNI dengan satu pleton pasukan jika dibutuhkan nanti,” tuturnya.

Sementara Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Kabul Tunggul Winarno mengungkapkan dari hasil monitoring tersebut akan dilakukan evaluasi untuk menyempurnakan pelaksanaan Pilkades selanjutnya, “Ya, yang jelas ada beberapa temuan kita yang kita dapatkan, termasuk  ada perihal yang belum kita atur, itu nanti kedepannya akan kita evaluasi lagi dan sempurnakan,” jelasnya. Kabul berharap setelah evaluasi dan penyempurnaan tersebut, pelaksanaan Pilkades tahap selanjutnya bisa berjalan lancar dan lebih kondusif. (nf/kominfo)

Sebar dan Bagikan :

0Shares
0 0

Kampanyekan Gerakan Indonesia Damai, Forkopimda Ngawi Gelar Olahraga Bersama Masyarakat Dan Deklarasi Anti Kerusuhan

di Olahraga/Sosial Politik oleh

Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) Kabupaten Ngawi gelar Olahraga Bersama Masyarakat Dan Deklarasi Anti Kerusuhan dengan senam dan jalan sehat di  Alun-Alun Merdeka  Ngawi, Minggu (16/06). Acara ini digelar guna menciptakan kondusifitas pasca Pemilihan Umum serentak 2019 lalu dan untuk  menyambut Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak pada 29 Juni mendatang.

Hadir dalam kegiatan ini Bupati Ngawi Budi Syulistyono, Wakil Bupati Ngawi Ony Anwar, Sekretaris Daerah Kabupaten Ngawi Mokh Sodiq Triwidiyanto, Forkopimda Ngawi serta seluruh masyarakat Ngawi yang sebagian didominasi kaum millenial.

“Deklarasi Anti Kerusuhan, kami Forkopimda Ngawi bersama  masyarakat seluruh Ngawi,  sepakat jogo Jawa Timur dan menolak kerusuhan. Agar Ngawi aman, Jawa Timur aman Indonesia damai,” ucap Kapolres Ngawi, Pranatal Hutajulu diikuti seluruh undangan yang hadir dan masyarakat. Masih menurut Pranatal kegiatan ini juga untuk mengkampanyekan Gerakan Indonesia Damai.

Disela kegiatan Bupati Ngawi menyampaikan apresiasinya pada Kapolres Ngawi dan jajarannya, telah menyelenggarakan kegiatan positif bagi masyarakat, “Ide Pak Kapolres dengan deklarasi ini luar biasa dan hebat, dan ini bisa ditangkap semua pimpinan Forkopimda.  Karena pasca Pilpres, dan Pileg yang kita hadapi 29 Juni lalu, serta  Pilkades serentak, di 178 desa mendatang kita harus bisa tetap kondusifitas,” katanya.

Bupati berharap Pilkades serentak 29 Juni mendatang bisa berjalan lancar, damai dan bisa tercipta persaingan sehat.  “Maka harapan kita seperti Pemilu lalu, sehingga kompetisi ini benar benar sehat. Dan, bagi seluruh warga masyarakat untuk turut menjaga ketentraman, kebersamaan dan  perdamaian,” katanya. (nf/kominfo)

Sebar dan Bagikan :

0Shares
0 0

DPRD Kabupaten Ngawi Gelar Rapat Paripurna, Bahas 4 Raperda

di Sosial Politik oleh

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ngawi kembali gelar rapat paripurna, dengan bahasan rancangan peraturan daerah (Ranperda) tentang Badan Permusyawaratan Desa, Irigasi, Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Pasar serta Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pemakaian Kekayaan Daerah di Gedung Kesenian Pemerintah Kabupaten Ngawi, Selasa (16/10).

Rapat Paripurna dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Ngawi, Dwi Rianto Djatmiko dampingi Wakil Ketua 1, Sarjono, Wakil Ketua 2, Sulistiyanto. Acara ini dihadiri 33 anggota dari 45 anggota di DPRD Kabupaten Ngawi, dan telah dinyatakan memenuhi memenuhi quorum. Juga hadir, Bupati Ngawi Ir. Budi Sulistyono, Wakil Bupati Ony Anwar dan Sekretaris Daerah M Sodiq Triwidiyanto beserta para Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Kepala Organisasi Perangkat Daerah, Camat, beserta undangan.

Rapat Paripurna ini akan digelar selama dua hari, Selasa – Rabu (15/10). Agenda di hari pertama, penyampaian pandangan umum dari 6 Fraksi, diantaranya Fraksi Nurani Demokrat yang diwakili Haryo Kardinto, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang diwakili Slamet Riyanto, Fraksi Partai Golongan Karya yang diwakili Manggiono, Fraksi Gerindra Nasional yang diwakili Yudho ari saputro, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Sadik serta Fraksi Persatuan Kebangkitan Bangsa yang diwakili Adi Cahyono. Pada Selasa 16/10 Rapat paripurna dilanjutkan dengan agenda pembacaan jawaban Bupati Ngawi terkait pandangan Umum Fraksi Fraksi DPRD Kab Ngawi.

Kemudian dilanjutkan dengan penyampaian jawaban Bupati Ngawi terhadap salah satu Fraksi terkait pelestarian sumber mata air dikawasan penyangga. ”Kami sepakat bahwa revitalisasi Irigasi dan pelembagaan pengelolaaanya harus diupayakan melalui penetapan peraturan daerah, Karena air adalah faktor utama produksi pertanian” Ujar Ir. Budi Sulistyono. Disamping itu, Pemerintah Daerah juga akan terus upayakan pelestarian sumber mata air di kawasan penyangga, “Karena dengan begitu , air bisa terus mengalir ke saluran irigasi sehingga sektor pertanian tetap dapat memberikan kontribusi positif bagi perekonomian Kabupaten Ngawi,” tambahnya.

Sementara menurut Ketua DPRD Kabupaten Ngawi, Dwi Rianto Djatmiko, bahwa rapat paripurna kali ini untuk membahas kepentingan yang menyangkut irigasi dan Pemerintah Desa supaya bisa segera berjalan secara efektif, sekaligus bisa menjalankan tugasnya masing – masing di desa. “Kami berharap segala sesuatu yang berkaitan dengan irigasi maupun pemerintah desa yang didalamnya ada unsur BPD bisa segera melaksanakan tugasnya secara efektif,” tutur Dwi Rianto.

Diakhir kegiatan, Selasa (16/10) ditutup dengan penandatangan jawaban Bupati Ngawi, yang telah disepakati DPRD Kabupaten Ngawi. Kemudian dilanjutkan penyerahan ringkasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2019, Bupati Ngawi kepada Ketua DPRD Kabupaten Ngawi.(kominfo)

Sebar dan Bagikan :

0Shares
0

0



Go to Top