Category archive

Sosial Politik - page 2

Wabup Ony Anwar, Ikuti Teleconference Bersama Mendagri, Terkait Penyediaan Jaring Pengaman Sosial Akibat Covid-19

5 years ago di %s Kesehatan/Pemerintahan/Sosial Politik 1,406 views

Wakil Bupati Ngawi, Ony Anwar bersama Tim Gugus Tugas Penanganan Covid -19 Kabupaten Ngawi, mengikuti Teleconference arahan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko-Polhukam), Mahfud MD, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Sosial, Juliari P. Batu Bara, Menteri Perekonomian, Airlangga Hartato, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar dan Manteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah yang membahas jaring pengamanan sosial, penanganan wabah Covid -19, di Command Center, Kamis (09/04/20).
Hal ini adalah langkah pemerintah pusat bersama pemerintah daerah dalam mengantisipasi dampak akibat merebaknyq pademi Covid-19 di wilayah Indonesia.
Dalam Teleconference ini, Tito mengungkapkan pandemi Covid-19 ini tidak hanya berdampak pada kesehatan, tetapi juga terhadap aspek sosial.
Makanya, dengan situasi ini, Pemda, harus serius mempersiapkan jaring pengaman sosial agar tidak menimbulkan permasalahan baru di masyarakat.

“Penyediaan jaring pengaman sosial ini merupakan bagian dari percepatan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran kegiatan tertentu atau refocusing anggaran yang digunakan secara memadai dalam Percepatan Penanganan Covid-19,” ujar Tito.
Menurut Mendagri dalam aplikasinya harus cukup dan tepat sasaran.
Sementara, Wabup Ngawi usai acara ini mengatakan Teleconference ini dapat menjadi petunjuk bagi Pemda, dalam menyalurkan beberapa program bantuan sosial, “Ada beberapa petunjuk pelaksanaan teknis bantuan yang nanti akan disalurkan oleh pemerintah pusat maupun daerah bagi masyarakat. Dan, sudah ada dalam rapat tadi, serta dijelaskan lebih detail dari rapat sebelumnya. Dengan begitu bisa dilakukan segera bantuan mana saja yang akan disalurkan untuk masyarakat yang terdampak Covid-19 ini,” kata Wabup.

Seperti arahan Mensos dan Menkeu, Wabup akan ada penambahan dan sudah direncanakan bantuan sosial pada Program Keluarga Harapan (PKH) di Kab. Ngawi
“Dari jumlah 41 ribu penerima manfaat itu, ditambah kurang lebih 3 ribu -an jadi penerimanya menjadi 44 ribu. Dan, Penerima Bantuan Non Tunai (PBNT) daerah, ditambah sebelumnya sebesar Rp72 ribu, Insyaallah, akan menjadi kurang lebih Rp100 ribu,” terangnya.

Banyak hal yang dibahas dalam Teleconference ini, diantaranya arahan dari Menaker, mengenai Kartu Prakerja, dan di Kab. Ngawi akan ditindaklanjuti Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja, “Jadi sistemnya nanti, anggaran yang dulunya untuk peningkatan kapasitas keahlian pencari kerja ini dialihkan kepada masyarakat yang terdampak seperti ada pemutusan hubungan kerja (PHK) atau yang dirumahkan dari pergeseran ini, penerima manfaat nya kan di situ,” ujarnya.

Dikesempatan ini, Ony Anwar juga menyampaikan Bantuan Langsung Tunai yang masuk pada Dana Desa (DD), seperti yang dijelaskan secara rinci oleh Mendes PDTT, yakni berdasarkan prosentase penerimaan DD setiap daerah, “Sehingga nantinya pemda, bersama akan segera lakukan langkah berikutnya, terkait bantuan sosial yang akan diterima masyarakat kita yang terdampak Covid 19,” tutupnya. (Kominfo)

Sebar dan Bagikan :

Shares

Penyaluran Bantuan Sembako Masyarakat Terdampak Corona, Wabup Ngawi : Harus Ada Sinergi Semua Elemen Atasi Covid-19

5 years ago di %s Kesehatan/Sosial Politik 2,077 views

Wabah Covid-19 yang melanda saat ini, memiliki dampak luar biasa terhadap sosial ekonomi masyarakat, akibat diberlakukannya Social Distancing dan Physical Distancing.

Pemerintah Kabupaten Ngawi bersama Muhammadiyah Cabang Ngawi memberikan bantuan sembako untuk masyarakat yang terdampak  Covid-19.

Penyaluran bantuan dilakukan di Gedung Muhammadiyah Cabang Ngawi, dan secara simbolis diberikan Wakil Bupati Ngawi, Ony Anwar, Senin (06/04/20).

Dalam sambutannya Wabup, mengatakan dalam mengatasi wabah Corona ini, Pemkab Ngawi tidak bisa bekerja sendiri,  karena dampak Covid-19 sangat luar biasa, harus ada  sinergi  dengan seluruh elemen yang ada di kabupaten Ngawi, “Dengan program ini kita bisa bersama sama  meringankan beban masyarakat terdampak Covid-19 19 ini,” ungkapnya.

Dikesempatan ini Wabup, menyampaikan kondisi terkini, Covid-19 di Kab. Ngawi bahwa terdapat Pasien Dalam Pengawasan (PDP) berjumlah 7 orang, dan setelah di rawat secara intensif dan sudah dinyatakan sembuh. Namun, meskipun saat ini PDP sudah tidak lagi disini, Ony Anwar  tetap meminta kewasapadaan semua masyarakat, terlebih tiga hari terakhir, pasalnya terjadi ke Ngawi,  “Terlihat tidak kurang 300-400 orang pemudik masuk perharinya. Bukan tidak mungkin pemudik ini akan membawa virus Corona,” katanya.

Makanya Wabup tegaskan untuk tetap menjaga jarak atau Physical Distancing dan pola hidup dan makan sehat. “Terus berolahraga dan tetap bahagia, jaga terus imunitas tubuh kita,”terangnya.

Sementara, salah satu pengurus Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM)  Ngawi,  Hidayaturrizqon mengungkapkan  penyaluran bantuan ini adalah tahap pertama,  dan akan dilaksanakan secara belanjutan, “Tahap pertama ini ada sebanyak 450 paket sembako yang  di berikan kepada masyarakat sekitar gedung Muhamadiyah, dan yang memilki pekerjaan seperti tukang becak, tukang ojek dan pendagang kaki lima yang terdampak ekonomi langsung karena wabah ini,” jelasnya. (Kominfo)

Sebar dan Bagikan :

Shares

Bupati Hadiri Pembukaan TMMD ke 107, di desa Sekarputih Kec. Widordaren

5 years ago di %s Sosial Politik 2,176 views

Bupati Ngawi Budi Sulityono bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Ngawi hadiri acara pembukaan Tentara Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke 107 di desa Sekarputih Kecamatan Widodaren, Senin (16/03/20).

TMMD adalah perwujudan dari Operasi Bhakti TNI yang tidak bekerja sendiri melainkan melibatkan lintas sektoral, disamping itu suatu bagian yang tidak terpisahkan dalam perwujudan kemanunggalan TNI bersama rakyat.

Dalam TMMD ke 107, yang akan dilakukan Kodim 0805 Ngawi ada beberapa program yang akan dilaksanakan diantaranya pembangunan fisik dan non fisik, “Untuk sasaran pembangunan fisik adalah pavingisasi jalan desa sepanjang 1.377 meter dan lebar 4 meter, pembuatan MCK sebanyak 4 unit dan bedah rumah tidak layak huni, sedangkan  untuk tambahan, rehab Poskamling 1 unit, pemasangan keramik mushola Ashofa dan pembuatan atap masjid TPA (Taman Pendidikan Al – Qur’an) Al Amin,” jelas Komandan Kodim 0805 Ngawi, Arh. Hany Mahmudi.

Sementara untuk pembangunan non fisik dari program ini, berupa penyuluhan kepada masyarakat, seperti bela negara serta wawasan kebangsaan, keagamaan, kesehatan, pertanian, peternakan dan perikanan, hukum, Kamtibmas dan narkoba, “Penyuluhan lingkungan hidup dan hutan, pelayanan publik dan kependudukan dan penyuluhan tentang ancaman radikalisme,” tuturnya. Tidak hanya itu, menurut Hany Mahmudi juga ada bakti sosial diantaranya pembagian sembako, pembagian sembako, pengobatan gratis dan pasar murah.

Komandan Korem 081/DSJ, Kolonel Inf. Masduki yang turut serta dalam acara ini  mengharapkan TMMD semakin memperkuat kegiatan TNI bersama Pemerintah Daerah dan dapat memberikan dampak langsung bagi masyarakat “Dengan perbaikan rumah, pavingisasi bisa dinikmati masyarakat dan harapannya tentu kesejahteraan masyarakat meningkat, akses pendidikan dan kesehatan juga semakin lancar,” kata Masduki.

Danrem 081/DSJ, meminta TNI bersama masyarkat berkerjasama dalam pengerjaan program ini agar selesai tepat waktu sesuai rencana, “ Sejumlah 150 orang TNI  bergabung dengan masyarakat. Ya, kalau ditotal mungkin lebih dari 300 sampai 400 orang karena masyarakat juga bergantian untuk membantu kegiatannya,” jelasnya.

Sementara Bupati Ngawi, Budi Sulistyono disela kegiatan ini mengatakan program ini sangat membantu Pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, “Dalam hal ini, TNI bersama Pemda dalam hal ini sharing bersama mensejahterakan masyarakat,” ujarnya.

Dikesempatan ini, Bupati beserta rombongan melakukan tinjauan langsung satu persatu yang menjadi sasaran dalam kegiatan ini, dengan menggunakan kendaraan roda dua karena kondisi terjal, untuk melihat kesiapan sarana dan prasana termasuk kegiatan non fisik seperti penyuluhan. (Humas – Kominfo)

Sebar dan Bagikan :

Shares

Yang Juga Menarik

Bupati Ngawi, Isi SP 2020 Online

Siang ini (02/03/20), bertempat di ruang kerja Bupati. Budi Sulistyono Bupati Ngawi  melakukan Sensus Penduduk Online 2020. Dengan masuk ke

Anggota DPR RI Komisi II, Johan Budi Gelar Reses di Kab. Ngawi

5 years ago di %s Sosial Politik 2,383 views

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Daerah Pemilihan (Dapil) VII Jawa Timur, Johan Budi gelar reses di Kabupaten Ngawi, Senin (09/03/20).

Menurut Johan Budi kunjungannya kali ini untuk menyerap aspirasi dari sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta instansi yang menjadi mitra dari Komisi II DPR RI diantaranya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), Badan Kepegawaian Pendidikan dan Penelitian (BKPP), Badan Petanahan Nasional (BPN) Ngawi, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU), “Aspirasi ini nantinya sangat penting untuk disampaikan di tingkat pusat terkait tentang kondisi dan masukan yang mendukung kebaikan masing –  masing instansi dikemudian hari,” jelasnya.

Dalam kunjungannya di Disdukcapil, Johan Budi memberikan apresisasinya terhadap inovasi pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, salah satunya layanan jemput bola bagi warga yang belum memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP). “Terus ada ruang tunggu khusus bagi ibu menyusui,” katanya saat melakukan tinjauan di tempat pelayanan e –KTP. Johan Budi berharap kedepan inovasi baru tersebut semakin bisa untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat.

Sementara dari keseluruhan kunjungan resesnya,  Anggota Komisi II DPR RI, ini mengungkapkan banyak aspirasi yang didapatkan mulai pemutakhiran dan sinkronisasi data kependudukan digunakan dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak mendatang, permasalahan kebutuhan administrasi kependudukan untuk keperluan data kepegewaian serta persoalan sengketa pertanahan, termasuk program Pemerintah yang berkaitan dengan  sertifikat tanah, “Dari berbagai aspirasi tersebut nantinya akan kita bahas dan perjuangkan di pusat demi perbaikan tingkat pelayanan kepada masyarakat,” tuturnya.(Humas – Kominfo)

 

Sebar dan Bagikan :

Shares
1 2 3 4

Share

Go to Top