Batik Ngawiyat tampil di ajang Jogja Fashion Week (JFW) 2026 di Yogyakarta, Jumat (14/8/2026), sebagai momentum membawa karya fesyen khas Ngawi ke panggung yang lebih luas. Ketua Dekranasda Kabupaten Ngawi, Ana Mursyida Ony Anwar, turut tampil sebagai peragawati mengenakan busana Batik Ngawiyat karya desainer asal Ngawi.

Batik Ngawiyat yang telah dipatenkan sebagai salah satu identitas budaya Kabupaten Ngawi hadir dalam desain busana yang memadukan karakter tradisional dengan sentuhan modern. Penampilan ini sekaligus menunjukkan potensi batik lokal untuk dikembangkan menjadi produk fesyen bernilai tambah.

Ana Mursyida menyampaikan, keikutsertaan Ngawi dalam JFW menjadi ruang bagi para pelaku fesyen dan UMKM daerah untuk memperluas jejaring serta mengenalkan karya mereka kepada masyarakat.

“Ini menjadi kesempatan untuk memperkenalkan karya para pelaku fashion dan UMKM daerah, sekaligus mengangkat Batik Ngawiyat agar semakin dikenal masyarakat,” ujarnya.

Kolaborasi pemerintah daerah, Dekranasda, perajin batik, pelaku UMKM, dan desainer lokal terus didorong untuk memperkuat ekosistem ekonomi kreatif. Upaya ini diharapkan membuka peluang pengembangan produk fesyen sekaligus meningkatkan daya saing karya lokal.

Dengan inovasi dan kreativitas yang berkelanjutan, Batik Ngawiyat diharapkan tidak hanya menjadi warisan budaya, tetapi juga mampu menjadi bagian dari pertumbuhan industri kreatif dan perekonomian masyarakat Ngawi.

Pemerintah Kabupaten Ngawi mendorong penajaman nomenklatur belanja pada Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) serta evaluasi skema transfer daerah berbasis kinerja dalam forum REBOAN (Rembuk dan Bincang-Bincang Otonomi Daerah), Rabu (12/8/2026). Kegiatan tersebut diikuti Bupati Ngawi Ony Anwar Harsono dan Sekretaris Daerah Ngawi Mokh Sodiq Triwidiyanto dari Command Center Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi.

Ony menilai masih terdapat sejumlah kegiatan daerah yang belum terakomodasi secara rinci dalam nomenklatur SIPD. Ia juga meminta kejelasan regulasi terkait hibah kepada instansi vertikal agar pemerintah daerah memiliki pedoman penganggaran yang tegas.

Selain nomenklatur, Ony mendorong agar skema Dana Alokasi Umum (DAU) turut mempertimbangkan kepatuhan dan kinerja pembangunan daerah. “Ketika semuanya sudah di atas 95 persen, DAU-nya malah hilang. Padahal kita ingin ketika ini kemudian patuh, dari kabupaten yang patuh, terus menjalankan aturan dan kewajiban belanja yang telah ditetapkan, ada kemudian apresiasi,” ungkapnya.

Komitmen tersebut, lanjutnya, tercermin dari sejumlah capaian pembangunan Ngawi, seperti jalan mantap 97 persen, Universal Health Coverage (UHC) 100 persen, sarana dan prasarana pendidikan sekitar 92 persen, serta beasiswa bagi 1.000 anak. Di sektor pertanian, Ngawi juga mempertahankan produktivitas padi tertinggi secara nasional selama tiga tahun berturut-turut.

Di sisi lain, investasi di Kabupaten Ngawi meningkat dari rata-rata Rp300–400 miliar menjadi sekitar Rp3 triliun per tahun dalam tiga tahun terakhir. Pemkab Ngawi juga terus memperkuat PAD dan pelayanan dasar, termasuk penyediaan air bersih yang tingkat kecukupannya telah mencapai sekitar 98 persen.

Melalui forum REBOAN, Pemkab Ngawi berharap kebijakan transfer daerah dapat lebih berkeadilan dengan mempertimbangkan kinerja dan kepatuhan daerah. Dukungan pembiayaan tersebut diharapkan mampu mengakselerasi pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Wakil Bupati Ngawi Dwi Rianto Jatmiko menghadiri pelantikan Pengurus Perwakilan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Kabupaten Ngawi masa jabatan 2026–2029 di Pendopo Wedya Graha Kabupaten Ngawi, Rabu (12/8/2026). Kepengurusan baru tersebut dilantik langsung oleh Ketua Perwakilan BWI Provinsi Jawa Timur, Dr. Musta’in.

Antok mengapresiasi dedikasi pengurus BWI periode sebelumnya serta menyambut kepengurusan baru periode 2026–2029.

“Selamat kepada pengurus BWI Kabupaten Ngawi periode 2026–2029. Kami juga menyampaikan apresiasi kepada pengurus sebelumnya atas dedikasi dan kontribusinya bagi kemaslahatan umat di Kabupaten Ngawi,” ujarnya.

Pemkab Ngawi menekankan pentingnya sinergi BWI dengan Kementerian Agama, Kantor Pertanahan, organisasi kemasyarakatan Islam, dan BAZNAS untuk memperkuat tata kelola sekaligus mempercepat legalisasi aset wakaf.

“Wakaf tidak hanya memberikan kepastian hukum atas aset masjid dan mushola, tetapi juga mendukung pendidikan dan penguatan karakter. Pemkab Ngawi siap memfasilitasi kendala administrasi dan pembiayaan sesuai kewenangan,” tegas Antok.

Selain memperkuat sinergi kelembagaan, BWI Ngawi diharapkan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi digital dalam pengelolaan, sosialisasi, dan edukasi wakaf, termasuk pengembangan Wakaf Uang secara profesional, transparan, dan akuntabel. Langkah tersebut diharapkan semakin memperluas manfaat wakaf bagi masyarakat di Kabupaten Ngawi.