Anak-anak miskin usia sekolah sekarang dapat bernafas lega. Pasalnya, pemerintah telah mengalokasikan dana sebagai bagian dari kompesasi kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) melalui program Bantuan Siswa Miskin (BSM) melalui mekanisme Kartu Perlindungan Sosial (KPS).
Dyah Larasati dari Pokja Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) di Surabaya, Kamis (5/9) mengatakan, skema ini untuk rumah tangga miskin yang menerima KPS dan memiliki anak usia sekolah berhak memperoleh program ini. Peluncuran KPS yang dilakukan TNP2K  menurutnya  tak hanya memermudah masyarakat miskin dalam mendapatkan bantuan penanggulangan kemiskinan dari pemerintah, KPS itu juga bisa untuk Bantuan Siswa Miskin (BSM).
Program BSM ini merupakan program nasional berupa sejumlah uang tunai yang diberikan secara langsung kepada anak-anak usia sekolah atau siswa dari semua jenjang pendidikan yang berasal dari rumah tangga miskin dan rentan.
Sasaran program ini untuk tahun 2013-2014 adalah anak dari rumah tangga 25 persen penduduk dengan status sosial ekonomi terendah atau sekitar 15,5 juta rumah tangga miskin penerima KPS atau 16,6 juta siswa usia sekolah sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan.
Besaran manfaat program BSM, untuk SD/MI senilai Rp 225 ribu per anak per semester atau Rp 450 ribu per anak per tahun, untuk SMP/MTs sebesar Rp 375 ribu per anak per semester atau Rp 750 ribu per anak per tahun dan untuk tingkat SMA/SMK/MA sebesar Rp 500 ribu per anak per semester atau Rp1 juta per anak per tahun.
KPS di Jatim ditargetkan untuk 2.391.083 siswa dan untuk Surabaya sebanyak 62.914 siswa. Jika keluarga miskin yang mendapat KPS memiliki anak usia sekolah, maka segeralah membawa KPS itu ke sekolahnya paling lambat 13 September 2013. Ini untuk pendataan bagi penerima BSM. Sekolah nantinya juga bisa mengusulkan calon penerima BSM jika kuota penerimanya masih belum memenuhi.
Sementara Hudiono selaku Kasi Kurikulum Disdik Jatim menjelaskan, program BSM ini untuk pribadi siswanya. Sementara untuk BOS itu diberikan untuk sekolahnya. BSM ini bisa digunakan untuk pembelian buku, transportasi maupun seragam. “Di Jatim sebelum ada program seperti ini, sudah ada bantuan serupa kepada siswa, namanya Biaya Minimal Pendidikan. Pemerintah memang beritikad membantu rakyatnya agar tak putus sekolah,” kata Hudiono.
Sementara Mahfud Sodar, Kabid Madrasah Depag Jatim menyatakan, siswa BSM APBN sebelum kenaikan BBM untuk MI, MTs, MA negeri dan swasta sebanyak 359.618 siswa, namun setelah kenaikan BBM jumlahnya mencapai 739.401 siswa. (kominfo.jatimprov.go.id)

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Timur akan menggelar dan mengumumkan hasil hitungan manual atau rekapitulasi Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Jatim pada Sabtu, 7 September 2013.

Komisioner KPU Jatim, Najib Hamid saat ditemui di KPU Jatim, Selasa (3/9) mengatakan hasil rekapitulasi suara secara manual di tingkat provinsi oleh KPU Jatim akan dilaksanakan 7 September, mulai pukul 09.00 WIB, di Hotel Shangrila, Surabaya. Semua dari 38 KPU kabupaten/kota se-Jatim akan diundang.

Selain mengundang KPU se kabupaten/kota, dan Bawaslu, KPU Jatim juga akan mengundang semua tim pemenangan empat pasangan Cagub-Cawagub juga diundang. Yakni, pasangan Soekarwo-Saifullah Yusuf (KarSa), Eggi Sudjana-Muhammad Sihat (Beres), Bambang DH-Said Abdullah (Jempol) dan pasangan Khofifah Indar Parawansa-Herman S Sumawiredja (Berkah). “Tak ketinggalan juga Bawaslu dan lembaga terkait lainnya juga diundang,” ujarnya.

Menurutnya, saat ini tahapan penghitungan manual sudah di tingkat Panitia Pemungutan Suara (PPS) di tingkat desa/kelurahan, dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di tingkat kecamatan. Kemudian, pada 3-4 September, tahapan penghitungan suara manual akan dilakukan di KPU tingkat kabupaten/kota.

“Usai real count di Shangrila itulah, KPU akan mengumumkan siapa pemenang Pilgub Jatim 2013,” ujarnya.

Sesuai tahapan pemilukada, rekapitulasi harus dilakukan lewat beberapa tingkatan. Seperti proses rekapitulasi yang dimulai di tingkat PPS pada 30-31 Agustus, kemudian di tingkat PPK pada 1-2 September, dilanjutkan di tingkat KPU kab/kota pada 3-4 September dan terakhir rekapitulasi dilakukan di tingkat KPU Provinsi pada 5-7 September.

Sementara itu Tim Penasehat Pemenangan pasangan Soekarwo – Saifullah Yusuf (KarSa), Martono mengatakan pihaknya tidak akan membuat hitungan secara manual (Real Count), tetapi pihaknya menyerahkan sepenuhnya masalah penghitungan suara ke KPU Jatim selaku penyelenggara pemilu.

“Adanya hitung cepat yang dilakukan beberapa lembaga survei terkait hasil Pilkada Jatim dinilai cukup,” ujarnya.

Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Timur memastikan pelaksanaan Hari H atau saat pencoblosan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jatim pada Kamis, 29 Agustus 2013, berjalan tanpa terkendala apapun dan kondisi aman.

Seperti diketahui, pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jatim ini diikuti oleh empat pasangan calon yaitu nomer urut satu Soekarwo – Saifullah Yusuf (KarSa), nomer urut dua Eggi – M. Sihat (BerES), nomer urut tiga Bambang DH, Said Abdullah (BangSa), dan nomer urut empat Khofifah – Herman (berkah) (kominfo.jatimprov.go.id)

Pasangan Cagub Jawa Timur Soekarwo-Saifullah Yusuf (Karsa) unggul di 17 kecamatan dari 19 kecamatan di Ngawi. Pasangan nomor urut 1 ini mutlak mendulang 196.144 suara atau 49,42%, mendasar hitung manual Riil Count versi KPUD Kab Ngawi bertempat di Aula RM Dwi Paksi yang disaksikan beberapa unsur pimpinan daerah setempat, (3/09). Kemenangan Karsa ini diketahui setelah KPUD Kabupaten Ngawi melakukan riil count (manual) rekapitulasi hasil Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Timur yang dilaksanakan pada pekan lalu Kamis 29 Agustus 2013. Perolehan suara Karsa ini dibuntuti oleh Khofifah Indar Parawansa – Herman S Sumawiredja (Berkah). Pasangan nomor urut 4 (empat) ini meraup 115, 226 suara atau 29,03 persen. Khofifah yang merupakan rival dari pasangan incumbent diketahui meraih kemenangan hanya di Kecamatan Mantingan. Sedangkan peringkat ketiga diduduki oleh pasangan Bambang DH-Said dengan perolehan 72.693 suara atau 18,32 persen. Sedangkan pasangan yang notabene indepedent Eggi-Moch Sihad sebagai juru kunci dengan memperoleh 12.829 suara atau 3,23 persen. Dari beberapa kecamatan ini ada dua kecamatan dimana Karsa harus tumbang seperti di Mantingan Karsa dipermalukan Bambang DH dengan perolehan 5.008 suara namun pihak Karsa hanya 4.850 suara. Sedangkan di Sine lagi-lagi pasangan petahana tersebut harus “njungkel” hanya meraup 5.677 suara sedangkan Bambang DH mendulang 6.590 suara. Hitung manual yang digelar KPUD Kabupaten Ngawi tersebut dihadiri seluruh petugas PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) yang langsung membacakan perolehan suara di masing-masing kecamatan. Sedangkan ada salah satu saksi yakni dari kubu Eggi-Sihad yang tidak nongol di lokasi rekapitulasi dengan alasan yang tidak jelas akan tetapi untuk ketiga saksi lainya langsung menerima hasil riil count versi KPUD Kabupaten Ngawi. Meski menerima hasil hitungan manual seperti yang dijelaskan Imam seorang saksi dari Bambang DH, dirinya menyorot persentase ketidak hadiran pemilih yang menyentuh angka 35 persen. Jelasnya, angka tersebut kemungkinan besar karena kurangnya sosialisasi yang dilakukan KPUD Kabupaten Ngawi menjelang coblosan. Namun demikian dirinya tidak membantah hasil dari Pilgub Jawa Timur yang ada di Kabupaten Ngawi berjalan sukses sebagaimana mestinya. Ketua KPU Kabupaten Ngawi, Surat Ashari mengatakan, setelah dilakukan rekapitulasi manual ini memang jumlah pemilih yang tidak menggunakan suaranya mencapai sepertiga dari DPT. “Yang jelas jumlah 35 persen pemilih tersebut karena mereka tidak ada dirumah bisa saja menjadi tenaga kerja luar negeri dan mahasiswa yang belajar diluar daerah khususnya diluar Jawa Timur,” terangnya. Dan pihaknya menepis kalau menjelang pemungutan suara kurang melakukan sosialisasi ke masyarakat. Akan tetapi justru sebaliknya, KPUD Kabupaten Ngawi sudah maksimal melakukan sosialisasi dengan keliling sampai pelosok kecamatan. (sinarngawi.com)