Bupati Ngawi, Budi Sulistyono diwakili Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi, Didik Darmawan, bersama Ketua DPRD Ngawi, Dwi Rianto Jatmiko, Forkopimda Ngawi, pejabat lingkup Pemkab Ngawi, serta puluhan insan pers hadiri puncak peringatan Hari Pers Nasional Tahun 2020 yang digelar Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Persiapan Kab. Ngawi Jawa Timur di Pendopo Wedya Graha, Selasa (25/02/20).

Ketua PWI Persiapan Kab. Ngawi, Gembong Pranowo mengatakan kegiatan ini sebagai puncak peringatan HPN tahun ini, yang sebelumnya telah dilaksanakan lomba artikel dan video untuk kategori pelajar serta masyarakat umum, dengan  tema Potensi Wisata Ngawi, dibuka pada tanggal 3 – 20 Februari, dan telah melalui tahapan penjurian dengan 12 orang pemenang, “Bisa dilihat dari testimoni juri yang telah diunggah di media sosial, dan juri berasal dari profesional dan independen,”ungkapnya.

Sementara Ketua PWI Jatim melalui Wakil Ketua Organisasi 1, Mahmud Suharmono dalam sambutannya mengatakan tantangan Pers kedepan semakin besar karena adanya industrialisasi media secara global yang sudah masuk ke negara ini.

Menurutnya, hal ini harus diimbangi dengan regulasi untuk mengikuti dinamika tersebut, “Regulasi yang ada belum mampu menjangkau kondisi ini,” tandasnya. Dijelaskan Mahmud keberadaan medsos saat ini telah mengambil porsi kue (iklan,red) yang 10 – 5 tahun lalu menjadi jatah media kita sekarang beralih ke mereka yang merupakan perusahaan dari luar, “Presiden dalam peringatan HPN di Kalimantan lalu, mendorong insan pers bertemu untuk merumuskan bagaimana regulasi yang lebih baik,” jelasnya.

Selain itu, Mahmud juga mengatakan peran Pers,  sangat sentral diera media sosial saat ini, sebab banyak berita yang belum tentu faktual, atau hoax, “Fungsi Pers sebagai proses klarifikasi, kita ada Kode Etik, dan harus profesional itu yang membedakan. Kalau kabar di medsos kan tanpa konfirmasi, tanpa kode etik dan profesionalisme kurang,” lanjutnya.

Wakil Ketua Organisasi 1, juga menyampaikan pesan bagi insan pers terkait Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa terdapat larangan dalam memuat berita yang terkait perkara atau pidana yang menyangkut anak identitasnya harus disamarkan, “Dalam aturan tersebut telah disepakati bahwa anak batas usianya adalah 18 tahun, jika pembaca menemui identitas masih disebut atau tidak disamarkan bisa langsung dilaporkan,” tandasnya.

Selain itu, Mahmud dikesempatan ini mengungkapkan himbauan Dewan Pers terkait legalitas sebuah perusahaan pers, yang sebaiknya berbadan hukum Perseroan Terbatas (PT), “Hal ini untuk melindungi hak – hak Wartawannya,” lanjutnya.

Amanat Bupati Ngawi yang disampaikan Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Didik Darmawan memberikan apresiasinya untuk PWI Persiapan Ngawi yang telah mengadakan lomba  potensi wisata Ngawi, “Hal ini sekaligus sebagai ajang mempromosikan Ngawi ke khalayak ramai sebab video yang dilombakan tersebut di upload di mediA sosial,” kata Didik.

Budi Sulistyono dalam amanatnya mengatakan PWI diharapkan bisa menjadi filter didalam pesatnya informasi di medsos, “Terutama berita – berita dimedsos yang sifatnya hoax,” ujarnya.

Sementara Ketua DPRD Ngawi, disela acara mengharapkan insan pers di Ngawi bisa konsisten dan menjunjung Kode Etik Jurnalistik, dan profesionalisme” selain itu jangan pernah berhenti untuk mempertebal kapabilitas awak media termasuk memperdalam ilmu Jurnalistik, sebab akan menjadi bekal kedepan ditengah persaingan media sekarang,” pungkasnya.

Dalam puncak peringatan HPN ini juga diserahkan hadiah berupa trophi, piagam penghargaan dan uang pembinaan kepada pemenang lomba artikel dan video dari semua kategori perlombaan. (Kominfo)