Pemerintah Kabupaten Ngawi memperkuat koordinasi dengan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dalam mendukung tata kelola pemerintahan dan kelancaran pembangunan daerah. Komitmen tersebut mengemuka saat Bupati Ngawi Ony Anwar Harsono menerima kunjungan kerja Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Abdul Qohar di Kantor Kejaksaan Negeri Ngawi, Senin (9/11/2026).
Kunjungan tersebut turut dihadiri Ketua Ikatan Adhyaksa Dharmakarini (IAD) Wilayah Jawa Timur Dewi Qohar, Wakil Bupati Ngawi Dwi Rianto Jatmiko, serta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Ngawi.
Dalam sambutannya, Ony menyampaikan bahwa kunjungan tersebut menjadi momentum mempererat silaturahmi dan meningkatkan koordinasi antarlembaga. Ia juga memaparkan potensi Ngawi yang memiliki 19 kecamatan dan 217 desa, serta upaya menyelaraskan pengembangan sektor pertanian, investasi, dan industri untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Sementara itu, Abdul Qohar menjelaskan bahwa kunjungan kerja tersebut bertujuan meninjau pelaksanaan tugas dan kinerja jajaran kejaksaan di daerah sekaligus memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah dan Forkopimda.
Ia memaparkan sejumlah layanan kejaksaan yang dapat dimanfaatkan Pemkab Ngawi, di antaranya pendapat hukum (legal opinion) dan pendampingan hukum (legal assistance) melalui bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun). Selain itu, bidang intelijen menyediakan Pengamanan Pembangunan Strategis (PPS) untuk mengawal proyek pemerintah pusat maupun daerah dari berbagai potensi ancaman dan hambatan.
Kejaksaan juga dapat membantu pemerintah daerah melalui bidang Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti, khususnya dalam penelusuran serta pemulihan aset pemerintah dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dikuasai pihak lain.
“Kami berharap pemerintah daerah dapat memanfaatkan fasilitas yang tersedia di kejaksaan, baik pendampingan hukum, pengamanan pembangunan strategis, maupun pemulihan aset. Hal ini penting untuk mengantisipasi berbagai potensi hambatan sekaligus mendukung kelancaran pembangunan,” ungkap Kajati Jatim.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada jajaran Forkopimda Ngawi atas dukungan dan kerja sama dalam menjaga keamanan serta kondusivitas wilayah.
Pemanfaatan layanan hukum dan pengamanan pembangunan dari kejaksaan diharapkan dapat membantu pemerintah daerah meminimalkan risiko dalam pelaksanaan program. Dukungan tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya menjaga aset daerah dan memastikan pembangunan berjalan sesuai ketentuan.
