Wayang Kulit “Semar Mbangun Khayangan”, Meriahkan Sosialisasi JKN di Ngawi Bupati Ngawi : Hak Dasar Masyarakat Harus Diperhatikan dan Diayomi
Untuk optimalkan pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan Pemerintah Kabupaten Ngawi gelar Sosialisasi yang dikemas dalam pagelaran Wayang Kulit semalam suntuk dengan Dalang Ki Warseno Slenk mengambil lakon Semar Mbangun Khayangan di Alun – Alun Merdeka Ngawi, Sabtu (19/01).
Hadir dalam acara ini Direktur Informasi dan Komunikasi Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kemen kominfo RI, Dr. Wiryanta jelaskan bahwa sosialisasi ini dilakukan untuk memberikan pengetahuan masyarakat tentang penyelenggaraan sistem JKN. “Salah satu tugas Kementerian Kominfo adalah melakukan sosialisasi visi misi dan program strategis pemerintah kepada masyarakat yang tertuang dalam Inpres Tahun 2015,” jelas Wiryanta. Dan, JKN merupakan salah satu program strategis nasional.
Lebih lanjut, Wiryanta katakan pertunjukkan wayang kulit menjadi salah satu sarana tepat untuk media sosialisasi karena bisa bertatap muka secara langsung dengan masyarakat, “Kalau kita gunakan di media yang mainstream seperti surat kabar atau media online, atau forum lainnya itu hanya sifatnya mengajak, tapi kalau ingin mengubah perilaku tentunya dengan tatap muka akan lebih efektif, termasuk dengan wayang ini,”ungkapnya.
Sementara Bupati Ngawi Ir Budi Sulistyono dalam sambutannya menyampaikan bahwa hak dasar masyarakat itu harus diperhatikan dan diayomi dengan betul, “Jangan sampai ada satupun masyarakat yang lolos dari perhatian Pemerintah baik pusat maupun daerah terkait program serta fasilitas kesehatan yang diberikan,”tandasnya.
Dikesempatan yang sama, juga hadir Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Johan Budi Sapto Pribowo katakan pihaknya juga berperan dalam mensosialisasikan program pemerintah, salah satuya JKN ini. “Selain itu juga program lain yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat, terutama di desa, seperti Program Keluarga Harapan, bantuan Dana Desa,” terangnya.
Dalam acara sosialisasi ini, Kepala BPJS Cabang MadiunTarmuji sampaikan bahwa program BPJS merupakan program kesehatan yang sifatnya gotong – royong, yang prinsipnya kebersamaan, “Disini kami sampaikan kemasyarakat, kalau bisa jangan pas sakit, baru mendaftar,” ucapTarmuji.
Masih menurut Tarmuji berdirinya BPJS Kesehatan berdasarkan Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS Pasal 14 yang menyatakan bahwa setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 bulan di Indonesia, wajib menjadi peserta program Jaminan Sosial.
Hadir juga dalam acara ini, Wakil Bupati Ngawi, Ony Anwar, Sekda Kabupaten Ngawi, Mokh.Sodiq Triwidiyanto, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Ngawi, Kepala OPD, Camat dan Kepala UPT Puskesmas se kabupaten Ngawi dan masyarakat.
Untuk menarik perhatian masyarakat dalam sosialisasi ini, panitia menyediakan beragam doorprize yang dibagikan saat digelar dialog interaktif disela pertujukan wayang. (red/kominfo)
Yang Juga Menarik
Bappelitbang Ngawi, Gelar Sosialisasi Mekanisme Perencanaan Pembangunan Daerah
Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bappelitbang) Kabupaten Ngawi gelar Sosisalisasi Mekanisme Perencanaan Pembangunan Daerah untuk menyamakan persepsi Organisasi Perangkat Daerah dalam merumuskan Rencana Kerja dan Rencana Strategi yang mendasar pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 bertempat di Notosuman Convention pada Kamis, (17/01).
Hadir dalam acara ini Sekretaris Daerah Kabupaten Ngawi, Mokh. Sodiq Triwidiyanto, Kasubdit Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah Wilayah Jawa dan Bali Bob RF Segala, Kepala Bappelitbang Kabupaten Ngawi, Indah Indah Kusumawardani, Asisten Administrasi Umum Sekda Kab. Ngawi, Hermiati Retno Sriwulan serta Kepala Sub Bagian Perencanaan OPD se Kabupaten Ngawi.
Mokh. Shodiq jelaskan bahwa perencanaan itu menjadi suatu hal yang paling penting di setiap OPD, “Perencanaan ibarat roh dari OPD, kalau kita tepat dalam merencanakan maka sasaran bisa tercapai 50 persen, tapi kalau salah maka kita akan tertinggal dan sulit untuk mengejarnya,” ungkapnya.
Sekda berharap dengan sosialisasi ini OPD dapat mendekati capaian 100 persen, “ Dari awal itu perencanaan harus disiapkan secara matang dan betul, sehingga untuk pelaksanaannya juga bisa dijalankan dengan benar,” tandas Sekda. Lebih lanjut, Mokh Sodiq sampaikan bahwa terkadang perencanaan sudah dilakukan secara betul saja, masih ada evaluasi, “Makanya di ini kita lakukan sosialisasi ini, agar bisa ideal sekaligus menyamakan persepsi setiap OPD dalam melaksanakan kegiatan, dan sesuai target seratus persen,” jelasnya.
Sementara Kepala Bappelitbang, Indah Kusuwardani mengungkapkan kegiatan ini dilakukan untuk akselerasi pembangunan daerah yang menuntut peningkatan kapasitas dalam perencanaan, “Dan, tercapainya konsistensi dokumen perencanaan antara Renja dan Renstra, selain itu juga antara RKPD dan RPJMD sehingga tercapai target kinerja daerah terutama untuk kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya (red/kominfo)
Yang Juga Menarik
Tingkatkan PAD, Pemkab Ngawi Teken MoU dengan Bank Jatim
Untuk tingkatkan pendapatan asli daerah (PAD), Pemerintah Kabupaten Ngawi menandatangi kesepakatan bersama atau Memorandum Of Understanding (MoU), dengan Bank Jatim bertempat di ruang kerja Sekretaris Daerah Kabupaten Ngawi, Jumat (18/01).
Kesepakatan tersebut ditandatangani oleh Sekda Kab. Ngawi Mokh Shodiq Triwidiyanto, Kepala Bank Jatim Cabang Ngawi, Devi Permadi. Turut hadir dalam acara ini, Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum R. Rudi Sulisdiana dan Notaris.
Menurut Sekda Kab. Ngawi, Mokh Shodiq Triwidiyanto melalui Kabag Adminitrasi Pemerintahan Umum, R. Rudi Sulisdiana kerjasama ini dilakukan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Ngawi dari retribusi penempatan mesin ATM dan Kantor Kas Bank Jatim Cabang Ngawi di komplek wilayah Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi, “Dalam hal peningkatan PAD tentunya kita perlu banyak melakukan inovasi yang nantinya dapat menambah pendapatan di APBD kita. Termasuk keberadaan kantor pelayanan Bank Jatim di gedung barat Sekretariat, sudah beberapa tahun terakhir, belum ada retribusinya, makanya kita buat kesepakatan ini,” ungkap Rudi usai acara MoU.
Lebih lanjut, Rudi katakan kesepakatan ini akan berlaku selama tiga tahun kedepan, “Dan, kedepannya akan diperbarui kembali. Juga diharapkan setelah ini tidak ada lagi temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan berkaitan aset daerah yang dikuasai pihak lain,” pungkasnya. (red/kominfo)
Yang Juga Menarik