Study Teknis Diskominfo Ngawi, Ajak Puluhan Jurnalis
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ngawi adakan Study Teknis ke Yogyakarta, Kamis (21/02) dengan mengajak puluhan jurnalis wilayah kerja Ngawi dengan mengunjungi PT. BP Kedaulatan Rakyat (KR) yang merupakan salah satu perusahaan Pers tertua di Indonesia pasca kemerdekaan serta disambut langsung Redaktur Pelaksana, Joko Budhiarto.
Dikesempatan ini, rombongan diajak melihat proses produksi koran KR yang saat ini memiliki oplah hampir seratus ribu lebih, seperti yang disampaikan Joko Budhiarjo dalam forum diskusi disela kegiatan ini. Joko juga terangkan sejarah berdirinya KR dan strategi eksistensinya sampai sekarang. “Kami selama ini lebih mengedepankan nilai budaya dalam pemberitaan, ibaratnya ngono yo ngono tapi ora ngono,” ujar Joko.
Menurutnya, hal tersebut seperti yang selalu diajarkan pendiri KR, HM. Samawi dan M. Wonohito sejak terbit 27 September 1945, “Koran kita pun juga sempat dicekal pihak penjajah, karena mereka khawatir pemberitaan KR, bisa mempengaruhi rakyat untuk menentang penjajah. Makanya tidak mengherankan kalau penjajah itu tidak suka bangsa yang dijajahnya itu cerdas karena nantinya bisa memberontak,” ungkapnya. Lebih lanjut, Joko sampaikan bahwa KR pada masa penjajahan adalah salah satu alat perjuangan, yang selalu ada untuk rakyat khususnya Yogyakarta, “Meskipun pernah dibredel, KR bisa kembali terbit dan eksis sampai saat,” ujarnya.
Meskipun demikian Joko tidak menampik jika saat ini perusahaan pers kondisinya sudah berbeda, akibat perkembangan teknologi dan informasi, “Media idealis saat ini mungkin sulit ya, karena lebih ke media industri. Namun kita disini masih menjaga betul nilai yang selalu ditanamkan para pendahulu kita terutama untuk pemberitaan, nyatanya kita masih bisa memiliki segmen tersendiri,”jelasnya.
Sementara menurut Kepala Diskominfo Ngawi melalui Kepala Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik, Fuad Misbahuddin Fahmi ungkapkan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk memperdalam pengetahuan tentang media massa, termasuk manajemen ataupun redaksionalnya. “Kita kesini sangat ingin belajar dan mengetahui bagaimana proses didalam kegiatan media, selain itu juga silaturahmi bersama rekan – rekan media dalam rangka Hari Pers 2019 ini,” kata Fuad disela sambutannya. Fuad juga katakan bahwa KR menjadi tujuan kegiatan ini sebab KR mampu eksis selama 74 tahun lamanya.
Beragam pertanyaan diajukan peserta studi teknis, dalam session tanya jawab kali ini, terutama yang berkaitan dengan strategi KR dalam menjaga eksistensinya dengan Joko Budhiarto.
Disela kegiatan ini peserta juga berkesempatan ke Taman Tebing Breksi di Kecamatan Prambanan Sleman Yogyakarta. Dan, dilanjutkan dengan arung jeram di aliran sungai Elo Kabupaten Magelang. (red/kominfo)
Yang Juga Menarik
Pelantikan Pengurus Peradi Ngawi Periode Tahun 2018 – 2023 Wabup Ony Anwar Minta Peradi Berperan dalam Pembangunan Ngawi
Persatuan Advokat Indonesia (Peradi) periode 2018 – 2023 gelar acara pelantikan Pengurus Peradi dan Pengurus Pusat Bantuan Hukum Cabang Ngawi di Convention Hall Notosuman Watualang, Rabu (20/02).
Hadir dalam acara yang bertema Mengenalkan Peran dan Eksistensi Peradi Ngawi Demi Tegaknya Keadilan, Wakil Bupati Ngawi Ony Anwar, Ketua Umum DPN Fauzie Yusuf, Sekretaris Jenderal DPN Peradi, Thomas E Tampubolon, Kepala Kejaksaan Tinggi Ngawi, Ketua Pengadilan Negeri Ngawi, Ketua Pengadilan Agama serta tokoh masyarakat.
Ony Anwar dalam sambutannya sampaikan di kepengurusan Peradi yang baru bisa bersinergi dengan Pemerintah dalam memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat terutama bagi kalangan kurang mampu. “Adanya permasalahan hukum di kalangan masyarakat kurang mampu, kami berharap keberadaan pusat batuan hukum Peradi di Ngawi bisa memfasilitasi dengan baik,” kata Ony Anwar
Selain itu, juga bisa membantu monitoring anggaran Pemerintah sehingga dapat meminimalisir tindakan melanggar hukum, “Dan, Peradi juga bisa ambil bagian dalam pembangunan Kabupaten Ngawi,” lanjut Wabup.
Sementara menurut Fauzie Yusuf Hasibuan kesadaran hukum sangatlah penting, dalam mengurangi terjadinya pelanggaran hukum, “Banyaknya pelanggaran hukum karena ketidaktahuan masyarakat tentang hukum, tentunya dengan kehadiran Peradi proses percepatan pengetahuan akan hukum akan semakin cepat,” ungkap Fauzie
Ketua Peradi Ngawi terpilih, Gembong Pramono Setya ungkapkan seluruh Pengadilan Negeri dan Agama di Kabupaten atau Kota harus mempersiapkan membentuk cabang Peradi minimal 15 Advokat mendasar Musyawaran Nasional di Makassar tahun 2017 lalu. “Di Peradi Ngawi ada 21 orang yang bersertifikat Advokat Indonesia,” pungkasnya. (nf/kominfo)
Yang Juga Menarik
Tingkatkan Pelayanan Masyarakat, PN Ngawi Canangkan Zona Integritas
Bupati Ngawi Ir. Budi Sulistyono hadiri pencanangan pembangunan Zona Integritas (ZI) di Pengadilan Negeri (PN) Ngawi menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi, Bersih dan Melayani (WBBM), Selasa (19/02).
Dalam sambutannya Budi Sulistyono berikan apresiasinya atas pencanangan ZI yang dilakukan PN Ngawi dan berharap nantinya mampu membawa dampak positif. “Disamping itu, tentunya harus bisa membuat kinerja disini jauh lebih baik, transparan dan jujur dalam melayani masyarakat, dan tentunya pencanangan ini harus menjadi komitmen kedepan,” kata Bupati disela sambutan. Lebih lanjut, Bupati juga katakan jika digabungkan dengan Ngawi Ramah maka hukum pun bisa dilakukan secara konsisten dan ramah pula.
Sementara Ketua PN Ngawi Muh. Djauhar Setyadi mengatakan zona integritas ini sebagai wujud pelaksanaan program yang di intruksikan Mahkamah Agung, “Setiap pengadilan harus mencanangkan Zona Intregitas,” ungkapnya. Selain itu, menurut Djauhar kegiatan ini dilakukan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sebaik mungkin, “Dan sekaligus upaya mengubah paradigma yang barangkali dulunya, seakan aparatur itu dilayani justru kini aparaturlah yang harus melayani masyarakat sebaik – baiknya,” beber Djauhar.
Djauhar berharap dengan pencangan ZI ini bisa berefek positif serta dapat dirasakan secara langsung masyarakat terutama terkait penguatan pelayanan publik, “Tentunya kami akan siap dengan segala macam masukan dan kritikan ataupun pelaporan dari unsur peradilan jika ada yang tidak berkenan,” ungkapnya.
Dikesempatan ini, Djauhar meminta seluruh aparatur PN Ngawi untuk berkomitmen sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam melayani masyarakat, “Pesan saya untuk semuanya bisa melayani masyarakat dengan dilandasi niat,” pungkasnya.
Diharapkan melalui pembangunan ZI ini unit kerja atau institusi jika nantinya menjadi WBK atau WBBM bisa menjadi pilot project dan benchmark untuk unit kerja lainnya dalam upaya pencegahan korupsi yang dilakukan secara kongkrit didalamnya.(nf/kominfo)
Yang Juga Menarik
