Tingkatkan Implementasi E-Gov, Pemkab Ngawi Jalin Kerja Sama Dengan Pemkot Bandung

di %s Berita/Kabar Ngawi 2,134 views
Foto Bersama Di Bandung Command Centre setelah Penandatanganan PKS
Ir. Prasetyo Harri Adi menandatangani PKS disaksikan oleh dr. Ahyani Raksanagara

Hari ini, Selasa 5 Februari 2019 akan menjadi hari yang monumental bagi Pemerintah Kabupaten Ngawi. Pada hari ini rombongan Pemkab. Ngawi yang dipimpin langsung oleh Kepala Diskominfo Kabupaten Ngawi Ir. Prasetyo Harri Adi melakukan kunjungan ke Diskominfo Kota Bandung dalam rangka penandatanganan bersama Perjanjian Kerja Sama Pengembangan Dan Implementasi Aplikasi Smart City. Sebagai informasi, ini adalah kali pertama dalam sejarah Pemerintah Kabupaten Ngawi melakukan perjanjian kerja sama dengan pemerintah daerah lain dalam bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi, bahkan lebih khusus lagi, Smart City.

Rombongan yang sejak pagi telah hadir di Kompleks Pemerintahan Kota Bandung tersebut disambut dan diterima langsung oleh Kepala Diskominfo Kota Bandung, dr. Ahyani Raksanagara, M.Kes. beserta jajarannya di Ruang Pertemuan Bandung Command Centre.

Selain Kepala Diskominfo Kabupaten Ngawi Ir. Prasetyo Harri Adi, pejabat yang turut hadir dalam acara tersebut Kepala Badan Keuangan Drs. Bambang Supriyadi, M.Si dan Kepala Bagian Organisasi Drs. Joko Sumaryadi, M.Si. Tampak turut mendampingi pula dari Bappelitbang dan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Ngawi.

Pada kesempatan tersebut, dalam sambutannya, Prasetyo Harri Adi menyampaikan apresiasi dan ucapan terimakasih atas sambutan dan perkenannya kepada Kepala Diskominfo Kota Bandung dan jajarannya sehingga Pemkab. Ngawi diizinkan untuk mendapatkan ilmu dan berbagai aplikasi yang luar biasa. Pras, demikian sapaan akrabnya, mengatakan bahwa Pemerintah Kota Bandung dianggap sebagai kota yang berhasil dalam mengejawantahkan konsep Smart City melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Hal ini dapat disaksikan dari berbagai kemudahan publik dalam mendapatkan layanan dan informasi.

Sementara itu, dr. Ahyani Raksanagara,M.Kes., selain mengucapkan selamat datang kepada rombongan Pemkab. Ngawi, dalam sambutannya juga menyampaikan apresiasinya atas dipilihnya Pemkot. Bandung dalam rangka mewujudkan visi Smart City bersama dan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik). Beliau menyatakan dengan rendah hati bahwa tidak berarti Kota Bandung melebihi dari Kabupaten Ngawi dalam pengembangan aplikasi hanya saja Kota Bandung mungkin lebih dahulu dalam implementasinya. Sehingga, masih menurut beliau, masih sangat terbuka kesempatan untuk pengembangan yang lebih baik dan saling belajar.

Adapun maksud dari dilaksanakannya perjanjian kerja sama tersebut, sebagaimana tertuang dalam perjanjian adalah :

  1. Maksud kerja sama adalah sebagai sarana transfer berbagai aplikasi smart city yang dimiliki oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA yang dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan dapat meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi serta akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.
  2. Tujuan kerja sama adalah terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dengan berbasis teknologi informasi yang dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas serta sinkronisasi dalam tata kelola pemerintahan PIHAK KEDUA.
dr. Ahyani memberikan salinan Dokumen Smart City Kota Bandung kepada Ir. Prasetyo Harri Adi

Setelah penandatanganan bersama dokumen Perjanjian Kerja Sama antara keduanya, Kepala Diskominfo Kota Bandung memberikan salinan dokumen Master Plan Smart City Kota Bandung kepada Kepala Diskominfo Kabupaten Ngawi. Hal ini menunjukkan betapa komitmen total Pemerintah Kota Bandung dalam turut membantu Pemerintah Kabupaten/Kota yang menjalin kerja sama dalam hal Smart City dan E-Gov. Seperti difahami dokumen Master Plan merupakan dokumen dasar yang utama bagi suatu daerah dalam prosesnya mengembangkan Kota Cerdas.

Acara kemudian dilanjutkan dengan diskusi terkait dengan berbagai aplikasi yang telah dikembangkan oleh Pemkot Bandung. Seperti Sabilulungan misalnya, salah satu aplikasi andalan yang mendapatkan rekomendasi  KPK untuk diadopsi dan direplikasi pemerintah daerah lain. Begitu pula yang ditangkap oleh Pemerintah Kabupaten Ngawi melalui Kepala Badan Keuangan, Drs. Bambang Supriyadi, M.Si. Bambang tampak antusias dan tertarik atas pengembangan aplikasi ini sebagai salah satu solusi dalam hal pengelolaan keuangan terkait dengan hibah bansos. Bambang mengekspresikan kesungguhannya untuk mengadopsi sistem ini karena merasakan sendiri betapa kendala-kendala yang terjadi dalam pengelolaan hibah bansos ini jika tidak dikelola dengan benar akan menjadi bumerang bagi pengelolanya.

Drs. Joko Sumaryadi, M.Si, Kepala Bagian Organisasi Setda Pemkab. Ngawi juga menuturkan hal yang hampir sama. Menurutnya, Pemkot Bandung dianggap yang paling berhasil mengelola Sistem Akuntabilitas dan Kinerja Instansi (SAKIP) melalui aplikasi SILAKIP. Aplikasi silakip yang dimiliki dan dikembangkan oleh Pemerintah Kota Bandung dianggap sangat lengkap dari sisi fitur-fitur pengelolaannya dan bermanfaat serta sangat aplikatif bagi pengelolaan akuntabilitas dan kinerja organisasi di lingkungan pemerintah Kabupaten Ngawi. Aplikasi ini pula yang pertama kali dalam waktu dekat akan direplikasikan di Pemerintah Kabupaten Ngawi.

Sebar dan Bagikan :

Shares

Agro Gemilang 2019, Daun Nilam Ngawi Tembus Pasar India

di %s Sekitar Kita 3,556 views

Untuk mendukung program percepatan ekspor pertanian Badan Karantina Pertanian (Baratan) Provinsi Jawa Timur gelar Bimbingan Teknis Akselerasi Ekspor Komoditas Pertanian bagi kelompok tani di Ngawi, Rabu (27/02) bertempat di Convention Center Kawasan Jalan PB. Sudirman Ngawi.

Program Ayo Galakan Ekspor Generasi Millenial Bangsa atau Agro Gemilang 2019 yang diluncurkan Kementerian Pertanian ini dibuka oleh Wakil Gubenur Jatim, Emil Elestianto Dardak. Dalam sambutannya, Emil sampaikan bahwa kedaulatan pangan bisa sebagai indikator kedaulatan negara, “Makanya mengelola pertanian tidak hanya dengan hitungan Matematika saja, tetapi ada kehadiran Pemerintah serta tindakan untuk melindungi kesejahteraan dan kemaslahatan petani yang ada di Negara ini” ungkapnya.

Lebih lanjut, Emil katakan tidak salah jika melakukan regenerasi di sektor pertanian, dengan campur tangan Pemerintah baik pusat, maupun daerah secara konsisten dalam memfasilitasi  tercapainya sektor pertanian berdaya saing ekspor.

Emil juga katakan pentingnya peran serta generasi milenial disektor pertanian terutama untuk peningkatan hasil pertanian yang berkualitas, “Peran milenial sangat penting apalagi untuk penerapan teknologi di pertanian,” lanjutnya.

Lanjutnya, di Jatim ada petani primer sebesar 35 persen, makanya generasi milenial diharapkan bisa ambil peran di sektor ini secara terpadu dari hulu hingga hilir sekaligus mempersiapkan petani muda memasuki pasar ekspor diera Revolusi Industri 4.0,” tuturnya.

Dikesempatan ini, Emil juga berikan apresiasi terselenggarakannya kegiatan yang juga bagian dari Nawa Bhakti Satya atau 9 program kerja Gubernur dan wakil Gubernur Jatim yang baru, “Kami sangat  mengapresiasi langkah awal yang dilakukan ini. Serta kami ingin generasi milenial tertarik dan bisa ambil bagian disektor ini,” pungkasnya.

Di Agro Gemilang 2019 ini, Kabupaten Ngawi kirimkan ekspor perdana daun Nilam ke India sebanyak 5 ton. Seperti yang disampaikan Bupati Ngawi, Ir. Budi Sulistyono awalnya tanaman ini dianggap sepele, nyatanya justru dibutuhkan negara lain, “Maka apa saja komoditas yang ada di Kabupaten Ngawi akan dicoba potensi ekspornya, seperti daun Nilam ini ternyata banyak eksportir yang mau,” ungkap Bupati di sela acara.

Namun, menurut orang nomor satu di Ngawi ini berpesan agar dikaji lebih mendalam lagi, terkait skema produksi maupun manajemen ekspor. “Sebab semua barang yang akan diekspor harus memenuhi standart atau quality control yang tinggi baik,” katanya.

Sementara Kepala Dinas Pertanian dan Holtikultura Kabupaten Ngawi Marsudi sampaikan daun Nilam yang di ekspor ini memiliki harga jual 1.85 USD per kilogram, “Daun Nilam yang dikirim ini daun kering, dan tanaman ini banyak dibudidayakan di Kecamatan Jogorogo dan Ngrambe ” jelas Marsudi.

Dalam kegiatan ini selain daun Nilam kering juga dipamerkan beragam hasil produksi pertanian dan perkebunan di Kabupaten Ngawi, mulai kedelai, teh, kopi, cengkeh dan beras organik.

Hadir dalam acara ini Wakil Bupati Ngawi, Ony Anwar, Kepala Baratan Pusat Ali Jamil, Kepala Baratan (BBKP)Surabaya, Musyafak Fauzi, Forum Koordiansi Pimpinan Daerah Ngawi kelompok tani di wilayah Ngawi. (nf/kominfo)

Sebar dan Bagikan :

Shares

Pemkab Ngawi, Gelar Tes Kompetensi P3K

di %s Kabar Ngawi 2,398 views

Pemerintah Kabupaten Ngawi gelar tes kompetensi rekrutmen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (P3K) bertempat di SMK Negeri 1 Ngawi, Sabtu (23/02). Seperti yang disampaikan Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP), Yulianto Kusprasetyo tes kompetensi kali ini diikuti 167 peserta yang sebelumnya telah dinyatakan lulus seleksi administrasi. “Tes kompetensi nanti akan terbagi menjadi dua session, untuk yang pertama diikuti 151 peserta, dan kedua dengan jumlah 16 peserta,” ungkap Yulianto.

Masih menurut Yulianto ada tiga kategori  yang mengikuti seleksi kali ini, diantaranya eks Kategori II Guru, tenaga kesehatan, Tenaga Harian Lepas (THL) – Tenaga Tugas Bantu Penyuluh Pertanian (TBPP),” terangnya. Dan, tes kompetensi ini dilakukan dengan berbasis Computer Assisted Test (CAT), yang berisi materi soal yang dibuat oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) “ Terdiri dari materi kompetensi teknis dan manajerial masing-masing 40 butir dan kompetensi sosiokultural 10 butir,” terangnya.

Kepala BKPP tandaskan seleksi P3K tidak berhenti sampai pada tahapan ini saja, tapi ada kelanjutannya, yakni tes wawancara yang juga berbasis komputer dengan waktu 20 menit untuk menyelesaikan 10 soal. “Materi dalam tes wawancara ini adalah moralitas dan integritas,” tuturnya.

Dalam rekrutmen P3K, Yulianto jelaskan nilai passing grade (ambang batas) kelulusan telah ditetapkan pusat, “Ketetapan itu dalam Peraturan Menpan RB Nomor 4 Tahun 2019 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Guru, Dosen, Tenaga Kesehatan, dan Penyuluh Pertanian,” beber Yulianto. Sementara nilai ambang batas dalam seleksi P3K ini untuk kompetensi teknis, manajerial, serta sosial kultural paling rendah 65 (akumulatif), dan nilai kompetensi teknis paling rendah 42. “Jadi peserta harus mampu melampaui semua nilai ambang batas tersebut, termasuk tes kompetensi dan wawancara,” katanya.

Sementara menurut Didik Kuntono salah satu peserta tes P3K, mengatakan tes seleksi ini diharapkan mampu memberikan angin segar bagi eks K II Guru untuk mendapatkan pengakuan dari pemerintah. “Inilah yang ditunggu – tunggu oleh kami, semoga seleksi ini nantinya bisa sukses serta mampu mengakomodir semua yang ada di Kabupaten Ngawi,” ucap Didik berharap.(nf/kominfo)

Sebar dan Bagikan :

Shares
Go to Top