Kabar Kita - page 169

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Ngawi gelar Sosialisasi Kebijakan dan Mekanisme pengusulan DAK (Dana Alokasi Khusus) Tahun 2023 dan Sosialisasi Aplikasi Krisna secara hybrid dipusatkan di Command Center Setda Ngawi, Kamis (16/06/22).

Sosialisasi dibuka Bupati Ngawi Ony Anwar Harsono yang dihadiri Sekretaris Daerah Ngawi Mokh Sodiq Triwidiyanto, Kepala Bappeda Ngawi, Indah Kusumawardhani, Inspektur Inspektorat Yulianto Kursprasetyo bersama sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah dan narasumber dari  Bappenas Ditjen Pembangunan Daerah, Riski Firmasnyah dan Ditjen Pangan Pertanian Nuravianto.

Disampaikan Indah Kusumawardhani kegiatan ini dilaksanakan sebagai tindak lanjut perubahan kebijakan mekanisme DAK Tahun 2023, “Dalam rapat bersama Bappeda di seluruh Indonesia pekan lalu, salah satunya membahas kebijakan mekanisme pengusulan DAK Tahun 2023,” ungkapnya.

Dimana, dijelaskan Indah dalam pengusulan DAK tahun 2023 ini mengacu pada lokasi prioritas DAK fisik tematik penguatan fisik dengan mengoptimalkan alokasi prioritas yang telah ditentukan untuk Kabupaten Ngawi, “Sehingga setiap OPD dapat memperdalam pemahaman terkait kebijakan DAK Tahun 2023 dan mekanisme pengusulannya,” jelasnya.

Sementara disampaikan Bupati Ngawi, Kabupaten Ngawi memiliki kesempatan  istimewa dalam pengusulan DAK Tahun 2023, yakni delapan bidang usulan diantaranya bidang pendidikan, kesehatan, jalan, air minum, sanitasi, irigasi, pertanian dan kelautan perikanan, “Peluang ini harus kita manfaatkan semaksimal mungkin karena kita menyadari bersama supporting anggaran PAD kita ini baru 11 persen, sangat kurang untuk menjadi Kabupaten mandiri. Dan, saat ini kita membangun kesejahteraan seluruh masyarakat di Kabupaten Ngawi, hampir 88 persen dana dari Pemerintah Pusat,” jelasnya.

Dengan kesempatan ini, Ony Anwar berharap untuk bisa memanfaatkannya sebaik mungkin sesuai administrasi dari Bappenas, “Dalam pengusulan DAK penugasan ini diharapkan secara teknis nanti dalam penyusunan harus benar-benar sesuai dengan yang diinginkan Bappenas, sehingga nanti dalam penganggaran itu benar secara administrasinya sehingga prasyarat itu bisa dilihat komprehensif memberi impact manfaat yang terukur dan dipastikan nanti dapat dikawal dengan intensif dari mulai tahapan perencanaan pelaksanaan, hingga pelaporan,” tandasnya.

Dalam sosialisasi kali ini, Ditjen Pembangunan Daerah, Riski Firmasnyah juga memaparkan terkait input pengusulan melalui aplikasi KRISNA, (Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran) dengan mengintegrasikan sistem dari tiga kementerian, yakni Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan, dan Kementerian PANRB untuk mendukung proses perencanaan, penganggaran, serta pelaporan informasi kinerja, “Sistem perencanaan, penganggaran, dan sistem informasi kinerja merupakan tiga fondasi utama mengawal berjalannya anggaran negara secara akuntabel,” jelasnya.

Dikatakan Riski melalui KRISNA 3.0, setiap perencanaan program dan anggaran akan disusun secara transparan dan akuntabel. Dan, dalam pelaksanaan penggunaan anggaran akan diawasi ketat melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Peringatan HUT SMAN 1 Ngrambe, gelar acara jalan sehat dan pasar rakyat, Rabu (15/06/22) dihadiri Wakil Bupati Ngawi, Dwi Rianto Jatmiko di lapangan depan SMAN 1 Ngrambe yang diikuti seluruh siswa dan alumni.

Disampaikan Kepala SMAN 1 Ngrambe, Thahjono Widijanto mengatakan kegiatan kali ini selain jalan sehat juga pasar rakyat berupa bazar makanan dan minuman siswa, bazar doble track garage sale Dharma Wanita Persatuan Sangra dan bazar alumni Sangra, “Dari hasil penjualan ini nanti akan digunakan untuk kegiatan sosial dilingkungan masyarakat sekitar,” ungkapnya.

Tjahjono berharap dengan kegiatan ini  bisa mempererat tali silaturahmi antar lembaga pendidikan di Kecamatan Ngrambe.

Sementara Wabup Ngawi  berharap dengan digelar bazar ini bisa menjadi daya ungkit kreatifitas siswa terutama SMAN 1 Ngrambe.

Pemerintah Kabupaten Ngawi terus lakukan sejumlah strategi dalam upaya percepatan ekonomi sesuai program prioritas nasional dalam Perpres 80 Tahun 2019. 

Usai kemarin bertemu dengan Dirjen PSKL Kementerian LHK, hari ini, Selasa (14/06/22) Bupati Ngawi, Ony Anwar Harsono bersama jajarannya berkunjung ke kantor Bappenas (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional) diterima oleh Dirjen Pengembangan Regional 1, Uke Mohammad Hussein.

Disampaikan Bupati Ngawi dalam program prioritas nasional yang  dicanangkan pemerintah pusat perlu adanya intervensi daerah agar di Tahun 2023 terjadi pengawalan dengan baik, “Ada beberapa kegiatan strategis  yang patut dikomunikasikan kembali, sehingga nantinya di 2023, yang menjadi program skala prioritas bisa ada pengawalan dengan baik,” ujarnya.

Usai kunjungan ke Bappebas, Bupati Ngawi beserta rombongan menuju ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) membahas terkait supporting sarana prasaran pendukung program prioritas nasional dalam pembangunan kawasan heritage cagar budaya Benteng Pendem, Pasar Besar Ngawi dan Kepatihan, “Nanti akan dibangun pedestrian untuk kegiatan peningkatan ekonomi kerakyatan UMKM dan seterusnya,” ungkapnya.

Tidak hanya itu, Ony Anwar juga menyampaikan lanjutan terkait Pasar Beran di Kecamatan Ngawi, serta usulan pembangunan pasar hewan dan sirkuit.

Turut mendampingi Bupati Ngawi, Sekda Ngawi Mokh Sodiq Triwidiyanto bersama Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi Pembangunan , Kusumawati Nilam dan sejumlah pimpinan OPD lingkup Pemkab Ngawi.

Saat ini pembangunan kawasan industri yang mendasar Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019, menjadi perhatian khusus Pemerintah Kabupaten Ngawi.

Berbagai upaya dilakukan, untuk percepatan diantaranya melakukan audiensi dengan Dirjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Hidup, Jakarta, Senin (13/06/22).

Audiensi dipimpin Bupati Ngawi, Ony Anwar Harsono didampingi Sekda Ngawi, Mokh Sodiq Triwidiyanto bersama Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi Pembangunan , Kusumawati Nilam dan sejumlah pimpinan OPD lingkup Pemkab Ngawi.

Rombongan Bupati Ngawi, diterima Dirjen PSKL, Bambang Supriyanto kemudian dilanjutkan pertemuan dengan Wakil Menteri LH dan Kehutanan Alue Dohong.

Disampaikan Kusumawati Nilam bahwa pertemuan kali ini membahas lahan kawasan industri yang masih tumpang tindih dengan Kulin KK yang dikelola masyarakat di Kabupaten Ngawi, “Maka untuk proses percepatan sore ini akan ditindaklanjuti dengan komunikasi melalui zoom langsung antara Bapak Bupati dengan kelompok masyarakat desa hutan yang mengelola Kulin KK tersebut,” ujarnya.

Nilam berharap dari tim terpadu Kementerian LHK melakukan indentifikasi di lapangan dan hasilnya bisa disampaikan kepada Kementerian LHK untuk penerbitan izin usaha kawasan industri, “Nah, sampai di situ, maka tugas Pemerintah Kabupaten Ngawi selesai, tinggal satu langkah lagi untuk menentukan siapakah calon pengelola Kawasan Industri tersebut,” tutupnya.