Bakohumas - page 15

Guna menjamin kepastian hak atas tanah bagi pelaku UMKM, Pemerintah Kabupaten Ngawi bersama ATR/BPN Ngawi menyerahkan secara simbolis Sertifikasi Hak Atas Tanah (SHAT) oleh Bupati Ngawi Ony Anwar Harsono, di kantor Desa Bendo, Kec. Padas, Rabu (17/1/23).

Dijelaskan Ony, program ini bertujuan untuk memfasilitasi pelaku usaha mikro yang belum memiliki sertipikat tanah, selain itu juga mendorong akses permodalan serta menjamin kepastian hukum, sehingga pelaku usaha lebih eksis dimata masyarakat.

“Melalui sinergi antar lintas sektor yang berjalan dengan baik serta support camat, kepala desa, dan panitia PTSL yang luar biasa sehingga tercapainya akselerasi untuk mewujudkan sertifikasi hak tanah”, katanya.

Melalui pemberian sertifikasi kepastian hak atas tanah, Bupati berharap bisa meminimalisir konflik batas tanah di masyarakat.

Turut hadir Setda Ngawi Mokh. Sodiq Triwidyanto, Kepala ATR/BPN Ngawi Dekasius Sulle, Kepala Dinas Koperasi UKM Harsoyo, Forkopimcam, dan Kades Bendo Agus Saputro.

Badan Pusat Statistik (BPS) gelar Coffe Morning kali membahas Satu Data Indonesia (SDI) Kabupaten Ngawi tahun 2024 di ruang Co Working Space Mall Pelayanan Publik, Kamis (11/01/24).

Hadir diacara ini Wakil Bupati Ngawi Dwi Rianto Jatmiko, Sekda Sodiq Triwidiyanto, Kepala BPS Bagas Suslio besera jajaran dan Kepala OPD terkait.

Menurut Bagas kegiatan ini bentuk koordinasi yang dilakukan BPS dengan Pemkab Ngawi terkait roadmap SDI, persiapan SDI, dan evaluasi pembinaan statistic sektoral Kabupaten Ngawi di tahun 2024.

Selain itu, Bagas juga mengatakan pentingnya data dari desa, dan bisa diwujudkan dalam Satu Data dari Desa (SDDI), “Data desa yang merupakan ujung tombak pembangunan,” katanya.

Untuk mewujudkannya, Bagas menyampaikan perlu adanya kolaborasi antar lintas sektoral.

Lebih lanjut, diungkapkan Bagas untuk mendukung data desa, BPS menyediakan program Desa Cantik
(Desa Cinta Statistik), “Yang mana nantinya Sumber Daya Manusia (SDM) di pemerintahan desa akan diberikan pembinaan pengeloilaan statistic sectoral di tingkat desa secara berkesinambungan dan koperhensif untuk bisa menginput dan mengelola data dengan lebih baik,” terangnya.

Sementara Wabup Ngawi dikesempatan ini mengapresiasi program BPS dan berharap adanya validasi data sebagai tolak ukur untuk melihat capaian kinerja yang dilakukan pemerintah daerah dalam berbagai sektor.

Untuk mendukung program ini, Wabup Ngawi minta seluruh jajaran Pemkab Ngawi untuk saling kolaborasi terkait pengumpulan data dalam mewujudkan SDI maupun SDDI di Kabupaten Ngawi.

Tidak hanya itu, di kegiatan kali ini dilakukan diskusi bersama untuk merumuskan strategi dan gagasan dalam mensukseskannya program SDI maupun SDDI di Kabupaten Ngawi.

Diawal tahun ini, BPS gelar Forum Penyelenggaraan Statistik Sektoral Kabupaten Ngawi yanh dibuka langsung Wakil Bupati Ngawi Dwi Rianto Jatmiko di Kurnia Convention Hall, Selasa (9/01/24).

Hadir dikegiatan ini, Kepala BPS Ngawi, Bagas Susilo, Kadin Kominfo Statistik Dan Persandian Wahyu Sri Kuncoro dan operator pengelola data OPD se Kab.Ngawi.

Dengan kegiatan ini Kabupaten Ngawi dikatakan Wabup telah mengawali penyelenggaraan Statistik Sektoral pada tahun 2024, ” Ini adalah langkah besar langkah awal kita yg pertama menyelenggarakan di Jawa Timur,” katanya.

Dan saat ini, menurut Dwi Rianto yang menjadi konsen mulai dari produksi data setiap OPD, dan diharapkan mampu menjadi data yang valid. “Data yang presisi sehingga dalam mengambil kebijakan kita di Pemerintahan bisa tepat sasaran,” tandasnya.

Selain itu, Wabup juga ingin ada tim yang dibentuk di setiap OPD, untuk mensupport operator pengelola data sebab tanggal 28 Januari mendatang harus final. ” kami mohon kepada BPS untuk mendampingi, dan Diskominfo Statistik dan Persandian juga terus memonitor untuk pemenuhan Ngawi dalam angka di 2024,” lanjutnya.

Sebagai tahapan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Bappeda Ngawi gelar Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD di Pendopo Wedya Graha, Selasa (09/01/24).

Wakil Bupati Ngawi, Dwi Rianto Jatmiko yang hadir dikegiatan ini minta seluruh OPD mampu bisa menargetkan standart kinerja yang tinggi, berupa motivasi, upaya, dan inovasi.

Sesuai tema RKPD Mempercepat Pemerataan Pembangunan dan Mengembangkan Perekonomian Berbasis Pertanian Berkelanjutan” menurut Wabup ada 6 prioritas dalam pembangunan daerah
diantaranya peningkatan ketahanan ekonomi daerah melalui penguatan ekonomi kerakyatan berbasis pertanian berkelanjutan, penurunan kemiskinan melalui kolaborasi penanganan yang tepat sasaran, peningkatan daya saing SDM berkualitas melalui pengembangan pendidikan vokasi dan pemerataan fasilitas pelayanan kesehatan, pemantapan kualitas infrastruktur tangguh bencana guna meningkatkan konektivitas antar daerah untuk mengurangi kesenjangan wilayah dan memudahkan distribusi pertanian, pemantapan tata kelola pemerintahan dan kepuasan pelayanan publik melalui Reformasi Birokrasi dan e-Government terintegrasi, dan pemantapan kondusifitas daerah melalui pelestarian budaya berlandaskan agama dan kearifan lokal serta penguatan wawasan kebangsaan.

Dari enam prioritas itu Dwi Rianto Jatmiko berharap seluruh stakeholder yang ikut di acara ini bisa menyumbangkan pemikiran, saran dan masukan untuk dikolaborasikan dengan kebijakan beserta program maupun kegiatan pembangunan, “Sebagai bahan penyempurnaan Rancangan RKPD Tahun 2025,” jelasnya.

Dikesempatan ini Asisten perekonomian dan Pembangunan Jawa Timur Mohammad Gunawan Saleh mengatakan dalam forum ini nantinya semua usulan, gagasan dan program Kabupaten/Kota bisa disinkronkan dengan program pemrintah Provinsi untuk mendukung tema pembangunan Provinsi Jatim yakni “Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia untuk Mendukung Transformasi Ekonomi Inklusif dan berkelanjutan”.

Sementara Ketua DPRD Ngawi, Heru Kusnindar kali ini juga mengingatkan anggotanya untuk segera menyampaikan usulan pokok – pokok pikirannya beserta data dukung agar bisa segera diinput dalam aplikasi yang sudah disediakan oleh pemerintah pusat.

Sementara itu Kepala Bappeda Ngawi Indah Kusuma Wardhani dalam laporannya menyampaikan bahwa kegiatan untuk menginventarisir permasalahan yang terjadi di masyarakat dan menjadi isu strategis saat ini serta menjaring aspirasi dan harapan masyarakat sebagai bahan dalam penyempurnaan penyusunan Rancangan RKPD Kabupaten Ngawi Tahun 2025 dan Rancangan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025.

Kegiatan yang dilakukan secara hybrid ini diikuti oleh seluruh kepala OPD, perwakilan Tokoh Agama, Organisasi/Tokoh Masyarakat/Tokoh Adat, LSM, Pelaku Dunia Usaha, Akademisi, Asosiasi Profesi , Kelompok Khusus (Perempuan, Anak, Disabilitas) , Penggiat Lingkungan Hidup , Media , BUMD , BUMN , dan Instansi Vertikal.