Dony Setyawan - page 275

Bertempat di Pendopo Wedya Graha, Bupati Ngawi Budi Sulistyono bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Ngawi beserta pejabat lingkup Pemerintah Kabupaten Ngawi mengikuti upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila yang dipimpin langsung Presiden RI, Joko Widodo secara virtual, Kamis (01/10/20).

Peringatan Hari Kesaktian Pancasila tahun ini, mengusung tema Indonesia Berlandaskan Pancasila secara nasional digelar di Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta Timur dengan menerapkan protokol kesehatan. Dan diikuti Kementerian, lembaga, instansi baik pusat maupun daerah, serta seluruh kepala daerah se Indonesia dari kantor masing-masing secara virtual.

Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo, membacakan teks Pancasila. Kemudian, dilanjutkan pembacaan ikrar semangat ideologi luhur Pancasila oleh Ketua DPR RI, Puan Maharani, dan pembacaan doa yang dilakukan Menko. PMK, Muhadjir Effendi. Untuk selanjutnya, melakukan salam kebangsaan ditandai dengan penghormatan bendera kebangsaan diiringi lagu Indonesia Raya.

Usai upacara, Presiden RI, Joko Widodo berjalan beriringan bersama Wakil Presiden RI, Ma’ruf Amin, diikuti sejumlah pejabat tinggi negara napak tilas di Monumen Pancasila Sakti yang merupakan lokasi peristiwa G30S/PKI yang digambarkan dalam diorama.

Sementara Bupati Ngawi, Budi Sulistyono usai upacara mengatakan meskipun peringatan kali ini dilakukan secara virtual dan singkat tidak mengurangi maknanya. Selain itu, Budi Sulistyono juga menyampaikan bahwa Hari Kesaktian Pancasila adalah momentum bagi masyarakat untuk kembali mengingat bahwa Pancasila adalah dasar negara bersama tiga pilar kebangsaaan yakni Undang – Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Bhineka Tunggal Ika merupakan harga mati, “Pancasila tidak bisa diganti oleh paham – paham yang lain. Dan hal ini yang harus kita sadarkan kepada masyarakat,” tandasnya.

Menurut Bupati Ngawi, Pancasila selain sebagai pondasi bangsa juga sebagai pemersatu bangsa Indonesia, “Pancasila juga memiliki makna sebagai perekat bangsa Indonesia ditengah keberagaman “suku, bahasa, dan adat istiadat,” tegasnya. (Kominfo)

Digitalisasi saat ini, memberikan peluang Pemerintah untuk melakukan inovasi pembangunan aparatur negara melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Sistem ini memberikan peluang untuk mendorong serta mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partisipatif, inovatif, dan akuntabel. Disamping itu, juga meningkatkan kolaborasi antar instansi pemerintah dalam melaksanakan urusan dan tugas pemerintahan untuk mencapai tujuan bersama, sekaligus peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan publik kepada masyarakat luas, dan menekan tingkat penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk kolusi, korupsi, dan nepotisme melalui penerapan sistem pengawasan dan pengaduan masyarakat berbasis elektronik.

Untuk meningkatkan penerapan SPBE, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ngawi gelar rapat koordinasi penyusunan arsitektur SPBE Kabupaten Ngawi secara virtual melalui aplikasi Zoom, di Command Center, Sekretariat Daerah Ngawi, Rabu (23/09/20)

Hadir dalam rakor ini, Asisten Pemerintahan dan Kesra Idham Kharima, Kepala Dinas Kominfo, Prasetyo Harri Adi, pejabat lingkup Pemerintah Kabupaten Ngawi (Pemkab Ngawi), Kepala Puskesmas se Kabupaten Ngawi, seluruh Lurah dan Kepala Desa se Kabupaten Ngawi.

Dalam sambutannya, Kadin Kominfo, Prasetyo Harri Adi menyampaikan bahwa kegiatan ini selain sosialisasi juga untuk menyamakan persepsi terkait penyusunan arsitektur SPBE 2021 – 2025 sebagai pedoman perencanaan dan penyelenggaraan di lingkungan Pemkab Ngawi.
Prasetyo Harri Adi berharap dengan disusunnya arsitektur SPBE, Tahun 2021 bisa mencapai target nilai 3,5 (sangat baik), “Untuk penjelasan mengenai penyusunan arsitektur SPBE ini, akan dipandu konsultan elektronik government dan smart city, Tony Dwi Susanto melalui video conference, aplikasi zoom, dan live di Youtube,” jelasnya.

Sementara itu Asisten Pemerintahan dan Kesra Idham Karima ingin peserta yang ikut dalam acara ini, terlebih dahulu diberikan pemahaman terkait SPBE, “Agar bisa menyesuaikan serta menyamakan persepsi dengan rencana penyusunan arsitektur SPBE yang akan dilakukan di Kabupaten Ngawi,” ujarnya.

Karena menurut Idham Karima, dengan pemahaman yang baik, setelah ini OPD di harapkan memiliki persepsi yang sama, “Yang kedepan dapat mempermudah serta meningkatkan kinerja OPD di Kabupaten Ngawi,” terangnya. Selain itu, Asisten Pemerintahan dan Kesra ini juga meminta penyusunan arsitektur SPBE sesuai dengan masterplan SPBE Nasional.
Usai pembukaan acara dilanjutkan dengan penjelasan dan input data SPBE yang dipandu langsung konsultan elektronik government dan smart city, Tony Dwi Susanto secara online. (Kominfo

Jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), tanggal 9 Desember mendatang, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ngawi gelar rapat koordinasi tim penanganan konflik sosial terpadu di Kurnia Convention Hall, Selasa (22/09/20).

Acara dengan tema Menjaga Kondusifitas Keamanan Menjelang Pilkada Ngawi tahun 2020 dihadiri Bupati Ngawi, Budi Sulistyono, Wakapolres Ngawi, Arie Trestiawan, Plt. Ketua DPRD Ngawi, Sarjono, Asisten Pemerintahan dan Kesra, Idham Karima, Kepala Kantor Kesbangpol, Kusumahadi Widjajanto, Ketua KPU Ngawi, Prima Aquina Sulistyani, Ketua Bawaslu Ngawi, Abjudin Widiyas Nursanto serta Camat se Kabupaten Ngawi

Disampaikan Bupati Ngawi, Budi Sulistyono bahwa Pilkada ditengah pandemi Covid – 19 saat ini, muncul pro dan kontra untuk menundanya, namun jika mendasar pada Intruksi Presiden (Inpres) Nomor 06 Tahun 2020, “Pelaksanaan Pilkada dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat,” katanya.

Selain itu, kepada KPU dan Bawaslu, Budi Sulistyono menyampaikan pesan bahwa penerapan protokol kesehatan ketat juga dilakukan dalam setiap tahapannya, diantaranya melarang pertemuan yang melibatkan massa atau kerumunan, “Seperti rapat umum, arak – arakan, semua harus sesuai dengan protokol kesehatan, jika melanggar akan dikenakan sanksi,” tegas Bupati.

Budi Sulistyono mengatakan pemerintah daerah berkerjasama dengan Polres, Kodim, dan Kejari dalam penegakan hukum protokol kesehatan, salah satunya penggunaan masker, “Kita akan terus meningkatkan disiplin masyarakat,” tandasnya

Sementara Wakapolres Ngawi, Ari Trestiawan mengungkapkan pihaknya akan memberikan dukungan penuh terhadap kebijakan pemerintah daerah dalam pelaksanaan Pilkada 2020 mendatang, serta menjamin kondusifitas wilayah di Kabupaten Ngawi, “Untuk situasi keamanan, ketertiban masyarakat di Ngawi hingga saat ini secara umum aman dan kondusif,” ujarnya.

Dikesempatan ini, Ketua KPU Ngawi Prima Aquina Sulistyani mengatakan pihaknya optimis penyelenggaraan Pilkada ini, sesuai dengan agenda yang sudah ditetapkan, sekaligus dengan menerapkan protokol kesehatan, “Terkait dengan logistik, ada tambahan untuk protokol kesehatan seperti Alat Pelindung Diri (APD), masker, face shield, Hand Sanitizer,” ungkapnya.

Sedangkan Ketua Bawaslu Ngawi, Abjudin Widiyas Nursanto menandaskan pengawasan Pemilu tahun ini perlu diwaspadai, terlebih kedisplinan masyarakat dalam mematuhi protokol kesehatan. “Hal ini untuk menghindari kluster baru Covid – 19,”terangnya. (Kominfo)

Pemerintah Kabupaten Ngawi melalui Dinas Koperasi Usaha Mikro bekerjasama dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Ngawi gelar sosialisasi kegiatan Fasilitasi Pembiayaan Koperasi Usaha Mikro dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan penyerahan Sertifikat Hak Atas Tanah (SHAT) bagi pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) bertempat di Gedung Pertemuan Hj. Maimun, Selasa (22/09/20).

Hadir dalam kegiatan ini Wakil Bupati Ngawi Ony Anwar, Kepala Kantor Pertanahan Ngawi, Winduno, Kadin Koperasi Dan Usaha Mikro, Harsoyo serta perwakilan pelaku UMKM Ngawi.

Menurut Kadin Koperasi Usaha Mikro, Harsoyo ada sebanyak 1.200 sertifikat diberikan kepada pelaku usaha UMKM diwilayah Kecamatan Ngawi, diantaranya desa Beran, Jururejo, Grudo dan Karangasri. Dan, dikatakan Harsoyo sertifikat ini nantinya bisa dimanfaatkan untuk peningkatan usaha, “Salah satu tujuan utamanya adalah agar dapat diberdayakan sebagai jaminan dalam meningkatkan pengembangan usaha mereka,” katanya.

Wabup Ngawi, Ony Anwar menyatakan bahwa program ini merupakan salah satu komitmen dari pemerintah dalam peningkatan pengembangan usaha UMKM, “Apalagi dimasa pandemi sekarang ini, sangat dibutuhkan inovasi dari mereka sehingga tetap bisa bertahan ditengah menurunnya pertumbuhan ekonomi akibat Covid- 19,” lanjutnya.

Untuk pelaku UMKM yang telah mendapatkan sertifikat agar bisa dimanfaatkan sebaik mungkin, jika akan dijadikan jaminan di perbankan jangan sampai digunakan untuk kebutuhan konsumtif, “Tetapi untuk yang lebih produktif terutama menambah modal kerja, sehingga ditengah pandemi ini, bisa survive dan terus melanjutkan usahanya,” tuturnya.

Sementara Kepala Kantor Pertanahan Ngawi, Winduno mengatakan penerbitan sertifikat ini diprioritaskan bagi pelaku UMKM, “Data yang kami gunakan berasal dari Dinkop Usaha Mikro. Dan, tentunya kami juga membutuhkan dukungan dari peserta untuk melengkapi dokumen yang diperlukan,” jelasnya. (Kominfo