April 2020 - page 3

Kembali, Bupati Ngawi, Budi Sulistyono bersama Sekretaris Daerah Ngawi, Mokh. Sodiq Triwidiyanto melakukan pemantauan sosialisasi dan pembagian masker untuk masyarakat desa di seluruh wilayah Kabupaten Ngawi yang dilakukan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Camat dan Kepala Desa melalui video conference di Command Center, Kamis (16/04/20).

Melalui vidcon Bupati meminta seluruh sektor dan elemen masyarakat bersama melakukan sosialisasi dan mengingatkan setiap orang yang belum bermasker, “Termasuk para pemuda dan, Karang Taruna membuat spanduk dengan tulisan kreatif untuk mengajak masyarakat menggunakan masker,” ujarnya.

Selain itu, Kades juga diminta menyediakan masker secukupnya untuk kebutuhan warga didesanya. “Bisa dengan mengambil dari Dana Desa dan memberdayakan penjahit yang ada di desanya, untuk membuat masker secukupnya sesuai dengan kebutuhan dan pastikan,” tandasnya.

Dikesempatan ini, Budi Sulistyno juga menyampaikan peran dari Komandan Rayon Militer ( Danramil) dan Kepala Kepolisian Sektor (Kapolsek) disetiap wilayah Kecamatan untuk mensupport penuh semua program dari pemerintah, “Bersama Satgas yang ada di Desa, Bintara Pembina Desa (Babinsa) bersama Bhayangkara Pembina Keamanan serta Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) untuk membantu penanganan Covid-19 di tingkat desa. Terutama dalam ekseskusi penutupan jalan – jalan tikus yang ada di desa, dijadikan satu pintu saja,” katanya. Menurut Bupati hal ini untuk memantau mobilitas warga menggunakan masker bisa terkontrol.

Budi Sulistyono juga menekankan adanya pengawasan dan pantauan gelombang mudik dan kepulangan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dari luar negeri.
“Dipantau benar-benar dan diterapkan protokol kesehatan penanganan Covid-19, dan lakukan karantina mandiri atau di pokso desa selama 14 hari,” tegasnya. (Kominfo)

Bupati Ngawi, Budi Sulistyono mengikuti rapat Gubenur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawangsa bersama Menteri Sosial RI, Juliari Batubara beserta Walikota dan Bupati se Jatim melalui video conference di Command Center, Sekretariat Daerah Ngawi, Rabu (15/04/20).

Dalam vidcon tersebut, membahas bantuan sosial tunai bagi masyarakat yang terdampak Covid – 19, sekaligus langkah pemerintah dalam pelaksanaan jaring pengaman sosial  yang dilakukan pemerintah.

Dalam pernyataannya, Mensos Juliari menyerahkan kepada kepala daerah terkait daftar nama penerima bansos, selain itu juga bisa menggunakan  Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) atau data yang telah disiapkan setiap daerah. “Karena yang terdampak Covid – 19 menyeluruh, sehingga kami perlu berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk mengusulkan penerima bantuan yang di setujui Bupati, Walikota setempat dan Gubernur,” tambahnya.

Seperti yang dikatakan Juliari, Presiden Joko Widodo juga mengintruksikan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI untuk melakukan pemangkasan Dana Desa (DD) hingga 30 persen, “Dengan upaya itu kita perlu berkoordinasi agar bantuan yang diberikan tidak tumpang tindih,” tuturnya.

Sementara menurut Gubenur Jatim, menjelaskan agar tidak terjadi tumpang tindih bantuan yang berasal dari pemerintah pusat mulai dari BLT, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Pekerja, pihaknya akan melakukan pendataan warga masyarakat Jatim yang belum tersentuh bantuan terutama yang terdampak langsung wabah Korona ini, “Kami sudah mendapat data dari Kabupaten dan Kota, dan sampai minggu terakhir bulan April akan menyisir mana saja masyarakat Jatim yang belum mendapatkan bantuan,  terutama pada yang berdampak langsung Covid – 19,” ungkapnya.

Hal senada disampaikan Bupati Ngawi terkait banyaknya program bantuan yang akan dikucurkan pemerintah, dan menyatakan tidak efisien, “Harusnya  ada satu tim khusus yang bersama kita diantaranya Kementerian, Kabupaten dan Provinsi,” ujarnya.  Budi Sulistyono berharap bantuan ini tidak saling tumpang tindih. “Jangan sampai saling bertumpuk ini harapan kita,” imbuhnya. Dikesempatan ini, Bupati Ngawi mengungkapkan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) saat ini total akan diberikan sekitar Rp. 150 ribu, dengan rincian, jumlah semula Rp. 72 ribu ditambah Rp, 21 ribu, “ Dan daerah sebesar Rp. 15 ribu serta pencanangan tambahan dari pusat sebesar Rp 40 ribu,” terangnya.