Bupati Ngawi, Budi Sulistyono mengikuti rapat Gubenur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawangsa bersama Menteri Sosial RI, Juliari Batubara beserta Walikota dan Bupati se Jatim melalui video conference di Command Center, Sekretariat Daerah Ngawi, Rabu (15/04/20).
Dalam vidcon tersebut, membahas bantuan sosial tunai bagi masyarakat yang terdampak Covid – 19, sekaligus langkah pemerintah dalam pelaksanaan jaring pengaman sosial yang dilakukan pemerintah.
Dalam pernyataannya, Mensos Juliari menyerahkan kepada kepala daerah terkait daftar nama penerima bansos, selain itu juga bisa menggunakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) atau data yang telah disiapkan setiap daerah. “Karena yang terdampak Covid – 19 menyeluruh, sehingga kami perlu berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk mengusulkan penerima bantuan yang di setujui Bupati, Walikota setempat dan Gubernur,” tambahnya.
Seperti yang dikatakan Juliari, Presiden Joko Widodo juga mengintruksikan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI untuk melakukan pemangkasan Dana Desa (DD) hingga 30 persen, “Dengan upaya itu kita perlu berkoordinasi agar bantuan yang diberikan tidak tumpang tindih,” tuturnya.
Sementara menurut Gubenur Jatim, menjelaskan agar tidak terjadi tumpang tindih bantuan yang berasal dari pemerintah pusat mulai dari BLT, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Pekerja, pihaknya akan melakukan pendataan warga masyarakat Jatim yang belum tersentuh bantuan terutama yang terdampak langsung wabah Korona ini, “Kami sudah mendapat data dari Kabupaten dan Kota, dan sampai minggu terakhir bulan April akan menyisir mana saja masyarakat Jatim yang belum mendapatkan bantuan, terutama pada yang berdampak langsung Covid – 19,” ungkapnya.
Hal senada disampaikan Bupati Ngawi terkait banyaknya program bantuan yang akan dikucurkan pemerintah, dan menyatakan tidak efisien, “Harusnya ada satu tim khusus yang bersama kita diantaranya Kementerian, Kabupaten dan Provinsi,” ujarnya. Budi Sulistyono berharap bantuan ini tidak saling tumpang tindih. “Jangan sampai saling bertumpuk ini harapan kita,” imbuhnya. Dikesempatan ini, Bupati Ngawi mengungkapkan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) saat ini total akan diberikan sekitar Rp. 150 ribu, dengan rincian, jumlah semula Rp. 72 ribu ditambah Rp, 21 ribu, “ Dan daerah sebesar Rp. 15 ribu serta pencanangan tambahan dari pusat sebesar Rp 40 ribu,” terangnya.
