Musda Dekopinda 2025, Perkuat Peran Koperasi dan Tingkatkan Kesejahteraa
Pemerintah Kabupaten Ngawi terus memperkuat peran koperasi sebagai pilar ekonomi kerakyatan. Komitmen tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) Dewan Koperasi Indonesia Daerah (Dekopinda) Kabupaten Ngawi Tahun 2025 yang digelar di RM Notosuman, Selasa (16/12/2025).
Pada kesempatan tersebut, Bupati Ngawi Ony Anwar Harsono secara resmi membuka kegiatan sekaligus menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah dan gerakan koperasi dalam mendorong kesejahteraan masyarakat.
“Sinergi koperasi dan pemerintah daerah menjadi fondasi penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Ony.
Ony menambahkan, Pemerintah Kabupaten Ngawi terus mendorong pembinaan koperasi agar dikelola secara sehat, profesional, dan berorientasi pada kemanfaatan anggota.
“Pembinaan koperasi terus kami dorong agar prinsip dari, oleh, dan untuk anggota benar-benar memberi manfaat nyata bagi peningkatan kesejahteraan,” katanya.
Melalui Musda Dekopinda Kabupaten Ngawi Tahun 2025 ini, diharapkan dapat merumuskan program kerja serta kepengurusan yang solid, adaptif, dan responsif terhadap kebutuhan anggota.
Koperasi di Kabupaten Ngawi diharapkan semakin berdaya saing dan berkontribusi aktif dalam mendukung pembangunan ekonomi daerah.
Peresmian RPHU di Pasar Hewan Karangrejo, Perkuat Sentra Peternakan Terintegrasi
Pemerintah Kabupaten Ngawi memperkuat ketahanan pangan dan perekonomian daerah melalui peresmian Rumah Potong Hewan Unggas (RPHU) di Pasar Hewan Karangrejo, Kecamatan Kandangan. Peresmian yang dilakukan oleh Bupati Ngawi Ony Anwar Harsono pada Rabu (28/1/2026) ini menjadi wujud komitmen pemerintah daerah dalam menghadirkan pangan yang higienis, aman, dan berkualitas, sekaligus mendukung perdagangan ternak regional serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Ony menegaskan bahwa keberadaan RPHU merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah daerah dalam menjamin ketersediaan daging unggas yang Aman, Sehat, Utuh, dan Halal (ASUH) bagi masyarakat.
“RPHU ini bukan sekadar fasilitas pemotongan unggas, tetapi wujud komitmen pemerintah daerah untuk memastikan masyarakat memperoleh pangan yang sehat, higienis, dan halal,” tegasnya.
RPHU Kabupaten Ngawi dilengkapi dengan teknologi rail system berkapasitas sekitar 500 ekor per jam, fasilitas pemotongan karkas, mesin pembuat es, serta insinerator untuk pengelolaan limbah.
Fasilitas ini telah memenuhi standar Nomor Kontrol Veteriner (NKV) dan sertifikasi halal. Selain menjamin keamanan pangan, RPHU juga diarahkan untuk mengoptimalkan kembali fungsi Pasar Hewan Karangrejo sebagai pusat perdagangan ternak regional. Dukungan infrastruktur yang memadai dinilai mampu mendorong perputaran ekonomi masyarakat dan meningkatkan PAD.
Melalui pengoperasian RPHU, Pasar Hewan Karangrejo diharapkan dapat menjadi sentra peternakan terintegrasi yang mencakup perdagangan ternak ruminansia (seperti sapi dan kambing), unggas, hingga sektor perikanan, sekaligus memperkuat ketahanan pangan dan ekonomi lokal Kabupaten Ngawi.
“Ngawi memiliki potensi besar di sektor pertanian dan peternakan. Dengan infrastruktur yang memadai dan pengelolaan yang baik, kawasan ini bisa kembali menjadi sentra perdagangan ternak dan pangan,” katanya.
Cakupan Jaminan Kesehatan Capai 99 Persen, Kabupaten Ngawi Raih Penghargaan Nasional
Upaya Pemerintah Kabupaten Ngawi dalam memperluas jaminan kesehatan masyarakat mendapat pengakuan di tingkat nasional. Bupati Ngawi Ony Anwar Harsono menerima penghargaan Universal Health Coverage (UHC) Awards 2026 pada ajang nasional yang digelar di Jakarta, Selasa (27/1/2026), atas capaian kepesertaan jaminan kesehatan daerah yang telah mencapai 98–99 persen, sehingga mempermudah akses layanan kesehatan bagi masyarakat.
Ony menyampaikan bahwa capaian tersebut memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Ngawi, khususnya dalam kemudahan mengakses layanan kesehatan tanpa hambatan administrasi.
“Dengan capaian ini, masyarakat dapat memperoleh layanan kesehatan kapan saja dan di mana saja. Warga cukup menunjukkan KTP karena Nomor Induk Kependudukan sudah terintegrasi dengan kepesertaan BPJS Kesehatan. Ini adalah bentuk komitmen pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kesehatan yang paripurna,” katanya.
Ia menjelaskan, meskipun telah memenuhi standar Universal Health Coverage, Kabupaten Ngawi saat ini masih berada pada kategori Pratama dalam penilaian UHC Awards, mengingat implementasi program jaminan kesehatan tersebut baru berjalan selama dua tahun.
Pemerintah Kabupaten Ngawi, lanjutnya, terus melakukan berbagai langkah strategis untuk menjaga keberlanjutan program, antara lain dengan memastikan konsistensi pembiayaan jaminan kesehatan daerah, memperkuat integrasi dan validasi data kependudukan, serta meningkatkan mutu layanan fasilitas kesehatan.
Ke depan, Pemerintah Kabupaten Ngawi menargetkan peningkatan status penghargaan ke kategori Madya hingga Utama, seiring dengan konsistensi pelaksanaan dan penguatan sinergi antar pemangku kepentingan.
Penghargaan nasional ini diharapkan menjadi motivasi bagi seluruh jajaran pemerintah daerah dan mitra terkait untuk terus memperluas akses layanan kesehatan yang inklusif, mudah dijangkau, dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Ngawi.