Pemerintahan - page 76

Wakil Bupati Ngawi, Dwi Rianto Jatmiko, menyerahkan sejumlah bantuan dari Baznas Kabupaten Ngawi, Selasa (12/09/23) untuk sejumlah anak didik SDN Beran 6 Ngawi.

Bantuan tersebut diantaranya biaya pendidikan untuk Sekolah Dasar dari Progam Ngawi Cerdas.

Selain itu, Wabup Ngawi juga menyerahkan bantuan bedah rumah untuk Supriyanto warga Dusun Ingasrejo, Desa Beran Kecamatan Ngawi berupa bantuan Properti Duafa Progam Jatim Peduli dari Baznas.

Kali ini Dwi Rianto Jatmiko memberikan apresiasinya bagi semua pihak yang telah bersinergi dalam upaya mengatasi permasalah kesejahteraan sosial. “Terimakasih atas semangat kebersamaan, gotong royong, mudah mudah kita terus diberi keberkahan oleh Allah SWT ,” tuturnya.

Turut hadir di kesempatan ini, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi, Sumarsono, Camat Ngawi, Dodi Aprilasetia, Forkopimcam Ngawi, Ketua Baznas Ngawi, Samsul Hadi.

Kabupaten Ngawi kejar target perbaikan sarana prasarana infrastruktur jalan dan jembatan pada 2024 mendatang melalui Rapat Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) PK-2 TA 2023, Pendopo Wedya Graha, Rabu (06/09/23).

Dalam hal ini, Bupati Ngawi Ony Anwar Harsono mengatakan di akhir 2023 nanti setelah proses lelang hingga tahap akhir kegiatan akan mencapai 92-93 persen pemenuhan target.

“Melalui sinergi kolaborasi bagaimana pemenuhan infrastruktur dasar, khususnya jalan dan jembatan harus bisa dikomunikasikan secara detail sebagai program pemerintah pusat, provinsi dan daerah”, katanya.

Saat ini Pertemuan Kecamatan (PK-2) diikuti 172 peserta terdiri dari camat, tokoh masyarakat, kelompok organisasi setempat, dan pendamping serta fasilitator masing-masing kecamatan (karanganyar, Karangjati, Geneng, Gerih, Ngrambe, Sine dan Mantingan).

Menurut Bupati, Kabupaten Ngawi memiliki total 213 desa dan 4 kelurahan diharapkan seluruh wilayah desa fokus dalam perbaikan sarana prasana berikut infrastruktur jalan dan jembatan pada 2024.

“Sehingga akan mencapai target 95-97 persen hingga rampung”, lanjutnya

Kegiatan ini dihadiri oleh Tim Pengawas dan Pengendalian Balai Prasarana Permukiman Wilayah Provinsi Jawa Timur Hernida Kusuma Listya, dan Kepala Dinas Perkim Mahfuh Affandi.

Bertempat digedung aula Akademi Perawar (Akper) Pemkab Ngawi, Bupati Ngawi Ony Anwar hadir dan beri pengarahan untuk 84 peserta didik di Kuliah Perdana Akper Pemkab Ngawi. Selasa (05/08/23).

Dalam sambutannya Bupati Ngawi menyampaikan bidang kesehatan menjadi salah satu bagian pelayanan dasar Pemkab Ngawi, diharapkan keberadaan Akper Ngawi menjadi pioneer dalam mencetak sumber daya manusia (SDM) yang bisa memberikan pelayanan dengan kualitas yang baik, “Akper Ngawi semakin kesini semakin bisa berevolusi menjadi akademisi yang lebih baik memiliki akreditasi baik, dengan pengajar professional sehingga mampu menghadirkan perawat-perawat yang memilki kapasitas akademik maupun skill serta memiliki budi pekerti luhur dan itu menjadi nilai lebih dari lulusan AKPER Pemkab Ngawi,” jelasnya.

Dikesempatan ini Bupati Ngawi juga berpesan untuk seluruh peserta didik yang hadir, untuk belajar dengan serius, “Belajarlah dengan sungguh-sungguh cari ilmunya supaya kelak disaat sudah selesai bisa diterapkan dengan baik dan benar dan memberi manfaat bagi masyarakat luas,” Pungkasnya.

Untuk tingkatkan akurasi data penerima bansos antar K/L , Kemensos RI bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) gelar rapat koordinasi pengakurasian data secara hybrid pada penerima bantuan sosial, Selasa (05/09/23).

Kegiatan diikuti Bupati Ngawi Ony Anwar Harsono, Setda Ngawi Mokh. Sodiq Triwidiyanto, Kepala Dinsos Budi Santosa, Inspektur Inspektorat Yulianto Kusprasetyo, dan Kepala Bappeda Indah Kusumawardhani, serta sejumlah instansi terkait di Command Center, Setda Ngawi.

Kegiatan ini bertujuan untuk menyesuaikan data penerima bansos agar tepat sasaran yang diungkapkan Pimpinan KPK Alexander Marwata, “Seperti kesalahan penerima bantuan sosial ada yang berstatus ASN maupun pekerja dengan upah diatas UMK, sehingga juga menekan angka terjadinya kesalahan penerima”, katanya.

Selain itu, menurut Menteri Sosial Tri Rismaharini penyaluran bansos dari pusat harus mengintegrasi data calon penerima agar akurat, “Melalui pengkinian data yang dapat dilihat dari sistem yang terintegrasi dengan data penduduk digital serta menyesuaikan data melalui dinas sosial daerah”, jelasnya.