Pemerintahan - page 132

Jumat (10/06/22) bertempat di Pendopo Wedya Graha, Bupati Ngawi Ony Anwar secara resmi melepas kontingen atlet Kabupaten Ngawi yang akan berlaga di  Porprov Jatim VII 2022 di Kabupaten Jember, Lumajang,  Situbondo dan Bondowoso, tanggal 25 Juni – 3 Juli 2022 mendatang.

Bupati Ngawi, optimis dari total 203 atlet yang terbagi dalam 28 cabang olahraga (Cabor) kontingen Ngawi raih 45 medali, “Kita targetkan bisa raih 45 medali dengan komposisi emas perak dan perunggu. Insyalloh kita bisa masuk lima belas besar,” katanya.

Optimisme ini, menurut Ony Anwar didukung stimulus reward dan persiapan latihan intensif  pra Porprov dari setiap Cabor, “Bonus yang diberikan yakni prioritas jenjang karir, dimana atlet yang berprestasi dan sesuai jenjang pendidikan yang dimiliki akan diprioritaskan bekerja di BUMD dan instansi lain di Pemkab. Ngawi, sementara untuk persiapan, saya melihat antusias dan percaya diri para atlet,” imbuhnya.

Olahraga, disampaikan Bupati Ngawi menjadi salah satu sarana anak – anak di Kabupaten Ngawi mendapatkan pendidikan karakter, terlebih saat pandemi Covid-19, banyak waktu luang yang bisa menjadi persiapan diri meraih prestasi, “Melahirkan generasi penerus bangsa yang berkarkter menjadi tantangan kami di Pemerintah Daerah, dengan olahraga ini sebagai solusi kita untuk dapat mendidik karakter menjadi semakin lebih baik,” tuturnya.

Sementara disampaikan Ketua KONI Faisol stimulus lain bagi para atlet peraih medali akan mendapatkan bonus Rp. 25 Juta bagi peraih emas, Rp. 15 Juta untuk peraih perak dan RP. 10 Juta bagi peraih perunggu serta bonus Rp. 5 Juta bagi para pelatih, “Terima kasih atas keseriusan Pemkab Ngawi dalam mensupport olahraga di  Ngawi, semoga target yang di tentukan dapat terlampaui bahkan melebihi,” ujarnya.

Turut hadir istri Bupati Ana Mursyida Ony Anwar, Sekretaris Daerah Ngawi Mokh. Sodiq Triwidiyanto, Ketua KONI Ngawi, Faisol beserta istri,  jajaran Forkopimda Ngawi, pengurus KONI Ngawi, dan Ketua dan atlit dari 28 Cabor.

Bertempat di ruang data Pendopo Wedya Graha, Jum’at (10/06/22) Bupati Ngawi Ony Anwar Harsono terima audensi program One Product One Pesantren (OPOP) yang digagas Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi bidang wirausaha di lingkungan pesantren.

Seperti yang disampaikan Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur Dr. Andromeda Qomariah dalam penelitian yang dilakukan Dirjen Pendidikan menyatakan pesantren memiliki potensi dalam kewirausahaan sekitar 85 persen diantaranya memiliki beberapa jenis usaha.

Sementara di Kabupaten Ngawi, disampaikan Sekretaris OPOP Provinsi Jawa Timur Muhammad Ghofirin bahwa 24 pesantren peserta OPOP, empat diantaranya belum memiliki Koperasi dan 15 pesantren telah mendapatkan hibah bantuan dari Pemrov. Jatim beserta produk yang dihasilkan yang umumnya berupa olahan kripik tempe dan kerajinan.

Disebutkan  banyak keuntungan jika mengikuti program OPOP,  seperti mempermudah sosialisasi inovasi produk khas buatan pesantren dan peningkatan keahlian sociopreneur.

Sementara Bupati Ngawi Ony Anwar Harsono dikesempatan ini mengatakan dengan sumber daya manusia yang kreatif mampu menghasilkan produk berdaya jual dan terpenting keseriusan dalam pengelolaan wirausaha di pesantren, “Pada hakikatnya kita memerlukan support sebagai langkah konkret untuk mewujudkan program OPOP,” katanya.

Sebagai langkah strategis dalam pemasaran, menurut Ony Anwar bisa dilakukan melalui alumni pesantren atau penggiat keagamaan, “Sebab produk wirausaha pesantren memiliki marketplace sehingga dibutuhkan sistem pemasaran khusus agar dapat dikenal masyarakat luas,” terangnya.

Selain itu Bupati Ngawi berharap ada lembaga pengawas program ini, “Supaya mudah dikontrol, dan mengawasi lancarnya program ini,” lanjutnya.

Senada dengan Bupati Ngawi, Ketua DPRD Ngawi Heru Kusnindar mengatakan adanya OPOP Mart ini akan mampu meningkatkan pemanfaatan teknologi dalam wirausaha, “Nanti akan kita dorong semua produk pesantren termasuk standarisasi Koperasinya, jadi tidak hanya mengakses pembiayaannya, tapi juga membinanya,” tuturnya.

Turut hadir dalam kegiatan ini Kepala Kantor Kementerian Agama Ngawi dan sejumlah petinggi pesantren se Kab.Ngawi.

Pemerintah menetapkan Reforma Agraria menjadi program  strategis nasional (PSN) yang dilakukan oleh lembaga multisektoral. Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) sebagai salah satu institusi pemerintah yang menangani urusan agraria atau pertanahan dan tata ruang, untuk mengimplementasikan program tersebut dengan tujuan kepastian hukum dan mewujudkan kemakmuran masyarakat.

Kamis, (09/06/22) Badan Petanahan Nasional (BPN) Kabupaten Ngawi serahkan sertipikat PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) di Desa Gentong Kecamatan Paron oleh Bupati Ngawi Ony Anwar Harsono

Seperti dikatakan Bupati Ngawi program ini merupakan reformasi agraria yang langsung disampaikan Presiden RI, Joko Widodo, dengan harapan sertipikat PTSL ini bisa digunakan untuk kegiatan produktif sebagai upaya meningkatkan geliat ekonomi kemasyarakatan setelah masa pandemi Covid-19 ini.

Selain itu, Ony Anwar Harsono berharap masyarakat bisa  memanfaatkan sejumlah program  perbankan dari BUMN maupun BUMD, “Dalam kegiatan yang lebih produktif setelah menerima sertifikat dari program PTSL ini,” katanya.

Dikesempatan ini, Bupati Ngawi menghimbau masyarakat untuk mensosialisasikan bahwa kegiatan kemasyarakatan bisa dilakukan kembali, seperti Sambang Desa, hajatan dan hiburan rakyat, “Agar bisa menggeliatkan kembali ekonomi di desa,” lanjutnya. 

Menurut Ony Anwar Harsono sejalan dengan kelonggaran kebijakan Covid-19 dari Pemerintah, “Juga angka kasus Covid-19 yang zero di Kabupaten Ngawi,” ujarnya. 

Sementara menurut  Kepala BPN Ngawi, Ganang Anindito ada 746  sertipikat PTSL yang diserahkan ke masyarakat di desa Gentong ini,

Ditandaskan Ganang, program ini sangat penting karena sebagai bentuk legalitas hak atas tanah warga yang nantinya bisa memberikan manfaat dan membantu tumbuhnya geliat ekonomi saat ini.

Kepada masyarakat, Ganang pesan untuk bisa menjaga dengan benar sertipikat tersebut, agar tidak hilang atau disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab serta menimbulkan kerugian.

Turut hadir dalam acara ini Forkopimcam Paron, Kepala Desa Gentong Priyo Prayitno beserta jajaranya, Ketua Panitia penyelenggara PTSL Nurhadi serta  jajaran BPN Kabupaten Ngawi.

Sekarang ini, inovasi menjadi keharusan dan kebutuhan dalam Pemerintahan, baik pusat maupun daerah untuk memperbaiki kualitas pelayanan publik. Didalam Peraturan Bupati Nomor 182 Tahun 2021 Tentang Inovasi Daerah disebutkan setiap dua tahun sekali, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus meperbarui atau membuat inovasi baru.

Pun, Badan Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan (Bappeda) Ngawi bekerjasama dengan Fakultas Ekonomi, Universitas Sebelas Maret Surakarta (UNS) gelar Bimbingan Teknis Indeks Inovasi Daerah Tahun 2022 di Hotel Adhiwangsa, Surakarta, Rabu (08/06/22).

Turut hadir dalam kegiatan ini Wakil Bupati Ngawi, Dwi Rianto Jatmiko, Sekda Kab. Ngawi, Mokh Sodiq Triwidiyanto, Wakil Rektor UNS Bidang Kerjasama, Prof. DR. rer. Nat Sajidan, Analis Kebijakan Bidang Pengembangan Inovasi Daerah, Litbang Kemendagri, Isman, pimpinan OPD, dan Camat se Kab. Ngawi.

Seperti disampaikan Kepala Bappeda Ngawi, Indah Kusumawardhani kegiatan ini akan dilaksanakan selama tiga hari kedepan dengan peserta perwakilan seluruh OPD lingkup Pemkab Ngawi.

Menurutnya hal ini dilakukan untuk memberikan wawasan luas bagi pengelola inovasi, “Sehingga tidak sekedar menggugurkan kewajiban, tapi inovasi tersebut dapat diimplementasikan secara berkelanjutan dan berkualitas sebagai upaya pelayanan kepada masyarakat,” jelasnya.

Dikesempatan yang sama Wabup Ngawi, menegaskan bahwa harus menempatkan inovasi sebagai kebutuhan bersama yang berorientasi pada capaian kinerja berdaya saing, “Harapan kami, dikesempatan ini bisa dimanfaatkan dengan baik oleh seluruh peserta bimbingan teknis,” katanya.

Dwi Rianto Jatmiko juga minta pimpinan OPD harus mampu memberikan motivasi jajarannya untuk bisa menghasilkan ide gagasan atau kreatifitas di bidangnya masing – masing, “Dan, harus selalu melakukan kolaborasi dan sinergi antar OPD,” tuturnya.

Tidak hanya itu, terpenting diutarakan Wabup Ngawi bahwa pimpinan OPD harus open mind serta mampu memanfaatkan teknologi dan informasi yang berkembang saat ini.

Sementara terkait penilaian inovasi, Prof.DR. Sajidan mengatakan perlu dicermati indikator penilaiannya, sehingga tidak keluar dari sistem, “Karena dalam perangkingan ditingkat nasional maupun di global pasti ada indikator,  juga pengukuran assessment yang senantiasa kita ikuti,” terangnya.