Pemerintahan - page 130

Bupati Ngawi Ony Anwar Harsono hadiri peletakan batu pertama Pembangunan Rumah Layak Huni Shiddiqiyyah (RLHS) sekaligus Tasyakuran Kemerdekaan RI ke-77, Rabu (22/06/22) di Tepas, Kecamatan Geneng yang diselenggarakan Organisasi Shiddiqiyah (ORSHID) melalui Organisasi Dhillal Berkat Rohmad Alloh Shiddiqiyah (DHIBRA) Ngawi.

Disampaikan Ketua DPD Orshid Ngawi, Ali Nurrosyidin bahwa kegiatan ini merupakan program tahunan dari Orshid, “Pembangunan rumah layak huni ini murni di biayai oleh jamaah Shiddiqiyah,” kata Ali.

Sementara Bupati Ngawi mengatakan kegiatan ini adalah amalan sosial yang rutin dilakukan untuk masyarakat di Kabupaten Ngawi yang membutuhkan, sama halnya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Ngawi selama ini lakukan yang didukung Pemerintah Desa melalui Dana Desanya.

Dikesempatan ini, jamaah Shiddiqiyah juga membawakan lagu kebangsaan Indonesia Indonesia Raya 3 stanza, menurut Ony Anwar hal ini mampu mengingatkan kembali akan sejarah penciptaan lagu kebangsaan yang diciptakan WR. Supratman di tahun 1928 silam, “Lagu ini isinya doa, semoga dengan komitmen ini kita kembali mengingat sejarah, dan dengan lagu Indonesia Raya 3 stanza kita senantiasa berdoa kepada Allah SWT, semoga kemuliaan jati diri bangsa yang luar biasa ini terus melekat di hati kita semua,” lanjutnya.

Turut hadir dalam acara ini Forkopimcam Geneng, dan Kades Tepas, Budi Raharjo

Pemerintah Kabupaten Ngawi terus berkomitmen mengembangkan kota cerdas dengan dukungan pemanfaatan TIK sebagai strategi peningkatan layanan kepada masyarakat.

“Komponen dalam meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat adalah dengan dukungan sumber daya yang didukung penggunaan TIK dan partisipasi masyarakat dalam membangun peradaban Smart City,” ungkap Bupati Ngawi Ony Anwar Harsono saat membuka Bimbingan Teknis Penyusunan Master Plane Kota Cerdas(Smart City) dan Quick Win Program Unggulan Kabupaten Ngawi di Kurnia Hall Convention Center, Selasa (21/06/22). Acara ini digelar Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Ngawi.

Menurut Ony Anwar, untuk mewujudkannya perlu penyusunan Master Plan yang dukung OPD sehingga Smart City mampu menjadi solusi secara komprehensif, “Kemudian memetakan apa yang menjadi permasalahan real dari tingkatan masyarakat, dengan inovasi dituangkan dalam project di Smart City ini menghasilkan efektivitas. Jadi kita bekerja lebih cepat, lebih transparan, lebih akuntabel dan lebih bertanggung jawab,” lanjutnya.

Ony Anwar menambahkan jaringan infrastruktur juga menjadi penunjang utama terwujudnya Smart City, lebih lanjut dikatakan Bupati Ngawi bahwa saat ini fiber optik sudah banyak dipasang di wilayah Ngawi, “Alhamdulillah, beberapa tahun terakhir jaringan infrastrukturnya kita telah memiliki fiber optik mandiri di beberapa titik. Dengan infrastruktur yang baik ini secara implementasinya punya kemanfaatannya lebih,” terangnya.

Mewujudkan Smart City, diutarakan Ony Anwar sebagai komitmen bersama dalam upaya memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat, “Kita pastikan Smart City ini, benar-benar membantu efektivitas dalam bekerja. Dan hal ini harus dilandasi dari keinginan kita untuk menghadirkan pelayanan kepada masyarakat itu dengan sebaik-baiknya,” ujarnya.

Sementara terkait Quick Win, Bupati Ngawi sepakat menjadi prioritas utama, sebab lebih fokus terhadap program yang berdampak pada masyarakat, “Dengan Quick Win ini jadi lebih terfokus tidak grambyang (kesana-kemari)”, tutupnya.

Dikesempatan ini Kadin Kominfo Statistik dan Persandian, Wahyu Sri Kuncoro, mengatakan Kabupaten Ngawi terpilih masuk dalam Gerakan Menuju Smart City (GMSC) yang diinisiasi oleh Kemenkominfo sebagai upaya perwujudan smart city di seluruh wilayah di Indonesia, “Sejak 2017 lalu di mulai dengan 25 Kabupaten lainnya, sampai saat ini kita patut bersyukur Kabupaten Ngawi masuk diantara 198 kabupaten kota yang mendapatkan bimbingan langsung dari kemenkominfo dalam mewujudkan smart city,” ungkap Wahyu dalam laporannya.

Bimtek ini diikuti jajaran OPD dan akan berlangsung selama dua hari, Selasa – Rabu (21- 22/06/22).

Turut hadir narasumber dari PT City Asia, Farid Sobkhan, Sub Koordinator LAI Kemenkominfo, Febina Theresia Siahaan, Ketua Komisi DPRD IV Kab Ngawi, Haryanto serta tim pelaksana Smart City dari jajaran OPD lingkup Pemkab Ngawi.

Hadiri dialog interaktif dengan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH), Bupati ingin satukan pemahaman guna hindari konflik di Aula STIT Islamiyah Karya Pembangunan, Paron, Selasa (21/06/22).

Dikesempatan ini Bupati Ngawi juga ingin memastikan kebijakan terkait perhutanan sosial bisa bermanfaat bagi masyarakat.

Ony Anwar juga berharap ada kesepahaman terkait pengelolaan hutan, “Sehingga Kabupaten Ngawi bisa menjadi contoh baik, menjunjung prinsip guyub rukun dan mengedepankan wawasan kemanfaatan pengelolaan hutan serta mengedepankan komunikasi untuk menghindari konflik akibat kesalahpahaman,” jelasnya.

Ditandaskan Bupati Ngawi bahwa niatan sesungguhnya setiap kebijakan untuk kemaslahatan bersama, “Kita jaga guyub rukun, kedepankan komunikasi agar tidak mudah terhasut” ujarnya.

Sebagai narasumber dalam dialog kali ini, BRI Cabang Ngawi, Divisi Regional Perum Perhutani JawaTimur, dan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur.

Turut hadir, Kepala OPD lingkup Pemkab Ngawi, Camat dankepala Desi, serta pendamping LMDH se-kabupaten Ngawi

DPRD Kabupaten Ngawi menggelar rapat Paripurna Penyampaian Nota Pengantar Bupati Ngawi terhadap Ranperda tentang Laporan Pertangungjawaban (LP) pelaksanaan APBD Kabupaten Ngawi 2021 di Gedung DPRD Ngawi, Senin (20/6/22).

Rapat Paripurna dipimpin Ketua DPRD Ngawi, Heru Kusnindar yang dihadiri Bupati Ngawi Ony Anwar Harsono beserta jajarannya, Forkopimda Ngawi.

Dalam nota pengantar LP APBD Kabupaten Ngawi 2021, Bupati Ngawi menyampaikan bahwa pendapatan daerah diproyeksikan sebesar Rp 2.177 Triliun, terealisasi sebesar Rp 2. 226 Triliun, sehingga melampaui target sebesar Rp 48 Miliar. Menurutnya, hal itu menggambarkan upaya mengoptimalkan pendapatan sesuai dengan potensi yang ada. “Jadi untuk pendapatan daerah terjadi over target sebesar Rp 48 Miliar,” katanya.

Namun dengan over target yakni pendapatan daerah ditambah penerimaan pembiayaan dikurangi belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan terdapat sisa lebih perhitungan anggaran sebesar Rp. 207 Miliar, “Jadi Silpa TA 2021 yakni Rp. 207 Miliar,” imbuhnya.

Dijelaskan besaran Silpa tersebut karena adanya penerimaan pembiayaan pada akhir tahun, sehingga jika untuk dibelanjakan waktunya alokasi belanja pegawai tidak cukup yakni pada pos Dana Bagi Hasil (DBH). “Disamping itu juga disebabkan, kurang presisinya perencanaan pada BLUD (Badan Layanan Umum Daerah), sebab dalam BLUD kita untuk perencanaan dan pembiayaan tersebut dibuat balance”, tandasnya