Tag archive

Sosialisasi

Sosialisasi APIP Dengan APH Dalam Penanganan Laporan Pengaduan Masyarakat Yang Berindikasi Pada TPK Lingkup Pemkab Ngawi

di %s Berita/Pemerintahan 17 views

Bertempat di Pendopo Wedya Graha, Kamis (1/8) digelar acara sosialisasi perjanjian kerja sama antara Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) dengan Aparat Penegak Hukum (APH) dalam penanganan laporan pengaduan masyarakat yang berindikasi pada tindak pidana korupsi  di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngawi. Kegiatan ini adalah wujud komitmen Pemerintah Kabupaten Ngawi dalam menciptakan pengelolaan Pemerintahan yang bersih.

Hadir dalam kegiatan ini Kapolres Ngawi Pranatal Hutajulu, Kepala Kejaksaan Negeri Ngawi, seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Camat dan para Kepala Desa se Kabupaten Ngawi.

Dalam sambutannya, Kepala Inspektorat Kabupaten Ngawi, Didik Darmawan mengungkapkan bahwa pendatangan perjanjian kerjasama ini telah dilakukan tanggal 18 September 2018 silam dengan Kejaksaan Negeri Ngawi dan Kepolisian Resort Ngawi di Surabaya. “Perjanjian kerjasama antara APIP dengan APH ini sebagai bentuk sinergitas dalam penanganan tidak pidana korupsi (TPK) dilingkup Pemkab Ngawi” jelasnya.

Kapolres Ngawi, Pranatal Hutajulu dalam kesempatan ini menyampaikan melalui kerja sama antara ini, diharapkan Polres dan Kejari dapat menyamakan persepsi APIP dan APH, terlebih dalam penanganan pengaduan masyarakat yang mengindikasikan adanya korupsi dalam penyelenggarakan pemerintahan daerah, “Juga diharapkan proses penegakan hukum bisa berjalan lebih optimal,” kata Pranatal

Sementara, Kajari Ngawi, Waito Wongateleng dalam sambutannya mengatakan MoU (Memorandum of Understanding) ini tidak lanjut dari perjanjian ditingkat pusat, “Dengan perjanjian ini tentunya akan memudahkan kami sebagai aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugas,” kata Waito.

Perjanjian kerjasama ini menurut Waito, bisa dijadikan dasar dalam pelaksanaan penegakan hukum pada aduan terkait kinerja Pemda, “MoU ini bisa menjadi pedoman manakala kami mendapatkan pengaduan masyarakat. Terus terang saja, semejak kami bertugas disini banyak sekali laporan pengaduan masyarakat ataupun terkait kinerja Pemda ataupun desa,” ujarnya.

Kajari juga mengungkapkan siapa saja yang berhak dilaporkan, “Bupati, Wakil Bupati, pimpinan DPRD serta anggotanya, Aparatur Sipil Negara (ASN), Kepala Desa dan perangkat Desa,” lanjutnya.

Masih menurut Kajari, mekanisme dalam perjanjian apabila dalam pengaduan sifatnya administratif maka akan ditangani oleh APIP sedangkan apabila sifatnya tindak pidana maka akan di tangani oleh APH. “Dengan perjanjian ini kita (kejaksaan, red) jadi tahu, setelah ada laporan harus bertindak apa,” tuturnya.

Sedangkan Bupati Ngawi, Budi Sulistyono menambahkan sosialisasi ini sangat membantu Pemerintah, terlebih untuk Pemerintahan lingkup desa. Pasalnya, di era otonomi desa saat ini program Pemerintah pusat langsung untuk desa, “Kegiatan ini sangat bermanfaat bagi desa, sebab makin hari otonominya semakin besar tetapi sumber dayanya masih sangat terbatas,” katanya. (nf/kominfo)

BNK Ngawi Sosialisasi P4GN, Ajak Semua Pihak Cegah Peredaran dan Penyalahgunaan Narkoba di Wilayah Perbatasan

di %s Kesehatan/Pendidikan 31 views

Saat ini penyalahgunaan narkotika dan obat berbahaya atau narkoba semakin mengkhawatirkan bahkan peredarannya di Indonesia semakin marak, tidak hanya orang dewasa tetapi  juga menyasar semua kalangan termasuk anak – anak.

Melihat kondisi ini, Badan Narkotika Kabupaten (BNK) Ngawi gelar sosialisasi program Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) bagi Kepala Sekolah dan Guru lingkup UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Ngrambe dan Sine, bertempat di Agro Tecno Park (ATP), Mangkleng, Ngrambe , Rabu (26/6)

Menurut Kepala BNK Ngawi, Ony Anwar kegiatan ini dilakukan untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan terhadap perilaku penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba khususnya jajaran pendidikan. “Dengan sosialisasi ini saya berharap setiap sekolah bisa memiliki pedoman dan materi terkait pencegahan, serta peredaran gelap narkoba, yang nantinya dapat disosialisasikan ke siswa,” kata Ony Anwar.

Ony Anwar menghimbau seluruh Kasek dan tenaga pendidik terus melakukan pengawasan bagi siswanya, mulai sekolah tingkat dasar hingga lanjutan terkait  banyaknya kasus peredaran narkoba saat ini yang banyak ditangani terutama diwilayah perbatasan seperti Kecamatan Ngrambe dan Sine. “Sebab, disinyalir daerah atas ini sangat rentan masuk dan beredarnya narkoba dari wilayah lain seperti  dari Jawa Tengah,” ujarmya.

Dikesempatan ini, Ony Anwar tidak hanya meminta jajaran pendidikan tetapi juga seluruh masyarakat turut andil dalam pemberantasan dan peredaran narkoba di Kabupaten Ngawi, “Mari kita jaga anak – anak kita, dari bahaya narkoba,” tandasnya.

Sementara menurut Kepala Dinas Pendidikan melalui Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Non Formal (NF), Istamar menyampaikan pendidikan agama bisa menjadi salah satu langkah preventif terhadap peredaran obat terlarang ini. Dan, pihaknya begitu prihatin dengan kondisi saat ini, terutama meningkatnya kasus narkoba di Kecamatan Ngrambe. “Kegiatan ini akan kami tidaklanjuti ke semua lembaga termasuk rencana penambahan pembelajaran agama,” tuturnya. 

Seperti yang disampaikan Kepala Bagian Operasional Satresnarkoba, Polres Ngawi, Ipda Jais Bintoro bahwa ada beberapa strategi yang akan dilakukan dalam pencegahan dan peredaran narkoba ini, salah satunya melakukan penyuluhan ke sekolah dan masyarakat, “Setelah itu kami akan melakukan pembinaan, pemantauan dan endhing nya penindakan,” jelasnya.  (nf/kominfo)

Wayang Kulit “Semar Mbangun Khayangan”, Meriahkan Sosialisasi JKN di Ngawi Bupati Ngawi : Hak Dasar Masyarakat Harus Diperhatikan dan Diayomi

di %s Seni Budaya 73 views

Untuk optimalkan pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan Pemerintah Kabupaten Ngawi gelar Sosialisasi yang dikemas dalam pagelaran Wayang Kulit semalam suntuk dengan Dalang Ki Warseno Slenk mengambil lakon Semar Mbangun Khayangan di Alun – Alun Merdeka Ngawi, Sabtu (19/01).

Hadir dalam acara ini Direktur Informasi dan Komunikasi Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kemen kominfo RI, Dr. Wiryanta jelaskan bahwa sosialisasi ini dilakukan untuk memberikan pengetahuan masyarakat tentang penyelenggaraan sistem JKN. “Salah satu tugas Kementerian Kominfo adalah melakukan sosialisasi visi misi dan program strategis pemerintah kepada masyarakat yang tertuang dalam Inpres Tahun 2015,” jelas Wiryanta. Dan, JKN merupakan salah satu program strategis nasional.

Lebih lanjut, Wiryanta katakan pertunjukkan wayang kulit menjadi salah satu sarana tepat untuk media sosialisasi karena bisa bertatap muka secara langsung dengan masyarakat, “Kalau kita gunakan di media yang mainstream seperti surat kabar atau media online, atau forum lainnya itu hanya sifatnya mengajak, tapi kalau ingin mengubah perilaku tentunya dengan tatap muka akan lebih efektif, termasuk dengan wayang ini,”ungkapnya.

Sementara Bupati Ngawi Ir Budi Sulistyono dalam sambutannya menyampaikan bahwa hak dasar masyarakat itu harus diperhatikan dan diayomi dengan betul, “Jangan sampai ada satupun masyarakat yang lolos dari perhatian Pemerintah baik pusat maupun daerah terkait program serta fasilitas kesehatan yang diberikan,”tandasnya.

Dikesempatan yang sama, juga hadir Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Johan Budi Sapto Pribowo katakan pihaknya juga berperan dalam mensosialisasikan program pemerintah, salah satuya JKN ini. “Selain itu juga program lain yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat, terutama di desa, seperti Program Keluarga Harapan, bantuan Dana Desa,” terangnya.

Dalam acara sosialisasi ini, Kepala BPJS Cabang MadiunTarmuji sampaikan bahwa program BPJS merupakan program kesehatan yang sifatnya gotong – royong, yang prinsipnya kebersamaan, “Disini kami sampaikan kemasyarakat, kalau bisa jangan pas sakit, baru mendaftar,” ucapTarmuji.

Masih menurut Tarmuji berdirinya BPJS Kesehatan berdasarkan Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS Pasal 14 yang menyatakan bahwa setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 bulan di Indonesia, wajib menjadi peserta program Jaminan Sosial.

Hadir juga dalam acara ini, Wakil Bupati Ngawi, Ony Anwar, Sekda Kabupaten Ngawi, Mokh.Sodiq Triwidiyanto, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Ngawi, Kepala OPD, Camat dan Kepala UPT Puskesmas se kabupaten Ngawi dan masyarakat.

Untuk menarik perhatian masyarakat dalam sosialisasi ini, panitia menyediakan beragam doorprize yang dibagikan saat digelar dialog interaktif disela pertujukan wayang. (red/kominfo)

Pemkab Ngawi Gelar Pelatihan Website

di %s Teknologi Informasi 80 views

Pemerintah Kabupaten Ngawi melalui Dinas Komunikasi Dan Informatika (Diskominfo) gelar Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Pengembangan Website, yang ditujukan bagi Kecamatan dan Pemerintah Desa (Pemdes) se Kabupaten Ngawi, Senin (19/11) di Command Center Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi.

Kegiatan pelatihan ini dibuka Sekretaris Daerah Kabupaten Ngawi,Mokh Shodiq Triwidiyanto didampingi Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ngawi, Ir. Prasetyo Harri Adi, dan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Kabul Tunggul Winarno.

Menurut Sekda Kabupaten Ngawi, Mokh Shodiq Triwidiyanto mengatakan teknologi saat ini  tidak bisa dihindari lagi, bahkan oleh Pemdes. “Melalui website semua potensi desa dan penyelenggaraanya harus diinformasikan dan promosikan. Bisa mulai dari kerajinan, kesenian, bahkan obyek wisatanya,karena jamannya sekarang serba teknologi,” ungkapnya. Selain itu, juga bisa tampilkan profil desanya, “Makanya kontennya harus selalu di update. dan dikelola dengan baik secara berkala dan konsisten,” tandasnya.

Lebih lanjut, Sekda juga meminta Diskominfo dan DPMD untuk terus mengevaluasi program ini, jangan sampai terhenti, “Apalagi jika ada permasahan dan kendala untuk segera bisa dicari kansolusi,” sambungnya.

Sementara Kepala Diskominfo Ngawi, Ir. Prasetyo Harri Adi menyampaikan kegiatan ini mendasar Peraturan Bupati Nomor 11a/2018 tentang Tata Kelola TIK dilingkup Pemkab Ngawi. “Domainnya sudah kita sediakan, dan desa tinggal memakai gratis,” katanya.

Pelatihan kali ini diikuti perwakilan 213 desa dan empat kelurahan di Ngawi, dan akan berakhir pada Rabu, (23/11). Materi yang disampaikan dalam pelatihan yang mengikut sertakan relawan Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) ini diantaranya pengenalan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID), pengenalan website dan pengelolaannya, serta pelatihan tata cara penulisan kontennya. “Dengan pelatihan ini, diharapkan informasi yang di desa bisa lebih mudah diakses, termasuk produk unggulan desa,” lanjut Prasetyo Harri. (kominfo)

Go to Top