Tag archive

Sosialisasi

Hari Aids Se Dunia, Wabup Sampaikan Pentingnya Peran Komunitas Dalam Penanggulangan Dan Pencegahan Hiv/Aids

di %s Tekno Sains 90 views

Infeksi Human Immunodeficiency Virus (HIV) dalam tiga dekade terakhir ini meningkat. sehingga menjadi sebuah epidemik terburuk saat ini. Infeksi akibat virus ini dapat menyebabkan sindrom Aquired  Immunodeficiency Syndrome (AIDS). Penyakit mematikan ini mampu memberikan impact besar, baik terhadap individu itu sendiri, kultur, demografi, ekonomi bahkan sampai politik.

Dilansir dari Kompas.com, berdasarkan data UNAIDS, pada akhir 2018 sebanyak 37,9 orang di dunia hidup dengan HIV dan 770.000 orang meninggal karena AIDS.

Pada 1988 pertama kali dicetuskan hari AIDS sedunia dan diperingati setiap 1 Desember oleh James W. Bunn dan Thomas Netter yang bekerja di World Health Organization (WHO), untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat dunia terhadap HIV.

Tahun ini HAS mengangkat tema global Communities Make The Difference yang dimaknai pentingnya peran komunitas, seperti lembaga swadaya masyarakat (LSM) dalam penanggulangan AIDS, yaitu dalam pemberian layanan HIV, penegakkan hak asasi manusia, dan pendampingan ODHA (Orang Dengan HIV/AIDS) dalam pengobatan.

Dan, peringatan tahun ini menjadi kesempatan untuk mengetahui peran yang dilakukan masyarakat dalam penanggulangan AIDS di dunia.

Untuk HAS 2019, Indonesia mengadopsi tema Bersama Masyarakat Meraih Sukses. Melalui tema ini Kementerian Kesehatan RI, bersama seluruh mitra mengajak seluruh elemen masyarakat untuk meraih sukses mencapai 3 zeroes pada 2030, yakni tidak ada lagi infeksi baru HIV, tidak ada lagi kematian yang disebabkan karena HIV/AIDS dan tidak ada lagi diskriminasi terhadap ODHA.

Di Kabupaten Ngawi, Dinas Kesehatan menggelar rangkaian acara kegiatan HAS 2019 yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kepedulian, dan keterlibatan masyarakat dalam pencegahan serta penanggulangan HIV/AIDS yang dipusat di Alun – Alun Merdeka Ngawi, Minggu (1/12).

Kegiatan yang di awali dengan jalan sehat dibuka oleh Wakil Bupati Ngawi sekaligus Ketua Komisi Penanggulangan AIDS (KPA)  Ngawi, Ony Anwar bersama Wakapolres Ngawi, Hartono dan Kepala Dinas Kesehatan Ngawi, Yudhono.

Ony Anwar mengatakan kunci tercapainya zero AIDS 2030 berasal dari kesadaran masyarakat sendiri. “Ketika masyarakat dengan sadar memeriksakan screening terhadap HIV AIDS itu semakin banyak terbantu,” katanya. 
Seperti yang disampaikan Wabup, di Kabupaten Ngawi terdapat 4 Puskesmas dan 1 rumah sakit yang memiliki layanan VCT yang siap melayani pengobatan bagi pasien HIV/AIDS. “Jadi obatnya disediakan dan terapinya akan dikawal oleh Dokter. Dengan begitu kita bisa mencegah dan mengobati seluruh masyarakat Ngawi yang terkena HIV/ AIDS,” lanjutnya.

Wabup menambahkan dukungan sebaya atau orang yang sudah terjangkit virus ini, memiliki peran penting dalam menemukan sesama orang yang terjangkit HIV/AIDS. “Jadi kelompok dengan dukungan sebaya atau yang sudah terjangkit HIV itu bisa berkelompok membangun komunitas, itu sebagai kunci dalam menemukan saudara – saudara kita yang terjangkit HIV, makanya kolompok dukungan sebaya ini patut kita fasilitasi,” tambahnya.

Selain itu, juga disampaikan bahwa dalam upaya penanggulangan dan pencegahan penyakit menular ini Pemkab Ngawi gencar melakukan sosialisasi terhadap masyarakat, terutama yang berkaitan dengan penularan serta penanganan penyakit ini. “Terutama di lokus – lokus tertentu yang sudah terdeteksi dari kelompok teman sebaya. Maka, sosialisasi akan terus dilakukan disini,” ungkapnya.

Wabup perpesan masyarakat Ngawi ikut serta dalam mencegah penularan penyakit yang merusak imunitas tubuh ini. “Masyarakat kita semakin paham dan peduli tentang  HIV AIDS  jadi kita tidak menjauhi orangnya tapi kita menjauhi penyakitnya, kita tetap bisa berdampingan dengan baik meskipun tejangkit virus AIDS,” tegasnya.

Selain jalan kegiatan lain dalam peringatan HAS 2019 ini, diantaranya senam bersama, mobile VCT, pemerikasaan laboratorium gratis. Sementara untuk rute  jalan sehat, start – finish di Alun – Alun Merdeka Ngawi melawati Jalan Jaksa Agung Suprapto – Jalan Thamrin – Jalan Yos Sudarso – Jalan  PB Sudirman – Jalan Trunojoyo – Jalan Tamrin Barat – Jalan Imam Bonjol. (allteam/kominfo)

Sosialisasi APIP Dengan APH Dalam Penanganan Laporan Pengaduan Masyarakat Yang Berindikasi Pada TPK Lingkup Pemkab Ngawi

di %s Berita/Pemerintahan 146 views

Bertempat di Pendopo Wedya Graha, Kamis (1/8) digelar acara sosialisasi perjanjian kerja sama antara Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) dengan Aparat Penegak Hukum (APH) dalam penanganan laporan pengaduan masyarakat yang berindikasi pada tindak pidana korupsi  di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngawi. Kegiatan ini adalah wujud komitmen Pemerintah Kabupaten Ngawi dalam menciptakan pengelolaan Pemerintahan yang bersih.

Hadir dalam kegiatan ini Kapolres Ngawi Pranatal Hutajulu, Kepala Kejaksaan Negeri Ngawi, seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Camat dan para Kepala Desa se Kabupaten Ngawi.

Dalam sambutannya, Kepala Inspektorat Kabupaten Ngawi, Didik Darmawan mengungkapkan bahwa pendatangan perjanjian kerjasama ini telah dilakukan tanggal 18 September 2018 silam dengan Kejaksaan Negeri Ngawi dan Kepolisian Resort Ngawi di Surabaya. “Perjanjian kerjasama antara APIP dengan APH ini sebagai bentuk sinergitas dalam penanganan tidak pidana korupsi (TPK) dilingkup Pemkab Ngawi” jelasnya.

Kapolres Ngawi, Pranatal Hutajulu dalam kesempatan ini menyampaikan melalui kerja sama antara ini, diharapkan Polres dan Kejari dapat menyamakan persepsi APIP dan APH, terlebih dalam penanganan pengaduan masyarakat yang mengindikasikan adanya korupsi dalam penyelenggarakan pemerintahan daerah, “Juga diharapkan proses penegakan hukum bisa berjalan lebih optimal,” kata Pranatal

Sementara, Kajari Ngawi, Waito Wongateleng dalam sambutannya mengatakan MoU (Memorandum of Understanding) ini tidak lanjut dari perjanjian ditingkat pusat, “Dengan perjanjian ini tentunya akan memudahkan kami sebagai aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugas,” kata Waito.

Perjanjian kerjasama ini menurut Waito, bisa dijadikan dasar dalam pelaksanaan penegakan hukum pada aduan terkait kinerja Pemda, “MoU ini bisa menjadi pedoman manakala kami mendapatkan pengaduan masyarakat. Terus terang saja, semejak kami bertugas disini banyak sekali laporan pengaduan masyarakat ataupun terkait kinerja Pemda ataupun desa,” ujarnya.

Kajari juga mengungkapkan siapa saja yang berhak dilaporkan, “Bupati, Wakil Bupati, pimpinan DPRD serta anggotanya, Aparatur Sipil Negara (ASN), Kepala Desa dan perangkat Desa,” lanjutnya.

Masih menurut Kajari, mekanisme dalam perjanjian apabila dalam pengaduan sifatnya administratif maka akan ditangani oleh APIP sedangkan apabila sifatnya tindak pidana maka akan di tangani oleh APH. “Dengan perjanjian ini kita (kejaksaan, red) jadi tahu, setelah ada laporan harus bertindak apa,” tuturnya.

Sedangkan Bupati Ngawi, Budi Sulistyono menambahkan sosialisasi ini sangat membantu Pemerintah, terlebih untuk Pemerintahan lingkup desa. Pasalnya, di era otonomi desa saat ini program Pemerintah pusat langsung untuk desa, “Kegiatan ini sangat bermanfaat bagi desa, sebab makin hari otonominya semakin besar tetapi sumber dayanya masih sangat terbatas,” katanya. (nf/kominfo)

BNK Ngawi Sosialisasi P4GN, Ajak Semua Pihak Cegah Peredaran dan Penyalahgunaan Narkoba di Wilayah Perbatasan

di %s Kesehatan/Pendidikan 132 views

Saat ini penyalahgunaan narkotika dan obat berbahaya atau narkoba semakin mengkhawatirkan bahkan peredarannya di Indonesia semakin marak, tidak hanya orang dewasa tetapi  juga menyasar semua kalangan termasuk anak – anak.

Melihat kondisi ini, Badan Narkotika Kabupaten (BNK) Ngawi gelar sosialisasi program Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) bagi Kepala Sekolah dan Guru lingkup UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Ngrambe dan Sine, bertempat di Agro Tecno Park (ATP), Mangkleng, Ngrambe , Rabu (26/6)

Menurut Kepala BNK Ngawi, Ony Anwar kegiatan ini dilakukan untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan terhadap perilaku penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba khususnya jajaran pendidikan. “Dengan sosialisasi ini saya berharap setiap sekolah bisa memiliki pedoman dan materi terkait pencegahan, serta peredaran gelap narkoba, yang nantinya dapat disosialisasikan ke siswa,” kata Ony Anwar.

Ony Anwar menghimbau seluruh Kasek dan tenaga pendidik terus melakukan pengawasan bagi siswanya, mulai sekolah tingkat dasar hingga lanjutan terkait  banyaknya kasus peredaran narkoba saat ini yang banyak ditangani terutama diwilayah perbatasan seperti Kecamatan Ngrambe dan Sine. “Sebab, disinyalir daerah atas ini sangat rentan masuk dan beredarnya narkoba dari wilayah lain seperti  dari Jawa Tengah,” ujarmya.

Dikesempatan ini, Ony Anwar tidak hanya meminta jajaran pendidikan tetapi juga seluruh masyarakat turut andil dalam pemberantasan dan peredaran narkoba di Kabupaten Ngawi, “Mari kita jaga anak – anak kita, dari bahaya narkoba,” tandasnya.

Sementara menurut Kepala Dinas Pendidikan melalui Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Non Formal (NF), Istamar menyampaikan pendidikan agama bisa menjadi salah satu langkah preventif terhadap peredaran obat terlarang ini. Dan, pihaknya begitu prihatin dengan kondisi saat ini, terutama meningkatnya kasus narkoba di Kecamatan Ngrambe. “Kegiatan ini akan kami tidaklanjuti ke semua lembaga termasuk rencana penambahan pembelajaran agama,” tuturnya. 

Seperti yang disampaikan Kepala Bagian Operasional Satresnarkoba, Polres Ngawi, Ipda Jais Bintoro bahwa ada beberapa strategi yang akan dilakukan dalam pencegahan dan peredaran narkoba ini, salah satunya melakukan penyuluhan ke sekolah dan masyarakat, “Setelah itu kami akan melakukan pembinaan, pemantauan dan endhing nya penindakan,” jelasnya.  (nf/kominfo)

Wayang Kulit “Semar Mbangun Khayangan”, Meriahkan Sosialisasi JKN di Ngawi Bupati Ngawi : Hak Dasar Masyarakat Harus Diperhatikan dan Diayomi

di %s Seni Budaya 155 views

Untuk optimalkan pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan Pemerintah Kabupaten Ngawi gelar Sosialisasi yang dikemas dalam pagelaran Wayang Kulit semalam suntuk dengan Dalang Ki Warseno Slenk mengambil lakon Semar Mbangun Khayangan di Alun – Alun Merdeka Ngawi, Sabtu (19/01).

Hadir dalam acara ini Direktur Informasi dan Komunikasi Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kemen kominfo RI, Dr. Wiryanta jelaskan bahwa sosialisasi ini dilakukan untuk memberikan pengetahuan masyarakat tentang penyelenggaraan sistem JKN. “Salah satu tugas Kementerian Kominfo adalah melakukan sosialisasi visi misi dan program strategis pemerintah kepada masyarakat yang tertuang dalam Inpres Tahun 2015,” jelas Wiryanta. Dan, JKN merupakan salah satu program strategis nasional.

Lebih lanjut, Wiryanta katakan pertunjukkan wayang kulit menjadi salah satu sarana tepat untuk media sosialisasi karena bisa bertatap muka secara langsung dengan masyarakat, “Kalau kita gunakan di media yang mainstream seperti surat kabar atau media online, atau forum lainnya itu hanya sifatnya mengajak, tapi kalau ingin mengubah perilaku tentunya dengan tatap muka akan lebih efektif, termasuk dengan wayang ini,”ungkapnya.

Sementara Bupati Ngawi Ir Budi Sulistyono dalam sambutannya menyampaikan bahwa hak dasar masyarakat itu harus diperhatikan dan diayomi dengan betul, “Jangan sampai ada satupun masyarakat yang lolos dari perhatian Pemerintah baik pusat maupun daerah terkait program serta fasilitas kesehatan yang diberikan,”tandasnya.

Dikesempatan yang sama, juga hadir Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Johan Budi Sapto Pribowo katakan pihaknya juga berperan dalam mensosialisasikan program pemerintah, salah satuya JKN ini. “Selain itu juga program lain yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat, terutama di desa, seperti Program Keluarga Harapan, bantuan Dana Desa,” terangnya.

Dalam acara sosialisasi ini, Kepala BPJS Cabang MadiunTarmuji sampaikan bahwa program BPJS merupakan program kesehatan yang sifatnya gotong – royong, yang prinsipnya kebersamaan, “Disini kami sampaikan kemasyarakat, kalau bisa jangan pas sakit, baru mendaftar,” ucapTarmuji.

Masih menurut Tarmuji berdirinya BPJS Kesehatan berdasarkan Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS Pasal 14 yang menyatakan bahwa setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 bulan di Indonesia, wajib menjadi peserta program Jaminan Sosial.

Hadir juga dalam acara ini, Wakil Bupati Ngawi, Ony Anwar, Sekda Kabupaten Ngawi, Mokh.Sodiq Triwidiyanto, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Ngawi, Kepala OPD, Camat dan Kepala UPT Puskesmas se kabupaten Ngawi dan masyarakat.

Untuk menarik perhatian masyarakat dalam sosialisasi ini, panitia menyediakan beragam doorprize yang dibagikan saat digelar dialog interaktif disela pertujukan wayang. (red/kominfo)

Go to Top