INFORMATIF, INSPIRATIF, MENCERAHKAN

Sosialisasi APIP Dengan APH Dalam Penanganan Laporan Pengaduan Masyarakat Yang Berindikasi Pada TPK Lingkup Pemkab Ngawi

di Berita/Pemerintahan oleh

Bertempat
di Pendopo Wedya Graha, Kamis (1/8) digelar acara sosialisasi perjanjian kerja
sama antara Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) dengan Aparat Penegak
Hukum (APH) dalam penanganan laporan pengaduan masyarakat yang berindikasi pada
tindak pidana korupsi  di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Ngawi. Kegiatan ini adalah wujud komitmen Pemerintah
Kabupaten Ngawi dalam menciptakan pengelolaan Pemerintahan yang bersih.

Hadir
dalam kegiatan ini Kapolres Ngawi Pranatal Hutajulu, Kepala Kejaksaan Negeri
Ngawi, seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Camat dan para Kepala
Desa se Kabupaten Ngawi.

Dalam
sambutannya, Kepala Inspektorat Kabupaten Ngawi, Didik Darmawan mengungkapkan
bahwa pendatangan perjanjian kerjasama ini telah dilakukan tanggal 18 September
2018 silam dengan Kejaksaan Negeri Ngawi dan Kepolisian Resort Ngawi di
Surabaya. “Perjanjian kerjasama antara APIP dengan APH ini sebagai bentuk
sinergitas dalam penanganan tidak pidana korupsi (TPK) dilingkup Pemkab Ngawi”
jelasnya.

Kapolres
Ngawi, Pranatal Hutajulu dalam kesempatan ini menyampaikan melalui kerja sama
antara ini, diharapkan Polres dan Kejari dapat menyamakan persepsi APIP dan
APH, terlebih dalam penanganan pengaduan masyarakat yang mengindikasikan adanya
korupsi dalam penyelenggarakan pemerintahan daerah, “Juga diharapkan proses
penegakan hukum bisa berjalan lebih optimal,” kata Pranatal

Sementara,
Kajari Ngawi, Waito Wongateleng dalam sambutannya mengatakan MoU (Memorandum of Understanding) ini tidak
lanjut dari perjanjian ditingkat pusat, “Dengan perjanjian ini tentunya akan
memudahkan kami sebagai aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugas,” kata
Waito.

Perjanjian
kerjasama ini menurut Waito, bisa dijadikan dasar dalam pelaksanaan penegakan
hukum pada aduan terkait kinerja Pemda, “MoU ini bisa menjadi pedoman manakala
kami mendapatkan pengaduan masyarakat. Terus terang saja, semejak kami bertugas
disini banyak sekali laporan pengaduan masyarakat ataupun terkait kinerja Pemda
ataupun desa,” ujarnya.

Kajari
juga mengungkapkan siapa saja yang berhak dilaporkan, “Bupati, Wakil Bupati,
pimpinan DPRD serta anggotanya, Aparatur Sipil Negara (ASN), Kepala Desa dan
perangkat Desa,” lanjutnya.

Masih
menurut Kajari, mekanisme dalam perjanjian apabila dalam pengaduan sifatnya
administratif maka akan ditangani oleh APIP sedangkan apabila sifatnya tindak
pidana maka akan di tangani oleh APH. “Dengan perjanjian ini kita (kejaksaan,
red) jadi tahu, setelah ada laporan harus bertindak apa,” tuturnya.

Sedangkan
Bupati Ngawi, Budi Sulistyono menambahkan sosialisasi ini sangat membantu Pemerintah,
terlebih untuk Pemerintahan lingkup desa. Pasalnya, di era otonomi desa saat
ini program Pemerintah pusat langsung untuk desa, “Kegiatan ini sangat
bermanfaat bagi desa, sebab makin hari otonominya semakin besar tetapi sumber
dayanya masih sangat terbatas,” katanya. (nf/kominfo)

Leave a Reply

Terkini Dalam Berita

Go to Top