Tag archive

OPD

Sosialisasi APIP Dengan APH Dalam Penanganan Laporan Pengaduan Masyarakat Yang Berindikasi Pada TPK Lingkup Pemkab Ngawi

di %s Berita/Pemerintahan 39 views

Bertempat di Pendopo Wedya Graha, Kamis (1/8) digelar acara sosialisasi perjanjian kerja sama antara Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) dengan Aparat Penegak Hukum (APH) dalam penanganan laporan pengaduan masyarakat yang berindikasi pada tindak pidana korupsi  di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngawi. Kegiatan ini adalah wujud komitmen Pemerintah Kabupaten Ngawi dalam menciptakan pengelolaan Pemerintahan yang bersih.

Hadir dalam kegiatan ini Kapolres Ngawi Pranatal Hutajulu, Kepala Kejaksaan Negeri Ngawi, seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Camat dan para Kepala Desa se Kabupaten Ngawi.

Dalam sambutannya, Kepala Inspektorat Kabupaten Ngawi, Didik Darmawan mengungkapkan bahwa pendatangan perjanjian kerjasama ini telah dilakukan tanggal 18 September 2018 silam dengan Kejaksaan Negeri Ngawi dan Kepolisian Resort Ngawi di Surabaya. “Perjanjian kerjasama antara APIP dengan APH ini sebagai bentuk sinergitas dalam penanganan tidak pidana korupsi (TPK) dilingkup Pemkab Ngawi” jelasnya.

Kapolres Ngawi, Pranatal Hutajulu dalam kesempatan ini menyampaikan melalui kerja sama antara ini, diharapkan Polres dan Kejari dapat menyamakan persepsi APIP dan APH, terlebih dalam penanganan pengaduan masyarakat yang mengindikasikan adanya korupsi dalam penyelenggarakan pemerintahan daerah, “Juga diharapkan proses penegakan hukum bisa berjalan lebih optimal,” kata Pranatal

Sementara, Kajari Ngawi, Waito Wongateleng dalam sambutannya mengatakan MoU (Memorandum of Understanding) ini tidak lanjut dari perjanjian ditingkat pusat, “Dengan perjanjian ini tentunya akan memudahkan kami sebagai aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugas,” kata Waito.

Perjanjian kerjasama ini menurut Waito, bisa dijadikan dasar dalam pelaksanaan penegakan hukum pada aduan terkait kinerja Pemda, “MoU ini bisa menjadi pedoman manakala kami mendapatkan pengaduan masyarakat. Terus terang saja, semejak kami bertugas disini banyak sekali laporan pengaduan masyarakat ataupun terkait kinerja Pemda ataupun desa,” ujarnya.

Kajari juga mengungkapkan siapa saja yang berhak dilaporkan, “Bupati, Wakil Bupati, pimpinan DPRD serta anggotanya, Aparatur Sipil Negara (ASN), Kepala Desa dan perangkat Desa,” lanjutnya.

Masih menurut Kajari, mekanisme dalam perjanjian apabila dalam pengaduan sifatnya administratif maka akan ditangani oleh APIP sedangkan apabila sifatnya tindak pidana maka akan di tangani oleh APH. “Dengan perjanjian ini kita (kejaksaan, red) jadi tahu, setelah ada laporan harus bertindak apa,” tuturnya.

Sedangkan Bupati Ngawi, Budi Sulistyono menambahkan sosialisasi ini sangat membantu Pemerintah, terlebih untuk Pemerintahan lingkup desa. Pasalnya, di era otonomi desa saat ini program Pemerintah pusat langsung untuk desa, “Kegiatan ini sangat bermanfaat bagi desa, sebab makin hari otonominya semakin besar tetapi sumber dayanya masih sangat terbatas,” katanya. (nf/kominfo)

Sekda Kab. Ngawi Tutup Diklatpim IV Angkatan 14 Jatim

di %s Pendidikan 87 views

Sekretaris Daerah Kabupaten Ngawi, Mokh Sodiq Triwidiyanto secara resmi menutup Diklat Kepemimpinan Tingkat IV Provinsi Jawa Timur Angkatan ke 14 yang diselenggarakan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kabupaten Ngawi di Command Center Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi, Selasa (23/07).

Disela sambutannya Sekda Kab. Ngawi, Mokh Sodiq Triwidiyanto berharap seluruh peserta memiliki memiliki wawasan, kemampuan, pengetahuan dan keahlian untuk berinovasi sesuai bidangnya, “Kabupaten Ngawi akan berkembang lebih cepat jika aparaturnya inovatif serta mampu pandai membaca peluang. Dengan begitu, tantangan kedepan masyarakat harus puas dengan pelayanan Pemerintah,” kata Sekda.

Hadir dalam acara ini Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Timur yang diwakili Kepala Bidang pengembangan Pengajaran Kompetensi Provinsi Jawa Timur, Sri Rahayu Ningsih, Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Ngawi Yulianto Kusprasetyo, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta peserta Diklatpim IV.

Diklatpim yang diikuti 40 peserta dilaksanakan dari tanggal 14 Maret – 17 Juli ini, dilakukan dengan system on- off di Aula Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja . Peserta Diklatpim ini melalui 5 tahapan sesuai kurikulum yang berlaku, hal ini seperti yang disampaikan Kepala BKPP Ngawi, Yulianto Kusprasetyo dalam sambutannya.

Tahapan ini diantaranya tahap diagnosa kebutuhan perubahan organisasi yang terdiri dari empat mata diklat, tahap taking ownership terdiri dari dua kegiatan selanjutnya tahap merancang perubahan dan membangun tim terdiri dari 7 mata diklat, tahap laboratorium kepemimpinan terdiri dari 2 kegiatan dan tahap evaluasi terdiri dari 2 kegiatan,  “Tahapan tersebut dilakukan dengan metode diskusi kelas, kelompok, presentasi kelompok dan kelas pembekalan narasumber, simulasi, pemutaran film pendek visitasi dan benchmarking serta penulisan kertas kerja proyek perubahan yang telah diseminarkan,” jelas Yulianto. Untuk benchmarking to best practice ke Kabupaten Wonosobo, “Yang dilaksanakan tanggal 22 – 25 April lalu,” lanjutnya.

Menurut Yulianto, seluruh peserta pejabat eselon IV ini dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan, dan memuaskan, “Untuk predikat sangat memuaskan ada 9 orang dan memuaskan 31 orang, dan 5 predikat terbaik diantaranya Noor Soemadijo, Wahyudi Puruhati, Prima Novita Ardiyanti, Budi Agung Wibowo dan Catur Sriwiyanto,”ujarnya.

Sementara itu, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jatim melalui Kepala Bidang pengembangan Pengajaran Kompetensi Provinsi Jatim, Sri Rahayu Ningsih memberikan apresiasianya untuk seluruh peserta yang lulus Diklatpim IV terlebih pada lulusan terbaik.  Ia berharap ilmu yang didapat selama diklat serta inovasi yang dibuat dapat diimplementasikan di unit kerja masing – masing dan mampu meningkatkan kualitas Pemerintahan dan pelayan publik yang baik . “Kembali ketempat kerja masing – masing dengan membawa proyek perubahan, tentunya saya berharap dapat memperbaiki sekaligus meningkatkan serta mampu menginspirasi lahirnya gagasan dan inovasi baru berikutnya,” kata Sri Rahayu Ningsih. (nf/dn/kominfo)

BAZNAS Ngawi Gelar Rakerda 2019

di %s Agama 173 views

Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Ngawi gelar rapat kerja daerah (Rakerda) Tahun 2019 bertempat di Pendopo Wedya Graha, Rabu (13/03).

Menurut Ketua Baznas Ngawi, Markuwat Atmo Noto katakan optimalisasi zakat, infaq dan shadaqah (ZIS) perlu dilakukan dan harus dikoordinasikan, “Tentunya hal ini akan lebih bisa terkoordinasi sekaligus memudahkan dalam mambayar dan salurkan zakat,” kata Markuwat. Apalagi selama ini, Baznas telah berhasil mengajak Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi penggerak dalam berzakat dan berinfaq.

Makanya, Baznas Ngawi menurut Markuwat segera membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) disetiap OPD. “Saat ini ZIS di Kabupaten Ngawi terkumpul sekitar 2 miliar dari 3.800 muzaki, tinggal 60 persen lagi dari jumlah ASN yang ada disini,” ungkapnya. Markuwat yakin pihaknya mampu capai 5 miliar.

Sementara Bupati Ngawi, Budi Sulistyono disela acara berikan apresiasinya untuk Baznas Ngawi karena mampu memotivasi tentang zakat atau beramal jariyah bagi ASN ataupun masyarakat. “Untuk Kabupaten Ngawi, sungguh luar biasa. Sebab, dalam jangka waktu dua tahun ini dapat mengelola pertahunnya, sekitar 2 miliar serta tersalurkan dengan baik,” ujar Bupati.

Bupati menghimbau tidak hanya ASN tapi juga masyarakat Ngawi untuk turut dukung Baznas. Sebab, program yang ada di Baznas juga masuk dalam upaya Pemerintah dalam pengentasan kemiskinan. “Untuk warga Ngawi, salurkan segera sebagaian harta dan rejeki kita, sesuai aturan agama dan negara melalui Baznas. Sebab, disini semua akan dikelola secara transparan, dan akan disalurkan dengan baik tanpa ada apapun,”

Sementara Wakil Bupati Ngawi, Ony Anwar jelaskan di Baznas ada empat skala prioritas untuk penerima dari ZIS yang terkumpul, diantaranya Ngawi Sehat, Ngawi Cerdas, Ngawi Makmur, dan Ngawi Sejahtera, “Semua diperuntukkan bagi warga Ngawi yang kurang mampu, termasuk pejalar ataupun mahasiswa kurang mampu yang ingin melanjutkan ke perguruan tinggi, dan pengusaha mikro yang membutuhkan modal agar tidak terjerat rentenir atau perbankan yang kurang baik,” ungkapnya.

Wabup mengharapkan tahun depan dana yang terkolektif melalui Baznas lebih banyak lagi. “Mudah – mudahan semua OPD bisa seratus persen menyalurkan zakatnya melalui Baznas,” pungkasnya.

Hadir dalam acara ini, Sekretaris Daerah Kabupaten Ngawi, Mokh. Sodiq Triwidiyanto, pengurus Baznas Jawa Timur, Kasno Sudaryanto, Kepala OPD se Kabupaten Ngawi, pengurus Baznas Ngawi, unsur ulama, tokoh agama, serta perwakilan ASN di lingkup Pemkab Ngawi. (Kominfo)

 

Bupati Ngawi, Kukuhkan 48 Pengurus Karang Taruna Kabupaten Periode 2019 – 2024

di %s Berita/Kabar Ngawi 124 views

Bupati Ngawi Budi Sulistyono resmi kukuhkan Pengurus Karang Taruna Kabupaten Ngawi masa bakti Tahun 2019-2024, bertempat di Pendopo Wedya Graha, Senin (11/3). Hadir dalam acara ini Sekretaris Daerah Ngawi Mokh Shodiq Triwidiyanto, Asisten Administrasi Umum Setda Hermiati Retno Sriwulan, Ketua DPRD Kab. Ngawi yang diwakili Yuwono Kartiko, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) se Kab. Ngawi, Camat se Kab. Ngawi dan pengurus Karang Taruna yang dilantik.

Menurut, Kepala Dinas Sosial, Tri Pujo Handono ada 48 orang yang dilantik sebagai pengurus karang taruna kali ini, “ Mereka semua dari latar belakang yang berbeda,” kata Tri Pudjo Handono disela sambutannya.

Kadinsos juga sampaikan karang taruna merupakan organisasi sosial yang sudah lama ada, namun baru kali ini resmi dikukuhkan pengurusnya sebagai bentuk legalitas.     Tri Pudjo berharap organisasi ini bisa berjalan sebagaimana mestinya sekaligus mampu menjadi partner Pemerintah dalam pembangunan. “Termasuk bisa menangani penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) di masyarakat,” ujar Tri Pudjo selaku penanggung jawab dalam kepengurusan karang taruna yang baru.

Setelah dilantik, Tri Pudjo juga minta pengurus baru untuk segera lakukan konsolidasi dengan semua instansi maupun semua pihak yang berkaitan dengan kegiatan sosial, “Untuk mengenalkan kepada mereka bahwa sudah ada pengurus baru, dan cepat dilakukan mengingat cukup banyaknya PMKS yang harus ditangani, ada sekitar 26 jenis,” ungkapnya. Selain itu, dalam menangai PMKS tidak boleh tebang pilih tapi semuanya, “Wajib ditangani sesuai dengan bidang yang ada didalam kepengurusan,” ujarnya.

Sementara Bupati Ngawi, Budi Sulistyono dalam sambutannya sampaikan karang taruna harus dikelola lebih produktif lagi, sebab didalamnya terdapat usia produktif sehingga perlu wadah yang tepat. Lebih lanjut, Bupati katakan menuntaskan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan hidup merupakan salah satu visi Pemerintah, “Dengan dikukuhkan pengurus baru karang taruna ini, kami harapkan bisa menjadi mitra bagi Pemerintah didalam pendampingan program. Kita siapkan serta berikan anggaran yang cukup kemudian kita bekali dengan materi – materi untuk majunya organisasi ini,” jelas Budi Sulistyono.

Reza Al Hafid ketua pengurus terpilih karang taruna bakti 2019 -2024, sampaikan dalam waktu dekat akan segera membentuk pengurus di tingkat Kecamatan dan desa. Menurutnya, selama ini pengurusnya belum terbentuk secara sistematis, “Makanya kami akan bentuk kepengurusannya,” katanya usai pelantikan.

Reza berharap kedepan karang taruna mampu bersinergi dengan organisasi lainnya, disamping terus mendukung dan membantu Pemerintah dalam penuntasan kemiskinan,” pungkasnya. (Nn/kominfo)

 

 

Go to Top