INFORMATIF, INSPIRATIF, MENCERAHKAN

Tag archive

OPD

Bappelitbang Ngawi Gelar KISS RKPD Tahun 2021

di Pemerintahan oleh

Untuk mensinkronisasikan perencanaan dari setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan (Bappelitbang) Ngawi gelar Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergitas (KISS) Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2021, di Gedung Kesenian, Kamis (05/03/20)

Acara dengan tema Peningkatan Pelayanan Dasar Dalam Rangka Penanggulanagan Kemiskinan dan Pertumbuhan Ekonomi, dihadiri Wakil Bupati Ngawi Ony Anwar, Ketua DPRD Dwi Riyanto Jatmiko, pejabat lingkup Pemerintah Kabupaten Ngawi, Kepala BUMD, Organisasi Masyarakat serta Organisasi Kepemudaan.

Kepala Bappelitbang, Indah Kusumawardani menyampaikan kegiatan ini dilakukan untuk mewujudkan sebuah perencanaan pembangunan yang yang partisipasif, serta open government dalam pembangunan daerah. Kepala Bappelitbang, menjelaskan KISS adalah sebagai sarana atau wadah untuk menajamkan aspirasi masyarakat, “Dalam mewujudkan dan memadukan rancangan pembangunan ditingkat kecamatan dan desa, dengan prioritas pembangunan di Kabupaten Ngawi,” katanya Danik sapaan akrabnya. Selain itu, kegiatan juga sebagai tempat semua OPD untuk menyampaikan masukan dan saran dalam menajamkan target kinerja sebagai racangan Rencana Kerja (Renja) OPD tahun 2021. “Forum ini bertujuan untuk memperoleh masukan untuk meningkatkan target kinerja sebagai bahan penyempurnaan Renja tahun 2021, makanya diperlukan komitmen dalam perencanaan pembangunan daerah,” pungkasnya.

Ketua DPRD Ngawi, Dwi Rianto Jatmiko juga mengatakan hal yang sama dengan Kepala Bapelitbang bahwa  kegiatan ini bertujuan untuk keterpaduan serta sinkronisasi perencanaan pembangunan, “Guna meningkatkan pelayanan dasar, penurunan kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat di Kabupaten Ngawi,” tuturnya.

Ditegaskan Dwi Rianto Jatmiko dalam forum ini dibutuhkan gagasan dan masukan dari setiap OPD dalam merumuskan perencanaan pembangunan, “Yang bertujuan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan  yang ada di Kabupaten Ngawi,” jelasnya.

Disamping itu, menurut Ketua DPRD untuk menyelesaikan hal itu harus membuat sebuah kebijakan, salah satunya terkait keuangan desa, “Dengan demikian desa juga bisa menjalankan perannya dalam mewujudkan pembangunan infrastrutur yang nantinya berdampak pada peningkatan peningkatan perekonomian  masyarakat yang juga akan bisa menurunkan angka kemiskinan,” terangnya.

SememWabup Ony Anwar usai membuka acara ini meminta seluruh kepala OPD untuk saling berkoordinasi dan mensinkronisasikan perencanaan kegiatan untuk peningkatan serta penguatan pembangunan di Kabupaten Ngawi.

Ony Anwar menandaskan perencanaan pembangunan daerah harus sesuai dengan lima arahan dari Presiden RI, Joko Widodo yakni peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM), melanjutkan Infrastruktur, penyederhanaan regulasi, reformasi birokrasi dan transformasi ekonomi, “Dari lima arahan itu kita harus bisa membreakdown dan bisa disesuaikan dengan perencanaan kegiatan di masing-masing OPD,” lanjutnya.

Dan, Wabup mengatakan OPD harus bersama-sama untuk bisa menjalankan arahan tersebut,  sehingga mampu meningkatkan pembangunan dan menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten Ngawi.

Terkait penurunan angka kemiskinan, Ony Anwar mengharapkan semua OPD dalam forum ini bisa membuat sebuah detail program strategi untuk percepatan di tahun 2021. “Kita sudah ada beberapa strategi yang juga sesuai dengan arahan Presiden yakni dengan membuat perencanaan yang terintegrasi dari desa, Kecamatan hingga Kabupaten, serta membuat dapur umum, pembangunan infrastruktur perbatasan, peningkatan pariwisata dan peningkatan Koperasi Unit Desa (KUD) untuk ketahanan pangan,” ungkapnya.

Wabup berharap di era industri 4.0, strategi tersebut bisa meningkatkan perekonomian yang mandiri dan berdampak pada pembangunan serta  penurunan angka kemiskinan secara signifikan di Kabupaten Ngawi,” imbuhnya.

Kemudian acara dilanjutkan dengan koordinasi antar OPD serta diskusi bersama yang dipandu oleh Bappelitbang. (Humas – Kominfo)

Sebar dan Bagikan :

0Shares
0 0

Forum OPD Dinas PUPR Ngawi, Ony Anwar Minta Perencanaan Sistematis dan Efisien

di Pemerintahan oleh

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Ngawi menggelar Forum Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait perencanaan pembangunan insfratruktur Kabupaten Ngawi, di Aula Kantor Dinas PUPR Kabupaten Ngawi, Selasa (27/02/20).

Kegiatan dihadiri oleh Wakil Bupati Ngawi Ony Anwar, Kepala OPD terkait, Kepala Desa, Camat, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan perwakilan Perguruan Tinggi.

Kepala Dinas PUPR, Suroso mengatakan forum ini bertujuan untuk menyamakan persepsi perencanaan pembangunan infrastruktur di tahun 2021 mendatang. “Kegiatan ini juga telah melalui pembahasan Musyawaarh Perencanaan Pembangunan (musrenbang) Kecamatan dan Desa,” katanya.

Kali ini, Suroso juga menyinggung soal kondisi jalan di Kabupaten Ngawi yang terus mengalami pertambahan serta perkembangan, makanya Kadin PUPR ini berharap adanya pembaharuan surat keputusan (SK) terkait hal ini setiap tahunnya, “Seperti jalan Kabupaten yang naik menjadi jalan Provinsi  dan jalan desa yang menjadi jalan Kabupaten,” ujarnya diakhir laporannya.

Sementara Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bappelitbang)  Ngawi, melalui Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, Kusumawati Nilam dalam paparannya menyampaikan setiap usulan yang sudah mengerucut dalam forum OPD tidak semua bisa direalisasikan, “Karena kita juga melihat skala prioritas serta penyesuaian kemampuan pendanaan Kabupaten,” terang Nilam.

Menurut Kabid Infrastruktur dan Kewilayahan ini kabupaten Ngawi dengan nilai SAKIP A, ada tiga kewajiban yang harus diprioritaskan, diantaranya penurunan kimiskinan, peningkatan pelayanan dasar dan pertumbuhan ekonomi, “Dengan demikian usulan yang ada di forum OPD ini, kita juga akan membaginya menjadi tiga hal tersebut,” imbuhnya.

Terkait perencanaan yang akan dilakukan Dinas PUPR di tahun 2021, Wabup Ony Anwar meminta untuk dilakukan perencanaan secara sistematis dan efisien, “Jadi mulai dari tingkat desa, Kecamatan dan Kabupaten diharapkan nantinya bisa saling terintegrasi dan bisa dibaca oleh setiap masyarakat,” ujarnya.

Dengan metode perencanaan tersebut, Ony Anwar mengatakan kedepannya bisa dilihat secara sistematis apa saja yang dibutuhkan masyarakat, “Dan bisa dipetakan sesuai dengan skala prioritas pembangunan, sehinga akan lebih tepat dan bermanfaat bagi masyarakat,” tuturnya. Kali ini, Wabup meminta untuk berhubungan baik dengan Kabupaten tetangga, terkait pembangunan di perbatasan.

Dikesempatan ini, Ony Anwar juga menyinggung komentar netizen terkait kerusakan jalan di Kabupaten Ngawi, menandaskan bahwa pembangunan jalan telah dilakukan secara maksimal oleh Dinas PUPR, “Jika anggaran kita diprioritaskan untuk pembangunan jalan saja, kebutuhan masyarakat lain seperti kesehatan, pendidikan, ekonomi dan kesejahteraan masyarakat lain tidak akan bisa dicukupi, maka dari itu kita harus membaginya dengan seimbang agar semua bisa berjalan dengan baik,” terang Ony Anwar.

Usai sambutan Wabup, acara dilanjutkan dengan paparan perencanaan Dinas PUPR dan musyawarah bersama undangan yang hadir. (humas – Kominfo)

Sebar dan Bagikan :

0Shares
0 0

Bupati Gelar Rakor Organisasi Perangkat Daerah (OPD)

di Kabar Ngawi/Pemerintahan oleh

Setelah melakukan rotasi dan mutasi pekan lalu, Bupati Ngawi, Budi Sulistyono langsung tancap gas dengan menggelar Rapat Koordinasi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) se kabupaten Ngawi, bertempat di Gedung Kesenian Ngawi, Selasa (7/01).

Rapat koordinasi ini terkait pembahasan evaluasi program kegiatan tahun 2019 dan perencanaan program pada 2020,

Dalam sambutanya, Bupati Ngawi mengatakan evaluasi pada tahun 2019 masih seperti tahun sebelumnya, “Evaluasi tidak jauh – jauh dari tahun sebelumnya yaitu kejar mengejar di ujung tahun,” ujarnya.

Lebih lanjut Bupati menyampaikan bahwa pada perencanaan pada tahun 2020 harus ada strategi baru, seperti melakukan lelang di awal tahun, supaya penyerapan anggaran lebih cepat dan pengerjaannya lebih optimal,” ujarnya. Budi Sulistyono juga jelaskan bahwa proses pelelangan yang dilakukan di awal, akan mempercepat proses pengerjaannya  akan kita bisa melepas pekerjaan kepada pihak lain itu bisa secepat mungkin dengan harapan, “Apabila proyek itu selesai cepat berarti masyarakat itu makin cepat menikmati,” tandasnya

Sementara itu Wakil Bupati  Ngawi, Ony Anwar pada rakor ini juga menyinggung evaluasi anggaran Dana Desa yang telah dilaksanakan di tahun 2019 dan perencanaan di tahun 2020. Wabup mengungkapkan bahwa penyerapan sudah dilakukan dengan baik, namun implementasi dilapangan kurang, hal ini menjadi tugas Camat dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa untuk mengawal APBDes sehingga yang terjadi tahun 2019 tidak terulang lagi di tahun 2020,” katanya

Dalam rakor ini juga dihadirkan konsultan perencanaan, Dewi Kanestri. Diharapkan, hadirnya konsultan ini OPD semakin mengoptimalkan kinerjanya, “Kami dipercaya untuk meriset suatu daerah, ada tiga pendekatan diantaranya  diskusi terkait entrepreneur kompetitif government,  bagaimana melihat peluang dan bisa mendorong potensi terkait pelayanan publik, kemudian terkuait costumer goverment bagaimana stakeholder yang ada mengerti terkait Travel Technology Initiative (TTI) Development Event Organizer, dan Digital Global Cosmopolitan Government, bagaimana OPD memiliki wawasan global kompeten dan connection,” ungkap Dewi.

Rakor ini juga  di hadiri, Sekretaris Daerah Kabupaten Ngawi Mokh Shodiq Triwidiyanto, Pimpinan OPD, dan Camat Se Kabupaten Ngawi.(Kominfo)

Sebar dan Bagikan :

0Shares
0 0

Sosialisasi APIP Dengan APH Dalam Penanganan Laporan Pengaduan Masyarakat Yang Berindikasi Pada TPK Lingkup Pemkab Ngawi

di Berita/Pemerintahan oleh

Bertempat di Pendopo Wedya Graha, Kamis (1/8) digelar acara sosialisasi perjanjian kerja sama antara Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) dengan Aparat Penegak Hukum (APH) dalam penanganan laporan pengaduan masyarakat yang berindikasi pada tindak pidana korupsi  di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngawi. Kegiatan ini adalah wujud komitmen Pemerintah Kabupaten Ngawi dalam menciptakan pengelolaan Pemerintahan yang bersih.

Hadir dalam kegiatan ini Kapolres Ngawi Pranatal Hutajulu, Kepala Kejaksaan Negeri Ngawi, seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Camat dan para Kepala Desa se Kabupaten Ngawi.

Dalam sambutannya, Kepala Inspektorat Kabupaten Ngawi, Didik Darmawan mengungkapkan bahwa pendatangan perjanjian kerjasama ini telah dilakukan tanggal 18 September 2018 silam dengan Kejaksaan Negeri Ngawi dan Kepolisian Resort Ngawi di Surabaya. “Perjanjian kerjasama antara APIP dengan APH ini sebagai bentuk sinergitas dalam penanganan tidak pidana korupsi (TPK) dilingkup Pemkab Ngawi” jelasnya.

Kapolres Ngawi, Pranatal Hutajulu dalam kesempatan ini menyampaikan melalui kerja sama antara ini, diharapkan Polres dan Kejari dapat menyamakan persepsi APIP dan APH, terlebih dalam penanganan pengaduan masyarakat yang mengindikasikan adanya korupsi dalam penyelenggarakan pemerintahan daerah, “Juga diharapkan proses penegakan hukum bisa berjalan lebih optimal,” kata Pranatal

Sementara, Kajari Ngawi, Waito Wongateleng dalam sambutannya mengatakan MoU (Memorandum of Understanding) ini tidak lanjut dari perjanjian ditingkat pusat, “Dengan perjanjian ini tentunya akan memudahkan kami sebagai aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugas,” kata Waito.

Perjanjian kerjasama ini menurut Waito, bisa dijadikan dasar dalam pelaksanaan penegakan hukum pada aduan terkait kinerja Pemda, “MoU ini bisa menjadi pedoman manakala kami mendapatkan pengaduan masyarakat. Terus terang saja, semejak kami bertugas disini banyak sekali laporan pengaduan masyarakat ataupun terkait kinerja Pemda ataupun desa,” ujarnya.

Kajari juga mengungkapkan siapa saja yang berhak dilaporkan, “Bupati, Wakil Bupati, pimpinan DPRD serta anggotanya, Aparatur Sipil Negara (ASN), Kepala Desa dan perangkat Desa,” lanjutnya.

Masih menurut Kajari, mekanisme dalam perjanjian apabila dalam pengaduan sifatnya administratif maka akan ditangani oleh APIP sedangkan apabila sifatnya tindak pidana maka akan di tangani oleh APH. “Dengan perjanjian ini kita (kejaksaan, red) jadi tahu, setelah ada laporan harus bertindak apa,” tuturnya.

Sedangkan Bupati Ngawi, Budi Sulistyono menambahkan sosialisasi ini sangat membantu Pemerintah, terlebih untuk Pemerintahan lingkup desa. Pasalnya, di era otonomi desa saat ini program Pemerintah pusat langsung untuk desa, “Kegiatan ini sangat bermanfaat bagi desa, sebab makin hari otonominya semakin besar tetapi sumber dayanya masih sangat terbatas,” katanya. (nf/kominfo)

Sebar dan Bagikan :

0Shares
0 0
Go to Top