Fitur chatting pada situs jejaring sosial Facebook kembalo dimanfaatkan sebagai media penyebaran virus. Kali ini, ditemukan sebuah virus baru yang memakai metode penularan serupa.

Virus ini dilabeli sebagai “Steck.Evl” oleh penemunya, Trend Micro. Untuk menyebarkan diri, virus tersebut memunculkan jendela chat “pop-up” yang berisi link ke sebuah situs yang tampaknya tidak berbahaya.

Begitu pengguna yang tak curiga meng-klik link tersebut, virus pun beraksi dan secara otomatis menginfeksi komputer yang dipakai.

Saat berada di komputer, si virus menonaktifkan dan membuang program antivirus yang ada. “Dia menghentikan proses atau service program yang terkait dengan aplikasi anti-malware,” kata sumber Trend Micro seperti dikutip dari Daily Mail.

Kemudian, virus mengulangi metode penyebarannya dengan menampilkan diri di window chat dari orang-orang yang terdaftar sebagai teman dalam akun Facebook pengguna.

“Virus worm ini menyebarkan diri lewat aplikasi instant messaging dan jejaring sosial,” jelas Trend Micro. “Dia mengirim link palsu lewat window chat yang sebenarnya berisi perintah untuk men-download virus ke komputer pengguna.”

Setelah berhasil mengeliminasi program yang mengancam dirinya, virus akan men-download program-program lain untuk mendukung aktivitasnya di komputer yang terinfeksi.

Metode penyebaran virus ini sebenarnya bukan barang baru. Cara serupa telah diterapkan oleh virus-virus terdahulu dalam mencari korban. Untuk berjaga-jaga dari kemungkinan terinfeksi virus, sebaiknya pengguna Facebook mencurigai dan menghindari link yang dikirim lewat jendela obrolan. (surya.co.id)

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan membuka kemungkinan mengambil alih pembayaran tunjangan profesi pendidik demi kelancaran. Kepastiannya menunggu hingga Juli atau triwulan kedua pembayaran.

”Kami akan lihat sampai Juli. Jika pemerintah daerah tetap tak bisa membayar lancar, kami akan cari mekanisme lebih baik,” kata Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh, akhir pekan lalu, di Jakarta.

Tunjangan profesi triwulan pertama 2012 semestinya disalurkan ke rekening pribadi penerima, April lalu. Namun, hingga Minggu lalu, ada yang tak kunjung cair karena tak ada SK pencairan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Menurut Nuh, SK masing-masing direktur jenderal pendidikan dasar dan menengah selesai Maret. Dana pun sudah disalurkan kepada pemerintah provinsi.

Menurut Retno Listiyarti, Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Guru Indonesia, Kemdikbud tak belajar dari kesalahan penyaluran tunjangan profesi guru. ”Bukannya makin mudah. Hampir enam tahun pelaksanaan sertifikasi, tak ada perbaikan kinerja dalam sistem pembayaran tunjangan,” katanya.

Pencairan tunjangan profesi bagi guru swasta dan honorer, lanjutnya, sudah ada di beberapa daerah. Besaran tunjangan dipukul rata Rp 1,5 juta per bulan.

Iwan Hermawan, Sekjen Federasi Guru Independen Indonesia, mengatakan, pembayaran tunjangan di Jawa Barat tak merata. Di Kota Bandung belum ada pembayaran. Di kabupaten, seperti Garut, Tasikmalaya, Sumedang, dan Bandung Barat, hanya dibayar dua bulan.

Pemerintah daerah dinilai sibuk mengklarifikasi guru yang memenuhi 24 jam mengajar. Pemenuhan 24 jam mengajar ini dinilai bukan salah guru, melainkan akibat ketidakmampuan pemerintah menata distribusi guru. ”Akibat guru didesentralisasi. Jadi, tunjangan dan gajinya melalui DAU kota/kabupaten sehingga banyak hambatan birokrasi,” kata Iwan.

Triwulan

Berdasarkan keputusan Kementerian Keuangan, pembayaran tunjangan profesi pendidik dibayar per triwulan. Triwulan pertama dibayarkan paling lambat April. ”Dana tunjangan profesi guru itu mengendap. Jadi lahan birokrat untuk memanfaatkan bunga anggaran,” ujar Retno.

Para guru juga dibingungkan dengan keharusan membuka beberapa rekening bank. Selain bank daerah, mereka juga harus punya rekening bank lain. ”Guru dipermainkan untuk soal tunjangan profesi ini,” katanya.

Secara terpisah, Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia Sulistiyo mengatakan, keterlambatan pembayaran tunjangan profesi guru ini akibat kinerja Kemdikbud yang lambat menyelesaikan SK sertifikasi. ”Setelah guru diurusi berbagai unit utama di berbagai ditjen dan badan guru, justru birokrasi guru jadi rumit dan lambat,” katanya. PGRI akan mengadukan Kemdikbud kepada Presiden dan DPR.(kompas.com )