Ngawi – Dalam rangka menjaga kondusifitas serta keamanan di Kabupaten Ngawi, Pemerintahan Daerah melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda menyelenggarakan kegiatan dialog bersama tokoh agama dan masyarakat se-Kabupaten Ngawi bertempat di Pendopo Wedya Graha, Rabu (23/03).

Kegiatan pada pagi hari ini menghadirkan mubaliq Imam Hambali pengasuh Ponpes Al-Jihad Surabaya dan dihadiri langsung oleh Wakil Bupati Ony Anwar, Forpimda, SKPD terkait, tokoh agama dan masyarakat. Sedangkan tema yang diambil adalah, “dengan menghargai kemajemukan akan tercipta masyarakat yang modern, harmonis dan demokratis”.

Dalam kesempatan tersebut Wakil Bupati Ngawi Ony Anwar menyampaikan bahwa indonesia merupakan negara berkembang yang memiliki potensi yang luar biasa dibidang pangan, kelautan dan budaya yang dapat menyilaukan negara tetangga untuk menguasai indonesia. “Saat ini banyak negara berperang bukan karna minyak melaikan karna pangan”.

Maka tidak heran bila saat ini banyak gejolak sosial yang timbul dalam masyarakat yang dipicu oleh beberapa orang yang tidak bertanggungjawab mengatasnamakan golongan, agama dan faham radikal yang tujuannya untuk mencari keuntungan dari indonesia dengan cara adu domba.

Untuk itu, dengan pertemuan pagi hari ini diharapkan dapat menyatukan tekat, komitmen bahwa indonesia yang mempunyai banyak suku, agama dan budaya ini tetap bersatpadu untuk tetap maju dan berkepribadian.

Sementara Imam Hambali dalam kesempatan tersebut menyampaikan bahwa saat ini tokoh agama, tokoh masyarakat di tuntut untuk cerdas, “banyak orang pinter tapi dak cerdas, melakukan sesuatu tanpa berpikir akibatnya”. Itu yang garai ruwet.

Makanya dalam hidup ini harus hati-hati dan ada tiga langkah bila hidup kita ingin bahagia dunia akhirat. Yang pertama jangan suka membenci orang, siapa tahu orang yang kita benci suatu saat kita butuhkan. Yang kedua jangan suka menghina siapapun, siapa tahu orang yang kita hina itu kekasih tuhan. Dan yang terakhir adalah jangan mudah sakit hati.

Ngawi – Asisten Adminitrasi Pemerintahan Budiono membuka Rapat Koordinasi Peningkatan Pemahaman Sadar Hukum Bagi Pengawas dan Anggota Korpri Unit SKPD se-Kabupaten Ngawi bertempat di Rm. Notosuman, Selasa (22/03).

Dalam sambutanya Asisten Adminitrasi Pemerintahan Budiono mewakili Ketua Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Ngawi menyampaikan rasa hormat dan mengapresiasi yang setinggi-tingginya kepada anggota Korpri/ASN yang telah mengabdikan diri kepada Bangsa dan Negara khusunya pada Kabupaten Ngawi yang kita cintai bersama. “Tanpa dukungan dan partisipasi dari bapak ibuk sekalian, semua program yang telah direncanakan dengan baik tidak akan dapat terwujud. Maju dan tidaknya Kabupaten Ngawi bukan hanya tanggung jawab Bupati dan jajaranya akan tetapi menjadi tanggung jawab kita bersama”.

Dengan telah disahkanya UU Nomor 5 Tahun 2015 tentang Aparatur Sipil Negara maka esistensi organisasi Korpri tidak berubah, justru diperkuat karna dicantumkanya bab 11 mengenai organisasi di pasal 126. Dimana PNS akan bertransformasi menjadi Korp Profesi Pegawai Aparatur Sipil Negara Republik Indonesia.

Kita ketahui bersama bahwa Korpri adalah satu-satunya wadah penghimpun diri yang peran dan kiprahnya tidak terlepas dari kedinasan. Pemantapan jiwa korsa perlu terus dilakukan jiwa korsa yang memupuk rasa hormat menumbuhkembangkan kesetiyaan terhadap bangsa dan negara memantapkan sebagai anggota Korpri dan tidak mementingkan diri sendiri. hal ini akan mendasari tercapainya biroktasi yang bersih efisien, efektif dan produktif. Birokrasi yang transparan yang melayani masyarakat dan birokrasi yang akuntable.

Hal ini sejalan dengan arahan Presiden Republik Indonesia untuk mewujudkan pemerintahan yang baik. Dengan cara membangun budaya birokrasi yang kredible dan akuntable lanjutkan upaya pemberantasan korupsi perilaku kontruktif di semua lini birokrasi.

Mengakiri sambutanya, Beliau Berharap kepada anggota Korpri khususnya Kabupaten Ngawi mari kita bekerja dengan berpedoman pada aturan perundang-undangan yang berlaku sehingga kesalahan dan masalah dapat dihindari.

Sementara Sekretaris Korpri Waras Raharjo dalam laporanya menyebutkan bahwa kegiatan pada pagi hari ini diikuti 180 anggota dengan menghadirkan tiga narasumber yang berasal dari Akademisi, Kejaksaan dan BPJS.

Ngawi – Bupati Ngawi melakukan sidak di empat titik lokasi bekas tambang galian C meliputi Desa Banyuurip Kec. Ngawi, Sidorejo Kec . Geneng, Gendingan Kec. Widodaren, dan Sambirejo Kec. Mantingan. Dalam sidak kali ini Budi Sulistyono didampingi sejumlah kepala SKPD antara lain Kepala DPU BMCK dan Kebersihan Suroso, Kepala BPMPPT Yusuf Rosadi, Kepala PU Pengairan dan Pertambangan Purwoko, Kepala Dinas Pertanian Marsudi dan Kabag Humas Setda Prasetyo Hari Adi.

Lokasi pertama yang disasar Budi Sulistyono yakni tambang di Desa Banyuurip Kecamatan Ngawi, dimana lokasi bekas tambang galian C tersebut tidak beroperasi lagi pasca aturan pemerintah menertibkan galian C tanpa izin yang ditangani oleh Dinas Pengairan dan Pertambangan Provinsi Jawa Timur.

Dari Banyuurip Ngawi Bupati Ngawi kemudian melanjutkan sidak lagi di Desa Sambirejo Geneng, di desa itu terdapat lahan milik warga yang diserahkan ke pengusaha agar melakukan galian tanah uruk di lokasi tersebut. Namun sejalan dengan pengerukan galian C sejalan dengan kegiatan itu ada penertiban izin tentang galian C oleh Pemerintah Daerah .

Dalam Sidak galian C ini Bupati mengatakan, Kebutuhan tanah uruk bagi proyek Tol Ngawi – Kertosono sangat membutuh banyak. Ada 50 titik lokasi tambang yang sudah mengajukan izin, namun tidak seharusnya semua mendapat rekomendasi. Ada lokasi tambang yang diprioritaskan mendapatkan rekomendasi yakni daerah yang dekat dengan proyek tol, supaya tidak merusak jalan lintas Kecamatan dan Desa.

Budi Sulistyono juga memberi arahan, untuk tambang yang tidak beroperasi lagi yang merugikan warga agar  tanah yang tidak subur dikembalikan lagi seperti semula dan lahan galian yang menimbulkan potensi bahaya bagi warga terutama anak – anak agar di perhatikan.