Pemkab Ngawi Perkuat Reforma Agraria, Dorong Kepastian Hak dan Kesejahteraan Warga
Pemerintah Kabupaten Ngawi mendukung pelaksanaan Reforma Agraria melalui skema baru Badan Bank Tanah guna memperkuat kepastian hukum atas tanah sekaligus mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sosialisasi program tersebut digelar di Balai Desa Dampit, Kecamatan Bringin, Kamis (9/4/2026).
Sosialisasi yang diselenggarakan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melalui GTRA dan Badan Bank Tanah ini bertujuan memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait mekanisme baru redistribusi tanah dalam program Reforma Agraria.
Bupati Ngawi Ony Anwar Harsono menegaskan bahwa Reforma Agraria merupakan langkah strategis pemerintah dalam memberikan kepastian hukum atas tanah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. “Program ini menjadi solusi atas berbagai persoalan pertanahan yang telah berlangsung lama. Pemerintah hadir untuk memastikan masyarakat mendapatkan kepastian hak atas tanah secara bertahap,” ujarnya.
Ony yang juga menjabat sebagai Ketua Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Kabupaten Ngawi menambahkan, program ini tidak hanya berfokus pada penataan aset berupa legalisasi tanah, tetapi juga penataan akses melalui pemberdayaan masyarakat. “Nantinya masyarakat tidak hanya menerima sertifikat, tetapi juga akan didampingi melalui pelatihan, baik di sektor pertanian maupun UMKM, agar mampu meningkatkan taraf ekonomi,” jelasnya.
Ia memastikan Pemerintah Kabupaten Ngawi akan terus mengawal pelaksanaan Reforma Agraria hingga masyarakat benar-benar merasakan manfaatnya. “Kami berkomitmen untuk terus membersamai masyarakat. Kepastian hak atas tanah ini adalah langkah awal menuju kesejahteraan yang lebih baik,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Penataan dan Pemberdayaan Kantor Wilayah ATR/BPN Provinsi Jawa Timur, Ali Ridlo, menjelaskan bahwa mekanisme redistribusi tanah tahun ini mengalami perubahan dibanding sebelumnya.
Jika sebelumnya redistribusi dilakukan langsung oleh Kantor Pertanahan, kini dilaksanakan melalui Badan Bank Tanah dengan sistem hak berjangka waktu di atas Hak Pengelolaan (HPL). “Langkah ini diambil sebagai evaluasi dari pelaksanaan sebelumnya, di mana masih ditemukan praktik jual beli tanah hasil redistribusi. Padahal tujuan utama program ini adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ungkapnya.
Menurutnya, masyarakat penerima tetap mendapatkan kepastian hukum atas tanah yang dikelola, termasuk dapat diwariskan dan diagunkan. Namun, selama masih dalam masa pengelolaan HPL Badan Bank Tanah, tanah tersebut tidak diperkenankan untuk diperjualbelikan. “Setelah dimanfaatkan dengan baik minimal selama 10 tahun, hak tersebut dapat ditingkatkan menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM),” tambahnya.
Melalui kegiatan ini, masyarakat diharapkan dapat memahami ketentuan yang berlaku serta memanfaatkan program secara optimal guna meningkatkan taraf hidup secara berkelanjutan.
Perkuat Sinergi Antar Daerah, Pemkab Ngawi–Pemkab Pacitan Perluas Kerja Sama Lintas Sektor Strategis
Dalam rangka memperkuat sinergi antar daerah serta mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan, Pemerintah Kabupaten Pacitan melaksanakan kunjungan kerja ke Kabupaten Ngawi selama dua hari, Selasa–Rabu (7–8/4/2026). Kunjungan tersebut menghasilkan kesepakatan perluasan kerja sama di sektor pertanian, perikanan, dan perdagangan.
Rombongan yang dipimpin Bupati Pacitan, Indrata Nur Bayuaji, disambut langsung oleh Bupati Ngawi Ony Anwar Harsono, Sekretaris Daerah Mokh. Sodiq Triwidiyanto, serta jajaran Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Agro Techno Park (ATP) Ngrambe. Pertemuan ini menjadi sarana penguatan silaturahmi antar daerah sekaligus forum berbagi praktik terbaik serta penandatanganan perjanjian kerja sama (MoU) pada sejumlah sektor strategis.
Bupati Ngawi Ony Anwar Harsono menyampaikan bahwa sektor pertanian masih menjadi tulang punggung perekonomian daerah. “Kami fokus pada pengembangan pertanian ramah lingkungan berkelanjutan. Saat ini, luasan lahan organik dan semi-organik di Ngawi terus meningkat guna menjaga kualitas tanah dan produktivitas hasil panen,” ujarnya.
Ia menambahkan, Kabupaten Ngawi berhasil mempertahankan predikat sebagai penghasil padi tertinggi nasional selama tiga tahun terakhir. Capaian tersebut didukung oleh kemandirian petani dalam pengelolaan sumber daya air melalui 23.000 titik sumur submersible.
Selain itu, modernisasi pertanian terus diperkuat melalui penerapan sistem Electricity for Farming pada 17.500 titik sumur dalam guna meningkatkan indeks pertanaman dan produktivitas. “Kami siap berbagi pengalaman terkait digitalisasi pertanian dan manajemen air agar dapat diadaptasi di daerah lain,” kata Ony.
Sementara itu, Bupati Pacitan Indrata Nur Bayuaji mengapresiasi capaian sektor pertanian Kabupaten Ngawi yang dinilai maju dan terintegrasi. Ia menyebut kunjungan ini sebagai langkah strategis untuk mengadopsi pola pengelolaan pertanian yang efektif. “Kunjungan ini menjadi kesempatan berharga bagi kami untuk mempelajari tata kelola pertanian serta upaya peningkatan indeks pertanaman yang efektif di Ngawi,” ungkapnya.
Ia menambahkan, kolaborasi sektor pertanian dan perikanan diharapkan mampu memperluas akses pasar sekaligus memperkuat stabilitas pasokan pangan di wilayah Jawa Timur bagian barat. “Jika Ngawi memiliki hamparan sawah yang luas, Pacitan memiliki kekayaan laut yang melimpah. Sinergi ini akan menjadi kekuatan baru bagi pertumbuhan ekonomi di kedua daerah,” pungkasnya.
Selama kunjungan, rombongan juga melakukan peninjauan lapangan ke area petik melon dan fasilitas laboratorium di Agro Techno Park sebagai bagian dari penguatan pemahaman teknologi pertanian.
Melalui kerja sama ini, kedua pemerintah daerah berkomitmen meningkatkan daya saing produk lokal, memperkuat peran UMKM dan petani milenial, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Panen Raya di Ngawi, Bulog Perkuat Target Serapan 4 Juta Ton Beras 2026
Sebagai bagian dari upaya mendukung ketahanan pangan nasional sekaligus strategi percepatan pencapaian target penyerapan 4 juta ton beras pada tahun 2026, Perum Bulog melaksanakan panen raya di Desa Baderan, Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi, Sabtu (4/4/2026).
Wakil Bupati Ngawi Dwi Rianto Jatmiko menyampaikan bahwa sektor pertanian di Kabupaten Ngawi terus menunjukkan tren positif. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2025, produksi padi mencapai 772.571 ton Gabah Kering Giling (GKG), meningkat dibandingkan tahun sebelumnya.
“Keunggulan Ngawi terletak pada produktivitas yang mencapai 5,99 ton per hektare dan indeks pertanaman 2,59,” ujarnya.
Dengan luas panen 129.013 hektare dan produksi beras sebesar 446.098 ton, Kabupaten Ngawi berkontribusi sekitar 7 persen terhadap produksi padi di Jawa Timur serta menjadi salah satu lumbung pangan utama.
Pada triwulan pertama tahun 2026, produksi padi tercatat sebesar 195.620 ton GKG dengan produktivitas meningkat menjadi 6,04 ton per hektare. Capaian ini menunjukkan konsistensi peningkatan kinerja sektor pertanian di Kabupaten Ngawi.
Kegiatan panen raya tersebut turut dihadiri Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani, Sekretaris Daerah Mokh Sodiq Triwidiyanto, jajaran Forkopimda, anggota DPRD, serta para petani setempat.
Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menegaskan bahwa kehadiran Bulog di tengah petani bertujuan untuk memastikan harga gabah tetap stabil dan memberikan nilai tambah bagi petani.
“Kami memastikan harga gabah yang diterima petani sesuai, bahkan di atas harga pemerintah. Ini bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan petani sekaligus menjaga stabilitas produksi,” jelasnya.
Ia menambahkan, panen raya ini menjadi momentum penting dalam mendukung program swasembada pangan nasional. Hingga 3 April 2026, stok beras Bulog telah mencapai 4,4 juta ton.
“Capaian ini menjadi modal kuat menuju swasembada pangan tahun 2026,” tambahnya.
Pemerintah Kabupaten Ngawi juga terus mendorong program strategis, salah satunya Pertanian Ramah Lingkungan Berkelanjutan (PRLB) 2.0 yang ditargetkan mencapai 35.000 hektare pada tahun 2026.
Melalui kegiatan panen raya ini, sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan petani diharapkan semakin diperkuat guna menjaga stabilitas produksi serta mewujudkan ketahanan dan kedaulatan pangan nasional.