Pemerintah Kabupaten Ngawi menggelar Forum Satu Data sebagai upaya memperkuat integrasi dan kualitas data daerah, bertempat di Hotel Nata Azana, Rabu (22/4/2026). Forum ini menjadi langkah strategis dalam memastikan perencanaan dan pengambilan kebijakan pembangunan daerah berbasis data yang akurat, mutakhir, dan terintegrasi.

Kegiatan dibuka oleh Bupati Ngawi Ony Anwar Harsono, yang menekankan pentingnya sinkronisasi data antarinstansi sebagai fondasi kebijakan yang tepat sasaran. Ia juga mendorong seluruh perangkat daerah untuk menghilangkan ego sektoral dalam pengelolaan data.

“Melalui Forum Satu Data ini, kita ingin memastikan bahwa seluruh perencanaan pembangunan di Kabupaten Ngawi berbasis pada data yang akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan,” katanya.

Forum ini diikuti oleh kepala organisasi perangkat daerah (OPD), camat, serta operator data dari berbagai instansi di lingkungan Pemkab Ngawi. Pembahasan difokuskan pada penguatan tata kelola metadata, standardisasi data, serta peningkatan aksesibilitas data publik.

Selain itu, forum juga diarahkan untuk memperkuat koordinasi antarinstansi guna mendukung transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan, sekaligus meningkatkan efektivitas perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah.

Melalui kegiatan ini, Pemkab Ngawi menegaskan komitmennya dalam membangun sistem informasi daerah yang terintegrasi dan berkelanjutan, sehingga kebijakan yang dihasilkan dapat memberikan dampak nyata dan terukur bagi masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Ngawi menjalin kerja sama dengan Kejaksaan Negeri Ngawi melalui penandatanganan perjanjian bidang hukum perdata dan tata usaha negara (DATUN) di Gedung Kesenian Ngawi, Rabu (22/4/2026), sebagai upaya memperkuat pendampingan hukum dalam pelaksanaan kebijakan daerah, optimalisasi pengelolaan aset, serta penguatan tata kelola pemerintahan agar lebih akuntabel, efektif, dan memberikan dampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat.

Bupati Ngawi Ony Anwar Harsono, menegaskan bahwa kerja sama tersebut harus dimanfaatkan secara optimal oleh seluruh perangkat daerah, tidak hanya sebagai formalitas, tetapi sebagai instrumen penyelesaian berbagai persoalan hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan.

“Kerja sama ini harus dimaknai sebagai langkah konkret untuk memastikan setiap kebijakan yang diambil benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujarnya.

Ia juga menyoroti pentingnya penguatan kemandirian daerah melalui optimalisasi potensi fiskal serta pemanfaatan aset daerah yang belum produktif agar dapat memberikan nilai tambah bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Selain itu, Pemkab Ngawi saat ini tengah melakukan evaluasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang disusun sejak 2011 agar lebih sesuai dengan kebutuhan pembangunan saat ini, dengan harapan mendapat dukungan pendampingan hukum dari Kejaksaan Negeri Ngawi.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Ngawi, B. Hermanto, menyampaikan bahwa Kejaksaan melalui bidang Perdata dan Tata Usaha Negara berperan sebagai Jaksa Pengacara Negara yang memberikan pendampingan hukum kepada pemerintah daerah.

Ia menjelaskan terdapat lima layanan utama, yakni bantuan hukum, pertimbangan hukum, pelayanan hukum, penegakan hukum, serta tindakan hukum lain seperti mediasi dan fasilitasi sengketa.

“Melalui kerja sama ini, kami siap memberikan pendampingan hukum secara komprehensif agar setiap kebijakan dan program pemerintah daerah berjalan sesuai ketentuan,” katanya.

Kerja sama ini diharapkan mampu memperkuat tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, serta berdampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Ngawi.

Pemerintah Kabupaten Ngawi mendukung ekspor perdana PT Royal Regent Manufacturing sebagai langkah mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi daerah. Kegiatan ini berlangsung di PT Royal Regent Manufacturing, Jalan Raya Ngawi–Caruban, Desa Prandon, Rabu (22/4/2026).

Ekspor perdana ini mencakup ribuan karton produk mainan yang dikirim ke pasar internasional, sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam industri ekspor mainan global.

Wakil Bupati Ngawi Dwi Rianto Jatmiko, menyampaikan bahwa iklim investasi di Ngawi terus diperkuat melalui pelayanan yang ramah dan kondusif bagi pelaku usaha.

“Kami berkomitmen menciptakan suasana yang aman dan nyaman bagi investor. Ketika pelayanan baik, investor justru akan menjadi promotor bagi daerah,” ujarnya.

Ia menambahkan, investasi membawa dampak luas tidak hanya pada penyerapan tenaga kerja, tetapi juga memunculkan aktivitas ekonomi baru seperti UMKM, kos-kosan, dan usaha kuliner di sekitar kawasan industri.

Direktur Utama PT Royal Regent Manufacturing, Felix, menyebut ekspor perdana ini sebagai langkah awal untuk memperluas pasar global sekaligus berkontribusi bagi daerah.

“Kami berharap dapat terus meningkatkan daya saing dan memberikan dampak positif bagi perekonomian, khususnya di Ngawi,” katanya.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Jawa Timur II, Agus Sudarmadi, menjelaskan bahwa perusahaan telah memperoleh fasilitas Kawasan Berikat yang mendukung kegiatan ekspor melalui kemudahan bea masuk bahan baku.

“Dampaknya tidak hanya pada industri, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru di masyarakat,” jelasnya.

Sebagai langkah lanjutan, Pemerintah Kabupaten Ngawi akan terus memperkuat sinergi dengan pelaku usaha dan pemerintah pusat guna menjaga keberlanjutan investasi serta memperluas pasar ekspor. Upaya ini diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, meningkatkan daya saing daerah, serta membuka lebih banyak peluang kerja bagi masyarakat.