Wakil Bupati Ngawi Dwi Rianto Jatmiko melakukan pemantauan langsung penyaluran bantuan pangan di Desa Watualang, Kecamatan Ngawi, Kamis (20/4/2026), guna memastikan distribusi berjalan lancar dan tepat sasaran.

Pemerintah Kabupaten Ngawi menargetkan penyaluran bantuan pangan alokasi Februari–Maret 2026 rampung pada akhir Mei kepada 166.903 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) penerima beras dan minyak goreng.

Kegiatan ini turut dihadiri Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Ngawi, Supardi, Camat Ngawi, serta Kepala Bulog Cabang Madiun.

Antok, sapaan Wakil Bupati Ngawi, menyampaikan bahwa bantuan tersebut merupakan langkah strategis untuk memperkuat daya beli masyarakat sekaligus menjaga stabilitas harga bahan pokok di wilayah Ngawi.

“Bantuan ini tidak hanya bermanfaat bagi keluarga penerima, tetapi juga mendukung daya beli masyarakat serta menjaga stabilitas harga bahan pokok,” ujarnya.

Penyaluran dilakukan untuk dua bulan sekaligus, yakni Februari dan Maret. Setiap KPM menerima 20 kilogram beras dan 4 liter minyak goreng.

Berdasarkan data DTSEN yang telah diverifikasi, total bantuan yang disiapkan mencapai lebih dari 3.300 ton beras dan sekitar 667 ribu liter minyak goreng untuk seluruh wilayah Kabupaten Ngawi.

Pihak Bulog menyampaikan bahwa distribusi telah dimulai sejak April dan akan terus dipercepat hingga seluruh desa terlayani sesuai target.

“Penyaluran dilakukan secara bertahap dan dikawal bersama dinas terkait untuk memastikan tepat sasaran,” jelas perwakilan Bulog.

Pemkab Ngawi bersama Bulog dan instansi terkait akan terus mengawal proses distribusi guna memastikan bantuan tersalurkan dengan aman dan sesuai data penerima.

Melalui program ini, pemerintah berharap kebutuhan pangan masyarakat tetap terpenuhi serta stabilitas ekonomi daerah dapat terjaga.

Bupati Ngawi Ony Anwar Harsono, menandatangani Kesepakatan Bersama dengan PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) terkait sinergi pemahaman mekanisme penjaminan, khususnya surety bond. Penandatanganan tersebut berlangsung di Kantor Pusat PT Jamkrindo, Jakarta, pada Rabu (29/4/2026) sebagai upaya memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

Ony menyampaikan bahwa kerja sama ini menjadi langkah strategis dalam meningkatkan pemahaman pemerintah daerah terhadap mekanisme penjaminan.

“Melalui sinergi ini, kami berharap pemahaman terkait penjaminan, khususnya surety bond, semakin meningkat sehingga pelaksanaan pembangunan, terutama dalam pengadaan barang dan jasa, dapat berjalan lebih tertib, transparan, dan akuntabel,” ujarnya.

Ia juga mengapresiasi peran Jamkrindo yang selama ini telah mendampingi masyarakat, khususnya pelaku UMKM dan sektor pertanian. Menurutnya, dukungan tersebut tidak hanya dalam bentuk penjaminan, tetapi juga melalui pelatihan serta penguatan kapasitas usaha yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi lokal.

Sementara itu, Direktur Pengembangan Bisnis dan Kelembagaan PT Jamkrindo, Krisna Johan, menegaskan bahwa kerja sama ini bertujuan memperkuat pemahaman mengenai mekanisme penjaminan guna mendukung kepastian pelaksanaan pekerjaan.

“Kami berharap melalui kerja sama ini dapat meningkatkan literasi terhadap produk penjaminan serta memperkuat mitigasi risiko terhadap potensi kegagalan proyek,” jelasnya.

Penandatanganan Kesepakatan Bersama dilakukan oleh Bupati Ngawi bersama Plh. Direktur Utama PT Jamkrindo Ivan Soeparno, sebagai bentuk komitmen dalam memperkuat komunikasi dan kesamaan pemahaman antar pihak. Kesepakatan ini bersifat non-operasional dan non-komersial, dengan ruang lingkup meliputi sosialisasi, diskusi, serta pertukaran informasi.

Melalui kerja sama ini, Pemerintah Kabupaten Ngawi diharapkan semakin memahami mekanisme penjaminan secara komprehensif, sehingga pelaksanaan pembangunan dapat berjalan sesuai ketentuan dan lebih akuntabel. Di sisi lain, masyarakat dan pelaku usaha juga diharapkan memperoleh manfaat berupa peningkatan pemahaman mengenai penjaminan, khususnya surety bond.

Ke depan, sinergi ini diharapkan turut mendukung terciptanya iklim investasi yang kondusif di Kabupaten Ngawi, termasuk pada sektor industri dan manufaktur, dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian serta kepatuhan terhadap regulasi.

Sinergi legislatif dan eksekutif di Kabupaten Ngawi kembali diperkuat melalui rapat paripurna DPRD dengan agenda penyampaian rekomendasi terhadap LKPJ Bupati Tahun Anggaran 2025 serta persetujuan empat Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda), Kamis (23/4/2026).

Dalam rapat tersebut, DPRD Ngawi menyetujui empat Ranperda yang terdiri dari tiga inisiatif DPRD dan satu usulan eksekutif. Agenda ini menjadi bagian dari fungsi pengawasan dan legislasi DPRD dalam mengevaluasi kinerja pemerintah daerah sekaligus menetapkan kebijakan strategis.

Bupati Ngawi Ony Anwar Harsono menyampaikan bahwa rekomendasi DPRD akan menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan ke depan.

“Rekomendasi DPRD menjadi masukan penting bagi kami untuk melakukan perbaikan program pembangunan agar lebih efektif dan tepat sasaran,” ujarnya.

Pemkab Ngawi menegaskan komitmennya dalam memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), khususnya melalui pendidikan karakter yang dilaksanakan secara formal, informal, dan non-formal dengan melibatkan berbagai pihak.

Selain itu, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terus dioptimalkan melalui penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sektor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), optimalisasi retribusi daerah, serta pemanfaatan aset daerah yang belum produktif.

Di sektor investasi, Pemkab Ngawi tetap mendorong pertumbuhan ekonomi dengan menjaga keseimbangan terhadap ketahanan pangan melalui perlindungan lahan pertanian sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Realisasi investasi daerah tercatat mencapai sekitar Rp2,9 triliun atau mendekati target Rp3 triliun.

“Investasi tetap kita dorong, khususnya yang berorientasi padat karya dan hilirisasi pertanian rendah emisi, dengan tetap memperhatikan keberlanjutan dan perlindungan lahan produktif,” tambahnya.

Melalui rekomendasi DPRD dan persetujuan Ranperda ini, diharapkan sinergi antara legislatif dan eksekutif semakin kuat dalam mendorong pembangunan daerah yang berkelanjutan, berdaya saing, serta berpihak pada kepentingan masyarakat.