Pertanian

Bupati Ngawi Ony Anwar Harsono, mendorong percepatan sertifikasi benih unggul lokal saat menghadiri Panen Raya Padi Unggul Lokal di Desa Sukowiyono, Kecamatan Padas, Selasa (13/10/2026), guna mempertahankan status Kabupaten Ngawi sebagai lumbung pangan nasional.

Langkah ini diambil untuk memastikan benih unggul lokal memiliki legalitas resmi sesuai aturan yang berlaku sehingga memberikan nilai tambah ekonomi bagi para petani di Kabupaten Ngawi.

Prosedur sertifikasi benih memerlukan komitmen dan sinergi antara Pemerintah Daerah, pemulia benih, dan Kementerian Pertanian. Tahapannya terbilang panjang dan kompleks, meliputi pendaftaran, pembuatan demplot di lima desa di lima kecamatan, hingga pengujian terhadap hama dan kerentanan penyakit tanaman.

“Jika teknologi pertanian terus ditingkatkan, kita dapat menjaga produktivitas padi yang tinggi. Hal-hal baik seperti ini harus ditindaklanjuti dengan mekanisme sesuai aturan yang berlaku agar manfaatnya terasa bagi petani,” ujar Ony.

Varietas padi unggul lokal ini memiliki postur tinggi dan besar menyerupai Ciherang generasi awal sehingga membutuhkan asupan pupuk yang lebih banyak, namun tetap mengutamakan penggunaan bahan ramah lingkungan.

“Penggunaan kimia sintetis secara berlebihan akan menghambat program pemerintah daerah. Kami menggunakan pendekatan Program Riset Lokasi Partisipatif (PRLP), di mana perhitungan hasil panen berdasarkan ubinan menunjukkan angka sekitar 10–12 ton per hektare,” jelasnya.

Melalui konsistensi perawatan dan pemupukan organik yang terjaga, Pemkab Ngawi berharap sertifikasi benih, baik tingkat daerah maupun nasional, dapat segera terwujud demi kelangsungan produktivitas pertanian daerah.

Pengembangan usaha berbasis komoditas unggulan menjadi fokus Kementerian Koperasi (Kemenkop) RI melalui kegiatan fasilitasi penguatan jaringan usaha koperasi komoditas beras se-Kabupaten Ngawi yang digelar di Kurnia Convention Hall, Rabu (24/6/2026). Kegiatan ini diarahkan untuk memperkuat kolaborasi antarkoperasi sekaligus meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk beras.

Asisten Deputi Akselerasi Jaringan Usaha Bidang Pengembangan Usaha Koperasi Kemenkop RI, Cecep Setiawan, mengatakan penguatan jaringan usaha koperasi berbasis komoditas padi dan beras dilakukan untuk mendorong Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) mengembangkan usaha berbasis potensi lokal serta memperluas jejaring usaha antarkoperasi.

“Output yang diharapkan adalah terbentuknya jaringan usaha koperasi desa dan kelurahan berbasis komoditas unggulan beras. Sedangkan outcome yang ingin dicapai adalah meningkatnya skala usaha dan terjalinnya kerja sama antar koperasi melalui nota kesepahaman atau letter of intent (LoI),” ujar Cecep.

Ia menambahkan, kolaborasi yang dibangun mencakup aspek produksi, distribusi, hingga pemasaran komoditas padi dan beras. Selain itu, Kemenkop juga mendorong peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi, serta penguatan kemitraan dengan pemerintah, swasta, dan BUMN.

Dalam kesempatan yang sama, Bupati Ngawi Ony Anwar Harsono mengajak seluruh insan koperasi untuk kembali optimistis terhadap peran koperasi sebagai soko guru perekonomian nasional. Menurutnya, koperasi memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata, khususnya melalui sektor ketahanan pangan.

“Kita harus berpikir jauh ke depan. Bagaimana Ngawi bisa menghasilkan produk beras premium yang memiliki nilai tambah tinggi dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat di masa mendatang,” kata Ony.

Kegiatan yang diikuti 60 peserta dari 30 koperasi komoditas beras dan KDKMP di Kabupaten Ngawi tersebut berlangsung selama dua hari, 24-25 Juni 2026. Materi yang disampaikan meliputi manajemen usaha koperasi, penerapan teknologi pertanian modern, standarisasi produk, hingga mekanisme penyerapan gabah dan beras oleh Bulog serta ID Food.

Melalui penguatan jaringan usaha ini, diharapkan terbangun sinergi antarkoperasi yang mampu memperkuat ekosistem usaha berbasis komoditas beras secara berkelanjutan dan memberikan dampak bagi peningkatan kesejahteraan anggota koperasi maupun masyarakat Kabupaten Ngawi.

Menghadapi tantangan keterbatasan lahan dan anomali cuaca, Pemerintah Kabupaten Ngawi menargetkan luas panen padi mencapai 169.000 hektar pada tahun 2026 melalui peningkatan produktivitas dan intensifikasi pertanian sebagai bagian dari dukungan terhadap ketahanan pangan nasional.

Hal ini disampaikan dalam kegiatan Gerakan Tanam Padi Serentak se-Provinsi Jawa Timur yang digelar di Desa Gemarang, Kecamatan Widodaren, Kamis (23/4/2026), yang dihadiri Wakil Bupati Ngawi Dwi Rianto Jatmiko (Antok), perwakilan Kementerian Pertanian, Dinas Pertanian Jawa Timur, jajaran Forkopimda, serta tokoh masyarakat dan kelompok tani setempat.

Wakil Bupati Ngawi mengatakan bahwa Kementerian Pertanian telah menetapkan target luas panen tersebut, sementara luas baku sawah di Kabupaten Ngawi saat ini hanya sekitar 49.000 hektar.

“Untuk mencapai target tersebut, kami menyiapkan strategi peningkatan Indeks Pertanaman (IP) hingga 2,8 serta peningkatan produktivitas gabah per hektar,” ujarnya.

Ia menjelaskan, Pemkab Ngawi juga mendorong percepatan masa tanam serta penguatan pertanian ramah lingkungan berkelanjutan untuk mengoptimalkan capaian produksi tanpa perluasan lahan secara signifikan.

Selain itu, pemerintah daerah menyiapkan langkah antisipasi menghadapi anomali cuaca El Nino yang diprediksi mencapai puncak pada Juli–Agustus, melalui pemetaan wilayah rawan kekeringan dan optimalisasi program Electricity for Farming (E-Farm) dengan penggunaan sumur submersible di titik-titik kritis.

Perhatian juga diberikan pada lahan pertanian yang bergantung pada sumber air waduk seperti Waduk Sangiran dan Waduk Pondok, mengingat ketergantungan terhadap curah hujan cukup tinggi.

“Tujuan utama kami adalah meminimalisir risiko gagal panen sehingga kesejahteraan petani tetap terjaga dan target pangan nasional dapat tercapai,” tegasnya.

Dengan berbagai strategi tersebut, Pemkab Ngawi optimistis target luas panen padi 2026 dapat tercapai sekaligus memperkuat peran daerah dalam mendukung ketahanan pangan nasional.