Pemerintahan - page 212

SMK PGRI 1 Ngawi unjuk karya kerja dalam kegiatan Jatim Cerdas, Rabu (1/12/21) di SMK PGRI 1 Ngawi, dan dihadiri Bupati Ngawi Ony Anwar Harsono, Kepala Dinas Provinsi Jawa Timur, Wahid Wahyudi, Kepala Cabang Dindik Jatim Wilayah Madiun, Supardi dan jajarannya.

Bupati Ngawi, Ony Anwar Harsono menyatakan kegiatan ini sebagai bukti komitmen Pemerintah melalui tenaga pendidik dalam meningkatkan kreatifitas dari anak didiknya, “Dengan banyak kreatifitas yang muncul dan kedekatan – kedekatan vokasi diharapkan nantinya kedepan ada kawasan industri di Kabupaten Ngawi, anak – anak ini bisa terserap secara optimal,” jelasnya.

Sementara, Kadindik Jatim mengatakan SMK PGRI 1 Ngawi ini adalah lembaga pendidikan yang besar dengan jumlah murid lebih dari 2 ribu dan cukup aktif, “Terbukti dengan diselenggaranya kegiatan ini, kedepan diharapkan SMK PGRI 1 Ngawi ini menjadi lebih aktif lagi,” katanya.

Menurut Wahid Wahyudi, Kabupaten Ngawi berada di segitiga emas yang memiliki potensi pada sektor industri, dan minta Kepala Cabang Dindik melakukan koordinasi terkait kebutuhan tenaga kerja yang sesuai kompetensi keahlian bisa tercukupi dengan menyerap alumni sekolah ini.

Di kegiatan ini, juga ada stand pameran unjuk kerja MKKS SMK se Kabupaten Ngawi, peninjauan kegiatan siswa di laboratorium/bengkel serta Talk Show Jatim Cerdas. (Kominfo)

Dinas Komunikasi Dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Ngawi bersama Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Madiun, gelar sosialisasi bidang Cukai, Dana Bagi Hasil Cukai dan Hasil Tembakau (DBHCHT) Tahun 2021 di Aula RM. H Maimun, Rabu (01/12/ 2021).

Hadir sebagai narasumber Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Ngawi, Kurniawan Andy, Kanit IV Satreskrim Polres Ngawi, Ipda Edy Nuryanto, Kepala Subbag Umum Bea Cukai Madiun, Moh Syaifudin Zakiri dengan peserta Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) binaan Diskominfo Ngawi.

Disampaikan Kepala Bidang Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik, Ahmad Sufandi Nasrul Hadi bahwa peran KIM sebagai kelompok informasi diharapkan ikut berperan dalam menyosialisasikan tentang rokok ilegal kepada masyarakat disekitarnya. “Hal ini berkaitan dengan peredaran rokok ilegal atau tanpa disertai pita cukai. Kami, berharap dengan sosialisasi ini, peran KIM dapat dirasakan masyarakat terutama, mereka yang usaha dibidang penjualan rokok, sehingga nanti tidak ada masyarakat yang bermasalah dengan hukum terkait rokok ilegal,” terang Nasrul.

Sementara Kepala Subbag Umum Bea Cukai Madiun, Moh Syaifudin Zakiri, menyampaikan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) sangat berperan penting demi peningkatan layanan mutu kesehatan bagi masyarakat dan juga bahaya rokok ilegal bagi kesehatan.

Berkaitan dengan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT), diterangkan Syaifudin berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI nomor 206/PMK.07/2020 Tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau meliputi Peningkatan Kualitas Bahan Baku, Pembinaan Industri, Pembinaan Lingkungan Sosial, Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai Tembakau dan Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal,”Sedangkan alokasi dana DBHCHT terdiri 50 persen untuk bidang kesejahteraan masyarakat, 25 persen untuk bidang penegakan hukum dan 25 persen untuk bidang kesehatan,” jelasnya.

Syaifudin berharap KIM yang hadir ini menjadi duta Diskominfo Ngawi dan Bea Cukai menyampaikan kepada masyarakat di desanya terkait DBHCHT beserta ketentuannya, “Dan saya berharap setelah kegiatan ini masyarakat dapat memberikan informasi kepada kami dan akan ditindak lanjuti,” tambahnya. (Kominfo)

Iklim investasi di Kabupaten Ngawi setahun terakhir mengalami perkembangan signifikan dan peningkatan sehingga berhasil mendapatkan apresiasi dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur terbaik 3 kategori daerah dengan Produk Domestik Regional Brutto (PDRB) di kisaran Rp. 5 – 10 Triliun, yang diserahkan acara Investasi Award di Hotel JW Marriot, Surabaya, Selasa (30/11/21).

Penghargaan ini diterima langsung Bupati Ngawi, Ony Anwar Harsono dari Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa melalui Plh. Sekda Provinsi Jatim, Heru Jahjono.

Diungkapkan Bupati Ngawi ketika menjadi salah satu narasumber dalam Business Forum bahwa capaian ini tidak lepas dari kerja keras semuah pihak khususnya DPMPTSP dengan kemudahan perizinan bagi investor yang investasinya di Ngawi. “Hal ini menjadi gambaran atas kinerja dan iklim investasi yang mulai berkembang di Ngawi,” katanya.

Tidak hanya itu, Ony Anwar Harsono disela kegiatan ini juga memberikan penawaran kemudahan investasi di Ngawi jika ada investor yang akan tanamkan modalnya. “Kita sudah menyiapkan kemudahan melalui OSS RBA (Online Single Submission Risk Based Approach) yang sudah dioptimalkan dengan pendampingan perizinan dari DPMPTSP secara free serta kebijakan kemudahan yang diberikan Pemerintah Daerah dalam memangkas sejumlah kebijakan yang ribet, agar investor merasa nyaman ketika menanamkan modalnya di Ngawi,” terangnya.

Terkait Perpres Nomor 80 Tahun 2019, Bupati Ngawi menerangkan bahwa hingga saat ini sudah mulai pada tahapan pertimbangan teknis dengan Perum Perhutani untuk hak kelola lahan perhutanan produktif milik Perhutani supaya dilimpahkan ke Pemda, “Jadi dengan banyaknya peminat dalam Business Forum tadi, saya berharap nantinya kegiatan investasi di Ngawi bisa simultan dengan diterbitkannya pengalihan lahan hak kelola hutan kepada daerah dari KLHK RI dengan calon investor pengelola kawasan industri tersebut sehingga bisa sejalan dan bisa membuahkan hasil yang terbaik,” harapnya.

Sementara terkait penerbitan surat pengelolaan kawasan Bupati Ngawi, mengutarakan bahwa schedule akan bisa terlaksana di tahun 2022. “ Insyaalloh, pernerbitan perubahan status hak kelola perhutanan ke pemerintah daerah dari KLHK bisa terbit tahun depan. Dengan demikian, kita tinggal running saja karena penyusunan Master Plan dan Market Sounding juga sudah kita laksanakan,” pungkasnya. (Kominfo)