Pemerintahan - page 200

Pemerintah Kabupaten Ngawi gelar Musrenbang RKPD di Kecamatan Tahun 2022 secara virtual di Pendopo Wedya Graha, Selasa (08/02/22) yang diikuti 19 Kecamatan se Kabupaten Ngawi.

Hadir di kegiatan ini Wakil Bupati Ngawi, Dwi Rianto Jatmiko, Ketua DPRD Ngawi, Heru Kusnindar, Sekda Ngawi, Mokh Sodiq Triwidiyanto, pimpinan OPD, Camat, dan Kepala Desa se Kabupaten Ngawi.

Wabup Ngawi mengatakan kegiatan ini merupakan salah satu tahapan yang harus dilakukan untuk menentukan usulan prioritas masyarakat desa di tingkat Kecamatan Tahun 2023, “Dengan kegiatan ini, mari kita sinkronisasikan usulan dari tingkat desa dan Kecamatan untuk dibahas sehingga selaras dengan program prioritas daerah Kabupaten Ngawi tahun 2023,” katanya.

Selain itu, Dwi Rianto Jatmiko juga mengharap dengan Musrenbang kali ini, bisa menjadi upaya menuju pembangunan yang efektif, efisien, partisipatif dan tepat sasaran, “Juga mewujudkan sinkronisasi dan harmonisasi antara perencanaan di desa dan Kecamatan,” lanjutnya.

Untuk peserta kegiatan ini, Wabup Ngawi minta waspada serta patuh protokol kesehatan guna mencegah penyebaran Covid-19, khususnya di Kabupaten Ngawi.

Sementara Kepala Bappeda Ngawi, Indah Kusumawardani mengungkapkan kegiatan ini untuk mewujudkan sinkronisasi antara perencanaan pembangunan daerah dan perencanaan pembangunan di wilayah kecamatan dan desa, “Serta menyamakan persepsi seluruh kecamatan, agar tepat dalam mengambil langkah dan kebijakan pembangunan di wilayahnya,” terangnya.

Menurut Indah output dari kegiatan ini terakomodirnya usulan hasil Musyawarah desa yang telah diprioritaskan sebagai bahan dalam Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang RKPD di Kabupaten Ngawi Tahun 2022. “Dan dari output ini nantinya akan kita bawa menjadi bahan pembahasan pada Forum Perangkat Daerah,” ujarnya. (Kominfo)

Wakil Bupati Ngawi Dwi Rianto Jatmiko bersama Kapolres Ngawi, I Wayan Winaya, Dandim 08/05 Ngawi, Adi Wiryawan, Sekretaris Daerah Ngawi, Mokh. Sodiq Triwidiyanto dan sejumlah pimpinan OPD mengikuti arahan Presiden RI, Joko Widodo terkait penanganan Covid -19 secara virtual, Senin (07/02/22) di Command Center Sekretariat Daerah Ngawi.

Dalam arahannya Presiden RI, menyatakan saat ini kasus Omicron secara nasional, sampai tanggal 6 Februari total pasien yang dirawat ada 18.966 atau 23,35% dari 81.235 total tempat tidur yg tersedia untuk penanganan Covid-19, “Kasus yang terus meningkat harus menjadi kewaspadaan kita semua,” tandasnya.

Tidak hanya itu, Joko Widodo juga menegaskan penerapan disiplin protokol kesehatan yang ketat, “Dua kunci utama pengendalian kasus Omicron adalah dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat dan percepatan vaksinasi,” tambahnya.

Sementara Wabup Ngawi, menyatakan Pemkab Ngawi akan kembali menggalakan sosialisasi protokol kesehatan di titik kerumunan masyarakat, “Beberapa hari kedepan, akan dilaksanakan disejumlah pasar, akan dimulai di Pasar Besar Ngawi,” ujarnya.

Disebutkan Dwi Rianto Jatmiko capaian vaksinasi dosis pertama di Kabupaten Ngawi mencapai 86 persen lebih, sedangkan dosis kedua sekitar 50 persen, “Untuk lansia dosis pertama mencapai 76 persen dan dosis kedua 40 persen, dan untuk anak mencapai 80 persen pada dosis pertama,” terangnya. (Kominfo)

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) RI, Erick Thohir lakukan kunjungan kerja di Kabupaten Ngawi untuk dialog budaya yang bartajuk “Merawat Budaya Bangsa” di Kepatihan Lama, Jalan Patiunus, Ketanggi, Ngawi, Sabtu (05/02/22).

Menteri BUMN di sambut Wakil Bupati Ngawi, Dwi Rianto Jatmiko Jatmiko didampingi Forkopimda Ngawi, dan sejumlah pelaku seni di Kabupaten Ngawi.

Erick Thohir dalam sambutannya mengatakan pihaknya ingin menumbuhkan serta meningkatkan perekonomian Nasional dengan bantuan di sektor ekonomi di dalam negeri diantaranya pariwisata, budaya, kesenian dan hal lain yang menjadi potensi dalam negeri untuk bisa dijual keluar negeri. “Kekuatan BUMN itu merupakan sepertiga ekonomi nasional karena itu kita juga melihat dan mendata bagaimana kita memperbaiki pariwisata Indonesia,” katanya.

Dijelaskan Menteri BUMN, 72 persen industri wisata di Indonesia adalah domestik sedangkan 28 persennya adalah wisata asing, dan ketika pandemi Covid-19 hanya turun 30 persen. Artinya, dijelaskan Erick ketika mengkritik Garuda yang selalu terbang keluar negeri terus padahal didalam negeri punya kekuatan, “Kita akan lebih fokus membangun domestik daripada jalur internasional, karena lebih baik jalur domestik,” tandasnya.

Selain itu, Erick Thohir juga memberikan apresiasinya untuk Pemerintah Kabupaten Ngawi dalam mengembangkan potensi lokal seperti pembangunan pedestarian, merawat Kepatihan juga Benteng Van Bosch, “Hal ini merupakan salah satu kepedulian Pemkab Ngawi dalam melestarikan budaya dan mengembangkan pariwisata di Kabupaten Ngawi,” lanjutnya.

Untuk mengembangkan sejumlah potensi di Kabupaten Ngawi, Menteri BUMN, akan ikut mendukung sehingga nantinya bisa menjadi daya tarik dalam peningkatan ekonomi masyarakat, “Kita coba lihat kekuatan Kabupaten Ngawi yang bisa dibangun. Dan, nomor satu pariwisata dan kebudayaan, kita coba akan bangun, juga tentu yang penting UMKM, dengan dampak pembukaan lapangan kerja, terus kita tingkatkan,” ujarnya.

Sementara itu Wabup Ngawi Dwi Rianto Jatmiko berharap kedatangan Menteri BUMN ini mampu membawa angin segar untuk percepatan pembangunan ekonomi di Ngawi sesuai Perpres Nomor 80 Tahun 2019, “Salah satunya kawasan Kepatihan ini, yang diharapkan menjadi salah satu wisata penopang keberadaan benteng Van Den Bosch, yang mendapatkan intervensi dari pusat. Insyaallah, akhir tahun 2022 ini sudah selesai,” tuturnya.

Tidak hanya itu, Dwi Rianto Jatmiko juga mengungkapkan dengan percepatan pembangunan kawasan industri di Ngawi, ingin ada beberapa BUMN sebagai pengelola industri yang masuk dalam Perpres tersebut.

dalam sambutannya berharap dengan kedatangan bapak Menteri BUMN di Kabupaten Ngawi bisa membawa angina segar dalam rangka untuk melaksanakan percepatan pembangunan mulai 2019 kemarin melalui Perpres No. 80 tahun 2019 tentang percepatan pembangunan ekonomi kawasan Ngawi.

Wabup menjelaskan ada beberapa proyek strategis yang ada dalam Perpres ditetapkan sebagai ada didalam Perpres tersebut. “Salah satunya kawasan Kepatihan ini, yang kami harapkan dapat menjadi salah satu wisata penopang keberadaan benteng Benteng Van Den Bosch yang sudah mendapatkan intervensi dari pusat dan insha allah akhir 2022 atau awal 2023 sudah selesai dan untuk menopang dari wisata tersebut Kepatihan yang juga masuk di Perpres No. 80 tersebut. “ Dan dengan ini kita berharap melalui Bapak Mentri BUMN RI dapat dilaksanakan percapatan untuk pembangunan di Kepatihan Ini,” ujarnya

Dalam kesempatan ini pula, Dwi Rianto Jatmiko lmenyampaikan bagaimana harapan Bupati Ngawi Ony Anwar Harsono di Kementerian BUMN ini dalam percepatan pembangunan kawasan industri serta berharap ada beberapa perusahaan BUMN sebagai pengelola industri yang sudah masuk dalam Perpres.

“ Mudah-mudahan dengan kehadiran Bapak Menteri BUMN di Kabupaten Ngawi ini tentu saja berkah tersendiri bagi kami kemudian menjadi motifasi yang sangat membanggakan bagi kami, bagi para pelaku seni khususnya kemudian generasi muda atas kiprah dan prestasi Bapak Menteri BUMN “, pungkas Wabup. (Kominfo)

Pemerintah Kabupaten Ngawi lakukan strategi memudahkan pelayanan Pemerintah Desa dengan masyarakat, dengan penandatangan perjanjian kerjasama pelayanan perbankan dan launching aplikasi SRIGATI (Sistem Informasi Administrasi Desa Terintegrasi), kemudian sosialisasi Pedoman Penyusunan APBDes Tahun Anggaran 2022 di Kurnia Convention Hall, Rabu (02/02/22).

Hadir dalam acara ini Bupati Ony Anwar Harsono, Sekda Mokh Sodiq Triwidiyanto, sejumlah pimpinan OPD terkait, Pimpinan Bank Jatim Cabang Ngawi, Camat dan Kepala Desa serta Ketua BPD (Badan Permusyawaratan Desa) se Kabupaten Ngawi.

Bupati Ony Anwar Harsono dalam sambutannya mengucapkan terima kasih untuk kerja sama Bank Jatim dengan Pemerintah Kabupaten Ngawi dan Pemerintahan Desa, berharap kedepan bisa ditingkatkan lagi.

Sementara, terkait aplikasi Srigati, Ony Anwar Harsono mengungkapkan bahwa kemajuan teknologi harus diikuti dengan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat, “Pemerintah desa harus mampu menciptakan pelayanan prima, cepat, kemudahan akses yang mudah dan nyaman,” ujarnya.

Menurut Bupati Ngawi, aplikasi ini untuk mendukung reformasi birokrasi, di Kabupaten Ngawi yang masuk dalam MCP ( Monitoring Center for Prevention ) KPK dari delapan indikator yang salah satunya pegelolaan dana desa. “Dimana pengelolaan ini atas masukan KPK, dan harus mempunyai aplikasi terintegrasi sehingga dalam monitoring evaluasi itu bisa dilihat dengan mudah, presisi dan akuntabilitasnya semakin hari semakin baik,” jelasnya.

Aplikasi Srigati disampaikan Ony Anwar Harsono sebagai bentuk komitmen Pemkab Ngawi untuk mendampingi Kades, dalam penyusunan APBDes, “Yang dimulai dari perencanaan, pendanaan di APBDes sampai dengan implemantasi output dan outcome serta manfaatnya itu bisa jelas terpantau,” lanjutnya.

Untuk menjamin aplikasi ini berjalan dengan baik sekaligus membangun smart city di Kabupaten Ngawi, diungkapkan Bupati Ngawi mendapat pendampingan dari Kementerian Kominfo, “Yang mana nanti akan kita benahi bagaimana source data dari setiap aplikasi, itu bisa diambil untuk kemudian di evaluasi bersama dengan tidak menghilangkan aplikasi yang sudah ada atau diintegrasikan menjadi satu. Namun, aplikasi tersebut sebagai supporting kegiatan yang sudah ada terkait transparansi anggaran agar semakin baik, mudah, akurat dan update sehingga bisa benar – benar dirasakan oleh masyarakat,” tandasnya.

Disamping itu, untuk mendukung kegiatan ini berhasil Bupati Ngawi menyebutkan bahwa akan ada pendampingan bagi operator desa dari tenaga TIK, sekaligus peningkatan sumber daya manusia di desa. “Supaya Pemdes, lebih siap untuk digitalisasi dan aplikasi lainnya,” ungkapnya.

Sementara itu Kepala Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian, Wahyu Sri Kuncoro menjelaskan bahwa aplikasi Srigati menggunakan bahasa pemograman open source yang kedepan bisa dikembangkan lebih lanjut. “Dan tahap awal aplikasi ini untuk kegiatan administrasi surat menyurat, dan kedepan akan dicoba untuk diintegrasikan dengan Dinas Kependudukan terkait Nomer Induk Kependudukan (NIK ) juga dengan tanda tangan elektronik,” terangnya.

Wahyu berharap nantinya aplikasi ini bisa berkembang sehingga mampu memudahkan pelayanan terhadap masyarakat, ” Dan, lebih efektif dan efisien,” tuturnya. (Kominfo)