Kabar Ngawi - page 149

Strategi percepatan pembangunan didaerah salah satunya dengan melibatkan semua komponen yang ada, termasuk PT. Bank Rakyat Indonesia melalui BRI Menanam sebagai implementasi program ESG (Environment, Social dan Governance) di Desa Grudo, Kecamatan Ngawi, Selasa (13/09/22).

Hadir dalam kegiatan ini Wakil Bupati Ngawi, Dwi Rianto Jatmiko bersama lima perwakilan desa lainnya yang akan melaksanakan program ini diantaranya Desa Sambirejo, Desa Giriharjo, Desa Karangtengah Prandon, Desa Jeblogan dan Desa Ngompro.

Menurut Wabup Ngawi program ini sejalan dengan visi misi Bupati Ngawi untuk memanfaatkan pekarangan agar lebih produktif sehingga bisa menjadi salah satu upaya peningkatan ekonomi masyarakat, Ini sejalan dengan program Gema Parut (Gerakan Menanam Pekarangan Rumah) yang ruhnya adalah mengajak seluruh masyarakat untuk lebih mengoptimalkan lahan pekarangan rumahnya,” tuturnya.

Selain itu, dikatakan Dwi Rianto Jatmiko kegiatan ini juga wujud gotong royong dalam percepatan pembangunan daerah, “Karena Pemkab Ngawi memiliki keterbatasan dalam upaya pembangunan di masyarakat maka peran serta dari seluruh komponen sangat kami butuhkan,” tutupnya.

Wakil Bupati Ngawi, Dwi Rianto Jatmiko buka kegiatan Konsultasi Publik Review Dokumen Studi Pembangunan Exit Tol Walikukun, di Kurnia Convention Hall, Selasa (13/09/22).

Dalam pernyataannya, Wabup Ngawi menyambut baik rencana pembangunan Exit Tol di Walikukun, sebab hal ini sangat penting sekali, untuk percepatan pembangunan dan kawasan industri di Kabupaten Ngawi.

Dwi Rianto Jatmiko juga pesan, sosialisasi terkait rencana pembangunan ini terus di lakukan, sebab nanti pasti akan ada rencana pembebasan lahan, dan terjadi polemik, Ketika sosialisasi itu laksanakan, tentunya permasalahan tersebut dapat dinetralisir,” tuturnya

Bupati Ngawi Ony Anwar Harsono lakukan audiensi dengan Kementerian Lingkungan Hidup (LHK) membahas percepatan Tim Terpadu (Timdu) Kawasan Industri (KI) untuk Pelepasan Hak Kawasan Hutan, Selasa (13/09/22) di Gedung Manggala Wana Bhakti Kementerian LHK, Jakarta.

Rombongan diterima langsung Dirjen Planologi Kementerian LHK,Ruwanda.

Dalam audiensi ini Bupati Ngawi menyampaikan akan ada Percepatan SK Timdu yang akan dikeluarkan oleh Kementerian LHK, “Setelah TIMDU terbentuk, maka akan dijadwalkan expose Kab. Ngawi, dihadapan Timdu terkait tahapan penyelesaian proses pelepasan Hak Kawasan Hutan untuk Kawasan Industri termasuk di dalam nya Penegasan Tapal Batas, penggantian Tegakan dan sebagainya,” ujarnya.

Selanjutnya ditambahkan Ony Anwar Timdu akan melakukan verifikasi lapangan selama satu minggu dan hasil verifikasi tentang Luasan Pelepasan Kawasan Hutan akan diterbitkan dalam sepekan berikutnya, “Hasil verifikasi tersebut yang akan digunakan untuk dasar pengukuran tapal batas, apabila proses tersebut selesai, bisa dibuatkan Berita Acara yang akan disampaikan pada Kementerian Perindustrian untuk Bahan penerbitan IUKI ( Izin Usaha Kawasan Industri),” jelasnya.

Turut hadir Staf Ahli Bidang Ekonomi Setda Ngawi, Kepala Bappeda, Kapala Dinas PUPR dan pejabat teknis OPD terkait.

Usai audiensi di Kementerian LHK, Selasa (13/09/22) Bupati Ngawi Ony Anwar Harsono bersama rombongan bertolak ke Graha BNPB Jalan Pramuka 38 Matraman untuk bertemu Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto, membahas tentang percepatan penanggulangan bencana melalui pembangunan talud penahan banjir sepanjang kali Madiun wilayah Kecamatan Kwadungan.

Menurut Suharyanto melalui penerbitan Surat Rekomendasi dari Kepala BNPB yang ditujukan kepada Menteri PUPR dilampiri review DED dan Anggaran Pembebasan Lahandari akan ditindaklanjuti dengan pembangunan talud disepanjang kali Madiun wilayah Kecamatan Kwadungan.

Selain itu Kepala BNPB menyatakan untuk penanggulangan bencana di Kab. Ngawi sebagai bentuk mitigasi, BNPB akan memberikan bantuan berupa paket mobil dapur umum dan tangki air, “Untuk Itu Pemkab Ngawi dapat segera mungkin mengajukan permohonan dengan melampirkan data daerah kekeringan dan daerah rawan banjir,” ujarnya.

Turut hadir Staf Ahli Bidang Ekonomi Setda Ngawi, Kepala Bappeda, Kepala Dinas PUPR, dan pejabat teknis OPD terkait.