Kabar Ngawi - page 147

Upaya menekan dan mengantisipasi laju inflasi yang sekarang terjadi di sejumlah negara akibat Covid-19 dan hal lainnya. Presiden RI memberikan pengarahan untuk seluruh kepala daerah agar bisa menekan angka inflasi di wilayahnya.

Dari arahan tersebut, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Ngawi langsung mengambil langkah strategis melalui kegiatan High Level Meeting (HLM) TPID Ngawi, Selasa ( 27/09/22 di R.M Notosuman, Ngawi.

Bupati Ngawi Ony Anwar Harsono di kesempatan ini menyampaikan kegiatan ini penting dan perlu adanya langkah cepat, terutama dalam mengantisipasi perkembangan inflasi Kabupaten Ngawi yang dipengaruhi oleh perkembangan infiasi Kota Madiun. Lalu, lanjut Bupati Ngawi meskipun Kabupaten Ngawi tidak dipotret secara langsung terkait hal ini tapi Kabupaten Ngawi juga ikut berkontribusi dalam menyukseskan keinginan bersama antara pemerintah pusat, provinsi dan juga seluruh daerah dalam menekan angka inflasi dimasing-masing daeranya.

Menurut Ony Anwar ada ada empat langkah yang diambil oleh tim TPID, pertama terkait isu pangan dengan melakukan kerjasama antar daerah penghasil pangan di Jatim, kemudian pemantauan harga pasar secara rutin, “Dan juga operasi pasar atau pasar murah,” katanya.

Dan, ketiga lanjut Bupati Ngawi memberikan bantuan sosial masyarakat secara optimal dan mulai mengajari masyarakat kita untuk mandiri terkait kecukupan bahan pangan lokal, “Terakhir, memanfaatkan kemajuan teknologi dalam mengetahui kebutuhan, peningkatan dan perubahan harga maupun stok bahan pokok secara realtime,” jelasnya.

Terkait teknologi tersebut Bupati Ony Anwar Harsono berharap Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan bersama petani milenial bisa membuat sebuah aplikasi yang bisa menyajikan data terkait stok kebutuhan bahan pangan secara real time dan bisa dilihat secara berkala.

Sementara itu Kepala Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Ngawi Sri Widodo dalam laporannya mengatakan selain mengoptimalisasi kinerja tim TPID Ngawi, kegiatan ini juga sebagai sarana untuk meningkatkan hasil koordinasi dan sinergitas pengendalian inflasi di Kabupaten Ngawi.

Kegiatan High Level Meeting ini dilanjutkan dengan paparan dari Bupati Ngawi yang didampingi oleh perwakilan Bank Indonesia Kediri Choirur Rofiq dan perwakilan Biro Perokonomian Setda Prov. Jatim Moch. Devis Susandika yang diikuti bersama oleh anggota Forkopimda dan Kepala OPD terkait.

Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga (FK Unair) berkerjasama dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Cabang Ngawi dan Pemerintah Kabupaten Kabupaten Ngawi gelar bakti sosial dalam rangka Dies Natalis FK Unair ke-109 dan HUT IDI ke-72 ,bertempat di Kantor Desa Beran Kecamatan Ngawi, Sabtu (25/09/22)

Hadir dalam kegiatan ini, Bupati Ngawi, Ony Anwar Harsono, Wakil Bupati Ngawi, Dwi Rianto Jatmiko, Istri Bupati Ngawi, dr. Ana Mursyida, Ketua IDI Cabang Ngawi, dr. Sigit Darmadi dan Direktur RSUD Dr. Soeroto Ngawi, dr. Agus Priambodo

Ada sejumlah kegiatan yang dilakukan dalam acara ini diantaranya pemberian bantuan untuk penerima manfaat, seperti Lansia, Ibu Hamil dan Balita serta pemeriksaan kesehatan gratis seperti pemeriksaan mata, ibu hamil, laboratorium dan pengobatan.

Mewakili angkatan 95 FK Unair, dr. Bambang Wicaksono mengatakan bahwa kegiatan ini rutin dilakukan dalam rangkaian Peringatan hari lahir (Dies Natalis) Universitas Airlangga yang ke-109 yang juga dilakukan oleh semua angkatan dengan melakukan kegiatan sosial kemasyarakatan, “Ini sebagai salah satu perwujudan Tri Dharma perguruan tinggi, serta untuk mendekatkan diri dengan masyarakat,” jelasnya.

Sementara Bupati Ngawi, Ony Anwar Harsono menyampaikan apresiasinya dan siap untuk bersinergi dan berkolaborasi dengan seluruh keluarga besar FK Unair, “Tidak hanya angkatan 95 saja, tapi juga seluruh angkatan yang lainya,” tuturnya.

Guna meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) Dinas Sosial Kabupaten Ngawi gelar Bimtek Program Perlindungan dan Jaminan Sosial, Kamis (22/09/22) di Gedung Kesenian Ngawi.

Acara dibuka langsung Wakil Bupati Ngawi Dwi Rianto Jatmiko dan diikuti 145 pendamping PKH yang tersebar dari seluruh wilayah Kabupaten Ngawi.

Menurut Wabup Ngawi, PKH selain pendamping juga sebagai agen penyampai informasi kepada masyarakat, sebab yang melakukan interaksi langsung dengan masyarkat, “Pada Bimtek SDM ini lebih difokuskan pada penambahan wawasan terkait kesehatan dan stunting, hal ini mengacu pada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) beberapa diantaranya beranggotakan balita dan ibu hamil,” ujarnya.

Integrasi penanganan stunting dikatakan Dwi Rianto Jatmiko sangat penting, tidak hanya menjadi urusan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana ( DP3AKB ) dan Dinas Kesehatan saja namun juga dinas lainnya termasuk Dinas Sosial melalui peningkatan kapasitas ini, ” Mudah-mudahan SDM PKH ini akan lebih terarah dan terukur, sehingga dalam memotivasi serta monitoring terhadap KPM, terutama ibu hamil dan balita, jadi akan apa akan lebih fokus dalam penanganan untuk menurunkan angka stunting”, imbuhnya.

Rabu (21/09/22) bertempat di Command Center Sekretariat Daerah Ngawi. Bupati Ngawi Ony Anwar Harsono didampingi Sekretaris Daerah Ngawi Mokh Sodiq Triwidiyanto, Kepala Bappeda Ngawi Indah Kusumawardhani menyampaikan paparan pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) kepada evaluator Deputi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Kinerja Aparatur Kementerian Pan RB sebagai bagian tahapan pelaporan hasil SAKIP dan RB.

Disampaikan Bupati Ngawi bahwa implementasi SAKIP di Kabupaten Ngawi, tiga tahun terakhir berturut turut meraih predikat A atau memuaskan dengan penyelarasan dokumen perencanaan sehingga tujuan, sasaran, program dan kegiatan hingga anggaran lebih efektif dan efisien, “Terciptanya budaya kerja baru fokus pada tujuan tercapainya sasaran indikator kinerja utama. Meningkatan fungsi monitoring dan evaluasi kinerja sehingga terbangun sistem akuntabilitas dari tingkat instansi pemerintah hingga perangkat daerah”, jelasnya.

Hal tersebut, ditambahkan Bupati Ngawi didukung teknologi informasi sebagai upaya peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintahan yang dikemas dalam berbagai aplikasi, “SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah) sebagai E Planning perencanaan terintegrasi, SIPKD sebagai E – Budgeting pengelolaan APBD, E – BMD sebagai aplikasi pengelolaan dan penatausahaan barang, SMEP sebagai E – Monev evaluasi kerja realisasi keuangan dan penggunaan aplikasi E – Kinerja,” mbuhnya.

Selanjutnya tim evaluator yang dipimpin Asisten Deputi pelaksanaan kebijakan dan evaluasi reformasi birokrasi, akuntabilitas Kinerja Aperatur Kementerian PanRB, Budi Prawira akan mengolah hasil paparan untuk dijadikan sebagai acuan predikat sakip yang akan diberikan.

Turut hadir dalam kegiatan ini seluruh OPD dan Camat se Kabupaten Ngawi.