Bakohumas - page 87

Untuk mewujudkan peningkatan pelayanan publik, pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Bappeda Ngawi gelar sosialisasi dan pendampingan input aplikasi Indeks Inovasi Daerah (IID) tahun 2023, Selasa – Rabu (12-13/06/23) di Hotel Lorin, Solo.

Kepala Bappeda Ngawi, Indah Kusuma Wardhani mengatakan kegiatan ini dilakukan untuk membuat Inovasi baru yang berbeda dari sebelumnya, diantaranya gagasan, metode, atau alat. Kemudian, diterangkan Danik, terkait Permendagri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan atau Insentif Inovasi Daerah. “Maka dari hal tersebut bisa mendapatkan pemahaman tentang inovasi daerah dan mekanisme input aplikasi IID Tahun 2023 agar kita dapat berkompetisi dalam hal inovasi dan bisa meningkatkan kualitas inovasi pemerintahan daerah menjadi lebih baik dan berdampak untuk kemajuan pembangunan Kabupaten Ngawi,” terangnya.

Sementara menurut Sekda Ngawi Mokh Sodiq Triwidiyanto yang juga hadir dikesempatan ini menyampaikan kegiatan ini sebagai upaya meningkatkan perkembangan dan pertumbuhan ekosistem riset dan inovasi di Kabupaten Ngawi lebih baik lagi. ” Diharapkan nantinya setiap OPD mampu dan bisa meningkatkan kinerja pemerintah daerah dalam melakukan kreativitas dan inovasi serta berkinerja lebih baik demi kesejahteraan masyarakat,” katanya.

Selain itu diungkapkan Sekda Ngawi, dari pendampingan ini Kabupaten Ngawi bisa bersaing dalam lomba IGA (Innovative Government Award) dengan pemerintah daerah. “Jadi dari Kabupaten kecil ini, kita harus perbanyak inovasi dan kreatifitas, karena dengan hal itulah kita nanyinya bisa mengalahkan daerah lain yang sudah maju,” tandasnya.

Dikegiatan ini hadir narasumber dari Koordinator Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri Drs. Awan Yanuarko, M.Si dan Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Timur Dr. Andriyanto, SH, M.Kes, pimpinan OPD lingkup Pemerintah Kabupaten Ngawi dan JFU pengelola inovasi.

Kabupaten Ngawi menjadi salah satu daerah yang mendapatkan pendampingan dalam program gerakan kota cerdas atau Smart City di Indonesia yang diwujudkan dalam penyusunan Master Plan Smart City, untuk implementasinya memasuki evaluasi tahap 1, melalui presentasi Bupati Ngawi Ony Anwar Harsono dihadapan Tim Asesor Kementerian Kominfo RI, Dana Indra Sensuse, Mariam Fatima Barata dan Rudi Hartanto secara hybrid dari Command Center, Sekretariat Daerah Ngawi, Selasa (12/06/23) didampingi Kepala Dinas Kominfo Statistik dan Persandian, kepala OPD, dan Tim teknis pelaksana Smart City Kabupaten Ngawi.

Sebelumnya evaluasi dilakukan, Bupati Ngawi Ony Anwar Harsono menyampaikan implementasi Master Plan Smart City yang terbagi dalam 4 bagian kebijakan, kelembagaan, infrastruktur dan dimensi yang terbagi menjadi lima diantaranya smart governance, smart branding, smart economy, smart living dan smart environment, “Dalam setiap dimensi diintegrasikan dengan inovasi yang tidak hanya mengedepankan TIK namun juga partisipatoris dari masyarakat,” jelasnya.

Masih dijelaskan Bupati Ngawi seperti Smart Economy dengan inovasi Gema Parut yang bertujuan mengedukasi masyarakat untuk mandiri menciptakan pangan tanpa bergantung dengan pasar.
“Namun dalam aplikasinya tentu ditemukan kendala salah satunya belum terintegrasinya setiap inovasi aplikasi, yang nantinya dicarikan solusi seiring dengan adanya Mall Pelayanan Publik, dengan melaunching salah satu aplikasi yang telah terintegrasi dari setiap inovasi aplikasi yang saat ini sudah berjalan.

Ada sejumlah pertanyaan disampaikan asesor setelah paparan ini, seperti kolaborasi lintas OPD, kendala yang dihadapi dan penyelesaian yang dilakukan.

Kencangnya arus modernisasi salah satu dampaknya mengancam budaya, tradisi dan kesenian khususnya di Kabupaten Ngawi, dan sejumlah upaya dilakukan untuk menangkal ini, seperti Dewan Kesenian Kabupaten Ngawi (DKKN) dengan menggelar bedah buku pokok pikiran kebudayaan Kabupaten Ngawi di RM. Milakori, Mangunharjo, Ngawi, Kamis (08/07/23).

Kegiatan ini dihadiri Wakil Bupati Ngawi, Dwi Rianto Jatmiko sekaligus Ketua DKKN, beserta anggota, Komisi 2 DPRD Slamet Riyanto, Staf Ahli Bidang Sumber Daya Manusia, Keuangan dan Pemerintahan, Kepala OPD terkait serta sejumlah penggiat seni dan budaya di Kabupaten Ngawi.

Dwi Rianto Jatmiko kali ini menyampaikan bahwa kegiatan ini sebagai salah satu cara untuk merawat dan melestarikan sejarah, seni dan budaya. “Dengan acara ini nantinya bisa mendapatkan tanggapan masukan dari para penggiat seni budaya dan sejarawan kepada Pemerintah Daerah untuk menyempurnakan kajian terhadap pokok pikiran kebijakan,” jelasnya.

Dwi Rianto Jatmiko berharap dari kegiatan ini pertemuan ini nantinya bisa menguatkan narasi dan menyinkronkan antara data atau dokumen dengan kegiatan yang sudah dilakukan. “Sekaligus bisa mendorong salah satu produk seni, budaya dan tradisi kita untuk didaftarkan sebagai hak kekayaan intelektual ke pusat guna mendapatkan perlindungan,” lanjutnya.

Hal ini, menurut Wabup Ngawi bentuk siaga terhadap gempuran modernisasi, “Hal tersebut salah satu kesiagaan kita agar tidak lengah terhadap penjajahan yang tidak hanya di bidang militer tapi juga seni budaya, yang bagaimanapun itu sama dengan mempertahankan jati diri bangsa,” terangnya.

Sementara itu, Ketua Harian DKKN, Yudho Prasetyo yang biasa disapa Yudho Bakiak mengungkapkan kegiatan ini sekaligus bentuk sosialisasi untuk penggiat seni, budaya dan sejarawan dalam menyamakan persepsi terhadap kemajuan seni dan budaya di Kabupaten Ngawi.

Untuk menetapkan peringkat sebagai Kabupaten Layak Anak, ada sejumlah tahapan yang harus dipenuhi, salah satunya Verifikasi Lapangan Evaluasi Kabupaten Layak Anak, yang kali ini di laksanakan secara hybird dari Command Center Setda Ngawi, Senin (05/06/23).

Evaluasi ini dibuka perwakilan dari Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan, Perpustakaan Nasional Adin Bondar.

Turut hadir dikegiatan ini Bupati Ngawi Ony Anwar Harsono, Wakil Bupati Ngawi Dwi Rianto Jatmiko, Forkopimda Ngawi, Sejumlah OPD terkait dan Satgas Kabupaten Layak Anak Kabupaten Ngawi, perwakilan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) RI, Kadin Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Kependudukan (DP3AK) Provinsi Jawa Timur, Restu Novi Widiani.

Disampaikan Adin Bondar dalam penetapan peringkat KLA melalui lima tahapan yakni perencanaan KLA, pra KLA, pelaksanaan KLA, evaluasi lapangan dan penetapan peringkat KLA, “Tahun ini Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) RI melakukan evaluasi untuk mengetahui sejauh mana dan memberikan rekomendasi kepada KlA, terdapat 24 indikator yang harus dipenuhi dibagi dalam 5 kluster substansi”, ujarnya.

5 kluster tersebut dipaparkan secara terperinci oleh Bupati Ngawi, diantaranya meliputi, hak sipil dan kebebasan, hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, hak kesehatan dan kesejahteraan dasar, hak pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya dan hak perlindungan khusus.

Mengakhiri paparannya, Ony Anwar meminta kepada pihak terkait termasuk dari Kementerian dan Provinsi untuk memberi masukan untuk mewujudkan KLA di Kabupaten Ngawi yang komprehensif,” Kami siap menerima masukan agar implementasi KLA Kabupaten Ngawi benar benar dirasakan anak anak di Kabupaten Ngawi.l,” katanya.