Bakohumas - page 32

Penguatan kemandirian keluarga menjadi fokus utama dalam Rakerda TP PKK Kabupaten Ngawi Tahun 2026 yang digelar pada Kamis (16/4/2026) di Pendopo Wedya Graha.

Kegiatan tersebut resmi dibuka oleh Bupati Ngawi Ony Anwar Harsono dan bertepatan dengan peringatan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK ke-54, sebagai momentum memperkuat sinergi kader dalam pelaksanaan 10 Program Pokok PKK.

Dalam sambutannya, Ony menegaskan bahwa PKK memiliki peran strategis dalam menjawab tantangan pembangunan, khususnya di tengah dinamika ekonomi yang terus berkembang. “PKK memiliki peran strategis dalam menjawab tantangan zaman, terutama dalam kondisi ekonomi yang dinamis. Diperlukan inovasi dan kolaborasi untuk mendorong kemandirian masyarakat,” ujarnya.

Ia menekankan bahwa program pemberdayaan harus mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat, salah satunya melalui pemanfaatan pekarangan dengan konsep Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) serta penguatan literasi masyarakat. “Pemberdayaan yang dilakukan harus memberikan solusi nyata, bukan sekadar retorika. Dengan kemandirian, masyarakat akan lebih tangguh menghadapi gejolak ekonomi,” tambahnya.

Dalam kesempatan tersebut, Ony juga menyoroti pentingnya peran perempuan dalam menjaga ketahanan keluarga. Menurutnya, kesejahteraan ekonomi keluarga memiliki pengaruh besar terhadap keharmonisan rumah tangga. “PKK menjadi ujung tombak dalam memberikan edukasi dan pemberdayaan kepada masyarakat, khususnya kaum perempuan, agar mampu meningkatkan kesejahteraan keluarga,” katanya.

Sementara itu, Ketua TP PKK Kabupaten Ngawi Ana Mursyida Ony Anwar menyampaikan bahwa pelaksanaan Rakerda ini merupakan tindak lanjut dari hasil Rakernas PKK Tahun 2025 dan Rakerda TP PKK Provinsi Jawa Timur. “Rakerda ini bertujuan menyelaraskan arah kebijakan gerakan PKK dengan visi misi pembangunan nasional dalam RPJMN 2025–2029, serta memperkuat kemitraan dengan OPD dan lembaga terkait guna mewujudkan keluarga yang berdaya dan sejahtera,” jelasnya.

Kegiatan ini diikuti sekitar 200 peserta yang terdiri dari TP PKK Kabupaten, TP PKK Kecamatan, serta OPD terkait. Selain itu, hadir narasumber dari TP PKK Provinsi Jawa Timur yang memberikan penguatan terkait strategi gerakan PKK dan tata kelola kelembagaan.

Melalui kegiatan ini, diharapkan program PKK ke depan semakin terarah dan mampu memberikan kontribusi nyata dalam mewujudkan keluarga yang mandiri, sejahtera, serta berdaya saing menuju Indonesia Emas 2045.

Pemerintah Kabupaten Ngawi mendukung pelaksanaan Reforma Agraria melalui skema baru Badan Bank Tanah guna memperkuat kepastian hukum atas tanah sekaligus mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sosialisasi program tersebut digelar di Balai Desa Dampit, Kecamatan Bringin, Kamis (9/4/2026).

Sosialisasi yang diselenggarakan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melalui GTRA dan Badan Bank Tanah ini bertujuan memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait mekanisme baru redistribusi tanah dalam program Reforma Agraria.

Bupati Ngawi Ony Anwar Harsono menegaskan bahwa Reforma Agraria merupakan langkah strategis pemerintah dalam memberikan kepastian hukum atas tanah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. “Program ini menjadi solusi atas berbagai persoalan pertanahan yang telah berlangsung lama. Pemerintah hadir untuk memastikan masyarakat mendapatkan kepastian hak atas tanah secara bertahap,” ujarnya.

Ony yang juga menjabat sebagai Ketua Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Kabupaten Ngawi menambahkan, program ini tidak hanya berfokus pada penataan aset berupa legalisasi tanah, tetapi juga penataan akses melalui pemberdayaan masyarakat. “Nantinya masyarakat tidak hanya menerima sertifikat, tetapi juga akan didampingi melalui pelatihan, baik di sektor pertanian maupun UMKM, agar mampu meningkatkan taraf ekonomi,” jelasnya.

Ia memastikan Pemerintah Kabupaten Ngawi akan terus mengawal pelaksanaan Reforma Agraria hingga masyarakat benar-benar merasakan manfaatnya. “Kami berkomitmen untuk terus membersamai masyarakat. Kepastian hak atas tanah ini adalah langkah awal menuju kesejahteraan yang lebih baik,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Penataan dan Pemberdayaan Kantor Wilayah ATR/BPN Provinsi Jawa Timur, Ali Ridlo, menjelaskan bahwa mekanisme redistribusi tanah tahun ini mengalami perubahan dibanding sebelumnya.

Jika sebelumnya redistribusi dilakukan langsung oleh Kantor Pertanahan, kini dilaksanakan melalui Badan Bank Tanah dengan sistem hak berjangka waktu di atas Hak Pengelolaan (HPL). “Langkah ini diambil sebagai evaluasi dari pelaksanaan sebelumnya, di mana masih ditemukan praktik jual beli tanah hasil redistribusi. Padahal tujuan utama program ini adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ungkapnya.

Menurutnya, masyarakat penerima tetap mendapatkan kepastian hukum atas tanah yang dikelola, termasuk dapat diwariskan dan diagunkan. Namun, selama masih dalam masa pengelolaan HPL Badan Bank Tanah, tanah tersebut tidak diperkenankan untuk diperjualbelikan. “Setelah dimanfaatkan dengan baik minimal selama 10 tahun, hak tersebut dapat ditingkatkan menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM),” tambahnya.

Melalui kegiatan ini, masyarakat diharapkan dapat memahami ketentuan yang berlaku serta memanfaatkan program secara optimal guna meningkatkan taraf hidup secara berkelanjutan.