Bakohumas - page 31

Kejaksaan Negeri Ngawi melaksanakan pemusnahan barang bukti perkara tindak pidana yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht) sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas penegakan hukum, Selasa (21/4/2026) di halaman kantor Kejari Ngawi.

Kegiatan tersebut merupakan pelaksanaan eksekusi atas putusan pengadilan terhadap barang bukti dari berbagai perkara tindak pidana selama periode Oktober 2025 hingga Maret 2026.

Kegiatan ini turut dihadiri oleh Bupati Ngawi Ony Anwar Harsono bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Ngawi serta perwakilan instansi terkait.

Dalam kesempatan itu, Ony menegaskan bahwa pemusnahan barang bukti merupakan bentuk nyata komitmen bersama antara pemerintah daerah dan aparat penegak hukum dalam menjaga transparansi serta membangun kepercayaan publik.

“Ini adalah tugas kita bersama untuk memberikan kepercayaan kepada publik bahwa penegakan hukum di Ngawi berjalan transparan. Seluruh stakeholder harus bergerak selaras guna memastikan kepastian hukum benar-benar dirasakan masyarakat,” ujarnya. Ia juga menekankan pentingnya sinergi antar pemangku kepentingan di bidang hukum. Menurutnya, kolaborasi yang solid tanpa ego sektoral menjadi kunci dalam memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap supremasi hukum.

“Melalui kolaborasi yang kuat, kita dapat menciptakan iklim yang kondusif. Kegiatan ini juga menjadi sarana edukasi serta memberikan efek jera agar angka kriminalitas dapat ditekan,” jelasnya.

Pemusnahan dilakukan secara simbolis bersama jajaran Forkopimda. Barang bukti yang dimusnahkan meliputi narkotika, obat-obatan terlarang, serta senjata tajam, dengan metode dibakar, dihancurkan, dan dipotong sesuai prosedur hukum agar tidak dapat disalahgunakan kembali.

Melalui kegiatan ini, diharapkan penegakan hukum di Kabupaten Ngawi dapat terus berjalan secara transparan, akuntabel, serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Ngawi menggelar upacara peringatan Hari Kartini sekaligus Hari Otonomi Daerah di halaman Pendopo Wedya Graha Kabupaten Ngawi, Selasa (21/4/2026). Kegiatan berlangsung khidmat dan diikuti oleh jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Aparatur Sipil Negara (ASN), serta unsur TNI dan Polri.

Bupati Ngawi Ony Anwar Harsono bertindak sebagai inspektur upacara. Dalam amanatnya, ia menekankan bahwa momentum Hari Kartini merupakan refleksi nilai perjuangan Raden Ajeng Kartini, khususnya dalam penguatan emansipasi perempuan di lingkungan kerja dan pembangunan daerah.

Ia menyampaikan bahwa peringatan Hari Kartini tidak hanya dimaknai sebagai kegiatan seremonial, tetapi juga sebagai pengingat untuk mengimplementasikan nilai-nilai perjuangan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, terutama di lingkungan pemerintahan.

“Momentum ini bukan sekadar seremoni mengenakan pakaian adat, tetapi bagaimana kita mengambil nilai luhur dan semangat perjuangan beliau, terutama terkait emansipasi wanita dalam dunia kerja,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa saat ini perempuan memiliki ruang yang semakin luas untuk berkontribusi dalam pembangunan daerah. Oleh karena itu, ASN perempuan di Kabupaten Ngawi diharapkan terus meningkatkan profesionalisme, inovasi, serta kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Selain peringatan Hari Kartini, momentum Hari Otonomi Daerah juga menjadi pengingat pentingnya penguatan sinergi antar perangkat daerah. Hal tersebut dinilai krusial dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Upacara tersebut diharapkan dapat menjadi momentum untuk memperkuat kebersamaan seluruh ASN dalam meningkatkan kinerja, sekaligus mendorong pemberdayaan perempuan di Kabupaten Ngawi secara berkelanjutan.

Pemerintah Kabupaten Ngawi menyiapkan skema strategis guna memastikan investasi di PT Sintec Industri Indonesia mampu memberikan dampak nyata terhadap penyerapan tenaga kerja lokal. Langkah ini ditegaskan dalam kunjungan kerja Wakil Bupati Ngawi, Dwi Rianto Jatmiko, di PT Sintec Industri Indonesia, Desa Kartoharjo, Kecamatan Ngawi, Senin (20/4/2026).

Dalam kunjungan tersebut, Wakil Bupati Ngawi yang didampingi Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Tenaga Kerja (DPPTK) Kabupaten Ngawi, Kusumawati Nilam, meninjau kesiapan rekrutmen tenaga kerja sekaligus mensosialisasikan regulasi ketenagakerjaan kepada pihak perusahaan. Antok, sapaan Wakil Bupati, menegaskan pentingnya keterbukaan informasi lowongan kerja serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, termasuk upaya pencegahan diskriminasi dalam proses rekrutmen.

“Harapan besar masyarakat dengan masuknya investasi adalah kemudahan mendapatkan peluang kerja. Kami ingin memastikan kesempatan kerja di PT Sintec benar-benar dimanfaatkan oleh warga Ngawi,” ujarnya.

Berdasarkan data, PT Sintec Industri Indonesia diperkirakan akan menyerap sekitar 10.000 tenaga kerja. Sementara itu, potensi lulusan di Kabupaten Ngawi mencapai sekitar 27.000 orang per tahun, dengan ketersediaan tenaga kerja siap pakai berkisar antara 18.000 hingga 20.000 orang.

Untuk menjembatani kebutuhan industri dengan kualitas sumber daya manusia lokal, Pemkab Ngawi menyiapkan tiga skema utama, yakni pola pemagangan, penguatan link and match pendidikan, serta pelatihan melalui Balai Latihan Kerja (BLK).

Melalui pola pemagangan, pemerintah daerah menyiapkan calon tenaga kerja, sementara perusahaan menyediakan kurikulum magang sebagai proses adaptasi industri. Selain itu, kerja sama dengan SMK dilakukan untuk menyesuaikan kurikulum pendidikan dengan kebutuhan perusahaan sejak dini.

Di sisi lain, optimalisasi BLK juga dilakukan untuk meningkatkan kompetensi lulusan agar sesuai dengan standar industri.

“Dengan persiapan sejak dini, kami berharap saat perusahaan beroperasi penuh, masyarakat Ngawi sudah siap secara kompetensi, baik di bidang operator, assembling, maupun teknis lainnya,” pungkasnya.

Pengawasan intensif di sektor pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat desa menjadi fokus utama Pemerintah Kabupaten Ngawi dalam upaya meningkatkan kualitas layanan publik.

Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Pengawasan dan Penandatanganan Rencana Penilaian Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi di lingkup Pemkab Ngawi, Jumat (17/4/2026) di Command Center Setda.

Kegiatan ini turut dihadiri Wakil Bupati Ngawi Dwi Rianto Jatmiko, Sekretaris Daerah Mokh Sodiq Triwidiyanto, kepala OPD, serta camat se-Kabupaten Ngawi.

Bupati Ngawi menegaskan pentingnya penguatan SPIP serta pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada tiga Organisasi Perangkat Daerah (OPD) strategis, yakni Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD).

Ia menginstruksikan kepala OPD untuk melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin hingga ke tingkat pelaksana. Di sektor pendidikan, fokus diarahkan pada pemenuhan SPM serta penguatan komunikasi antara sekolah, komite, dan wali murid.

Sementara itu, di sektor kesehatan, pendetailan SPM di puskesmas dan rumah sakit dinilai penting untuk menjamin kepuasan masyarakat.

“Di era digitalisasi dan media sosial saat ini, masyarakat sangat mudah berkeluh kesah. Jika kanal pengaduan tidak responsif, mereka akan beralih ke media sosial yang narasinya lebih sulit dikendalikan,” ujarnya.

Selain itu, pengelolaan aset desa juga menjadi perhatian, khususnya dalam hal tertib administrasi guna mencegah potensi penyalahgunaan. Optimalisasi penggunaan CCTV di ruang pelayanan turut didorong sebagai bentuk perlindungan bagi aparatur sekaligus bukti pendukung jika terjadi aduan yang tidak sesuai fakta.

Menutup arahannya, ia mengingatkan agar seluruh jajaran tidak reaktif terhadap kritik di media sosial, melainkan menjawabnya dengan kinerja serta data yang akurat.

“Kita harus menjawab tantangan dan kritik dengan prestasi serta narasi positif berbasis data,” tegasnya.