Agama - page 3

Pemerintah Kabupaten Ngawi menyerahkan sertipikat hak pakai tanah kepada Kementerian Agama Kabupaten Ngawi sebagai upaya memperkuat legalitas aset sekaligus mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik.

Penyerahan sertipikat dilakukan oleh Bupati Ngawi Ony Anwar Harsono di Aula Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ngawi, Kamis (22/01/2026). Sertipikat Hak Pakai tersebut mencakup lahan seluas ±3.483 meter persegi yang berlokasi di Kelurahan Margomulyo, Kecamatan Ngawi.

Tanah tersebut terdaftar atas nama Pemerintah Republik Indonesia c.q. Kementerian Agama, dengan status hak pakai yang berasal dari Pemerintah Kabupaten Ngawi. Penyerahan ini menjadi langkah strategis dalam memastikan kepastian hukum aset negara serta mendukung penguatan fasilitas pelayanan Kementerian Agama di Kabupaten Ngawi.

Dalam sambutannya, Bupati Ony Anwar Harsono menyampaikan bahwa penyelesaian administrasi pertanahan ini merupakan hasil sinergi lintas sektor antara pemerintah daerah, Kementerian Agama, dan Kantor Pertanahan.

“Sinergi dan kolaborasi yang sudah terbangun dengan baik ini perlu terus ditingkatkan demi pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat,” katanya.

Ia juga mendorong agar Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ngawi kedepannya memiliki bangunan yang lebih representatif guna menunjang aktivitas kelembagaan dan pelayanan keagamaan secara optimal.

Acara tersebut dihadiri Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur Akhmad Sruji Bahtiar, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ngawi Moh. Ersat, Ketua BAZNAS Kabupaten Ngawi Samsul Hadi, Kepala Kantor Pertanahan (ATR/BPN) Kabupaten Ngawi Eksam Sodak, serta undangan lainnya.

Pemerintah Kabupaten Ngawi berharap penyerahan sertipikat ini dapat menjadi dasar percepatan pembangunan sarana dan prasarana serta memperkuat pelayanan keagamaan bagi masyarakat.

Sebanyak 14 pasangan mengikuti Sidang Isbat Nikah Terpadu yang dihadiri Bupati Ngawi Ony Anwar Harsono di KUA Paron, Rabu (21/1/2026), guna memperoleh legalitas pernikahan yang sah secara hukum negara.

Pelaksanaan isbat nikah terpadu ini merupakan hasil sinergi antara Pemerintah Kabupaten Ngawi, Kementerian Agama, Pengadilan Agama Ngawi, dan BAZNAS.

Agenda tersebut diselenggarakan bertepatan dengan Milad Pengadilan Agama Ngawi ke-144, Hari Amal Bhakti Kementerian Agama RI ke-80, serta Milad BAZNAS ke-25.

Dalam sambutannya, Bupati Ngawi menegaskan bahwa legalitas pernikahan memiliki peran penting sebagai dasar pemenuhan hak-hak administrasi kependudukan masyarakat.

“Melalui isbat nikah terpadu, pasangan suami istri memperoleh kepastian hukum pernikahan sekaligus kemudahan dalam mengurus dokumen penting seperti Kartu Keluarga, BPJS, hingga paspor,” katanya.

Ia menambahkan, program ini menjadi solusi bagi masyarakat yang selama ini terkendala biaya maupun waktu untuk mencatatkan pernikahan secara resmi.

Berdasarkan data tahun 2023, tercatat lebih dari 2.800 pasangan di Kabupaten Ngawi masih menikah secara agama namun belum tercatat secara administratif.

Ony juga menegaskan bahwa proses isbat nikah tetap dilaksanakan sesuai ketentuan hukum yang berlaku, termasuk kehadiran wali nikah dan saksi yang sah. Sementara untuk pernikahan poligami, isbat nikah hanya dapat dilakukan dengan persetujuan pasangan sebelumnya sesuai peraturan perundang-undangan.

Melalui layanan ini, Pemerintah Kabupaten Ngawi berharap sinergi lintas lembaga dapat terus diperkuat guna meningkatkan tertib administrasi kependudukan serta memberikan perlindungan hukum yang lebih luas bagi masyarakat.