Agama - page 4

Pemerintah Kabupaten Ngawi menyerahkan sertipikat hak pakai tanah kepada Kementerian Agama Kabupaten Ngawi sebagai upaya memperkuat legalitas aset sekaligus mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik.

Penyerahan sertipikat dilakukan oleh Bupati Ngawi Ony Anwar Harsono di Aula Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ngawi, Kamis (22/01/2026). Sertipikat Hak Pakai tersebut mencakup lahan seluas ±3.483 meter persegi yang berlokasi di Kelurahan Margomulyo, Kecamatan Ngawi.

Tanah tersebut terdaftar atas nama Pemerintah Republik Indonesia c.q. Kementerian Agama, dengan status hak pakai yang berasal dari Pemerintah Kabupaten Ngawi. Penyerahan ini menjadi langkah strategis dalam memastikan kepastian hukum aset negara serta mendukung penguatan fasilitas pelayanan Kementerian Agama di Kabupaten Ngawi.

Dalam sambutannya, Bupati Ony Anwar Harsono menyampaikan bahwa penyelesaian administrasi pertanahan ini merupakan hasil sinergi lintas sektor antara pemerintah daerah, Kementerian Agama, dan Kantor Pertanahan.

“Sinergi dan kolaborasi yang sudah terbangun dengan baik ini perlu terus ditingkatkan demi pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat,” katanya.

Ia juga mendorong agar Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ngawi kedepannya memiliki bangunan yang lebih representatif guna menunjang aktivitas kelembagaan dan pelayanan keagamaan secara optimal.

Acara tersebut dihadiri Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur Akhmad Sruji Bahtiar, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ngawi Moh. Ersat, Ketua BAZNAS Kabupaten Ngawi Samsul Hadi, Kepala Kantor Pertanahan (ATR/BPN) Kabupaten Ngawi Eksam Sodak, serta undangan lainnya.

Pemerintah Kabupaten Ngawi berharap penyerahan sertipikat ini dapat menjadi dasar percepatan pembangunan sarana dan prasarana serta memperkuat pelayanan keagamaan bagi masyarakat.

Sebanyak 14 pasangan mengikuti Sidang Isbat Nikah Terpadu yang dihadiri Bupati Ngawi Ony Anwar Harsono di KUA Paron, Rabu (21/1/2026), guna memperoleh legalitas pernikahan yang sah secara hukum negara.

Pelaksanaan isbat nikah terpadu ini merupakan hasil sinergi antara Pemerintah Kabupaten Ngawi, Kementerian Agama, Pengadilan Agama Ngawi, dan BAZNAS.

Agenda tersebut diselenggarakan bertepatan dengan Milad Pengadilan Agama Ngawi ke-144, Hari Amal Bhakti Kementerian Agama RI ke-80, serta Milad BAZNAS ke-25.

Dalam sambutannya, Bupati Ngawi menegaskan bahwa legalitas pernikahan memiliki peran penting sebagai dasar pemenuhan hak-hak administrasi kependudukan masyarakat.

“Melalui isbat nikah terpadu, pasangan suami istri memperoleh kepastian hukum pernikahan sekaligus kemudahan dalam mengurus dokumen penting seperti Kartu Keluarga, BPJS, hingga paspor,” katanya.

Ia menambahkan, program ini menjadi solusi bagi masyarakat yang selama ini terkendala biaya maupun waktu untuk mencatatkan pernikahan secara resmi.

Berdasarkan data tahun 2023, tercatat lebih dari 2.800 pasangan di Kabupaten Ngawi masih menikah secara agama namun belum tercatat secara administratif.

Ony juga menegaskan bahwa proses isbat nikah tetap dilaksanakan sesuai ketentuan hukum yang berlaku, termasuk kehadiran wali nikah dan saksi yang sah. Sementara untuk pernikahan poligami, isbat nikah hanya dapat dilakukan dengan persetujuan pasangan sebelumnya sesuai peraturan perundang-undangan.

Melalui layanan ini, Pemerintah Kabupaten Ngawi berharap sinergi lintas lembaga dapat terus diperkuat guna meningkatkan tertib administrasi kependudukan serta memberikan perlindungan hukum yang lebih luas bagi masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Ngawi kembali menorehkan prestasi di tingkat Provinsi Jawa Timur dengan meraih Penghargaan One Pesantren One Product (OPOP) Jawa Timur. Penghargaan tersebut diterima Wakil Bupati Ngawi Dwi Rianto Jatmiko atau Antok, sebagai bentuk apresiasi atas komitmen daerah dalam memberdayakan santri untuk memperkuat UMKM pesantren.

Penghargaan diserahkan langsung oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dalam agenda Eko Tren OPOP yang digelar di Auditorium Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat (DRPM) Lantai 11 Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya, Rabu (17/12/2025).

Program OPOP merupakan inisiatif strategis Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang bertujuan mendorong kemandirian ekonomi pesantren berbasis potensi lokal. Di Kabupaten Ngawi, program ini diimplementasikan melalui pemberdayaan santri dalam pengembangan produk unggulan pesantren, penguatan UMKM santri, fasilitasi perizinan usaha, serta dukungan akses pembiayaan dan pemasaran.

Antok menyampaikan bahwa santri memiliki peran penting sebagai motor penggerak ekonomi pesantren. Dengan dibekali edukasi dan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas serta keterampilan kewirausahaan, santri diharapkan mampu menciptakan produk bernilai jual tinggi dan berdaya saing, sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi lingkungan sekitar pesantren.

“Program OPOP mendorong santri untuk lebih berdaya dan mandiri melalui pengembangan UMKM pesantren. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah daerah dalam memperkuat ekonomi kerakyatan berbasis potensi lokal,” ujarnya.

Pemkab Ngawi berharap implementasi program OPOP terus berkelanjutan dan berdampak nyata untuk memperkuat UMKM pesantren, meningkatkan kapasitas santri, serta menciptakan ekosistem ekonomi pesantren yang mandiri dan berdaya saing.