Dony Setyawan - page 257

Bupati Ngawi Budi Sulistyono secara resmi menutup Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) Angkatan V Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 yang diselenggarakan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Jatim dan Pemerintah Kabupaten Ngawi di Command Center Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi, Senin (21/09/20).

Hadir dalam acara ini Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Timur Aris Agung, Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Ngawi Sumarsono , pejabat lingkup Pemerintah Kabupaten Ngawi serta peserta PKP Angkatan V.

Bupati Ngawi, Budi Sulistyono dalam sambutannya meminta seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk terus berinovasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, “Pelayanan yang mudah, singkat serta bisa langsung dirasakan oleh masyarakat, dan goalnya adalah pelayanan yang terbaik,” katanya.

Sementara Kepala BPSDM Provinsi Jatim, Aris Agung menandaskan pandemi Covid – 19, jangan menjadi alasan ASN tidak produktif namun justru dijadikan menjadi tantangan untuk berinovasi, “Termasuk menjawab kebutuhan masyarakat ditengah pandemi saat ini,” tuturnya.

Menurut Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Ngawi, Sumarsono pelaksaan PKP ini tidak sesuai jadwal yang ditentukan akibat pandemi Covid – 19, “ PKP ini berjalan selama 6 bulan 10 hari, yang normalnya adalah tiga bulan, karena kondisi pandemi pelaksanaan pembelajaran diberhentikan selama 2, 5 bulan,” ungkapnya.

Dalam pelaksanaannya pun, kata Sumarsono dilakukan dengan daring (dalam jaringan,red) melalui aplikasi zoom meeting, “Namun meskipun dalam keterbatasan seperti itu, tetap bisa menghasilkan lulusan yang berkualitas,” lanjutnya.

Dijelaskan Kepala BKPP, bahwa PKP angkatan V ini dimulai tanggal 11 sampai 21 September 2020 diikuti 40 peserta materi pembelajaran Kepemipinan, Pancasila dan Bela Negara, Kepemimpinan Pelayanan, Pengendalian Pekerjaan dan Aktualisasi Kepemipinan, “Dan menggunakan metode pembelajaran diskusi, simulasi baik kelompok maupun kelas dan studi lapangan,” terangnya.

Sementara studi banding pelayanan publik ke Kabupaten Sleman Provinsi DIY Yogyakarta, diungkapkan Sumarsono juga dilakukan secara online, “yaitu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Kecamatan Sleman, yang dilakukan secara daring,” ujarnya. (Kominfo)

Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Ngawi menggelar Musyawarah Olah Raga Kabupaten (Musrokab), yang diikuti seluruh pengurus cabang olahraga di Command Center Sekretariat Daerah Ngawi, Rabu (16/06/20).

Acara ini dihadiri Bupati Ngawi Budi Sulistyono, Ketua KONI Provinsi Jawa Timur yang di wakili Wakil Ketua La Nyalla Mattalitti secara virtual, Ketua KONI Ngawi, Rachmad Suprasono serta 24 Ketua Cabang Olahraga (Cabor) dari 28 Cabor di Kabupaten Ngawi dan pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

Dikesempatan ini, secara aklamasi terpilih Ketua KONI Ngawi periode 2020 – 2024, Faisol menggantikan Rachmad Suprasono yang menduduki jabatan tersebut dua kali periode.

Bupati Ngawi memberikan apresiasi untuk kinerja kepengurusan KONI Ngawi yang lama, karena telah berjuang serta mengabdi untuk kemajuan olahraga di Kabupaten Ngawi, termasuk keberhasilan meraih banyak prestasi. Budi Sulistyono berharap kepengurusan yang baru ini bisa lebih baik dan berprestasi. “Dan, tetap berperan dalam mencari dan membimbing atlit agar tetap fokus,” ungkapnya.

Disampaikan Budi Sulistyono saat ini posisi Kabupaten Ngawi peringkat ke 27 dari total 38 Kabupaten/Kota di Jatim, sementara untuk raihan mendali mengadalkan cabor Tinju, Muay Thai, Wushu, Dan Taekwondo, “Kita tidak boleh puas sampai disini, tetap harus ada perbaikan, dan kepengurusan baru ini bisa mengangkat prestasi cabor – cabor lainnya,” jelasnya.

Sementara itu Wakil Ketua KONI Jatim La Nyalla Mattalitti, melalui Video Conference berpesan untuk pengurus baru KONI Ngawi, saat ini agar tetap fokus menjaga keselamatan, kesehatan dan meningkatkan prestasi untuk atlit pada cabor masing – masing.

Ditemui usai acara Ketua Umum KONI Ngawi terpilih , Faisol menyampaikan ucapan terima kasihnya untuk semua Ketua Cabor yang telah memberikan kepercayaan memimpin KONI Ngawi, “Saya memiliki visi menjadikan Kabupaten Ngawi sebagai barometer olahraga di Provinsi Jatim” katanya. (Kominfo)

Untuk mengimplementasikan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Sekretaris Daerah Ngawi, Mokh. Sodiq Triwidiyanto gelar rapat koordinasi Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi) PPID Utama dan PPID Penghubung se Kabupaten Ngawi, di Pendopo wedya Graha Rabu (09/09/20).

Hadir dalam kegiatan ini PPID Utama, Kapala Dinas Komunikasi dan Informatika, Prasetyo Harri Adi, dan PPID penghubung dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Menurut Sekda, diera digital ini keterbukaan informasi publik menjadi suatu hal yang utama bagi birokrasi pemerintahan. “Masyarakat diera sekarang ini menginginkan sebuah informasi yang cukup untuk mengetahui perkembangan ataupun yang dikerjakan di daerahnya,” jelasnya.

Dikesempatan ini, Sodiq meminta komitmen semua PPID penghubung untuk bisa menjalankan amanat yang ada di UU Nomor 14 Tahun 2008, menurutnya hal ini adalah bagian dari perubahan reformasi birokrasi tentang hak yang diperlukan masyarakat, “Saya meminta seluruh Sekretaris OPD, yang juga menjadi PPID penghubung untuk berkomitmen dalam memenuhi informasi publik kepada masyarakat melalui website OPD, serta wajib menyampaikan informasi publik lewat PPID utama yang ada di Kominfo untuk mempermudah masyarakat dalam mencari informasi,” tegasnya.

Sementara Kadin Kominfo, Prasetyo Harri Adi mengatakan bahwa PPID ini sudah berjalan cukup lama, dan harus terus ditingkatkan lagi pemenuhan informasi publik kepada masyarakat. “Dengan meningkatkan intensitas kita dalam memberikan informasi publik kepada masyarakat, seperti yang tertuang dalam UU Nomor 14 Tahun 2008, sekaligus melakukan perubahan birokrasi seperti yang disampaikan atasan PPID,” terangnya.

Keterbukaan Informasi Publik juga dinilai menjadi faktor utama dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas dan merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik. (Kominfo)

Saat ini, keterbukaan informasi publik menjadi suatu hal yang sangat penting dalam mewujudkan Good Governance untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang transparan, partisipatif serta akuntabilitas, termasuk yang harus dilakukan di pemerintahan desa (Pemdes). Sebagai upaya untuk peningkatan pelayanan informasi publik desa, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Ngawi gelar Sosialisasi Peraturan Komisi Informasi (Perki) Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standart Layanan Informasi Publik (SLIP) Desa di Balai Pertemuan Kecamatan Sine, Selasa (08/09/20).

Hadir dalam acara ini Kepala Dinas Kominfo Ngawi, Prasetyo Harri Adi, Camat Sine Suharno, Kepala Bidang Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik Akhmad Sufandi Nasrul Hadi dan Kepala Desa bersama jajarannya se Kecamatan Sine.

Dengan kegiatan ini, Prasetyo Harri Adi ingin Pemerintah Desa juga ikut serta memberikan informasi publik yang dibutuhkan masyarakat, “Baik itu informasi tentang pembangunan desa atau produk unggulan melalui Website atau media sosial yang dimiliki desa,” katanya

Dikesempatan ini, Kadin Kominfo Ngawi juga meminta Pemdes untuk membentuk PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) desa, untuk meningkatkan lagi ketertiban serta kepastian dalam layanan informasi publik desa, “Kami berharap setelah kegiatan sosialisasi ini, Pemdes nantinya bisa ikut serta dalam melakukan keterbukaan informasi agar masyarakat bisa mengetahuinya,” tuturnya

Sementara Kabid Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik, Akhmad Sufandi Nasrul Hadi, mengatakan tujuan kegiatan ini adalah untuk memberikan standart pedoman bagi Pemdes dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik. “Kami berharap dengan sosialisasi ini dapat memberikan pemahaman bagi kita semua, terutama bagi perangkat desa dalam pelayanan informasi publik desa yang transparan,” ujarnya.
Akhmad Sufandi menandaskan Kades beserta perangkatnya tidak perlu takut terhadap keterbukaan informasi publik, “Karena tidak semua informasi boleh dibuka, namun ada yang bersifat dikecualikan, misalnya yang berkaitan dengan rahasia negara,” terangnya.

Ditambahkan Camat Sine Suharno bahwa standart pelayanan publik desa menjadi suatu hal yang sangat penting dalam upaya peningkatan pelayanan informasi publik, serta pemenuhan kebutuhan informasi bagi masyarakat yang mencari informasi. (Kominfo)