Dony Setyawan - page 176

Dinas Komunikasi Dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Ngawi bersama Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Madiun, gelar sosialisasi bidang Cukai, Dana Bagi Hasil Cukai dan Hasil Tembakau (DBHCHT) Tahun 2021 di Aula RM. H Maimun, Rabu (01/12/ 2021).

Hadir sebagai narasumber Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Ngawi, Kurniawan Andy, Kanit IV Satreskrim Polres Ngawi, Ipda Edy Nuryanto, Kepala Subbag Umum Bea Cukai Madiun, Moh Syaifudin Zakiri dengan peserta Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) binaan Diskominfo Ngawi.

Disampaikan Kepala Bidang Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik, Ahmad Sufandi Nasrul Hadi bahwa peran KIM sebagai kelompok informasi diharapkan ikut berperan dalam menyosialisasikan tentang rokok ilegal kepada masyarakat disekitarnya. “Hal ini berkaitan dengan peredaran rokok ilegal atau tanpa disertai pita cukai. Kami, berharap dengan sosialisasi ini, peran KIM dapat dirasakan masyarakat terutama, mereka yang usaha dibidang penjualan rokok, sehingga nanti tidak ada masyarakat yang bermasalah dengan hukum terkait rokok ilegal,” terang Nasrul.

Sementara Kepala Subbag Umum Bea Cukai Madiun, Moh Syaifudin Zakiri, menyampaikan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) sangat berperan penting demi peningkatan layanan mutu kesehatan bagi masyarakat dan juga bahaya rokok ilegal bagi kesehatan.

Berkaitan dengan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT), diterangkan Syaifudin berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI nomor 206/PMK.07/2020 Tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau meliputi Peningkatan Kualitas Bahan Baku, Pembinaan Industri, Pembinaan Lingkungan Sosial, Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai Tembakau dan Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal,”Sedangkan alokasi dana DBHCHT terdiri 50 persen untuk bidang kesejahteraan masyarakat, 25 persen untuk bidang penegakan hukum dan 25 persen untuk bidang kesehatan,” jelasnya.

Syaifudin berharap KIM yang hadir ini menjadi duta Diskominfo Ngawi dan Bea Cukai menyampaikan kepada masyarakat di desanya terkait DBHCHT beserta ketentuannya, “Dan saya berharap setelah kegiatan ini masyarakat dapat memberikan informasi kepada kami dan akan ditindak lanjuti,” tambahnya. (Kominfo)

Iklim investasi di Kabupaten Ngawi setahun terakhir mengalami perkembangan signifikan dan peningkatan sehingga berhasil mendapatkan apresiasi dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur terbaik 3 kategori daerah dengan Produk Domestik Regional Brutto (PDRB) di kisaran Rp. 5 – 10 Triliun, yang diserahkan acara Investasi Award di Hotel JW Marriot, Surabaya, Selasa (30/11/21).

Penghargaan ini diterima langsung Bupati Ngawi, Ony Anwar Harsono dari Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa melalui Plh. Sekda Provinsi Jatim, Heru Jahjono.

Diungkapkan Bupati Ngawi ketika menjadi salah satu narasumber dalam Business Forum bahwa capaian ini tidak lepas dari kerja keras semuah pihak khususnya DPMPTSP dengan kemudahan perizinan bagi investor yang investasinya di Ngawi. “Hal ini menjadi gambaran atas kinerja dan iklim investasi yang mulai berkembang di Ngawi,” katanya.

Tidak hanya itu, Ony Anwar Harsono disela kegiatan ini juga memberikan penawaran kemudahan investasi di Ngawi jika ada investor yang akan tanamkan modalnya. “Kita sudah menyiapkan kemudahan melalui OSS RBA (Online Single Submission Risk Based Approach) yang sudah dioptimalkan dengan pendampingan perizinan dari DPMPTSP secara free serta kebijakan kemudahan yang diberikan Pemerintah Daerah dalam memangkas sejumlah kebijakan yang ribet, agar investor merasa nyaman ketika menanamkan modalnya di Ngawi,” terangnya.

Terkait Perpres Nomor 80 Tahun 2019, Bupati Ngawi menerangkan bahwa hingga saat ini sudah mulai pada tahapan pertimbangan teknis dengan Perum Perhutani untuk hak kelola lahan perhutanan produktif milik Perhutani supaya dilimpahkan ke Pemda, “Jadi dengan banyaknya peminat dalam Business Forum tadi, saya berharap nantinya kegiatan investasi di Ngawi bisa simultan dengan diterbitkannya pengalihan lahan hak kelola hutan kepada daerah dari KLHK RI dengan calon investor pengelola kawasan industri tersebut sehingga bisa sejalan dan bisa membuahkan hasil yang terbaik,” harapnya.

Sementara terkait penerbitan surat pengelolaan kawasan Bupati Ngawi, mengutarakan bahwa schedule akan bisa terlaksana di tahun 2022. “ Insyaalloh, pernerbitan perubahan status hak kelola perhutanan ke pemerintah daerah dari KLHK bisa terbit tahun depan. Dengan demikian, kita tinggal running saja karena penyusunan Master Plan dan Market Sounding juga sudah kita laksanakan,” pungkasnya. (Kominfo)

Peringati HUT ke – 50 Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) Pemerintah Kabupaten Ngawi gelar upacara peringatan secara virtual dari Pendopo Wedya Graha Kabupaten Ngawi, Senin (29/11/21) .

Hadir dalam kegiatan ini Bupati Ngawi, Ony Anwar Harsono bersama anggota Forkopimda Ngawi, pimpinan OPD dan seluruh Aparatur Sipil Negara yang mengikuti secara virtual dari kantor masing-masing.

Dikesempatan ini Bupati Ngawi, bersama seluruh jajarannya mendengarkan sambutan Presiden RI, Joko Widodo dari Istana Presiden.

Dalam sambutannya, Jokowi memberikan apresiasinya untuk darma bakti pengabdian dan kerja keras Korpri dalam melayani masyarakat dan menjalankan roda pemerintahan.

Untuk anggota Korpri, Presiden RI, menginginkan transformasi dengan cara berinovasi serta mengembangkan cara kerja baru yang lebih efisien dalam memperkokoh sikap melayani sebagai abdi masyarakat dan negara. “Terus beradaptasi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan memberi solusi dengan cepat dan jitu sehingga dirasakan kehadirannya oleh masyarakat,” ucap Jokowi.

Selain itu, Jokowi juga mengatakan anggota Korpri harus berada di garda terdepan dalam reformasi birokrasi, diantaranya mulai dari memangkas regulasi yang menghambat pelayanan, menyederhanakan organisasi sehingga bergerak lebih lincah dan meninggalkan sekat sekat ego sektoral, serta membuat prosedur yang rumit menjadi simple dan membuat yang lambat menjadi cepat dengan memanfaatkan kemajuan teknologi sebaik-baiknya.
“Terwujudnya satu data dan pemerintahan berbasis elektronik harus dipercepat, terwujudnya organisasi yang ramping dan SDM yang unggul harus diakselerasi agar setiap anggota Korpri lebih responsif dan inovatif dan mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan cepat dengan efisien, dengan efektif,” tuturnya.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga menyampaikan beberapa hal yang harus menjadi pedoman anggota Korpri, pertama, setiap anggota Korpri dalam berbagai jabatan, harus memiliki nilai dasar yang sama, yaitu memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat. “Pegang teguh, core values ASN dan berorientasi pada pelayanan akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif dan kolaboratif,” tuturnya.

Sedangkan yang kedua, Jokowi, meminta anggota Korpri melakukan terobosan dan inovasi secara berkelanjutan. Yakni mengubah mindset cara pikir, cara bekerja dan menghindari ketidakefisienan, kerumitan, hanya masalah yang tidak dapat diselesaikan oleh satu sektor saja. “Untuk itu setiap Dinas, Kementerian, maupun lembaga agar berkolaborasi lintas organisasi, lintas daerah, lintas ilmu, lintas profesi, terapkan e- Government untuk meningkatkan kecepatan dan kredibilitas pelayanan,” tandasnya.

Dan, ketiga anggota Korpri diminta membangun dan perkokoh integritas aparatur, menciptakan birokrasi yang lebih transparan dan akuntabel. Pun, tidak melakukan pungutan liar atau pungli yang memberatkan masyarakat. “Jangan mempersulit, mengambil pungutan liar dan memberatkan masyarakat. Bangun pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi kolusi dan nepotisme,” tegasnya.

Poin keempat, Jokowi minta anggota Korpri jmemperkuat peran sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa serta menjaga NKRI, Pancasila, konstitusi dan Bhinneka Tunggal Ika. Dan, menjalin kerja sama yang kokoh dengan seluruh komponen bangsa, untuk bersama sama mewujudkan indonesia maju yang kita cita citakan.
“Kepada seluruh anggota Korpri di mana pun berada, terutama yang sedang bertugas di perbatasan, di tempat tempat terpencil, di pulau pulau terluar Indonesia, saya menyampaikan selamat ulang tahun Korpri yang ke 50,” ujarnya.

Sementara Bupati Ngawi, Ony Anwar Harsono di kesempatan ini mengatakan bahwa sesuai arahan dari Presiden RI terkait tranformasi ASN atau digital Government menyatakan akan mendorong ASN untuk kedisiplinan, transparansi anggaran dan seterusnya dan akan dilakukan secara digitalisasi melalui aplikasi di setiap OPD.

Sedangkan, terkait pemangkasan regulasi yang disebutkan Jokowi, Ony Anwar hal itu terkait percepatan investasi kita terkait perizinan Online Single Submission (OSS) dan yang lainnya jangan sampai peraturan yang ada menghambat investasi. “ Terkait hal itu kedepan kita akan mebangun Mall Pelayanan Publik, dengan harapan nanti bisa memberikan sosialisasi, disamping tempat berkumpulnya kegiatan perizinan baik dari instansi Kabupaten maupun instansi vertikal,” jelasnya.

Dalam peringatan kali ini, dilakukan penyerahan penghargaan Korpri Award untuk OPD yang dinilai memiliki kinerja dan kedisiplinan sesuai dengan perhitungan yang dilakukan oleh BKPP Kab. Ngawi. (Kominfo)