Tag archive

Ngawi - page 2

Simposium Internasional Reformasi Birokrasi, Jusuf Kalla : Tingkatkan Kapasitas Dan Kerjasama

5 years ago di %s Berita/Teknologi Informasi 1,547 views
Pembukaan acara Simposium Internasional Reformasi Birokrasi Tahun 2019 di Nusa Dua Bali

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) bekerja sama dengan Korean Research Institute at The University of New South Wales (KRI@UNSW) Australia menyelenggarakan International Reform Policy Symposium & Regional Workshop dengan tema “State Capacity for Public Sector Reform and National Development in Indonesia, Korea and Southeast Asia”. Simposium yang dilangsungkan pada tanggal 14 sampai dengan 15 Maret dan berskala International ini mengambil tempat di Bali Nusa Dua Convention Center 1 Kawasan Terpadu ITDC NW/1 Nusa Dua Provinsi Bali.

Sebelum menuju agenda utama, acara di awali dengan sambutan dari perwakilan negara-negara yang diundang. Mr. Pakorn Nilprapunt (Secretary-General of The Royal Thai Government), Prof. Emerlinda R. Roman (Co- Chair, CPPR Forum Advisory Board and College of Business Administration, University of the Philippines),  Amb. Seong-in Kim (Executive Vice-President, Korea Foundation), Dr. In-jae Lee (Deputy Minister, Planning & Coordination, Ministry of the Interior and Safety, Korea), Dr. Seung-Ho Kwon (Executive Director, Korea Research Institute, University of New South Wales, Australia) secara bergantian mengambil panggung utama untu memberikan sambutan.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Drs. Syafruddin, M.Si, dalam sambutannya menyatakan bahwa adanya globalisasi dan Revolusi Industri 4.0, sambil mengutip penelitian McKinsey, dapat memberi dampak 3000 kali lebih besar dari Revolusi Industri Masa Pertengahan. Paradigma masyarakat saat ini menuntut pemerintahan yang dinamis dan transformatif.

MenPAN-RB Syafruddin saat memberikan sambutan dalam Pembukaan Simposium International Reformasi Birokrasi

Syafruddin menekankan bahwa hal yang penting bukan hanya pondasi bangsa yang hebat, namun juga bagaimana menghadapi transformasi pemerintahan dari model birokrasi yang mekanistik kepada model birokrasi yang dapat merespon kebutuhan masyarakat dengan konsep Hidup Untuk Melayani.

Tantangan bangsa dan negara Indonesia dengan 270 juta jiwa serta mengkombinasikan pengelolaan sentralisasi dan desentralisasi pada 87 kementerian lembaga, 34 prov dan 514 kab/kota.

Sejauh ini, masih menurut Syafruddin, telah terwujud 351 percontohan zona integritas, 14 mall pelayanan publik dan adanya sistem pengaduan terpadu nelalui SP4N, berhasil mendorong indeks persepsi Indonesia ke peringkat 38, EODB (Easy of Doing Business) ke urutan 72.

Tentang event ini, Syafruddin dengan bangga menyampaikan bahwa terdapat 65 pembicara dari 11 negara, 1000 orang dan praktisi dalam dan luar negeri hadir. Dan, berharap Indonesia sebagai inkubator dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan terbaik, pungkasnya.

Sebelum membuka secara resmi acara ini,  Wakil Presiden RI M. Jusuf Kalla menyampaikan beberapa pointer yakni bahwa  kita mengalami peralihan sentralistik otoriter ke desentralisasi demokratis serta dinamis dan karenanya bagaiamana pemerintah daerah memperkuat pengelolaan kekuasaan yang telah di kuasakan kepadanya. Ada tiga hal, menurut Wapres Jusuf Kalla yang menjadi penting untuk diwujudkan dalam bentuk sistem yakni :  lebih baik, efisien dan cepat. Untuk itu hal ini pasti membutuhkan pemanfaatan teknologi untuk hal tersebut. Wakil Presiden RI Jusuf Kalla juga menekankan perlunya saling belajar untuk saling meningkatkan pengelolaan pemerintahan. Public Sector Reform diharapkan dapat menjadi tumpuan perubahan negeri ini. Sebuah sistem yang lebih terbuka, akuntabel, menjadi keharusan bagi suatu pemerintah untuk lebih maju.

Wapres RI Jusuf Kalla saat mengunjugi booth pameran Reformasi Birokrasi

Setelah acara pembukaan dilangsungkan, Wapres RI Jusuf Kalla kemudian mengunjungi booth pameran yang disiapkan oleh beberapa Kementerian, Lembaga, Dinas dan Instansi. Secara umum, Wapres RI Jusuf Kalla menunjukkan apresiasinya atas apa yang telah diupayakan oleh masing-masing K/L/D/I dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

Pada hari kedua, peserta dibagi berdasarkan fokus bahasan dalam kelas tersebut. Ada kelas dengan fokus  Performance Based Budgeting, Transparency And Accountability In Human Resources, E-Government And Service Delivery,  Integrity In Public Authorities serta Local Government Reform.

Staf Ahli Muhammad Taufik dan Sekban BKPP Soemarsono berpose dengan latar backdrop super besar pada Simposium Internasional Reformasi Birokrasi, Bali (14/03)

Pemerintah Kabupaten Ngawi mendapatkan kesempatan untuk hadir sebagai peserta dan telah menugaskan Dinas/Badan yang terkait untuk hadir dan mengikuti seluruh kelas yang disediakan. Adapun untuk tema Performance Based Budgeting dihadiri oleh Mulat dari Badan Keuangan, tema Transparency And Accountability In Human Resources dihadiri oleh Sumarsono dari Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, tema E-Government And Service Delivery dihadiri Agoest D. Irawan dari Diskominfo, tema Integrity In Public Authorities dihadiri oleh Muhammad Taufiq Agus S. dari Staf Ahli dan tema Local Government Reform dihadiri oleh Kusumawati Nilam S. dari Bappelitbang.

Sebar dan Bagikan :

Shares

Yang Juga Menarik

Bupati Ngawi Tinjau Banjir di Kwadungan

5 years ago di %s Berita 2,132 views

Akibat meluapnya sungai Madiun yang melintasi Kabupaten Ngawi, tercatat 20 desa dari 6 Kecamatan terendam banjir diantaranya Kecamatan Kwadungan, Pangkur, Geneng, Karangjati, Padas dan Ngawi.

Menurut data yang dihimpun Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Ngawi, dua puluh desa yang terkena banjir diantaranya adalah desa Simo, Purwosari, Dinden, Tirak, Sumengko, Waruk Kalong, Kendung, Karangsono, Njenangan, Pleset, Waruk Tengah, Ngompro, Babadan, Gandri, Klitik, Dempel,Kresikan, Sembung, Bendo dan Mangunharjo.

Bupati Ngawi, Ir. Budi Sulistyono beserta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Ngawi lakukan tinjauan langsung ke wilayah yang terdampak banjir, Kamis (7/03). Bupati beserta rombongan pertama kali menuju Pos Komando (posko) banjir di Kantor Desa Waruk Kalong, Kwadungan yang dipakai untuk dapur umum untuk pengungsi atau warga yang kebanjiran.

Namun, di posko ini belum nampak ada pengungsi sebab warga  masih merasa aman, jadi masih tinggal di rumah masing –masing. Sementara di posko desa Jenangan, terdapat puluhan pengungsi yang berasal dari dusun Soren, sebab menurut salah satu warga mengatakan ketinggian air sudah mencapai dada orang dewasa.

Disela tinjauan ini, Bupati Ngawi Budi Sulistyono sampaikan yang paling utama bantuan bagi korban banjir adalah makanan selain menghitung berapa lahan pertanian warga yang gagal panen akibat banjir ini.“Yang kita bantu tentu yang terdampak banjir, dan makanan adalah yang paling utama. Selanjutnya menghitung warga yang saatnya panen karena banjir tidak bisa panen itu yang harus juga mendapat perhatian,” ujar Bupati.

Masih menurut Bupati, banjir kali ini terjadi diakhir masa panen, jadi tidak banyak petani yang terdampak, “Alhamdullilah, saat ini sebagian petani sudah panen, kalau banjirnya di awal kemarin tentunya akan banyak yang gagal panen,” lanjutnya.

Lebih lanjut, Budi sulistyono katakan petani yang tidak jadi panen akibat banjir, tidak boleh dirugikan  harus ada ganti rugi agar mereka bisa hidup kembali.“Warga petani yang sudah keluarkan tenaga, biaya, dan pikiran tidak boleh dirugikan, harus ada ganti rugi agar tidak terhenti kehidupannya berproses di dalam pertanian,” ujar Budi Sulistyono.

Selain itu, Bupati jelaskan untuk mengatasi banjir di wilayah ini harus dilakukan secara serentak dan optimal, dengan membuat resapan air didaerah yang lebih tinggi, “Resapan air ini harus kita optimalkan tapi diatas sana, sebab banjir yang terjadi disini adalah kiriman atau banjir lewat,” tuturnya.

Sementara Sekretaris BPBD Ngawi, Hartono mengungkapkan pihaknya saat ini terus lakukan assessment dan evakuasi pada warga yang rumahnya terendam banjir, “Ada sekitar tiga ribu warga, dari 6 kecamatan yang terdampak banjir. Dan, kami akan dalam keadaan siaga penuh serta menghimbau warga jangan panik untuk selamatkan diri dulu,” katanya

Hartono juga sampaikan BPBD juga telah membuka dapur umum dibeberapa tempat, seperti desa Waruk Kalong, Jenangan dan Waruk Tengah, “Kami pun juga lakukan pendistribusian dan suplai bantuan kesetiap dapur umum,” pungkasnya. (Nn/kominfo)

 

Sebar dan Bagikan :

Shares

Yang Juga Menarik

Tingkatkan Pelayanan Masyarakat, PN Ngawi Canangkan Zona Integritas

5 years ago di %s Berita 1,441 views

Bupati Ngawi Ir. Budi Sulistyono hadiri pencanangan pembangunan Zona Integritas (ZI) di Pengadilan Negeri (PN) Ngawi menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi, Bersih dan Melayani (WBBM), Selasa (19/02).

Dalam sambutannya Budi Sulistyono berikan apresiasinya atas pencanangan ZI yang dilakukan PN Ngawi dan berharap nantinya mampu membawa dampak positif. “Disamping itu, tentunya harus bisa membuat  kinerja disini jauh lebih baik, transparan dan jujur dalam melayani masyarakat, dan tentunya pencanangan ini harus menjadi komitmen kedepan,” kata Bupati disela sambutan. Lebih lanjut, Bupati juga katakan jika digabungkan dengan Ngawi Ramah maka hukum pun bisa dilakukan secara konsisten dan ramah pula.

Sementara Ketua PN Ngawi Muh. Djauhar Setyadi mengatakan zona integritas ini sebagai  wujud pelaksanaan program yang di intruksikan Mahkamah Agung, “Setiap pengadilan harus mencanangkan  Zona Intregitas,” ungkapnya. Selain itu, menurut Djauhar kegiatan ini dilakukan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sebaik mungkin, “Dan sekaligus upaya mengubah paradigma yang barangkali dulunya, seakan aparatur itu dilayani justru kini aparaturlah yang harus melayani masyarakat sebaik – baiknya,” beber Djauhar.

Djauhar berharap dengan pencangan ZI ini bisa berefek positif serta dapat dirasakan secara langsung masyarakat terutama terkait penguatan pelayanan publik, “Tentunya kami akan siap dengan segala macam masukan dan kritikan ataupun pelaporan dari unsur peradilan jika ada yang tidak berkenan,” ungkapnya.

Dikesempatan ini, Djauhar meminta seluruh aparatur PN Ngawi untuk berkomitmen sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam melayani masyarakat, “Pesan saya untuk semuanya bisa melayani masyarakat dengan dilandasi niat,” pungkasnya.

Diharapkan melalui pembangunan ZI ini unit kerja atau institusi jika nantinya menjadi WBK atau WBBM bisa menjadi pilot project  dan benchmark untuk unit kerja lainnya dalam upaya pencegahan korupsi yang dilakukan secara kongkrit didalamnya.(nf/kominfo)

Sebar dan Bagikan :

Shares

Yang Juga Menarik

DPRD Kab. Ngawi Gelar Rapat Paripurna Rencana Perubahan APBD dan Penanda Tanganan KUA PPA

6 years ago di %s Kabar Ngawi 2,017 views

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ngawi, gelar Rapat Paripurna dengan agenda penyerahan rencana perubahan APBD Tahun anggaran 2018 dan Penanda tanganan KUA PPA Tahun 2019, di Gedung Kesenian, Rabu (8/8). Rapat paripurna ini dipimpin langsung Ketua DPRD Kabupaten Ngawi, Dwi Rianto Djatmiko dampingi oleh Wakil Ketua 1 DPRD Sarjono, Wakil Ketua 2 DPRD Drs. H. Sulistiyanto, Wakil Ketua 3 Maryoto. Acara ini dihadiri 35 dari 55 anggota DPRD Kabupaten Ngawi. Hadir juga dalam kesempatan tersebut Bupati Ngawi Ir. Budi Sulistyono dan Wakil Bupati Ony Anwar beserta para Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Kepala OPD, Camat, beserta undangan lain.

Dalam sambutannya Bupati Ngawi menyampaikan pertimbangannya untuk perubahan APBD Tahun Anggaran 2018, diantaranya adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA dan PPAS. Sebab ada penambahan dan pengurangan dari sisi pendapatan daerah dan belanja daerah. Selanjutnya, keadaan yang menyebabkan pergeseran anggaran antar unit organisasi, kegiatan serta jenis belanja dan menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan pada tahun anggaran berjalan.

Selain itu, Bupati juga menyampaikan Kebijakan-kebijakan terkait perubahan APBD tahun 2018, antara lain tentang pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiyaan daerah yang sisa lebih pada tahun sebelumnya harus digunakan pada tahun berjalan ini. “Saya menyadari sepenuhnya, bahwa rancangan tersebut masih belum memenuhi harapan semua pihak. oleh karena itu, saran dan pendapat dari pimpinan maupun anggota DPRD sangat saya harapkan, demi perbaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaraan 2018 ini” Ujar Bupati Ngawi Ir. Budi Sulistyono.

Lebih lanjut, Wakil Ketua DPRD juga sampaikan laporan tentang Kebijakan Umum-Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Kabupaten Ngawi Tahun 2019. Berdasarkan ketentuan Pasal 152 ayat (2) UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Masih menurut Wakil Ketua DPRD, kalau pembahasan KUA-PPAS APBD yang disusun oleh Bupati ini merupakan Fungsi anggaran yang dimiliki DPRD. Disamping berharap dengan penyusunan KUA-PPAS APBD Tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Ngawi dan Para Anggota DPRD bisa mempercepat atau mewujudkan pembangunan “Ngawi sejahtera, berakhlak berbasis pedesaan sebagai barometer Jawa Timur” yang juga salah satu Visi dari Pemkab Ngawi.

“Dengan demikian KUA-PPAS APBD Tahun 2019 ini yang disepakati antara Pimpinan DPRD dengan Pemerintah daerah, yang hars mencerminkan kebijakan untuk akselerasi mencapai seluruh indikator tujuan dan sasaran Misi pembangunan daerah sesuai targetnya dalam RPJMD dan RKPD 2019 yang telah di tetapkan” jelas Wakil Ketua DPRD.

Akhir Rapat Paripurna Penyerahan rencana perubahan APBD Tahun anggaran 2018 dan Penanda tanganan KUA PPA Tahun 2019 tersebut, ditutup dengan penyerahan dokumen rencana perubahan APBD Tahun anggaran 2018 secara langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Ngawi kepada Bupati Ngawi Ir. Budi Sulistyono.(kominfo)

Sebar dan Bagikan :

Shares

Yang Juga Menarik

1 2 3

Share

Go to Top