OTONOMI DAERAH : Diam-diam, nampaknya provinsi Jawa Timur punya kiat yang strategis selama ini. Diantaranya mau menampung masukan, aspirasi, kritikan dari masyarakat maupun dari media. Sehingga Provinsi yang terdiri atas 29 Kabupaten dan 9 Kota ini meraih kinerja terbaik di tahun 2012 ini.

Gubernur Jatim, Soekarwo, dalam ulasannya seperti yang diberitakan suara merdeka, dalam jumpa pers bersama Mendagri, Gumawan Fauzi pada peringatan Hari Otonomi Daerah XVI di Hotel Borobudur Jakarta siang tadi (25/04).

“Kami selalu membuka ruang dialog dengan insane pers dan public, di Jatim kami punya Forum Bakda Jum’atan.Kami juga membuka ruang public di radio yang akhirnya bisa kita dapatkan gambaran serta penilaian riil dari public maupu pers atas kebijakan kita,” terang Gubernuryang biasa disapa Pakde Karwo itu.

Pakde Karwo juga menambahkan Bupati maupun Walikota se Jatim selalu komunikatif dan selalu berkoordinasi dengan Gubernur, juga selalu meningkatkan penguasaan aturan sehingga managemen pemerintah daerah bisa berjalan sesuai rel nya.

Selain Jawa Timur, hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri juga memberikan penghargaan terbaik bagi Provinsi Jawa Tengah dan Sulawesi Selatan. Dan prestasi Kabupaten yang masuk 10 besar terbaik adalah Sleman, Wonosobo, Boyolali, Karanganyar, Jombang, Luwu Utara, Kulon Progo, Pacitan, Sukoharjo dan Bogor.

Sementara 10 besar kota yang mendapat penilaian kinerja terbaik meliputi Yogyakarta, Magelang, Tangerang, Semarang, Samarinda, Bogor, Sukabumi, Depok, Makassar, dan Cimahi.

Menurut informasi seperti yang ditulis vivanews, Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Djohermansyah Johan menyatakan bahwa penilaian dilakukan oleh tim khusus yang melibatkan 10 instansi kementerian dan lembaga pemerintah.

Sementara itu menurut Wakil Presiden RI, Boediono, para pimpinan daerah yang mendapat penghargaan tersebut patut berbangga. Sistem reward and punishment untuk memotivasi kinerja yang lebih baik memang harus ada.

“Selamat kepada pemenang, kita bangga atas hasil kerja pimpinan dan pengelola daerah tadi. Ini adalah salah satu bentuk reward yang disampaikan pada daerah yang bisa mencapai prestasi. Penghargaan seperti ini sangat penting,” kata Boediono.

“Ada penilaian juga dari luar negeri bahwa otonomi daerah kita berjalan cukup baik. Tapi kalau mau jujur pada diri sendiri, sebenarnya banyak hal yang belum pas,” lanjut Boediono (infongawi)

Keterpurukan moral yang sering membelenggu kaum perempuan menjadikan kebijakan tersendiri untuk menata kehidupan kedepan dari berbagai dimensi yang ada. Harapan yang demikian inilah sebagai bahan acuan dari Hj Antik Budi Sulistyono dalam menjebatani persamaan gender dengan kaum laki-laki.

Saat ditemui diruang pendopo Wedya Graha Kabupaten Ngawi Hj Antik (panggilan akrab Hj Antik Budi Sulistyono-red) saat menghadiri berbagai kegiatan yang bernuansakan peringatan Hari Kartini pada tahun ini ada tiga hal mendasar yang perlu dibenahi perempuan Indonesia agar bisa ikut berkiprah untuk mengisi serta membangun bangsa.
Menurutnya, perempuan mempunyai peran sentral di lingkungan keluarga dengan demikian sosok perempuan yang tabah dalam memikul beban sebagai seorang istri, ibu, dan wanita yang baik kepribadiannya. “Posisi ibu rumah tangga dapat diakui sebagai sebuah profesi di mana anak tumbuh dan berkembang pertama kali di dalam lingkungan keluarga disinilah peran seorang ibu berada,” tegas Hj Antik, Senin (23/4).

Meskipun demikian, Hj Antik menyorot perempuan sekarang ini yang dinilai kurang berkualitas dibanding perempuan masa silam. Terlebih akhir-akhir ini seperti diwilayah Ngawi banyak ditemukan berbagai kasus yang menyeret derajat serta martabat perempuan. “Kadangkala permasalahan ekonomi dijadikan alasan bagi kaum perempuan untuk terjun kedalam suatu komunitas yang justru menjatuhkan wibawa dan martabatnya sendiri,” ungkapnya.

Kemudian pada kegiatan peringatan Hari Kartini yang jatuh pada 21 April lalu, meskipun tidak ada acara yang sifatnya seremonial namun terlihat para pejabat dilingkup Pemkab Ngawi memakai pakaian ala Kartini. Untuk pejabat tingkat struktural bagi laki-laki memakai pakaian surjan lurik dan untuk kaum ibu dengan memakai kebaya lengkap sanggulnya.

Sementara dihari yang sama masih bernuansakan peringatan Hari Kartini, di SMKN 2 Ngawi menggelar fashion show yang diikuti para siswa dan guru. Yang menarik dari kegiatan ini meskipun kontes fashion show tidak diadakan diatas catwalk seperti biasanya namun, kegiatan fashion show cukup digelar diatas rumput hijau halaman sekolahnya dengan diikuti sekitar 200 siswi dan tidak ketinggalan para guru perempuan juga ikut andil didalamnya.

“Baru kali ini kita mampu mengadakan acara yang demikian ini sejak sekolahan ini berdiri pada 2004 lalu,” terang Mu’in Spd, Kepala SMKN 2 Ngawi. Tambahnya, secara spesifik dari kegiatan tersebut untuk memperkuat jati diri sebagai perempuan dengan segala ekspresinya selain itu menggali potensi yang ada dari para peserta yang ikut kontes fashion show. (sinarngawi)

Senin 23 April 2012, di Pendopo Wedya Graha Kabupaten Ngawi diselenggarakan Pelantikan Kepala Desa Gempol Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi Masa Jabatan 2012 – 2018 oleh Bupati Ngawi, Ir. H. Budi Sulistyono. Dalam sambutannya, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemdes Kabupaten Ngawi, Drs. Mokh Sodiq Tri Widiyanto, M.Si memberikan laporan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Gempol Kecamatan Karangjati yang dilaksanakan tanggal 7 april 2012, dimana pemilihan diikuti oleh 1 calon tunggal yaitu, sdr Susilo, SP.MMA, jumlah Daftar Pemilih Tetap/DPT=1917, pemilih yang hadir=1660, dan akhirnya terpilih sebagai kepala desa adalah Soesilo, SP.MMA yang mengantongi 1212 suara, suara kosong =349, suara tidak sah=99. Proses pemilihan berjalan, tertip, lancar dan prosedural yang penyelenggaraannya telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, pungkas Beliau. Dan selanjutnya Beliau meminta Bapak Bupati Ngawi berkenan untuk melantik Soesila, SP.MMA sebagai Kepala Desa Gempol 2012 – 2018.

Bupati Ngawi, Ir. H. Budi Sulistyono dalam sambutannya mengucapkan selamat kepada kepala desa yang terpilih dan meminta kepala desa :
1. Dalam melaksanakan tugas berorientasi pada peraturan dan undang-undang yang berlaku
2. Dalam melaksanakan pembangunan desa hendaknya berorientasi pada pertanian
3. Pemimpin masyarakat hendaknya berorientasi pada pembangunan dengan pengabdian yang tulus pada masyarakat. (humasngawi)