Pemerintah akan mengabulkan tuntutan para pekerja yang ingin menjadikan Hari Buruh Internasional atau May Day yang diperingati setiap 1 Mei sebagai hari libur nasional. Rencana ini akan dimulai pada 2014.
Hal ini dikatakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di hadapan sekitar 2000 buruh Maspion Rabu (1/5).
”Pemerintah sangat mengapresiasi May Day, karena itu pemerintah segera membuat surat keputusan presiden,” katanya.
Dengan ditetapkannya May Day jadi hari libur nasional, diharapkan dapat memberi semangat baru buat para buruh atau pekerja, untuk semakin giat dalam meningkatkan produktivitas. Jika produksi meningkat maka yang diuntungkan bukan hanya buruh atau pengusaha, namun juga pemerintah.
“Pajak dari perusahaan dapat digunakan untuk membagun negara dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerintah sangat berterimakasihpada perusahaan yang taat bayar pajak,” tuturnya.
Ia berharap, para pekerja dapat memanfaatkan libur nasionbal tersebut untuk beristirahat dan berkumpul dengan keluarga sehingga kedepan bisa bekewrja lebih giat lagi
SBY memastikan pemerintah bersama pengusaha akan terus memberikan perhatian serius kepada buruh. Karena buruh adalah mesin menggerak utama  dunia usaha dan perekonomian negara.
Semantara Menakertrans, Muhaimin Iskandar mengimbau kepada pengusaha agar memberikan keleluasaan pada pekerja/buruh untuk bisa merayakan Mayday dengan berbagai kegiatan positif serta saling menghormati baik pihak yang merayakannya atau pun yang tidak. Begitu pula kepada aparat kepolisian dan keamanan, dia juga mengimbau agar bisa saling bekerjasama sehingga tercipta situasi  aman,  damai dan saling menghormati.
“Pada prinsipnya pemerintah menyambut baik dan mendukung Hari Solidaritas Buruh Internasional. Saya mengucapkan selamat kepada seluruh pekerja/buruh Indonesia yang merayakan hari Mayday dan diharapkan  dapat berlangsung dalam suasana kondusif seperti tahun-tahun sebelumnya “kata Menakertrans.
Muhaimin mengatakan selain melakukan unjuk rasa atau demo  dalam menyampaikan aspirasinya, para pekerja/buruh dapat merayakan Mayday dengan kegiatan yang bersifat positif, misalnya bakti sosial, seminar, lokakarya, olahraga serta mengefektifkan sikap saling pengertian dan kerjasama dengan pengusaha.
“Saya mengimbau kepada pimpinan SP/SB, Federasi SP/SB dan Konfederasi SP/SB hendaknya menumbuhkan motivasi dan tekad membangun kekuatan pekerja/buruh untuk meningkatkan harkat martabat dan kesejahteraan pekerja/buruh serta keluarganya, “kata Muhaimin. (kominfo.jatimprov.go.id)

Mewujudkan pelayanan publik bukan sebuah hal mudah karena diperlukan kerja keras dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, pejabat di lingkungan provinsi Jatim harus memiliki sikap moral dan etika yang baik dalam memberikan pelayanan yang terbaik terhadap masyarakat di Jatim.
“Harus ada ciri komunikasi khas yang tepat, khususnya Jatim yang memiliki budaya ketimuran, yang mana moral dan etika menjadi poin utama dalah kehidupan. Jangan sampai ada tindakan kekerasan dalam melayani publik,” tegas Gubernur Jawa Timur, Dr H Soekarwo saat melantik Pejabat Eselon II dan III di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur di Gedung Grahadi Surabaya, Senin (29/4) sore.
Dikatakannya, jabatan struktural ini sangat penting, karena spectrum (bidang cakupan) kerja para pejabat eselon sangat luas. Pentingnya jabatan ini, bukan karena sudah menjadi pejabat eselon, tetapi karena posisinya sangat sentral dalam membuat program untuk rakyat.
Pejabat eselon di dalam birokrasi diibaratkan sebagai lokomotif yang harus mampu membawa perubahan lebih baik kepada masyarakat. Untuk dapat menjadi lokomotif, pejabat dituntut mempunyai jiwa leadership (pemimpin).
Ini karena, survei menyatakan, keberhasilan pemerintahan hampir 60% ditentukan oleh leadership yang tinggi. Indikasi jiwa leadership dapat diketahui dengan tanggung jawab dan kompetensi yang dimiliki. “Seorang pejabat yang mempunyai tanggung jawab tinggi, biasanya tidak hanya bisa memerintah staf, tetapi juga bersedia terjun langsung ke lapangan,” ujarnya.
Menurutnya saat ini ada beberapa hal yang menjadi kunci sukses Jatim sebagai generator ekonomi Indonesia, yaitu pelayanan publik. Apabila pelayanan publik Jatim berjalan maksimal maka pelayanan publik akan mengungkit pertumbuhan ekonomi, infrastruktrur dan pertumbuhan lainnya. “Itulah yang menjadi indikasi utama provinsi ini sebagai generator ekonomi di tingkat nasional,” ujar Pakde Karwo sapaan akrabnya Gubernur Jatim Soekarwo.
Gubernur juga berpesan kepada pejabat eselon II dan III yang dilantik agar lebih memperhatikan perjalanan dinas yang dilakukan stafnya. Dengan berlakunya peraturan yang baru, ia mengingatkan harus selalu dicek semua perjalanan dinas.
“Setiap pimpinan SKPD harus cek dan fokus semua perjalanan dinas yang dilakukan. Apakah sesuai dengan program prioritas Jatim, yaitu mengurangi angka kemiskinan, pengangguran dan meningkatkan ekonomi perempuan,” tegasnya.
Adapun pejabat eselon II yang dilantik yaitu Bawon Adiyithoni menjabat Kepala Biro Kesejahteraan Masyarakat (Kesmas), Ratnadi Ismaon menjabat sebagai Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra), Ardo Sahak menjabat kepala Biro Organisasi,  dan   Hizbul Wathon menjabat sebagai sekertaris Kopri.
Sementara itu pejabat eselon III yang dilantik sebanyak 59 pejabat, diantaranya Drs M Furqon MSi menjabat sebagai kepala Unit pelaksana Teknis Rehabilitasi Sosial Gelandangan dan Pengemis Dinas Sosial Provinsi Jatim di Madiun, Kombong Pasulu, SH menjabat sebagai Pj. Kepala Unit Pelaksanaan Teknis Rehabilitasi Sosial Tuna susila Dinas Sosial Provinsi Jatim di Kediri, Ir Syahrul Arifin, MM Kepala Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Provinsi Jatim.
Drs Dwilando MSi, Kepala Bidang Kemasyarakatan pada badan penelitian dan pengembangan Provinsi Jatim, Drs Budi Supriyanto MSi menjabat sebagai Sekertaris Dinas Pendapatan Provinsi Jatim, Budi Setijono, SH, M. Si menjabat sebagai kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapat Provinsi Jatim Malang Kota.
Selain menjabat dan melantik eselon II dan III, Gubernur Jatim juga melantik pejabat eselon IV berjumlah 125 pejabat diantarannya yaitu Ir Edy Purwanto Tertiyus menjabat sebagai Kepala Sub Bidang Pengendalian Harga pada Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jatim, Tutik Worawari S.Sos menjabat sebagai kepala seksi media interaktif pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jatim, Danuardhie yang sebelumnya menjadi ajudan Wakil Gubernur  mendapat tugas baru di Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kabupaten Sidoarjo, Drs M., Ma’ruf, MM menjabat sebagai kepala seksi Promosi dan kerjasama Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jatim. (www.jatimprov.go.id)

Dalam berbagai catatan sepanjang tahun 2012, pelaksanaan program Kependudukan dan Keluarga Berencana di Provinsi Jawa Timur secara umum berjalan dengan baik. Hal terlihat dari pencapaian peserta KB baru hingga Desember 2012 mencapai 116,50%. Demikian pula pencapaian untuk kegiatan Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, Bina Keluarga Lansia, UPPKS dan PIK rata-rata tercapai 100 persen.

Untuk meningkatkan dan mensukseskan program tersebut, BKKBN Propinsi Jawa Timur melakukan koordinasi yang melibatkan Pengelola Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reprodukasi (KBKR), Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga (KSPK) serta Komponen Data dan Informasi SKPD KB Kabupaten/ Kota se-Jawa Timur, awal tahun 2013 ini.

Seperti yang dilakukan tim evaluasi dari BKKBN Propinsi Jawa Timur saat melakukan penilaian lomba kelompok Bina Keluarga Lansia (BKL) di Kelurahan Karang Tengah, Kec/Kab Ngawi, Senin (29/04/2013). Kelompok BKL dengan nama ‘Melati’ ini memiliki tatanan lingkungan yang asri dan pola hidup yang sehat dengan kegiatan rutin senam.

Menurut salah satu anggota BKL Melati, Ny Sarbini (80), selain kegiatan senam yang dilaksanakan tiap harinya (SSI, SKJ, dan Senam Diabet), kelompok ini juga mempunyai kesibukan dengan membuat pernak-pernik kerajinan, taman pustaka yang memiliki seabrek buku bacaan.

“Saben hari Rabu dan Kamis pagi melakukan senam SSI di pelataran rumah pak RT (Siswanto), Jum’at senam SKJ di halaman BTN, dan Selasa di RSU melakukan senam Diabet,” terang nenek 6 anak, 15 cucu, dan 5 buyut ini.

Penilaian dan evaluasi BKL ini turut dihadiri Kepala Desa se-Kecamatan Ngawi, Camat se-Kabupaten Ngawi, SKPD Pemkab Ngawi, Penggerak PKK Kabupaten Ngawi, beberapa anggota DPRD Kabupaten Ngawi, dan Wakil Bupati Ngawi.

Dalam sambutannya, Wakil Bupati Ngawi, Ony Anwar Harsono mengaku kagum dan salut dengan kegiatan kelompok lansia yang tergabung dalam BKL Melati asuhan Muhyi, selaku ketua kelompok. Ony yang sekaligus Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Ngawi ini sempat dengan jujur merasa iri yang dilakukan BKL ini.

“Meskipun sudah lanjut usia, semua anggota BKL ini masih terlihat sehat seger buger bisa melakukan aktifitas dan kegiatan sehari-hari. Ini membuktikan pola hidup yang dijalaninya sangat sehat. Kami selaku pemuda kadang merasa iri, banyak program tapi kurang untuk bisa melaksanakannya,” ungkap Ony seraya nyindir.

Dalam paparannya, orang nomor dua di jajaran Pemkab Ngawi ini menerangkan bahwa program kependudukan dan keluarga berencana tidak saja mengatur dan mengendalikan kelahiran melalui kontrasepsi, tetapi juga memberi intervensi pada keluarga mulai dari anak dalam kandungan hingga usia lansia.

Sementara Bina Keluarga Lansia, lanjut Ony, merupakan kegiatan untuk meningkatkan pengetahuan juga ketrampilan keluarga yang memiliki usia lanjut dalam perawatan, pengasuhan serta pemberdayaan lasia sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga.

Untuk usia lanjut skala nasional sekitar 7% dari jumlah penduduk, sekitar 10% lansia di tingkat Propinsi Jatim, dan di Kabupaten Ngawi sendiri tercatat ada 106.358 jiwa di tahun 2012 atau 11,85% dari jumlah penduduk 897.908 jiwa. Evaluasi ini merupakan langkah lanjut dari rangkaian kegiatan pembangunan kependudukan dan keluarga Kabupaten Ngawi.

Masih menurut Wakil Bupati, keberhasilan pembangunan tak lepas dari kependudukan, karena penduduk adalah obyek sekaligus subyek dari pembanguan itu sendiri. Oleh karena itu, lanjutnya, Kabupaten Ngawi harus mampu meningkatkan dalam pengedalian kelahiran, menurunkan angka kematian ibu dan bayi, serta mempersiapkan daya saing SDM yang berkualitas.

Sementara itu, Ketua Tim Evaluasi BKL dari Propinsi Jawa Timur, Dra Nunuk Lestari. MM, dalam uraiannya menyampaikan bahwa penilaian BKL ini untuk memberi keteladanan terhadap penduduk atau masyarakat agar bisa meniru kebiasaan lansia hingga bisa hidup sehat, dan menularkan kemampuan atau pengalamannya pada generasi muda.

Ninuk juga menyampaikan, bahwa Propinsi Jawa Timur pada tahun 2012 sebagai juara tiga evaluasi BKL tingkat nasional yang diwakili Kabupaten Madiun. Dan di tahun ini (2013), Kabupaten Ngawi masuk tiga besar bersanding dengan Kabupaten Trenggalek dan Kabupaten Bangkal.

“Kita berharap, semoga kelompok BKL Melati Kelurahan Karang Tengah Kabupaten Ngawi ini mampu memposisikan sebagai juara satu untuk mewakili Propinsi Jawa Timur menuju ke tinggkat nasional,” ungkap Ninuk yang disambut aplous semua undangan yang hadir.

Di sisi lain, simulasi pengetahuan umum yang dilakukan kelompok BKL ini tentang Buang Air Besar (BAB) di sungai atau di sembarang tempat dalam Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). Terdengar guyonan dan celotehan yang polos dari beberapa kakek nenek menjawab pertanyaan.

“Kalau buang air besar di sembarang tempat tentu membuat bau tidak sedap dan bisa membawa penyakit. Dan kalau di sungai, nanti kalau kepleset bisa jatuh,” kelakar Kakek Bandri yang didirngi canda tawa. (mit/yn@infongawi.com)