Pemberantasan korupsi menjadi perhatian utama Pemprov Jatim diawal tahun 2013. Sebagai manifestasinya, Pemprov Jatim menggandeng PT Telkom guna menciptakan satu program layanan publik berbasis IT yang dilakukan secara digital. Dengan teknologi digital, pelayanan publik diharapkan bisa dinikmati dari masing-masing rumah dan bisa memangkas birokrasi.

“Kalau semuanya dilakukan secara digital, celah korupsi akan diminimalisir dan kami gak perlu nambah-nambah lagi PNS baru,” kata Soekarwo, Gubenur Jatim saat menerima rombongan PT Telkom yang dipimpimpin EGM Divisi Consumer Service Telkom area Timur, Iskriono Windiarjanto di ruang kerja, Kamis (10/1).

Gubenur yakin kalau pelayanan publik via digital baru pertama kalinya dilakukan pemerintah daerah. Ia pun optimistis dengan kesungguhan pasti akan terwujud, karena ini semua adalah sebagai langkah terbaik dalam upaya memberatas korupsi.

Dalam kesempatan itu pula, gubenur menggandeng kerjasama dengan salah satu tv swasta di Jatim yang nantinya akan menjadi media sosialisasi dan evaluasi oleh masyarakat. “Saya minta kepada mereka agar terus mengevaluasi sampai dimana tingkat penerimaan masyarakat dalam memanfaatkan layanan publik dengan memanfaatkan teknologi berbasis digital atau IT,” katanya.

Ditempat yang sama, EGM Divisi Consumer Service Telkom area Timur, Iskriono Windiarjanto mengatakan, kehadiran divisi Telkom menghadap gubenur sebenarnya ingin melaporkan tentang program Jatim Digital Society yang tahun ini akan kami rilis. Program ini nantinya menjadi IT sebagai kebutuhan masyarakat bukan lagi sekadar konsumsi. “Dengan IT mereka bisa berbuat banyak termasuk merancang program keluarga, mendapatkan layanan kesehatan dan pendidikan yang lebih memadai,” ujarnya.

Untuk diketahui, hingga tahun 2015, Telkom sedang membangun ekosistem broadband di Indonesia yang handal dengan nama Indonesia Digital Network (IDN). Untuk mewujudkan hal tersebut, infrastruktur dan infostruktur dipersiapkan dengan matang. Telkom membangun 15 Juta homepass ditahun 2013 dan 25 juta homepass ditahun 2017, penggelaran 2 Juta wifi.id di tahun 2013 , juga penambahan 90 ribu km Fiber Optik dan 40 Node Tera Router.

Program ini adalah bagian dari tanggung jawab Telkom untuk membantu mempercepat pertumbuhan perekonomian di Indonesia khsusunya masyarakat Jatim. Caranya, dengan mempercepat penetrasi broadband di Indonesia, karena pemanfaatan broadband dapat meningkatan pertumbuhan ekonomi bangsa.

Akses internet kini sudah menjadi kebutuhan setiap orang, tidak hanya kalangan bisnis, tetapi juga anak-anak sekolah. Bahkan, jika broadband accsees digunakan untuk aktifitas yang produktif, bisa membantu meningkatkan kecerdasan anak secara eksponensial. Jangan heran jika nanti akan ada jargon “Bukan rumah kalau tidak ada WiFi-nya”. Hal ini disebabkan, kebutuhan akan internet sudah menjadi trend ke depan bagi anak-anak sekolah, golongan usia muda, dan masyarakat pada umumnya.

Broadband akan menjadi tren kebutuhan masyarakat ke depan. Fakta ini diperkuat dari data kinerja Telkom sampai dengan triwulan ketiga tahun 2012 dengan peningkatan jumlah pelanggan yang signifikan pada layanan broadband. Diungkapkan jumlah pelanggan layanan pita lebar (broadband) meningkat sebesar 42,5 persen menjadi 15,9 juta pelanggan. Artinya Telkom memiliki jumlah pelanggan broadband terbesar di Indonesia. Dari sisi mobile broadband tercatat pertumbuhan pelanggan BlackBerry mencapai 68,7 persen menjadi 5,1 juta pelanggan. Pelanggan Flash sebesar 8,6 pelanggan dan Speedy sebanyak 2,1 juta pelanggan. (kominfo.jatimprov.go.id)

Abimanyu, Kadindik Kab. Ngawi, dalam keterangannya hari ini (10/1), pasca keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membubarkan sistem pendidikan nasional yang berlabel RSBI maupun SBI pada 8 Januari lalu, menegaskan bahwa mengenai penghapusan segala iuran masih menunggu petunjuk dari pusat.

Dilain tempat, Ketua DPRD Ngawi, Dwi Rianto menjlentrehkan bahwa selaku legislative sangat mengharapkan kepada dinas terkait untuk segera menindaklanjuti putusan tersebut karena pendidikan ini merupakan hal mutlak bagi warga dan masyarakat.

Lepas dari keputusan MK tersebut, dirinya menilai semua anak Indonesia harus mendapatkan pendidikan yang dianggarkan pemerintah melalui APBN sebesar 20 persen.
Selain itu sejak RSBI dan SBI diterapkan terhadap sistem pendidikan nasional, Dwi Rianto Jatmiko menganggap pemerintah secara sengaja memperlakukan perbedaan terhadap anak didik dan tidak sesuai dengan UUD 1945.

Bebernya, bagi anak didik yang mempunyai kemampuan khusus seringkali terganjal lantaran pemberlakuan RSBI dan SBI. “Misalkan anak tersebut memiliki kecerdasan karena dalam pembiayaan tidak mampu maka apa yang terjadi dirinya dikandaskan begitu saja tanpa adanya solusi,” urainya.

Dengan pembatalan RSBI dan SBI tambahnya, pihak pemerintah segera menerbitkan suatu keputusan sebagai tindak lanjut keputusan MK. Terutama terkait aturan pembayaran SPP, hematnya sekolah setingkat SD, SMP sampai setingkat SMA yang sebelumnya berstatus RSBI dan SBI harus mencabut pembayaran SPP. (sinagngawi)

Provinsi Jatim menandatangani kerja sama pembangunan daerah, koordinasi pengembangan potensi penanaman modal, pemberdayaan usaha dan promosi penanaman modal serta industri perdagangan dengan Sulawesi Tenggara (Sultra).
Gubernur Jatim, Dr H Soekarwo, usai penandatangan Kerjasama dengan Sulteng di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Selasa (8/1) mengatakan, Provinsi Jatim dengan jumlah penduduk 37,6 juta orang kuat dalam UMKM dan industri perdagangan sehingga dominasi ekonomi terletak pada perdagangan, hotel dan restoran 30,31 persen dari PDRB triwulan III pada 2012, industri manufacture 26,78 persen, pertanian 16,45 persen. Dari jumlah industri 55 persen dari pertanian.
Dari kondisi tersebut nampak kekuatan Provinsi Jatim pada bidang jasa, yakni perdagangan, hotel dan restoran. Kondisi ini penting untuk diketahui bahwa Jatim menginginkan kerjasama khususnya di sektor perdagangan, industri logistik konektifite ini penting untuk menekan harga.
Selain itu Jatim sangat membutuhkan bahan baku untuk industri. Setiap tahun impor bahan baku Jatim mencapai 86,24 persen, 6,6 persen bahan jadi dan sisanya impor barang modal. Jika impor Jatim sebesar 86,24 persen bahan baku bias didapat di dalam negeri maka bisa menekan rasa nasionalisme dibidang industri menjadi lebih kuat. Jatim sangat membutuhkan bahan baku industri jika hal ini bisa dipenuhi Sulawesi Tenggara sungguh luar biasa.
Seperti dicontohkan ketika da konflik di Timika Papua ekspor Jatim turun drastis, karena sebagaian besar ekspor Jatim adalah tembaga yang bahan bakunya berasal dari Timika Papua. Selain tembaga Jatim juga membutuhkan bahan baku untuk industri kopi dengan tujuan ekspor. Dengan kekurangan bahan baku membuat ekspor Jatim turun drastis cuma Rp 200 triliun sedangkan perdagangan antar provinsi dan antar pulau Jatim mencapai Rp 325 triliun atau rata-rata naik 19 persen/tahunnya. Gubernur Sultra H Nur Alam SE M Si mengatakan, perjanjian kerjasama yang baru saja ditandatangainya itu merupakan titik awal membuka kerjasama yang lebih baik dan menarik. Sulawesi Tenggara diharapkan lebih bisa menarik energi dari Jatim sehingga daerah yang dipimpinnya semakin membaik.
Menurut Nur Alam dijadikannya provinsi yang dipimpinnya sebagai lumbung bahan baku bagi Jatim Karena Sultra ada cukup tersedia bahan baku yang dibutuhkan Jatim.
Perlu diketahui Sultra yang hutannya masih luas merupakan gudangnya arang. Jika Jatim ingin mendapatkan bahan baku industri strategis seperti tembaga, timah dan nikel didaeah Sultra cukup tersedia masalahnya bahan baku ini belum tergali dan belum ada yang mengeksplorasi menambangnnya. Oleh sebab itu Sultra mengajak Jatim untuk mengolah kekayaan tambang yang belum tergarap.
Selain itu daerah Sultra juga gudangnya biji jambu mente yang sudah sejak tahun 1970 dikembangkan oleh pengusaha Fina Group dari Jatim hingga saat ini. Kemudian rumput laut dan kakau/cokelat juga bayak di Sultra. Ini merupakan bahan baku industri yang bisa dibawa ke Jatim. Jadi indonesia Timur itu kaya akan bahan baku untuk kepentingan industri
Kemudian dari berbagai komoditi strategis yang dikonsumsi oleh masyarakat Sultra bersal dari Jatim. Ini membuktikan kiblat ekonomi masyarakat Sulawesi Tenggagara berada di Jatim. Hal ini terbukti dari berbagai transaksi industri perdagangan masyarakat Sulteng.70 persen berada di Jatim. (kominfo.jatimprov.go.id)