Tes Urine Diusulkan dalam Penerimaan Mahasiswa Baru

di %s Berita/Informasi 528 views

Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Jawa Timur kian serius memberantas peredaran narkoba di kalangan mahasiswa sejak dini. Bahkan usulan agar tes urine dimasukkan dalam tahap penerimaan mahasiswa baru perguruan tinggi negeri segera diluncurkan pihak Kementerian Pendidikan.

”Untuk melaksanakan tes urine memang butuh dana besar. Sekarang, tinggal bagaimana kebijakan kampus dan institusi perguruan tinggi merespon usulan ini,” kata Kepala BNN Provinsi Jatim, Jan De Fretes, Selasa (15/5/2012) kemarin.

Menurutnya, tes urine pada pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru tersebut sangat strategis untuk mendeteksi dini peredaran narkoba di kalangan pelajar dan mahasiswa, juga untuk menciptakan lingkungan kampus dan sekolah yang bersih dari narkoba.

Hasil penelitian BNN dan Universitas Indonesia (UI) menyebutkan, ada empat elemen masyarakat yang menjadi sasaran utama peredaran dan penyalahgunaan narkoba saat ini, yakni pelajar, mahasiswa, pegawai negeri dan pegawai swasta. ”Karena itu kami awali pencegahan dari kalangan mahasiswa,” lanjut mantan Direktur Narkoba Polda Jatim ini.

Selain mengusulkan tahap tes urine pada sistem penerimaan mahasiswa baru, BNN Provinsi Jatim saat ini juga tengah merekrut kalangan mahasiswa untuk menjadi tenaga intelijen penanggulangan narkoba di kampusnya masing-masing.

Data Direktorat Tindak Pidana Narkoba Polri menyebutkan, lima tahun terakhir hingga 2011, kasus penyalahgunaan narkoba berdasarkan jenis mencapai 138.475 kasus. Sementara kasus khusus yang melibatkan mahasiswa selama 5 tahun tercatat 4.868 kasus dengan tren kasus yang cenderung meningkat. Pada 2007 (818 kasus), 2008 (1.001 kasus), 2009 (992 kasus), 2010 (942 kasus), dan 2011 (1.115 kasus).(kompas.com)

Sebar dan Bagikan :

Shares

Mendagri Akan Kuatkan Sanksi bagi Pemda ‘Mbalelo’

di %s Berita/Informasi 568 views

Menurut Gamawan, sebenarnya sanksi bagi kepada daerah sudah diatur dalam UU Pemerintahan Daerah, namun masih terlalu umum. Penguatan terhadap klausul tersebut termaktub dalam usulan revisi UU bersangkutan yang telah pemerintah ajukan kepada DPR.

Kemudian, lanjut Gamawan, pelaksanaannya diperjelas dalam di perpres dan kepres mengatur parameter mengukur keberhasilan pembagunan daerah dan pembagian cluster agar daerah berdasar kondisi obyektifnya. Sehingga daerah yang masih minus atau baru tumbuh tidak serta merta dibandingkan dengan daerah yang sudah maju.

“Hasilnya nanti berupa ranking dan kita umumkan kepada masyarakat. Nantinya warga bisa gunakan itu untuk menilai kinerja kepala daerahnya bila yang bersangkutan hendak maju ikut pemilu kada,” papar Gamawan.

Bukankah dari UKP4 juga sudah ada mekanisme untuk mengawasi kinerja pemerintah daerah? Apa tidak akan tabrakan? “Justru ini untuk menguatkan. Di Bappenas dan Kemenkeu juga ada pengawasan terhadap pemda, itu semua kita integrasikan,” jawab Gamawan.(depdagri.go.id)

Sebar dan Bagikan :

Shares

Jangan Berpikir, Kalau Tidak Jadi PNS, Belum Kerja

di %s Berita/Informasi 442 views

Menteri PAN dan RB Azwar Abubakar mengatakan 3 hal isue besar yang harus kita sikapi bersama yaitu masalah birokrasi, korupsi dan infrastruktur yang masih rendah, demikian Orasi Ilmiah didepan 416 Sarjana baru pada Sidang terbuka Wisuda Sarjana S2, dan S1 ke 48 Universitas Muhammadiyah Palembang, 12/4.

Ketiga hal ini harus menjadi perhatian kita bersama, terutama adik adik wisudawan sebagai pewaris negeri ini, kita harus cepat bertindak supaya tidak kehilangan momentum, ujar Menpan – RB.

Dijelaskan, Reformasi Birokrasi adalah menciptakan birokrasi yang bersih, kompeten dan melayani. Bersih dari KKN dan dari pengaruh Politik. Tidak boleh lagi terjadi begitu ganti Walikota atau Bupati ganti semua pejabat yang ada.

Kompeten artinya setiap PNS harus mendapatkan pendidikan, seperti di TNI dan POLRI, orang mau naik pangkat dan naik jabatan harus melalui pendidikan dan pelatihan terlebih dahulu.

Melayani artinya birokrat yang mampu memfasilitasi untuk membuka lapangan kerja baru. Karena jumlah pencari kerja tiap tahunnya lebih dari 3 juta orang, ditambah lagi yang antri mencari kerja 20 juta. Untuk itu birokrat harus mampu mencari potensi daerah untuk dikembangkan. Jangan kita berpikir dan dipersempit pengertiannya bahwa kalau tidak jadi PNS, belum kerja, tegasnya Menpan Azwar Abubakar.

Pada bagian lain, Azwar Abubakar berbagi pengalaman, untuk menjadi bahan renungan. Diceritakan bahwa setamat kuliah di ITB lulus tahun 1979, waktu itu banyak tawaran untuk bekerja di Jakarta, dan peluang itu sangat besar karena tahun 1979 masih jarang insinyur sipil. Tapi selesai kuliah saya pulang ke Banda Aceh, seperti pesan orang tua, karena Aceh begitu tertinggal.

Kalau saya tetap di Jakarta, saya akan bekerja di perusahaan orang lain. Tapi saya ke Aceh membuat perusahaan sendiri. Saat itu banyak yang menertawakan, kisahnya.
Ketika saya memulai usaha, dengan mengontrak ruang yang tidak terpakai diatas ruang praktek dokter. Memiliki 2 orang karyawan dan hanya sanggup membayar sewa 3 bulan. Dan pertama saya dapat proyek membuat 2 ruang belajar baru di lima lokasi. Hasilnya hanya bisa membayar kontrak kantor untuk 1 tahun kedepan. Banyak iming – iming dan tawaran dari berbagai instansi pemerintah. Namun saya bertekad untuk berwiraswasta. Usaha dari bawah dan focus yaitu bidang konsultan. Perkembangan terakhir setelah 20 tahun, saya memiliki 150 karyawan. Saya tidak direncanakan untuk menjadi menteri, saya hanya kerja, kerja dan kerja, ujarnya.

Tuhan tidak akan mentelantarkan mahluknya, sudah memiliki keseimbangan, berapapun yang lahir didunia sudah ada rezekinya. Yang membuat tidak seimbang itu adalah pikiran kita”, ujar Azwar.

Dan kita harus yakin seperti Jabal Tarik Panglima tentara Islam ketika menyerang ke Afrika, ketika berhasil mendarat, untuk memotifasi anak buahnya, memerintahkan untuk membakar seluruh Kapal. Sehingga tidak ada pilihan lain kecuali harus menang dan mati kalau kalah, sehingga berjuang dengan segala daya yang ada untuk meraih kemenangan.(menpan.go.id)

Sebar dan Bagikan :

Shares
Go to Top